Connect with us

Berita

Hingga Ramadhan Tiba, Erick Thohir Gagal Disiplinkan PTPN V yang Menahan Uang Petani

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Perwakilan Petani Kopsa M, di Masjid Raya An Nur, Pekanbaru, 26/11/2021.

Jakarta, goindonesia.co – Terhitung sejak September 2021 sampai saat ini, lebih dari 1000 orang petani dan pekerja Kopsa-M tidak lagi memperoleh pendapatan bulanan dari hasil penjualan buah pada PTPN V. Dana penjualan tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit yang di pasok ke PTPN V PKS. Sei. Pagar dari kebun milik petani sendiri, dengan taksiran jumlah mencapai 4 miliar rupiah ditahan tanpa alasan hukum yang sah. Sebanyak 5 kali surat dilayangkan pengurus Kopsa M Riau tetap diabaikan.

“Hingga memasuki Ramadhan, Menteri BUMN Erick Thohir gagal mendisiplinkan PTPN V, Pekanbaru, Riau memenuhi kewajibannya pada para petani,” kata Hendardi Ketua Setara Institute, dalam keterangannya kepada redaksi Goindonesia semalam (6/4/22).

Padahal pada 26 November 2021, Erick Thohir berjanji di hadapan perwakilan petani Kopsa M, di Masjid Raya An- Nur Pekanbaru, akan menindak semua pihak yang terlibat menyengsarakan petani Kopsa M, baik yang menahan uang, memecah belah pengurus Kopsa M, memanipulasi kredit pembangunan kebun, hingga oknum PTPN V yang menjual kebun petani lebih kurang 400 hektar. Dari semua janji itu tidak ada satu pun yang dipenuhi hingga kini oleh Erick Thohir.

Alih-alih gerak cepat mengambil prakarsa menyelesaikan persoalan petani Kopsa M, Menteri BUMN ini justru membiarkan para petinggi PTPN V mempermainkan petani, mengadudomba petani, mengkriminalisasi petani, termasuk berkolaborasi dengan perusahaan ilegal PT Langgam Harmuni yang terindikasi menjadi penadah penjualan kebun petani, mengorkestrasi instrumen hukum memenjarakan Ketua Kopsa M, Dr. H. Anthony Hamzah, yang dosen UNRI dan pembela HAM para petani Kampar.

Tindakan penahanan dana petani secara sepihak oleh PTPN V dan pembiaran persoalan kemitraan yang tidak sehat oleh Menteri BUMN telah berdampak pada kesulitan petani dan pekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahan menjalankan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Disaat kesadaran (awareness) dan rezim internasional sudah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, perhatian terhadap lingkungan dan sosial, serta standar-standar kepatuhan (compliance) pada Bisnis dan HAM (responsible business), PTPN V sebagai perusahaan BUMN justru masih menerapkan praktik-praktik bisnis  konvensional dan tidak menempatkan manusia (komunitas) sebagai subyek penting dari aktivitas dan operasionalisasi bisnis.

Sertifikasi sawit berkelanjutan dari RSPO, maupun keberlanjutan dan pembangunan rendah karbon (ISCC) yang telah diperoleh oleh PTPN V, pada akhirnya hanya menjadi alat legimitasi untuk transaksi CPO di pasar internasional.

SETARA Institute mendesak Menteri BUMN mengambil sikap dan segera menyelesaikan persoalan petani Kopsa M dan menindak jajaran direksi yang terus memelihara kultur dagang VOC, seperti saat Belanda berkuasa di Indonesia. (***)

Berita

Presiden Jokowi Terima Sekjen OECD Bahas Perkembangan Proses Aksesi OECD Indonesia

Published

on

Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann, beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 28 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 28 Mei 2024. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini bertujuan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden Jokowi telah menetapkan keputusan presiden terkait hal tersebut.

“Bapak Presiden telah menetapkan keppres tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD di mana kami mengetuai, dibantu oleh Bu Menkeu dan Bu Menlu,” ujar Airlangga.

Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun dan telah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan. Selanjutnya, proses aksesi akan melibatkan pembuatan memorandum self-assessment oleh Indonesia dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja bersama OECD untuk menyusun initial memorandum yang akan dijadikan alat bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait hal yang telah dilakukan Indonesia dalam reformasi ekonomi.

“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan, bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD sendiri,” ujar Suahasil Nazara.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann juga membahas pengembangan ekosistem semikonduktor serta proses peta jalan kerangka kerja sama ekonomi digital di ASEAN atau Digital Economy Framework Agreement.

Di samping itu, OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. “Bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” tambah Airlangga.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Sesi Pertama UCLG ASPAC dan Likupang Tourism Festival Jadi Magnet Wisatawan ke Sulut

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis pelaksanaan “The First Session of the 2024 UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) Executive Bureau” dan Likupang Tourism Festival pada 5-7 Juni 2024 akan mampu mendatangkan banyak wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam The Weekly Brief With Sandi Uno”, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024), Menparekraf Sandiaga meyakini banyak pengunjung dari berbagai negara yang akan ikut serta dalam event yang digelar di Paradise Fold and Resort Hotel, Likupang, Sulawesi Utara ini.

“Ini bersamaan dengan Likupang Tourism Festival 2024 yang pada tahun 2023 lalu dikunjungi lebih dari 60.000 orang. Kita harapkan tahun ini akan meningkat lebih banyak agar bisa mengoptimalkan potensi Likupang sebagai destinasi super prioritas terutama supaya lebih dikenal di kawasan Asia Pasifik,” kata Menparekraf Sandiaga.

UCLG ASPAC adalah asosiasi pemerintah lokal di tingkat global yang terhubung dengan lebih dari 7.000 pemerintah daerah di seluruh dunia.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Martini M. Paham, menambahkan event ini diyakini mampu membuktikan komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di mata dunia. Mengingat event ini mengusung tema “Enhancing Sustainable Tourism and Creative Economy through Asia-Pacific Collaboration” dan rangkaian event ini juga diisi dengan penanaman bibit bakau dan pelepasan tukik.

“Ini selaras dengan tujuan Kemenparekraf dan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kita memang fokus dalam pengembangan sustainable tourism dan juga bagaimana ekonomi bisa menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Diah, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengatakan kedua event ini seharusnya digelar pada 23-25 April 2024. Namun keduanya terpaksa ditunda karena terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro.

Sehingga, kedua event ini menjadi momentum yang tepat untuk memulihkan sektor parekraf Sulawesi Utara yang sempat terdampak oleh erupsi Gunung Ruang. “Jadi pelaksanaan kegiatan ini tentu kita harapkan bisa didukung sepenuhnya oleh Kemenparekraf dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional,” kata Joune.

Kegiatan ini juga dihadiri Program officer UCLG ASPAC, Muhammad Ridwan dan Ketua Umum TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) sekaligus Staf Khusus Bupati Minahasa Utara Bidang Promosi DPSP Likupang, Panca. R. Sarungu. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini. Dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024, Presiden Jokowi menyebut bahwa ia telah menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hingga akhirnya keputusan tersebut dilakukan.

“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diingatkan tapi nanti teknisnya tanyakan ke Mendikbud tapi intinya sudah dibatalkan oleh Mendikbud,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan kemungkinan baru akan berlaku pada tahun depan.

“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya di tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima Mendikbudristek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi (27/05), untuk berdiskusi terkait isu kenaikan UKT. Mendikbudristek menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat.

“Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN,” ujar Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Nadiem menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus selaras dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan, memastikan pendidikan tinggi tetap terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Mendikbudristek berterima kasih kepada semua unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor yang telah memberikan masukan.

“Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya. Sekali lagi terima kasih,” tutup Nadiem. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending