Connect with us

Berita

Ajak Muhammadiyah Awasi Pemilu, Bawaslu Jelaskan Kendala Tangani Pelanggaran dalam Masa Sosialisasi

Published

on

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Kemeja putih) saat melakukan audiensi dengan jajaran pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (5/4/2023). (Dokumentasi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/Tumpal Simanjuntak, @www.bawaslu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengajak Muhammadiyah untuk berperan aktif mengawasi pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, saat ini belum memasuki tahapan kampanye, sehingga penindakan terkait larangan berkampanye pun sulit dilakukan, termasuk dalam media sosial.

“Saat ini Pemilu Serentak 2024 baru memasuki tahapan sosialisasi partai peserta pemilu dan bakal calon anggota DPD RI, sedangkan kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kalau sudah masuk tahapan kampanye, maka penanganan pelanggaran bisa dilakukan seperti juga di media sosial,” ungkapnya didampingi dua Anggota Bawaslu lainnya yakni Totok Hariyono dan Lolly Suhenty saat melakukan audiensi dengan jajaran pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Bagja menuturkan, dalam tahapan sosialisasi ini lantaran belum ada calon presiden dan wakil presiden dan calon DPR dan DPRD, maka sulit melakukan penindakan pelanggaran kampanye di tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintah.

“Ini yang tak diketahui masyarakat luas, karena belum memasuki tahapan kampanye. Dalam sosialisasi ini, Bawaslu pada daerah ‘abu-abu’ yang hanya bisa melakukan melakukan pelanggaran administrasi. Berbeda apabila memasuki tahapan kampanye, maka bisa juga dilakukan penindakan pidana,” jelas dia.

Untuk itu, dirinya meminta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah mau bekerja sama untuk memberi peringatan agar tak melakukan kegiatan politik praktis dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

“Karena itu, kami baru bisa mengeluarkan imbauan-imbauan,” tutur dia.

Dirinya pun berharap kader-kader Muhammadiyah mau melakukan pengawasan partisipatif pemilu sekaligus memberikan pendidikan politik. Menurutnya, perlu bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dengan ikut memperingatkan pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas pemerintah, keagamaan, dan sekolah tersebut.

Sementara Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menambahkan, pelibatan partisipasi pengawas pemilu perempuan dan akses bagi disabilitas juga menjadi salah satu fokus kerja Bawaslu. “Dalam seleksi Bawaslu daerah, kami mencoba memberikan ruang bagi kalangan perempuan yang ingin tampil. Begitu pula pengawasan terhadap akses disabilitas menjadi perhatian Bawaslu. Masyarakat dapat terlibat mengawasi seperti ikut dalam aplikasi Jarimu Awasi Pemilu,” jelas dia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap adanya stigma larangan berpolitik praktis di tempat ibadah jangan sampai menjadi stigma hanya larangan di masjid saja.

“Jangan akhirnya sampai stigma teroris itu dekat dengan Islam dan tempat ibadah distigmakan dengan masjid saja. Larangan tempat ibadah ini dibuat umum, untuk semua tempat ibadah,” akunya.

Dia pun menyambut baik ajak kerja sama dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan pemilu. “Kita memang perlu bersama-sama bersinergi menjaga kualitas demokrasi,” akunya. (***)

*Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, @www.bawaslu.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Published

on

Tim Hukum Ganjar-Mahfud (Foto : @www.mkri.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui tim hukum masing-masing, menyerahkan dokumen kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 16 April 2024. Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyerahkan dokumen kesimpulan sidang.

Yakin Kabul

Dokumen kesimpulan sidang dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) diserahkan oleh Ari Yusuf Amir. “Alhamdulillah, hari ini kami sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini,” kata Ari Yusuf Amir,

Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, dalam konferensi pers di Gedung MK I, Jakarta Pusat.

Ari melanjutkan, semua fakta dan bukti telah dipaparkan dalam proses persidangan. Oleh karena itu pihaknya sangat optimistis permohonan Anies-Muhaimin akan dikabulkan MK.

“Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan, semua Majelis Hakim Yang Mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini,” ucap Ari.

Selain itu, terang Ari, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga telah menghadirkan beberapa saksi fakta. Pihaknya juga sudah mendatangkan para ahli, mulai dari ahli keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, dan ahli administrasi negara.

“Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan, kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini,” terangnya.

Ari juga menjelaskan, semula ada yang meragukan bahwa sengketa yang tengah bergulir adalah tentang ‘hasil’ yang kuantitatif. Tapi, kata Ari, Majelis Hakim MK telah menggali substansi secara kualitatif.

Pelanggaran Etika dan Nepotisme

Di hari yang sama, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga menyerahkan kesimpulan sidang PHPU Presiden Tahun 2024. Dokumen kesimpulan sidang diserahkan secara resmi oleh Todung Mulya Lubis.

“Kami sudah menyerahkan kesimpulan, nah ini buktinya, tanda terima penyerahan kesimpulan yang kami serahkan ke MK,” kata Todung sembari menunjukkan tanda terima serah terima dokumen dari Kepaniteraan MK.

Todung menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Todung, pelanggaran-pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dimaksud, di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

“Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Kalau membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat,” ucap Todung.

Pelanggaran berikutnya, sambung Todung, nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024. Aksi nepotisme Kepala Negara itu dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme,” ujar Todung.

Yakin Ditolak

Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan siding disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra.

Melalui kesimpulannya, Yusril meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, terdapat alasan hukum bagi MK untuk menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

“Ya kami punya keyakinan seperti itu. Sebenarnya di MK itu kan mereka diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang menjadi tuduhan. Jadi, sanggahan oleh mereka. Bukan kita yang harus menyanggah, mereka yang harus membuktikan,” ujar Yusril.

Namun demikian, menurut Yusril, kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud tidak bisa membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 dalam persidangan di MK. “Tapi, kelihatannya tidak bisa membuktikan ketika kita menghadirkan saksi dan ahli malah tidak membantah apa yang mereka (gugat),” lanjut Yusril.

Pilpres sesuai UU Pemilu

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, juga menyerahkan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan diserahkan oleh Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin. Afif menegaskan penyelenggaraan Pilpres 2024 telah sesuai dengan UU Pemilu.

“Hari ini kami menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti,” kata Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin.

Afif meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, MK dapat memberikan keputusan yang adil. “Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.

Selain itu, Afif berharap MK dapat mengesahkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Afif mengatakan pihaknya telah membantah dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon dengan alat bukti yang disampaikan.

“Sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 alat bukti, yang pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti, dan juga perkara 2, 71 alat bukti,” jelasnya.

Afif juga menuturkan pihaknya membawa alat bukti tambahan. Di antaranya berupa formulir D kejadian khusus di setiap kecamatan.

“Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan ini kami menambahkan alat bukti berupa kejadian khusus di semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan,” jelas dia.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers juga memastikan KPU telah melaksanakan Pilpres 2024 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Idham meyakini dalil-dalil yang dimohonkan tidak akan mengubah hasil Pilpres.

“Kami KPU meyakini bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu,” imbuh Idham. (***)

*Mahkamah Konstitusi.

Continue Reading

Berita

Menparekraf Angkat Isu Transformasi Pariwisata Pascapandemi dalam Forum PBB di New York

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan pidatonya dalam acara high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di Markas PBB, New York (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Boston, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan PBB untuk berbicara pada high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di New York, Amerika Serikat, mengenai transformasi pariwisata Indonesia pascapandemi.

“Kehadiran kami dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat Indonesia sebagai destinasi wisata yang sangat peduli terhadap isu-isu perubahan iklim dan isu-isu yang berkaitan kesejahteraan dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Indonesia saat ini menjadi acuan dalam hal transformasi pariwisata pascapandemi. Dimana Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap pariwisata regeneratif dan pariwisata yang bisa membantu mengurangi emisi karbon.

Wujud konkretnya melalui sejumlah upaya yang telah dilakukan seperti offset emisi karbon, penanaman hutan mangrove di beberapa destinasi wisata, restorasi terumbu karang, ada juga kegiatan untuk penanganan isu sampah, food loss dan food waste. 

Selain itu juga kehadiran program desa wisata yang memberdayakan masyarakat lokal dengan kearifan adat istiadat setempat. Sehingga menampilkan pariwisata sebagai sektor yang memiliki peluang sangat luas dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Dan kita perlu sandingkan dengan ekonomi kreatif baik dari segi produk dan jasa yang bisa mengangkat posisi Indonesia dalam transformasi menuju ekonomi digital,” ujar Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga mengungkapkan keinginannya untuk menampilkan wajah destinasi Indonesia sebagai destinasi yang dekat dengan alam, budaya, namun penuh petualangan. Sehingga bukan hanya destinasi yang fokus kepada sun, sea, dan sand, tapi juga yang memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan berdasarkan dari serenity, spirituality, dan sustainability.

“Kami meyakini Indonesia memiliki destinasi wisata yang unik, menarik, bukan hanya Bali, tapi juga lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang sedang kami bangun secara totalitas. Kami melihat ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat menentukan bagaimana Indonesia akan menjadi negara pilihan wisatawan,” ujar Sandiaga.

Selain Bali dan lima DPSP, adapula IKN yang akan menjadi destinasi wisata baru yang sedang dalam tahap pembangunan secara masif. Pembangunan IKN mengedepankan interkonektivitas berbasis kelestarian alam. Salah satunya infrastruktur yang tidak menggunakan energi fosil yang mampu menghubungkan titik-titik pusat ekonomi di Kalimantan.

“Karena ini menjadi unggulan kita maka kita akan fokus terhadap pariwisata dan infrastruktur yang ramah lingkungan,” kata Sandi. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tinjau Lokasi Longsor Tana Toraja

Published

on

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan menyampaikan turut bela sungkawa kepada keluarga korban terdampak longsor yang kehilangan sembilan orang anggota keluarganya akibat tertimbun longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (16/4). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Dume Harjuti Sinaga, @bnpb.go.id)

Tana Toraja, goindonesia.co – Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan meninjau lokasi terdampak longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (16/4).

Setelah menempuh perjalanan darat selama tujuh jam dari Kota Makassar, Fajar beserta rombongan tiba di posko penanganan darurat yang berada di salah satu rumah warga. Kedatangan Fajar berserta rombongan bertepatan dengan sedang dilaksanakannya upacara doa bagi satu keluarga yang menjadi korban meninggal dunia pada kejadian tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (13/4) malam tersebut. Fajar menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban terdampak longsor yang kehilangan sembilan orang anggota keluarganya sekaligus.

Fajar dan rombongan didampingi oleh Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Lurah Manggau, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Tana Toraja, dan warga setempat kemudian berjalan mendaki bukit selama 45 menit untuk mencapai titik mahkota longsor yang berada di ketinggian 1.300 mdpl.

Peristiwa tanah longsor yang menyebabkan 20 orang meninggal dunia, dua orang luka-luka, dan sedikitnya 74 jiwa mengungsi ini terjadi pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Tana Toraja sejak Sabtu (13/4) siang.   

Tim evakuasi telah menghentikan operasi pencarian dan pertolongan pada Senin (15/4) setelah semua warga yang dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 

Menurut Fajar, pasca selesainya upaya evakuasi korban, fokus penanganan darurat saat ini adalah kepada masyarakat yang terdampak. 

“Setelah belanja masalah kepada Pemda dan BPBD hal yang paling urgent adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang selamat”, terang Fajar.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja, sebanyak 77 jiwa dari 23KK terdampak tanah longsor. Para warga untuk sementara menempati gedung gereja setempat. 

Fajar turut mengapresiasi kesiapsiagaan lintas sektor atas pendirian dapur umum dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak sejak hari pertama tanggap darurat bencana tanah longsor ini. 

BNPB melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat akan segera mendirikan tenda keluarga sebanyak 50 unit yang dapat dipergunakan warga sebagai tenda hunian sementara. Selain itu, BNPB juga akan memenuhi kebutuhan selimut, alas tidur dan kebutuhan permakanan untuk beberapa hari kedepan.

Untuk penanganan darurat jangka menengah, Fajar mengatakan akan melakukan koordinasi dengan dinas dan kementerian terkait guna membahas upaya menihilkan potensi bahaya tanah longsor susulan.

“Kami akan mengundang Badan Geologi untuk mencari rekomendasi terkait kebutuhan relokasi warga setempat. Kalau menurut saya setelah melihat kondisi di lapangan, relokasi adalah pilihan yang tepat”,  pungkas Fajar. (***)

*Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Trending