Connect with us

Berita

BKKBN Aceh Kejar Target Jaring Akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Published

on

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri (berbaju warna hitam) (Dokumentasi : Media Center BKKBN, @www.bkkbn.go.id)

Banda Aceh, goindonesia.co – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasilitas-fasilitas kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengejar target menjaring akspetor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP).

“Dua tahun terakhir ini kita belum mencapai target. Hampir semua kabupaten dan kota merah.  Capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  kita sangat rendah. Untuk itu saya berharap Kepala OPD KB di 23 kabupaten dan kota di Aceh supaya serius untuk mencapai capaian target MKJP  pada 2023 ini,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri, Senin (27/02/2023).

Sahidal menyebutkan, pada 2022 lalu capaian MKJP Aceh sebesar 7.589 akseptor dari 24.460 yang ditargetkan. Ia menyebutkan, pada 2023, BKKBN Aceh menetapkan target  MKJP sebesar 12.435. Dengan rincian IUD sebanyak 4.700 akseptor, Implant 5.750 akseptor, MOW sejumlah 1.980 akseptor, dan  MOP sebanyak  lima akseptor.

Menurut Sahidal, guna meningkatkan capaian target MKJP pada 2023, berbagai langkah dan upaya pun dilakukan. Seperti pada 26 hingga 28 Februari 2023, Perwakilan  BKKBN Aceh menggelar Peningkatan Perluasan Akses dan Intensifikasi Pelayanan KB Di Faskes.  Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting guna menurunkan angka kematian Ibu.

Dengan digelarnya kegiatan yang diikuti kepala bidang dan kepala seksi KB di organisasi perangkat daerah (OPD) dari 23 Kabupaten/kota se-Aceh, Sahidal berharap, OPD KB bisa meningkatkan  komitmen dan kerjasama dengan mitra serta Pemerintah Daerah dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) serta dapat mengindentifikasi jumlah Faskes dan praktek Mandiri Bidan (PMB) yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB.  

“Nanti setelah target setiap kabupaten/kota ditetapkan, MKJP capaiannya harus bisa mencapai target. Kemudian melakukan komunikasih dengan kepala  daerah dan Sekda, terkait target tersebut. Juga melakukan evaluasi, mengapa capaian rendah, serta mencari langkah-langkah serta strategi yang tepat dan cepat, guna mengenjot target agar tercapai tahun ini,” ujar Sahidal.

Lebih jauh Sahidal mengatakan upaya lainya yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas Faskes dan jejaring yang melayani KBKR, terutama MKJP dan KB Pascapersalinan (KBPP). Juga, peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.

Ketika ditanya apa penyebab capaian MKJP rendah di Aceh, Kaper BKKBN Aceh menjawab, selain kualitas pelayanan yang menurutnya masih rendah,  juga kurangnya keseriusan dan komitmen dari  pemeritah daerah dan OPD KB. Serta  lambatnya realisasi anggaran DAK BOKB di daerah.

Pada 2023, total biaya operasional  pelayanan KB melalui DAK BOKB di Aceh, diplotkan sebesar Rp7,1 miliar.  Sedangkan untuk biaya operasional pelayanan KB MKJP sekitar  Rp5,4 miliar. Sahidal berharap anggaran tersebut bisa terealisasi dengan cepat sebelum Desember 2023. (***)

(Sumber : Media Center BKKBN, @www.bkkbn.go.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

KAI dan Korlantas Polri Gelorakan Budaya Taat Berlalu Lintas Di Perlintasan, Cermin Budaya Bangsa Indonesia Maju

Published

on

PT.KAI (Persero) dan Korlantas Polri Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan secara serentak pada 13 titik yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera (Foto : @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka HUT KAI Ke- 79 dan HUT Korlantas Polri Ke-69, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) melaksanakan Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan secara serentak pada 13 titik yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Kegiatan sosialisasi tersebut mengangkat tema “Taat Berlalu Lintas Di Perlintasan, Cermin Budaya Bangsa Indonesia Maju” dengan melibatkan ratusan peserta dari pegawai KAI, personil Korlantas Kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Direktorat Perkeretaapian, 350 anggota dari 45 wadah komunitas pecinta kereta api dan stake holders lainnya.

“Dalam acara sosialisasi keselamatan di perlintasan kali ini, akan dilakukan kegiatan penegakan hukum berupa penindakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran aturan berlalu lintas. Sosialisasi tersebut serentak dilakukan di 13 titik perlintasan seluruh Daerah Operasi/Divisi Regional Jawa dan Sumatera pada hari ini, Kamis, 19 September 2024. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama,” ungkap Dadan Rusdiansyah – Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta API Indonesia (Persero). 

Pada tahun 2024 terdapat 4.070 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun dari jumlah total titik perlintasan tersebut, terdapat 1.514 titik perlintasan dijaga dan 2.556 titik perlintasan tidak dijaga.

Sementara dari 4.070 perlintasan sebidang tersebut terbagi menjadi titik yang dijaga oleh KAI, Pemda, Dishub, Swasta, Swadaya dan lainnya berjumlah 1.514 titik atau 37 persen dari jumlah perlintasan secara keseluruhan. Sisanya sebanyak 2.556 titik atau 63 persen dari total keseluruhan merupakan perlintasan tidak terjaga.

“KAI secara proaktif terus berusaha melakukan penutupan perlintasan untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Pada tahun 2023, KAI telah melakukan penutupan sebanyak 107 titik perlintasan. Selanjutnya pada periode Januari hingga 12 Agustus 2024, KAI berhasil menutup 130 perlintasan,” ungkap Dadan.

Dadan menyayangkan bahwa hingga saat ini, masih ditemui adanya pengguna jalan yang tidak disiplin saat melintas di perlintasan sebidang sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan. Selama tahun 2022 tercatat 284 korban kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang dengan kondisi luka ringan, berat bahkan meninggal. Adapun pada tahun 2023 jumlah korban kecelakaan lalu lintas di perlintasan tercatat 237 orang dengan berbagai kondisi luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

“Pada tahun 2024 ini, dari periode Januari hingga 16 September 2024, sudah tercatat 272 korban kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Dari 272 orang tersebut, 101 orang meninggal dunia,” jelas Dadan.

Adapun jumlah korban kecelakaan di perlintasan sebidang pada Tahun 2024 hingga 16 September 2024 berdasarkan wilayah yaitu:


– Daop 1 Jakarta: 31 korban (7 orang meninggal, 5 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan)

– Daop 2 Bandung: 11 korban (8 orang meninggal, 2 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan)

– Daop 3 Cirebon: 9 korban (5 orang meninggal dan 4 orang luka berat) 

– Daop 4 Semarang: 30 korban (13 orang meninggal, 5 orang luka berat, 12 orang luka berat)

– Daop 5 Purwokerto: 8 korban (5 orang meninggal dan 3 orang luka ringan)

– Daop 6 Yogyakarta: 7 korban (5 orang meninggal dan 2 orang luka berat)

– Daop 7 Madiun: 10 korban (6 orang meninggal, 2 orang luka berat, dan 2 orang luka ringan)

– Daop 8 Surabaya: 25 korban (8 orang meninggal, 5 orang luka berat, dan 12 luka ringan)

– Daop 9 Jember: 19 korban (9 orang meninggal, 3 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan)

– Divre I Medan: 61 korban (22 orang meninggal, 16 orang luka berat, 23 orang luka ringan)

– Divre II Sumatera Barat:14 korban (1 orang meninggal, 6 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan)

– Divre III Palembang: 20 korban (7 orang meninggal dan 13 orang luka ringan)

– Divre IV Tanjungkarang: 27 korban (5 orang meninggal, 17 orang luka berat, dan 5 orang luka ringan)


Dadan menegaskan bahwa pengguna jalan wajib mematuhi aturan di perlintasan sebidang, termasuk mematuhi rambu-rambu, menggunakan helm bagi pengendara roda dua, dan mengutamakan perjalanan kereta api terlebih dahulu. Pelanggaran di perlintasan sebidang dapat berakibat fatal dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta UU No.22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat terus membangun kesadaran masyarakat bahwa disiplin berlalu lintas adalah bagian dari budaya bangsa yang maju dan keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” tutup Dadan. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Akan Hadiri Kongres ISEI XXII hingga Resmikan Jalan Tol

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 19 September 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja, pada Kamis, 19 September 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri sejumlah acara. Salah satunya adalah Peresmian Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

“Presiden Jokowi juga akan melakukan peresmian Jalan Tol Ruas Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura – Klaten. Peresmian tersebut dipusatkan di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenag: Mashariq Penyedia Layanan Terbaik Versi Pemerintah Saudi

Published

on

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryanlu) Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid mengungkapkan, terpilihnya Mashariq sebagai penyedia layanan haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, karena Mashariq dianggap memiliki kemampuan sesuai syarat yang ditetapkan, bahkan menjadi syarikat dengan performa terbaik versi pemerintah Arab Saudi. “Di dalam penilaian Kementerian Haji Arab Saudi, ternyata Mashariq mendapatkan penghargaan namanya Labbaitum. Penghargaan yang diterbitkan oleh Kementerian Haji bahwa syarikat Mashariq ini ternyata menduduki peringkat pertama, prestasi yang diberikan sebagai buah dari layanan yang diberikan di 2023,” terang Subhan Cholid di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sebelumnya sempat muncul pertanyaan mengapa Kemenag memilih Mashariq sebagai penyedia layanan, padahal di 2023 disinyalir telah terjadi wanprestasi yang dilakukan. “Itu juga tidak luput dari evaluasi kami. Tetapi kemudian setelah kita ajukan evaluasi itu, kita sodorkan ke Kementerian Haji. Lalu kemudian mereka juga melakukan evaluasi, bahkan membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi menyeluruh terhadap kasus yang terjadi di tahun 2023,” papar Subhan.

“Utamanya adalah di Masyair al-Muqaddasah, di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Keterlambatan Jemaah Haji dari Musdalifah ke Mina. Itu ternyata seluruh syarikah yang ada, tidak hanya syarikah Mashariq, tapi syarikah-syarikah yang lain, itu mengalami hal yang sama. Hasil evaluasi menunjukkan, yang terbaik tetap Mashariq,” imbuhnya.

Selain itu pemilihan Mashariq juga telah mengikuti prosedur pengadaan barang jasa pemerintah. Sesuai ketentuan, pemilihan syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Armuzna dilakukan tim independen, diawasi tim Inspektorat Jenderal, serta diperiksa tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa proses pemilihan syarikat itu sudah melalui tahapan-tahapan, sebagaimana pedoman yang telah ditentukan oleh penilaian-penilaian itu, dan ternyata memang usulan dari tim yang melaksanakan pemilihan itu, dari berbagai sisinya memang yang terbaik pada saat itu ya Mashariq,” tutur Subhan.

“Jadi proses insya Allah itu juga kredibel, akuntabel, dan juga tim ini insya Allah semuanya bisa dipercaya, dan bisa diperiksa secara detail mulai dari proses awal sampai dengan akhir pengusulan,” tegasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending