Connect with us

Berita

HPN 2022: Dari Anugerah Adinegoro, Kritik Pers hingga Penandatanganan MoU

Published

on

HPN 2022, Presiden Jokowi dan Ketua PWI Atal S Depari. (Kolase tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

Jakarta, goindonesia.co: Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (09/02/2022, ditandai dengan pemberian Anugerah Jurnalistik Adinegoro kepada insan pers Indonesia. Rangkaian acara HPN 2022 itu sendiri disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Puncak Peringatan HPN 2022 yang diprakarsai PWI Pusat, selain dihadiri sejumlah pejabat negara, para tokoh pers, dan insan pers nasional, juga dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat. Sementara di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menkominfo Johny G Plate.

Dikutip dari Wikipedia, hadiah Adinegoro adalah sebuah penghargaan di bidang jurnalistik tertinggi di Indonesia bertema “Pembangunan Nasional” yang dipilah dan dimuat oleh media cetak. Nama Adinegoro sendiri diambil dari Djamaluddin Adinegoro, seorang pelopor jurnalistik Indonesia.

Penghargaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu jurnalistik Indonesiai ini diberikan sejak 1974 oleh Yayasan Hadiah Jurnalistik Adinegoro, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Awalnya, penghargaan ini dikategorikan dalam delapan kategori, yakni fotografi, karikatur, Tajuk rencana, Film dan Budaya, metropolitan, Olahraga, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan luar negeri.

Tetapi, sejak tahun 1983 hanya ada satu Piala Adinegoro, yang diberikan kepada pemenang utama karya jurnalistik, yakni di bidang pembangunan nasional. Bagi karya foto, karikatur, dan karya tulis lainnya disediakan Piala PWI Jaya.

Lantas, siapakah peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022?

Peraih penghargaan Adinegoro tahun ini telah diumumkan secara resmi oleh PWI Pusat, akhir Januari lalu. Menyesuaikan perkembangan kebutuhan, mereka dibagi dalam enam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Media Cetak diraih oleh Tim Harian Kompas  dengan judul “Berbahaya, Masker Medis Palsu Beredar di Masyarakat”.

2. Kategori Media Siber diraih oleh Tim IDN Times dengan judul “Bertaruh Nyawa, Berjuang Melawan Ganasnya Covid-19”.

3. Kategori Televisi diraih oleh Tim CNN Indonesia TV dengan judul “Menghapus Mereka yang Mati”.

4. Kategori Radio diraih oleh Tim RRI Sintang dengan judul “Oksigen Terakhir untuk Ayah”.

5. Kategori Foto Berita diraih oleh Sigid Kurniawan dari LKBN Antara dengan judul “Ganda Putri Indonesia Raih Emas Olimpiade”.

6. Kategori Karikatur diraih oleh Ashady dari JPNN.com dengan judul “Kritiklah Daku”.

Selain serah terima Anugerah Jurnalistik Adinegoro, diberikan pula Penghargaan Press Card Number One kepada 30 orang wartawan yang karyanya diakui tingkat nasional dan internasional. Penerimaan penghargaan diwakili oleh lima orang penerima, yaitu C Herry SL, Suprapto, Ramon Damora, Mahmud Matangara, dan Syafruddin Pernyata.

Dalam kesempatan itu dilakukan juga penyerahan Penghargaan Anugerah Kebudayaan kepada sembilan kepala daerah, yaitu Wali Kota Padang Panjang, Bupati Magetan, Bupati Lamongan, Bupati Indramayu, Bupati Sumbawa Barat, Wali Kota Bengkulu, Wali Kota Surakarta, Bupati Buton, dan Bupati Lamandau.

Terbuka Kritik, Tidak Provokatif

Dalam sebutannya, Presiden Jokowi menegaskan kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat penting untuk mengingatkan pemerintah jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik.

“Agar, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia Maju,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dalam laporannya menyampaikan, Komunitas Pers Nasional mesti mawas diri dan mengendalikan diri. “Pers harus terus memperbaiki kualitas pemberitaannya, serta sedapat mungkin menghindari pemberitaan bias, provokatif, bombastis, tidak taat asas, serta menjaga independensi,” ungkapnya.

“Kita harus mengakui dalam event pemilu atau pilkada, masih ditemukan media partisan. Mari sama-sama mawas diri dan memperbaiki dalam rangka mewujudkan kemandirian media di hadapan platform digital,” tutur Atal.

Penandatanganan MoU

Yang menarik dari moment HPN 2022, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PWI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditandatangani Ketum PWI Pusat Atal S Depari dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Adapun nota kesepahaman tersebut tentang sinergi pengelolaan dan penyelarasan informasi bidang olahraga. Utamanya, dalam penandatanganan ini adalah untuk bersinergi melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). 

“Pertama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Pers Nasional tahun 2022. Kemarin kita sudah di acara SIWO PWI, bagaimana kita kerja sama dengan PWI untuk mendorong sosialisasi DBON. Hari ini kita wujudkan dengan penandatanganan MoU,” kata Menpora Amali, dikutip dari laman resmi Kemenpora.

Setelah proses penandatanganan ini, Menpora Amali ingin DBON diketahui sampai ke tingkat daerah. Untuk itu, upaya menggandeng PWI sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi kepada publik. 

“Dengan demikian, maka PWI menjadi mitra dari Kemenpora untuk sosialisasikan DBON. Kita tidak ingin Perpres Nomor 86 Tahun 2021 ini hanya bergerak di tingkat pusat, kita ingin ini sampai di tingkat provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Menpora Amali. 

“Wartawan punya jangkauan yang luas. Saya sepakat dengan Ketua Umum PWI untuk bekerja sama dalam sosialisasi DBON. Kita juga akan lihat potensi olahraga daerah, target kita jelas untuk Olimpiade, bukan Asian Games atau SEA Games,” ungkap Menpora Amali.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara PWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), PT Astra International Tbk, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kemudian, ditandatangani pula MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menteri Trenggono Ajak Daerah Wujudkan Kebijakan KKP

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023. (Foto : kkp.go.id)

Bali, goindonesia.co – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan lima kebijakan ekonomi biru. Tujuannya untuk mewariskan sumber daya kelautan kepada generasi penerus.

“Kepada seluruh Kepala Dinas tolong direnungkan kebijakan lima ekonomi biru dari awal sampai akhir, itu tidak bisa berdiri sendiri, semua saling terkait. Renungkan bagaimana anak, cucu nanti masa depannya gimana,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023.

Menteri Trenggono menyebutkan lima kebijakan ekonomi biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kebijakan pertama, lanjut Menteri Trenggono dilakukan untuk melindungi ekosistem dan habitat penting agar dapat memberikan jasa ekosistem seperti serapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, dan tempat pemijahan ikan.

“Dahulu ada zonasi inti dan zona kemanfaatan, disitu ga ada yang memijah. Akhirnya semua berfikir dan yang namanya konservasi harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Kebijakan kedua adalah Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota berdasarkan kuota penangkapan ikan, di enam zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penangkapan terukur itu adalah distribusi ekonomi melalui sektor perikanan ke daerah. Jadi tidak ada lagi tuh nelayan Maluku tapi hasil penjualanya di Jawa. Hidup di Maluku, tenaga kerja, pengolahan semuanya harus di Maluku bukan di Jawa,” ujarnya.

Selanjutnya kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Para kepala dinas, kata Menteri Trenggono dipersilahkan untuk memilih secara tematik.

“Tematik saja, perikanan banyak sekali di laut. Ikan batubara, ikan kakap bisa dibudidayakan. Kepala Dinas sediakan keramba dan bibitnya, jangan mereka suruh cari keramba sendiri, kecuali mereka sudah mandiri,” jelasnya.

Kebijakan keempat ditujukan untuk perlindungan kawasan dan pengalokasian ruang peningkatan kualitas kawasan pesisir melalui pembatasan pemanfaatan yang ekstratif dan juga sinergi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat.

Terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan dengan target Laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040.

“Renungkan lima kebijakan dan sampaikan secara baik dan benar, agar para pelaku kepentingan bisa menerima penjelasannya,”  pungkasnya.

Rakernas KKP Tahun 2023 bertema “Trransformasi Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar hingga Sabtu (9/12/2023) ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, d iantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota. (***)

*Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Continue Reading

Berita

Kemenag Berikan 40 Penghargaan untuk Humas dan Media

Published

on

Kemenag Berikan 40 Penghargaan untuk Humas dan Media (Foto: Romadaniel, @www.kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Biro Humas Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menggelar Humas Kemenag Award 2023. Turut hadir memberikan penghargaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Stafsus Menag Bidang Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo menyebut penghargaan ini diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas kerja sama dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan terhadap layanan Kememterian Agama.

“Alhamdulillah telah dicapai beberapa capaian, reformasi birokrasi dan transformasi layanan digital di Kementerian Agama. Umat beragama semakin mudah mengakses semua layanan yang diberikan kepada Kementerian Agama secara cepat,” kata Wibowo, Jumat (8/12/2023).

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan sahabat-sahabat media semua, karena dengan adanya informasi dan pemberitaan yang terkait pelayanan umat, maka publik mengetahui tentang semua layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama,” ungkapnya.

Bersamaan, Biro HDI juga meluncurkan 4 buku tema haji, yaitu Pengalaman Spiritual Wartawan MCH, Dibalik Dapur MCH, Haji Ramah Lansia di Mata Lensa MCH 2023 karya Petugas Media Center Haji, dan Haji Ibadah Haji Ilmiah karya Prof Al Makin.

“Terenyuh sekali ya kalau membaca perjalanan spiritual yang luar biasa. Di tengah aktifitas meliput ibadah haji, teman-teman masih menyempatkan untuk menulis,” tutur Wibowo.

Hadir dalam kesempatan tersebut, para pemimpin redaksi media massa, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, para Kakanwil Kemenag se-Indonesia, serta para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Menag juga turut mengapresiasi rekan media yang terus memberitakan perjalanan ibadah haji. “Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pimpinan redaksi dan para wartawan sekalian, karena selama penyelenggaraan ibadah haji, teman-teman media ini selalu terlibat dalam prosesnya, meliput dan memberitakan proses ibadah haji sehingga keluarga yang ditinggal jemaah bisa terus memantau keluarganya selama di tanah suci,” ungkapnya.

Pada kegiatan yang dihelat di Jakarta ini, Kemenag memberikan 40 penghargaan kepada humas internal Kemenag dan insan media. Adapun 40 penerima Humas Award Kemenag Award 2023, sebagai berikut:

Peraih Penghargaan Kategori Jurnalis
1. Galih Lintartika (Harian Surya)
2. Sandya Anton Bayu Rheandra (Radio Elshinta)
3. Sucipto (Sindonews.com)
4. Ami Lidiya Melanrosa (Metro TV)
5. Nafiysul Qodar (Liputan6.com)

Peraih Penghargaan Kategori Media
1. Detik.com
2. Antaranews.com
3. Beritasatu.com
4. Republika Online
5. Okezone.com

Unit Eselon 1 Kemenag Peraih Kategori Website
1. Ditjen Pendidikan Islam
2. Ditjen Bimas Islam
3. BPJPH
4. Balitbang dan Diklat
5. Inspektorat Jenderal

Unit Eselon 1 Kemenag Pemenang Kategori Sosial Media
1. Ditjen Pendidikan Islam
2. Ditjen Bimas Islam
3. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Ditjen Bimas Hindu
5. BPJPH

Kanwil Kemenag Provinsi Pemenang Kategori Website
1. Kanwil Kemenag DKI Jakarta
2. Kanwil Kemenag Jawa Timur
3. Kanwil Kemenag Yogyakarta
4. Kanwil Kemenag Bali
5. Kanwil Kemenag Jawa Barat

Kanwil Kemenag Provinsi Pemenang Kategori Sosial Media
1. Kanwil Kemenag Jawa Tengah
2. Kanwil Kemenag DKI Jakarta
3. Kanwil Kemenag Aceh
4. Kanwil Kemenag Jawa Barat
5. Kanwil Kemenag Papua

PTKN Pemenang Kategori Website
1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. UIN Alauddin Makassar
3. UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. IAIN Walisongo Semarang
5. IAIN Pare-Pare

PTKN Pemenang Kategori Sosial Media
1. IAIN Walisongo Semarang
2. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. UIN Sunan Ampel Surabaya
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. UIN Sumatera Utara. (***)

*Kementerian Agama RI, Oleh Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Kemlu Dorong Ekspor Melalui Diseminasi Informasi Intelijen Ekonomi

Published

on

Dokumentasi Peluang Bisnis Indonesia (Foto : @kemlu.go.id)

Jakarta, Indonesia, goindonesia.co – ”Setiap tahunnya seluruh Perwakilan RI menyusun kajian intelijen ekonomi yang berisi informasi kondisi perekonomian negara-negara target ekspor, serta tantangan dan peluang ekspansi kegiatan bisnis Indonesia di negara tersebut. Kegiatan berbagi informasi oleh rekan-rekan Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika kami harap dapat memberikan gambaran kepada pelaku usaha bagaimana strategi menaklukkan pasar di kawasan ini.” Demikian tutur Trisari Dyah Paramita, Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, pada kegiatan Peluang Bisnis Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di Jakarta (06/12).

Duta Besar RI untuk Australia, Dr. Siswo Pramono hadir secara daring sebagai nara sumber dalam forum tersebut. Selain itu, forum diramaikan juga dengan partisipasi virtual para pejabat Fungsi Ekonomi Perwakilan RI di Beijing, Pretoria, New Delhi, Riyadh, dan Phnom Penh. Kehadiran Andriza Syarifudin—pelatih sekaligus praktisi ekspor—sebagai penanggap dalam forum ini telah menjadi daya tarik peserta yang dihadiri para pengusaha Indonesia skala kecil dan besar, serta sejumlah asosiasi usaha, dengan total 220 peserta yang berpartisipasi secara daring.

Para narasumber memberikan informasi hasil kajian intelijen ekonomi yang telah dilakukan di masing-masing negara. Mulai dari hasil kajian termasuk informasi potensi penetrasi pasar, kiat-kiat ekspor, hingga informasi strategi menyiasati hambatan yang dihadapi produk Indonesia. Dalam sesi diskusi, para pelaku usaha juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang praktik-praktik yang terjadi dalam proses ekspor ke masing-masing negara.

Antusiasme para peserta terhadap kegiatan ini menjadi pertimbangan Ditjen Aspasaf untuk menyelenggarakan kembali kegiatan sejenis di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Aspasaf Kemlu akan memfasilitasi permintaan konsultasi para pelaku usaha dengan Perwakilan RI di negara tujuan ekspor serta merencanakan kegiatan diseminasi informasi intelijen ekonomi yang bersifat tematik maupun berbasis kawasan pada tahun 2024.

Trisari Dyah Paramita menambahkan bahwa Kemlu bersama Perwakilan RI siap berkolaborasi dengan para pelaku usaha guna kesuksesan bersama. (***)

*Sumber: Kementerian Luar Negeri

Continue Reading

Trending