Connect with us

Berita

Disaksikan Jokowi, Ini Susunan Pengurus Pusat ICMI Periode 2021-2026

Published

on

Acara pengukuhan pengurus ICMI periode 2021-2026 yang dihadiri Presiden Jokowi Sumber :VIVA.co.id/Muhahammad AR

Jakarta , goindonesia.co – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri secara virtual pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslik Indonesia (ICMI) periode 2021-2026. Acara pengukuhan dilakukan di IPB Convention Center (ICC), Sabtu 29 Januari 2022.

Dengan tema ‘Transformasi ICMI Menuju Indonesia Emas 2045’, Ketua Umum ICMI Arif Satria mengukuhkan nama-nama pengurus dihadapan Presiden Joko Widodo yang hadiri melalui virtual.

“Saya haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perkenan bapak presiden hadir menyaksikan langsung acara pengukuhan pengurus pusat ICMI hari ini,” kata Arif.

Arif mengatakan, pengukuhan ini dilangsungkan setelah Muktamar ICMI ke-7 pada 4- 6 Desember 2021. Hasil Muktamar ke-7 itu menghasilkan formatur dan sejumlah program kerja serta rekomendasi. 

Menurutnya, agenda hari ini upaya menjalankan amanat Muktamar yaitu pengukuhan dan rapat kerja pengurus.

Dalam kesempatan itu, Arif mengapresiasi kepengurusan ICMI di periode sebelumnya yang dipimpin Jimly Asshiddiqie 

“Saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru. Semoga sukses menjalankan amanat. Kami juga haturkan terima kasih dan apresiasi kepada Profesor Jimly Asshiddiqie beserta jajaran pengurus periode 2015-2020 yang menjalankan tugas mewujudkan misi ICMI,” jelas Arif.

Arif pun kemudian memimpin pengurus baru dalam sesi membacakan ikrar janji. Berikut petikan ikrar janji yang dibacakan Arif.

Kami berjanji kepada semua anggota ICMI, seluruh Umat Islam Indonesia dan segenap Bangsa Indonesia, bahwa kami akan senantiasa membantu pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT berdasarkan Alquran dan Sunnah. Untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Arif yang diikuti para pengurus ICMI periode baru.

Adapun susunan majelis pengurus pusat ICMI Periode 2021-2026

Ketua Umum Arif Satria

1. Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Najib.

2. Wakil Ketua Umum Bidang IPTEK, Agromaritim dan Lingkungan Hidup Mohammad Jafar Hafsah.

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Politik, dan Hukum Andi Anzhar Cakra Wijaya.

4. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat Teuku Abdullah Sanny.

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga Priyo Budi Santoso.

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Pemuda, Perempuan, dan Anak Riri Fitri Sari

Selain Majelis Pengurus Pusat, struktur kepengurusan ICMI disi para tokoh cendekiawan muslim.

Susunan Dewan Kehormatan ICMI

1. Maruf Amin
2. HM Jusuf Kalla
3. Hamzah Haz
4. Miftahul Akhyar
5. Wiranto
6. Akbar Tanjung
7. Amien Rais
8. Bagir Manan
9. Aburizal Bakrie
10. Azwar Anas dan seterusnya

Dewan Penasihat ICMI

1.Ketua Jimly Asshiddqie
2. Wakil Ketua Bambang Soesatyo
3. Wakil Ketua Agung Firman Sampurno
4. Wakil Ketua Hatta Rajasa
5. Wakil Ketua Airlangga Hartarto
6. Wakil Ketua Fadel Muhammad
7. Wakil Ketua Soetrisno Bachir
8. Wakil Ketua Suharso Monoarfa
9. Wakil Ketua Chaerul Tanjung
10. Wakil Ketua Muhaimin Iskandar
11. Wakil Ketua Muhadjir Effendi
12. Wakil Ketua Mahfud MD
13. Wakil Ketua Erick Thohir
14. Wakil Ketua Muhammad Tito Karnavian
15. Sekretaris Ary Ginanjar Agustin
16. Wakil Sekretaris Zaim Uchrowi

Dewan Pertimbangan ICMI

1. Ketua Zulkifli Hasan
2. Wakil Ketua Amirsyah Tambunan
3. Wakil Ketua Ahmad Muzani
4. Wakil Ketua Dahnil Simanjuntak
5. Wakil Ketua Ferry Mursyidan Baldan
6. Sekretaris Ahmad Doli Kurnia
7. Wakil Sekretaris Rahim Ghazali

Dewan Pakar ICMI

1. Ketua Ilham A Habibie
2. Wakil Ketua Nanat Fatah Natsir
3. Wakil Ketua Muhammad Nuh
4. Wakil Ketua Didin S Damanhuri
5. Wakil Ketua Anggito Abimanyu
6. Wakil Ketua Laode M Kamaluddin
7. Wakil Ketua Sri Astuti Buchori
8. Wakil Ketua Herry Suhardiyanto
9. Wakil Ketua Didit A Ratam
10. Wakil Ketua Rifda Amarina
11. Wakil Ketua Suhaji Lestiadi
12. Wakil Ketua Didik J Rachbini
13. Sekretaris Didin Muhafidin (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Banjir Rob Terjang Permukiman di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Published

on

Banjir rob menggenangi di Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (23/5/2022). (Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng)

Semarang, goindonesia.co – Banjir rob menggenangi kawasan Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang. Akibatnya, warga terjebak dan tak bisa keluar dari rumah.
“Nggak bisa keluar, di situ, terus dibantu, sudah mengirim kurang lebih 750 bungkus untuk makan,” kata Ketua RW 1 Bandarharjo, Semarang Utara, Ali Komet, saat di temui di lokasi, tepatnya di Jembatan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, Senin (23/5/2022).

Ali menyebut banjir terjadi karena ada tanggul yang jebol. Akibatnya air masuk ke dalam rumah hingga 50 cm dan di jalan diperkirakan sekitar 1 meter.

Pihaknya, kini tengah menyiapkan posko banjir untuk menampung warga. Bila air tak kunjung surut pada malam hari, warga akan direlokasi ke posko banjir.

“Antisipasi kita akan boyong ke rumah dinas yang ada, di sana sudah siap (posko banjir),” ujarnya.

Banjir rob menggenangi di Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (23/5/2022). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

Saat ini, warga membutuhkan makanan matang dan juga perlengkapan bayi. Sebab, bayi dan lansia ikut terjebak banjir rob.

“Untuk bayi, pampers sama bedak khususnya gatal-gatal, tidak hanya bayi, orang lanjut usia pun tidak bisa keluar,” katanya.

Terpantau di lokasi, tepatnya di depan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, banjir juga menggenangi RW 1 Kelurahan Tanjung Mas. Selain itu, pekerja yang ada di lokasi juga terjebak dan tak bisa keluar ke jalan raya.

Pihak BPBD dan SAR Kantor Semarang juga sudah nampak di lokasi. Mereka membawa kapal-kapal untuk mengevakuasi pekerja yang terjebak.

Jalan Pantura di yang tepat berada di depan Jembatan Pos 1 Tanjung Emas juga nampak macat. Jembatan itu juga dipenuhi warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi pekerja. (***)

Continue Reading

Berita

Aturan Baru KTP: Nama Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf, dan Tanpa Gelar

Published

on

Ilustrasi kartu tanda penduduk. (Foto: Antara)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam aturan baru KTP, pencatatan nama identitas warga baik di Kartu Keluarga (KK) hingga KTP elektronik (e-KTP) wajib ditulis minimal dua kata, tidak boleh disingkat, maksimal 60 huruf dan tanpa gelar.

Aturan baru KTP ini tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Permendagri ini telah ditetapkan pada 11 April dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Dokumen kependudukan yang diatur dalam Permendagri tersebut meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut diatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Di antaranya, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Sedangkan nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.

Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Untuk pengubahan atau perbaikan nama, Permendagri Nomor 73/2022 menetapkan harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.

“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” isi bunyi Pasal 4 ayat (4) Permendagri tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) point a Permendagari 73/2022, diatur mengenai tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. (***)

Continue Reading

Berita

Profil Lin Che Wei, dari Relawan Jokowi hingga Revitalisasi Kota Tua di Bawah Ahok

Published

on

Penasihat Kebijakan/Analisa Independent Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei, jadi tersangka baru kasus mafia minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Jakarta, goindonesia.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Penelusuran rekam jejak di media, Lin Che Wei punya banyak andil dalam urusan pengambilan kebijakan negara di sejumlah kementerian, hingga meraih beragam penghargaan.

Pada 2014 lalu, Lin Che Wei pernah menggelar acara terkait dukungan warga untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Kegiatan itu diberi tajuk ‘Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai’ yang dilaksanakan di daerah Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin 26 Mei 2014.

Lin Che Wei menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang baik dan peduli rakyat. Seperti dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, Jokowi disebutnya lebih memilih untuk menata ketimbang menertibkan, juga cenderung memimpin bukan memerintah.

Lin Che Wei juga menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yang bertugas merevitalisasi bangunan di Kota Tua, yang kala itu dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Lin Che Wei diketahui memulai karir sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing. Dalam perjalanannya, dia pernah mengadukan kasus skandal Bank Lippo ke kepolisian pada 2003, hingga akhirnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut Rp 103 miliar oleh Lippo Group.

Polemik kasus itu pun membuat Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tahun 2008, dia mendirikan perusahan riset Analisis Kebijakan dan Analisis Industri Independent Research Advisory Indonesia di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia.

Terima Penghargaan

Berdasarkan laman wikipedia.org yang dikutip liputan6.com, Selasa (17/5/2022), Lin Che Wei menerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award” untuk tahun 2002 dan tahun 2004.

Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Danareksa yang merupakan perusahaan investment banking terbesar milik pemerintah Indonesia dari 2005 sampai pertengahan 2007.

Keterlibatannya dalam pemerintahan bermula usai menjadi salah seorang panelis dalam debat Calon Presiden tahun 2003, yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Dia pernah menjabat sebagai staf khusus mantan Menteri BUMN Sugiharto dan Staf Khusus mantan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi anggota Tim Asistens mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN, dan mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Di Kementrian ATR/BPN periode 2016-2019, Lin Che Wei terlibat dalam berbagai formulasi kebijakan, seperti Program Sertifikasi Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) hingga diskusi pembentukan Undang-Undang Pertanahan.

Pada Kemenko Perekenomian periode 2014-2019, dia ikut terlibat dalam banyak formulasi kebijakan. Antara lain pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit, beberapa kebijakan menyangkut sektor pangan yakni infrastruktur irigasi, beras, jagung, hingga verifikasi luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V.

Jadi Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, atas nama Lin Che Wei (LCW).

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadapnya di Rutan Salemba.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Menurut Burhanuddin, Lin Che Wei telah secara bersama-sama dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

“(Ditahan) selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022,” jelas Burhanuddin.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Tersangka Lain

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. Sejauh ini, Indrasari menjadi satu-satunya tersangka mafia minyak goreng dari unsur pemerintah.

“Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Ma 

Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. “Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor,” jelas dia.

Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini,” kata Burhanuddin. (***)

Continue Reading

Trending