Connect with us

Berita

HPN 2022: Dari Anugerah Adinegoro, Kritik Pers hingga Penandatanganan MoU

Published

on

HPN 2022, Presiden Jokowi dan Ketua PWI Atal S Depari. (Kolase tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

Jakarta, goindonesia.co: Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (09/02/2022, ditandai dengan pemberian Anugerah Jurnalistik Adinegoro kepada insan pers Indonesia. Rangkaian acara HPN 2022 itu sendiri disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Puncak Peringatan HPN 2022 yang diprakarsai PWI Pusat, selain dihadiri sejumlah pejabat negara, para tokoh pers, dan insan pers nasional, juga dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat. Sementara di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menkominfo Johny G Plate.

Dikutip dari Wikipedia, hadiah Adinegoro adalah sebuah penghargaan di bidang jurnalistik tertinggi di Indonesia bertema “Pembangunan Nasional” yang dipilah dan dimuat oleh media cetak. Nama Adinegoro sendiri diambil dari Djamaluddin Adinegoro, seorang pelopor jurnalistik Indonesia.

Penghargaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu jurnalistik Indonesiai ini diberikan sejak 1974 oleh Yayasan Hadiah Jurnalistik Adinegoro, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Awalnya, penghargaan ini dikategorikan dalam delapan kategori, yakni fotografi, karikatur, Tajuk rencana, Film dan Budaya, metropolitan, Olahraga, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan luar negeri.

Tetapi, sejak tahun 1983 hanya ada satu Piala Adinegoro, yang diberikan kepada pemenang utama karya jurnalistik, yakni di bidang pembangunan nasional. Bagi karya foto, karikatur, dan karya tulis lainnya disediakan Piala PWI Jaya.

Lantas, siapakah peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022?

Peraih penghargaan Adinegoro tahun ini telah diumumkan secara resmi oleh PWI Pusat, akhir Januari lalu. Menyesuaikan perkembangan kebutuhan, mereka dibagi dalam enam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Media Cetak diraih oleh Tim Harian Kompas  dengan judul “Berbahaya, Masker Medis Palsu Beredar di Masyarakat”.

2. Kategori Media Siber diraih oleh Tim IDN Times dengan judul “Bertaruh Nyawa, Berjuang Melawan Ganasnya Covid-19”.

3. Kategori Televisi diraih oleh Tim CNN Indonesia TV dengan judul “Menghapus Mereka yang Mati”.

4. Kategori Radio diraih oleh Tim RRI Sintang dengan judul “Oksigen Terakhir untuk Ayah”.

5. Kategori Foto Berita diraih oleh Sigid Kurniawan dari LKBN Antara dengan judul “Ganda Putri Indonesia Raih Emas Olimpiade”.

6. Kategori Karikatur diraih oleh Ashady dari JPNN.com dengan judul “Kritiklah Daku”.

Selain serah terima Anugerah Jurnalistik Adinegoro, diberikan pula Penghargaan Press Card Number One kepada 30 orang wartawan yang karyanya diakui tingkat nasional dan internasional. Penerimaan penghargaan diwakili oleh lima orang penerima, yaitu C Herry SL, Suprapto, Ramon Damora, Mahmud Matangara, dan Syafruddin Pernyata.

Dalam kesempatan itu dilakukan juga penyerahan Penghargaan Anugerah Kebudayaan kepada sembilan kepala daerah, yaitu Wali Kota Padang Panjang, Bupati Magetan, Bupati Lamongan, Bupati Indramayu, Bupati Sumbawa Barat, Wali Kota Bengkulu, Wali Kota Surakarta, Bupati Buton, dan Bupati Lamandau.

Terbuka Kritik, Tidak Provokatif

Dalam sebutannya, Presiden Jokowi menegaskan kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat penting untuk mengingatkan pemerintah jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik.

“Agar, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia Maju,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dalam laporannya menyampaikan, Komunitas Pers Nasional mesti mawas diri dan mengendalikan diri. “Pers harus terus memperbaiki kualitas pemberitaannya, serta sedapat mungkin menghindari pemberitaan bias, provokatif, bombastis, tidak taat asas, serta menjaga independensi,” ungkapnya.

“Kita harus mengakui dalam event pemilu atau pilkada, masih ditemukan media partisan. Mari sama-sama mawas diri dan memperbaiki dalam rangka mewujudkan kemandirian media di hadapan platform digital,” tutur Atal.

Penandatanganan MoU

Yang menarik dari moment HPN 2022, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PWI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditandatangani Ketum PWI Pusat Atal S Depari dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Adapun nota kesepahaman tersebut tentang sinergi pengelolaan dan penyelarasan informasi bidang olahraga. Utamanya, dalam penandatanganan ini adalah untuk bersinergi melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). 

“Pertama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Kemarin kita sudah di acara SIWO PWI, bagaimana kita kerja sama dengan PWI untuk mendorong sosialisasi DBON. Hari ini kita wujudkan dengan penandatanganan MoU,” kata Menpora Amali, dikutip dari laman resmi Kemenpora.

Setelah proses penandatanganan ini, Menpora Amali ingin DBON diketahui sampai ke tingkat daerah. Untuk itu, upaya menggandeng PWI sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi kepada publik. 

“Dengan demikian, maka PWI menjadi mitra dari Kemenpora untuk sosialisasikan DBON. Kita tidak ingin Perpres Nomor 86 Tahun 2021 ini hanya bergerak di tingkat pusat, kita ingin ini sampai di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Menpora Amali. 

“Wartawan punya jangkauan yang luas. Saya sepakat dengan Ketua Umum PWI untuk bekerja sama dalam sosialisasi DBON. Kita juga akan lihat potensi olahraga daerah, target kita jelas untuk Olimpiade, bukan Asian Games atau SEA Games,” ungkap Menpora Amali.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara PWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), PT Astra International Tbk, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kemudian, ditandatangani pula MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Awan Panas Radius 7 Km

Published

on

Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu (04/12/2022) pagi. (Foto: Beritasatu.com)

Lumajang, goindonesia.co – Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu (04/12/2022) pagi. Erupsi berupa muntahan awan panas guguran meluncur sejauh 7 Km ke sisi tenggara gunung, atau mengarah ke aliran Sungai Curah kobokan.

Dari rekaman video milik Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, terlihat sangat jelas, detik pertama erupsi terjadi sejak pukul 02.46 WIB hingga pukul 06.00 WIB

Hasil pengamatan petugas Pusat Vulkanologi Mitigasi Dan Bencana Geologi (PVMBG) yang berada di pos pantau Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipro, Lumajang, Gunung Semeru memuntahkan awan panas secara berkala mulai dari 4,5 km hingga 7 km ke sisi tenggara gunung, dengan amplitudo maksimal 35 mm.

Selain awan panas guguran, getaran letusan juga terekam sebanyak 8 kali, dengan amplitudo maksimal sebesar 18 – 25 mm.

“Terjadi peningkatan aktivitas gunung semeru berupa erupsi yang diikuti guguran awan panas, hal ini dilaporkan muncul dimulai pukul 02.14 dini hari,” ujar Patria Hastatdi/ Kalaksa BPBD Lumajang

Meski belum ada laporan dampak, namun sejumlah personil gabungan dari BPBD, TNI dan relawan langsung disiagakan, sebab hingga kini status gunung api tertinggi di pulau Jawa itu masih di level 3 atau siaga. (***)

Continue Reading

Berita

Soal Isu Rotasi Kepala Staf TNI, Begini Respons KSAD Dudung terhadap Effendi Simbolon

Published

on

Jenderal TNI Dudung Abdurachman menanggapi santai isu yang dilempar oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon ihwal adanya rotasi tiga matra Kepala Staf TNI. Foto/Dispenad

Jakarta, goindonesia.co – Jenderal TNI Dudung Abdurachman menanggapi santai isu yang dilempar oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbol on ihwal adanya rotasi tiga matra Kepala Staf TNI. Isu rotasi Kepala Staf TNI ini disampaikan Effendi selepas keputusan Presiden menunjuk Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.

Dudung yang hanya terkekeh menanggapi pertanyaan awak media. Ia menjawab singkat merespons pernyataan Effendi Simbolon saat ditemui di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu

“Jiaah, Effendi Simbolon. Apa hubungannya dia? Sebagai apa?” ujarnya sembari berkelakar kepada wartawan, Minggu (4/12/2022).

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut pun tidak menanggapi lebih lanjut soal isu tersebut. Dudung tampak pergi meninggalkan wartawan selepas dimintai tanggapannya soal itu.

Sebelumnya diketahui, DPR akan menggelar Rapat Paripurna mengesahkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI terpilih pada Selasa 6 Desember 2022. Komisi I DPR telah menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada 21 Desember 2022.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Fit and proper test itu digelar Komisi I DPR pada Jumat (2/12/2022).

“Hasil uji kelayakan dan kepatutan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI diserahkan langsung pada hari ini ke pimpinan DPR. Mungkin pada Selasa akan dilaksanakan Paripurna,” kata Dave Laksono usai melakukan verifikasi faktual di rumah dinas Yudo Margono, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat kemarin (2/12/2022). (***)

Continue Reading

Berita

HMI Desak Presiden Copot Erick Thohir Karena Diduga Manfaatkan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Jakarta, goindonesia.co – Sebuah desakan untuk mencopot Menteri BUMN Erick Thohir dimunculkan  Badan Kordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islami (HMI) Jabodetabek-Banten. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Erick Thohir karena diduga telah menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye politik.

“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena diduga telah memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye,” ujar Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan (PTKP) Badko HMI Jabodetabek-Banten, Yamin, di Jakarta, Sabtu (3/12).

Menurut Yamin, pemasangan foto Erick Thohir di fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat diduga sebagai kampanye politik untuk menghadapi Pemilu 2024

“Erick Thohir ini telah dicanangkan oleh beberapa kelompok tertentu untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di tahun 2024 mendatang, sangat tidak etis kalau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye,”  tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HMI Komisariat Universitas Bung Karno ini sangat menyayangkan seorang Erick Thohir yang notabene memiliki kapital yang sangat besar tetapi hanya karena syahwat politik pribadinya justru menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik.

Yamin  menduga munculnya beberapa kelompok kecil yang mendukung Erick Thohir sebagai capres/cawapres 2024 berasal dari orang-orang dekat Erick sendiri.

“Dengan demikian maka sudah sangat tepat apabila Bapak Presiden segera mencopot Erick Thohir dari Menteri BUMN,” tegasnya lagi.

Ditambahkan alumni Universitas Nasional ini, sebagai pembantu presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tidak sepantasnya Erick Thohir “menyelam sambil minum air”. Dalam hal ini jabatan dan fasilitas negara digunakan  sembari melakukan manuver politik untuk menjadi capres atau cawapres 2024.

“Kami akan mengadakan konsolidasi untuk melakukan aksi dan audensi dengan presiden untuk secepat mungkin Erick Thohir dicopot dari Menteri BUMN. Karena kami tidak menginginkan apabila birokasi kementerian BUMN diurusi oleh orang-orang yang tidak berkompeten di tengah carut marutnya bangsa hari ini,” tutupnya. (***)

Continue Reading

Trending