Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait rapat yang membahas keanggotaan Indonesia pada OECD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya persiapan Indonesia sebagai negara aksesi dalam proses menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam sebuah rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2024. Indonesia telah menjadi mitra OECD sejak 2007 dan berpartisipasi dalam program regional Asia Tenggara sejak 2014.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara aksesi OECD bersamaan dengan Argentina dalam OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris, dua pekan lalu tepatnya 2-3 Mei 2024. 

“Dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina, sampai rapat kemarin itu, berproses selama lima tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, saat ini terdapat sejumlah negara yang statusnya sama seperti Indonesia, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Negara-negara tersebut sudah berproses rata-rata lebih dari dua tahun, bahkan Brazil sudah mendekati lima tahun. 

“Praktik-praktik yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Cile tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Cile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat,” jelasnya.

Menko Perekonomian juga melaporkan tentang inisiatif Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework yang mencakup empat pilar penting. Indonesia telah menyelesaikan negosiasi pada pilar kedua yang berkaitan dengan rantai pasokan, dan segera akan menyelesaikan pilar pertama yang berkaitan dengan perdagangan.

“Yang belum selesai adalah terkait dengan _labour, environment, digital economy_, dan juga _trade facilitation_ dan _competition policy_. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan mineral kritis dalam konteks global saat ini. Presiden memberikan arahan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendorong beasiswa di bidang _microelectronic_ yang strategis untuk pengembangan industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama sumber daya manusia dengan Jerman di bidang tersebut.

“Saya laporkan dalam pertemuan dengan menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman, sehingga bisa ikut dalam sekolah _chip academy_ yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat,” tutur Airlangga.

Keterlibatan dalam OECD diharapkan akan membawa dampak ekonomi positif bagi Indonesia, melalui peningkatan investasi dan adopsi praktik terbaik global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global. (***)

*(BPMI Setpres)

Menhan Prabowo, mengenakan topi biru saat berada di Padang, Sumbar untuk memberikan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat (Foto : @www.kemhan.go.id)

Padang, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (16/5). Sesampainya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Menhan Prabowo langsung disambut oleh Gubernur Sumbar H. Mayeldi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono.

Terlihat Menhan Prabowo mengenakan topi biru langsung melakukan pengecekan bantuan logistik di dalam puluhan truk. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dan terpenuhi dengan baik bagi para korban terdampak. Bencana ini telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dan rusaknya ratusan rumah warga.

Bantuan bencana alam dari Kementerian Pertahanan ini nantinya akan didistribusikan secara langsung kepada seluruh para korban di wilayah Sumatera Barat, seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, dan lainnya. Bantuan tersebut berupa: 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan, 600 pasang sepatu boot, 3.000 buah selimut, 3.000 paket alat mandi, dan 10.000 dus mie instan.

Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana. “Saya turut berduka cita dan marilah kita berdoa kepada yang maha kuasa bahwa keluarga yang ditinggal diberi kekuatan,” ucap Menhan.

Menhan Prabowo juga menekankan untuk bersama-sama bekerja keras memulihkan keadaan yang saat ini terjadi di Sumatera Barat.

“Kami akan pantau terus apa yang bisa kita bantu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur TNI dan Polri yang telah membantu. Saya berharap segera kita bisa mengambil tindakan dan meringankan kesulitan rakyat,” ujar Menhan RI.

“Kita mengerti bahwa negara kita memang rawan dengan bencana. Untuk itu, kita harus lebih siap dan lebih mengatur langkah-langkah dengan cara mengerahkan sumber daya untuk meringakan kesulitan rakyat,” sambung Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo Subianto juga dengan tegas meminta kepada seluruh Forpimda, TNI-Polri dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana alam di Sumatera Barat untuk memastikan bahwa warga yang mengungsi tertangani dengan baik, dan terpenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan konsumsi, ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, seperti obat-obatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, keamanan relokasi pengungsian khususnya untuk anak-anak dan orang tua yang lanjut usia. Upaya ini merupakan bukti kecintaan dan kepedulian Menhan pada masyarakat Sumatera Barat.

Selama kunjungan, Menteri Pertahanan didampingi Kepala BNPB, Pangkogabwilhan I, Gubernur Sumatra Barat, Pangdam I/BB, Kapolda Sumbar, Danrem 032/WBR, Danlantamal II/Padang, Danlanud Sultan Sjahrir Padang, dan Walikota Padang. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., saat meninjau posko pengungsian dan memberikan bantuan secara langsung kepada warga terdampak banjir lahan dingin dan longsor di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Foto : Bidang Komunikasi Kebencanaan/Dume Harjuti Sinaga,@https://bnpb.go.id)

Padang, goindonesia.co – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendampingi pemerinrah daerah dan warga terdampak bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat.

BNPB sebagai fungsi komando penanganan darurat juga memastikan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hadir mendampingi warga terdampak. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam tinjauannya ke lokasi pengungsian warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor, Rabu (15/5). Adapun dalam lawatannya ini Kepala BNPB mengunjungi pengungsi di dua lokasi yakni pengungsian di Simpang Manunggal,  Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan pos pengungsian di Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. 

Pada agenda tersebut Kepala BNPB berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para pengungsi sekaligus memberikan dukungan moril bagi warga terdampak. Tidak hanya itu, Suharyanto juga secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan logistik dan sembako guna memenuhi kebutuhan para pengungsi dalam beberapa hari ke depannya. 

“Bapak dan Ibu sekalian pertama kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam dari Bapak Presiden Joko Widodo walaupun beliau belum bisa datang langsung tapi beliau selalu memonitor setiap langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, unsur TNI – Polri dalam upaya penanggulangan bencana ini,” kata Suharyanto saat memberikan arahan di lokasi pengungsian Bukik Batabuah, Kab. Agam. 

Suharyanto melanjutkan, selain memonitor upaya tanggap darurat yang dilakukan, Presiden juga memberikan arahan kepada perangkat yang bekerja di bawah komando BNPB, di mana keselamatan rakyat khususnya warga terdampak harus menjadi prioritas yang tertinggi. 

“Untuk itu selama di pengungsian, kami memastikan kebutuhan dasar agar selalu terpenuhi seperti sembako, kebutuhan bayi, pampers, pembalut, mukena, semua kita penuhi. Bahkan kalau ada yang saat ini tinggal di rumah kerabat saudaranya setelah di data kemudian bisa kita cairkan bantuan dana tunggu hunian seperti dana untuk sewa rumah,” tambah Suharyanto. 

Suharyanto juga meminta agar masyarakat yang terdampak dan saat ini sedang mengungsi agar dapat melaporkan setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi selama masa tanggap darurat ini. Dirinya berpesan, agar tidak perlu ada yang dikhawtirkan oleh warga selama kondisi darurat ini. 

“Setiap daerah ada posko, di sana ada pejabat, petugas, dan tim gabungan jadi jangan khawatir, tentu kami tahu dan rasakan bapak dan ibu sedang berduka, tapi mari kita bangkit lebih kuat karena kita merasakan juga, dan mari kita jalani dan bersatu sebagai bangsa sehingga bisa melewati musibah ini sama-sama dengan baik,” terang Suharyanto menguatkan. 

Kondisi Mutakhir

Berdasarkan laporkan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Rabu 15 Mei 2024, pukul 12.10 WIB, data korban meninggal tercatat berjumlah 67 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka. 

Suharyanto menyampaikan, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Agam, menyusul korban yang hilang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal, sehingga korban meninggal dunia menjadi bertambah. 

“Kita semua di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban di mana kamu terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kita berhenti, artinya kita maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan,” kata Suharyanto. 

Relokasi Rumah 

Pertemuan Kepala BNPB dengan para pengungsi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tersebut, juga menjadi sarana untuk berdialog langsung sekaligus menyampaikan opsi relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya.

Adapun saat ini, tim Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi. Nantinya, dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB. 

“Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geoelogi dan BMKG,” terang Suharyanto.

Selain ingin memberikan upaya terbaik, menurut Suharyanto, relokasi juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan. Maka dari itu, ia berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan. 

“Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki. Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi,” ungkap Suharyanto. 

Menyambut rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi tersebut bila ada dari masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru. 

“Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak,” terang Mahyeldi. 

Namun demikian, Mahyeldi belum merinci di mana tepatnya lokasi rumah yang akan dibangun tersebut. Kendati demikian pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG.  (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB