Connect with us

Berita

Anies Baswedan Sebut Jakarta Raih Pendapatan Daerah Rp 65,59 Triliun pada 2021

Published

on

Rapat pengesahan APBD DKI Jakarta 2022 di ruang rapat paripurna DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. TEMPO/Lani Diana

Jakarta, goindonesia.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI mencatat realisasi pendapatan daerah Rp 65,59 triliun pada 2021. Angka itu mengalami kenaikan 17,3 persen dibandingkan pendapatan daerah pada 2020, yaitu Rp 55,89 triliun.

“Secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik,” kata Anies Baswedan dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Rabu, 6 April 2022.

Realisasi pendapatan daerah dalam APBD 2021 yang belum diaudit itu diklaim tercapai 100,60 persen. Target semula adalah Rp 65,20 triliun.

Capaian itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 41,63 triliun (92,15 persen), transfer Rp 22,67 triliun (134,3 persen) dan pendapatan daerah yang sah Rp 1,28 triliun (40,81 persen).

Meski pendapatan tersebut tergolong baik, realisasi komponen pajak daerah kurang dari 95 persen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan (P2). Pemprov DKI Jakarta menyebut kondisi itu disebabkan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan penjualan properti pada triwulan ketiga 2021.

Pada 2021, realisasi belanja daerah mencapai Rp 61,73 triliun. Nilai tersebut hanya 88,20 persen dari target semula Rp 69,99 triliun. Belanja daerah tidak mencapai target karena pembatasan kegiatan akibat pandemi dan upaya efisiensi.

Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi mencapai Rp11,91 triliun. Penerimaan itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp 5,16 triliun, penerimaan pinjaman daerah Rp 6,74 triliun dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 4,17 miliar.

Pengeluaran pembiayaan APBD DKI 2021 yang terealisasi adalah Rp 5,94 triliun. Sebanyak Rp 5,90 triliun dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perumda Air Jaya (PAM), Sarana Jaya, Food Station, Jakpro, Jaktour dan MRT Jakarta.

Pengeluaran juga dipakai untuk pembayaran pokok utang Rp33,62 miliar dan pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat Rp 200 miliar. Dengan capaian pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2021 mencapai Rp9,63 triliun. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Hadiri Munas KAHMI, Prabowo Sanjung HMI Fraksi Terbesar di DPR

Published

on

Foto: Prabowo Subianto (dok.ist)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengisi acara seminar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Prabowo menyebutkan bahwa HMI adalah gerakan yang sangat besar di Indonesia.
“HMI itu ada di semua partai. Gila. Gue baru sadar. Di Gerindra saja sekitar 40 persen,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11/2022).

Acara ini digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (26/11). Menurut Prabowo, besarnya HMI dibuktikan dengan banyaknya anggota HMI di semua partai politik.

“Fraksi HMI yang paling besar saudara-saudara,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa di parlemen saat ini ada sembilan partai, tapi menurutnya banyak yang lupa bahwa ada kaukus HMI yang besar. Oleh karena itu Prabowo menyebut dirinya memutuskan untuk hadir di Palu untuk menghormati HMI.

“Jadi walaupun aku capek, diundang ke Palu, gue terbang deh. Nggak ada urusan, bener nggak?” kata Prabowo seraya terkekeh.

“Mau gue dikasih setengah jam aja gue muncul di sini tidak apa-apa,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo menjadi pembicara dalam seminar yang bertajuk ‘Merawat Persatuan dan Kebangsaan’. Ia pun memaparkan bahwa para pemimpin di Indonesia saat ini bersatu dan saling merangkul untuk merawat bangsa.

“Kita tidak boleh pecah saudara-saudara. Siapa yang jadi presiden, gubernur, tidak masalah, yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Berita

KAHMI Harus Dorong Bangsa Ini Hargai Perbedaan dan Berkolaborasi Hadapi Tantangan Ke Depan

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah (24-28 November 2022). Munas KAHMI ini dibuka oleh Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Beberapa diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
 
Dari pantauan awak media, terlihat semangat keberagaman mewarnai sikap alumni HMI terhadap berbagai masalah kebangsaan. Ribuan alumni HMI yang datang dari berbagai penjuru tanah air aktif berdiskusi dengan beragam topik di setiap sudut Kota Palu. Sebagian peserta lainnya menjadikan event munas sebagai ajang silaturahmi dan nostalgia ketika masih sama-sama aktif menjadi pengurus HMI di kampus.
 
“Alumni HMI, sejak awal aktif di HMI, diajarkan untuk berbeda pendapat, dan sudah terbiasa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara smart dan dewasa,” kata Medrial Alamsyah, alumni HMI dari Bandung yang juga konsultan manajemen publik yang ditemui redaksi di arena Munas di Sriti Convention Hall Kota Palu.

Lebih lanjut Medrial melihat KAHMI sejatinya punya potensi besar karena anggotanya adalah para sarjana, master, doktor dan profesor. Mereka saat ini banyak yang memegang posisi-posisi strategis, baik di politik maupun birokrasi pemerintah. Di samping itu banyak pula yang berkiprah sebagai pengusaha dan profesional. Namun selama ini potensi itu tidak digarap secara serius oleh Majelis Nasional KAHMI sehingga keberadaan KAHMI terkesan banyak mubazir.

“Munas kali ini menjadi momentum bagi KAHMI untuk mengkoreksi diri. Ke depan seyogyanya KAHMI tidak hanya sibuk dengan urusan internal, tetapi mulai menggarap program-program strategis dengan memanfaatkan dan memperkokoh jejaring yang dimilikinya,” ujar Uda Med, panggilan akrab Medrial.

Medrial juga berharap peserta Munas XI kali ini memilih Presidum KAHMI dengan mempertimbangkan keterwakilan/representasi dari berbagai unsur dan latar belakang.
 
“Presidium KAHMI Nasional selama ini didominasi oleh politisi sehingga sikap KAHMI lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik presidium. Bahkan tak jarang pertikaian politik antar dan intra partai ikut mempengaruhi kebijakan di KAHMI Nasional.
Ke depan hal semacam itu harus ditinggalkan. KAHMI Nasional harus mendorong anggotanya untuk saling mendukung sehingga lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. KAHMI harus berperan aktif mencetak manusia Indonesia yang dibutuhkan di masa depan, yakni yang memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif,” lanjut Medrial.
 
Sebagaimana diketahui, ada 40 orang alumni HMI yang dijagokan peserta Munas untuk menduduki anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI. Beberapa orang yang menonjol diantaranya dari unsur politisi yakni Ahmad Doli Kurnia, Herman Khaeron, Saan Mustopa dan Romo Syafii. Dari unsur akademisi diwakili oleh Prof. Fasli Djalal dan Dr. Lely Pelitasari. Dari unsur professional ada Fachmi Idris dan Yana Aditya. Sedangkan dari unsur pengusaha beredar nama Ulla Nurachwaty dan Hanifah Husein.
 
Khusus tentang situasi politik saat ini yang cenderung terbelah dan menghambat dialog, Medrial berharap KAHMI harus berani bersikap sehingga ke depan bangsa ini lebih mendorong dialog, menghargai perbedaan, rasional dan menjalin kolaborasi antar anak bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.
 
“KAHMI harus berani bersikap dan mendorong bangsa ini untuk membuka dialog, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi antar anak bangsa untuk bersama menghadapi berbagai tantangan negeri ini,” pungkas Uda Med (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?

Published

on

Anies Baswedan dan Presiden Jokowi . (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, goindonesia.co – Jokowi membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya?

Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu.

Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara.

Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA.

Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden.

Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas.

Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara.

Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan.

Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan.

Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Itulah kejadikan yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies.

Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies.

Tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa ?

Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi.

Salut utk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (***)

Continue Reading

Trending