Connect with us

Berita

Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur Naik Signifikan

Published

on

Sosialisasi IKP 2023 di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Hotel Dafam Signature Surabaya, Rabu (11/10/2023). Foto: sti JNR, @kominfo.jatimprov.go.id

Surabaya, goindonesia.co –  Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi. Survei dilakukan terhadap tiga lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responding dan 10 anggota Dewan penyelia Nasional (National Assesment Council, NAC).

Survei IKP 2023 menghasilkan nilai IKP nasional sebesar 1.5 turun menjadi 6.30 poin dari IKP 2022. Meskipun demikian, khusus untuk Provinsi Jawa Timur, justru mengalami kenaikan peringkat, yaitu dari peringkat 32 pada tahun 2022 Menjadi Peringkat 14 di tahun 2023 dengan nilai IKP sebesar 76.55.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat Sosialisasi IKP 2023 di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Hotel Dafam Signature Surabaya, Rabu (11/10/2023).

Dikatakan Ninik, survei IKP yang diselenggarakan Dewan Pers bertujuan untuk mengetahui dan memonitor kondisi kemerdekaaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemerdekaan pers sebagai bahan kajian bagi upaya perbaikan ke depan.

Dengan naiknya IKP di Jatim tahun 2023 ini, Ninik berharap di masa pesta demokrasi tahun depan pers di Jawa Timur tetap independen. Ninik berharap tidak ada aksi pers dukung mendukung karena sejatinya pers saat ini ada di posisi menjadi bagian dari empat pilar demokrasi.

“Mari kita pastikan kerja kolaboratif, konsolidatif demokrasi, salah satunya bersama-sama menjamin pers kita, tidak dintimidasi, tidak dipojokkan. Mari dukung profesionalisme pers,” tutur Ninik.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengucapkan selamat atas IKP di Jawa Timur kepada insan pers Jatim. Menurutnya, kemerdekaan pers merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu komitmen Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dikatakannya, saat ini pers masih menjadi rujukan informasi yang dipercaya oleh masyarakat. “Jangan sampai ada yang menganggu kerja pers, karna masyarakat masih ada trust terhadap pers,” tuturnya.

“Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Silahkan memberitakan apapun, karena itu yang justru membuat kami lebih sigap untuk lebih mengeksplore lagi permasalahan-permasalahn di masyarakat. Itu prinsip kami untuk bisa menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Terkait publisher right, menurut Wagub, bahwasanya semua meyakini hal itu tidak bisa dihindari. Namun agar balancing dengan platfor, pasti ada kanal-kanal untuk berdiskusi bersama dengan baik, dan pemerintah daerah akan terus mendukung apapun keputusan teman-teman pers dan pemerintah pusat terkait regulasi publisher right ini.

Ketua Bidang Data Dewan Pers, Sapto Anggoro, menyampaikan, Nilai IKP Jawa Timur 2023 sebesar 76,55 tersebut merupakan kategori Cukup Bebas. Angka ini juga lebih tinggi dari nilai IKP Nasional yang mencapai 71,57 dengan kategori Cukup Bebas. 

Nilai 76,55 ini diperoleh dari nilai Lingkungan Fisik Politik (77,38), Lingkungan Ekonomi (75,04), dan Lingkungan Hukum (76,30). Dibanding tahun 2022, IKP2023 naik 3,67 poin.

Sapto pun memebrikan beberapa evaluasi terhadap IKP di Jatim, antara lain selama tahun 2022 masih terjadi kekerasan terhadap wartawan di Jawa Timur, meskipun tidak terlalu besar frekuensi dan intensitasnya. Bentuk kekerasan berupa kekerasan verbal, intimidasi hingga pemukulan terhadap wartawan. 

Selain itu, juga terjadi kekerasan berbasis gender, terhadap jurnalis perempuan. Ini yang mengakibatkan nilai indikator “Kebebasan Wartawan dari Kekerasan” masih rendah, 73,56, paling kecil dalam lingkungan Fisik Politik.

Sedangkan beberapa indikator lain yang nilainya masih rendah dalam lingkungan Fisik Politik di Jatim, yaitu

indikator “Akurasi dan Berimbang” (74,78), “Kebebasan dari Intervensi” (74,81), dan “Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan” (75,97). 

“Akurasi dan keberimbangan berita sangat penting diperhatikan, lebih lebih dalam konteks penyeenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang,” katanya. (red)

penilaian IKP terdiri atas tiga variabel, yaitu lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum. Ketiga variabel itu meliputi 20 indikator dan 75 subindikator.

Survei IKP menggunakan metode campuran, kuantitatif dan kualitatif, berbasis data primer yaitu hasil penilaian ahli, dan analisis data sekunder serta temuan-temuan dalam forum diskusi kelompok terfokus (FGD).

Jumlah responden (informan ahli) di setiap provinsi 12 orang yang merupakan representasi dari berbagai unsur. Sedangkan responden di tingkat nasional disebut dengan national assessment council (NAC) berjumlah 10 orang terdiri dari para pakar pers yang diminta memberi penilaian dalam perspektif nasional. (***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD Alimuddin Umar Lampung Barat

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pada Jumat, 12 Juli 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Lampung Barat, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pada Jumat, 12 Juli 2024, untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerjanya untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.

Ditemui wartawan usai panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyediaan fasilitas medis canggih seperti CT scan di rumah sakit daerah. Presiden mendorong agar pemerintah daerah bisa turut menyediakan ruangan bagi alat kesehatan tersebut.

“Yang paling penting semua rumah sakit yang saya kunjungi siapkan dulu ruangannya. Ruangan harus siap, pemda harus menyiapkan itu untuk CT scan, untuk cath lab, untuk mammogram, untuk x-ray yang modern, siapkan dulu. Alatnya akan dikirim dari Kementerian Kesehatan tahun ini sebagian, tahun depan sebagian,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Widyatmoko Kurniawan, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat, menjelaskan bahwa RSUD Alimuddin Umar telah melayani banyak pasien, terutama peserta BPJS yang mencakup 80 persen dari total pasien. Ia juga menambahkan bahwa rumah sakit sangat membutuhkan alat CT scan untuk mempercepat diagnosa penyakit yang lebih kompleks.

“Kita termasuk jauh dari rumah sakit rujukan sehingga perlu untuk mengetahui tentang penyakit yang lebih dalam dengan CT scan,” ungkapnya.

Warga setempat, Nurhaunima, mengungkapkan pengalamannya berobat di RSUD. Menurutnya, saat ini fasilitas maupun pelayanan di rumah sakit tersebut sudah baik

“Bagus sekali, sudah sering berobat, tidak ada kendala. Pelayanannya bagus,” ujarnya yang saat ditemui sedang mengantar cucunya berobat.

Warga lainnya, Putri Arum, juga mengungkapkan kepuasan atas pelayanan kesehatan yang ada. Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden sering berkunjung, yang menurutnya akan membuat masyarakat merasa diperhatikan.

“Kalau bisa ditambah fasilitasnya. Contoh kayak spesialis saraf gitu kan kami jauh dari sini jaraknya 4 jam kalau mau ke spesialis saraf itu. Jadi kalau bisa di sini dibuka untuk CT scan sama untuk dokter spesialis sarafnya,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Barat Nukman. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Komitmen Terhadap Green Procurement, Pertamina Implementasikan Kepatuhan GCG Kepada Mitra Kerja di Vendor Day 2024

Published

on

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Erry Widiastono memberikan sambutan pembukaan pada acara “Vendor Day 2024” yang diselenggarakan di Gedung Grha Pertamina, Jakarta (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada setiap aktivitas bisnisnya, termasuk kepada mitra kerja atau vendor aktif perusahaan. 

Hal itu disampaikan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Erry Widiastono dalam kegiatan Vendor Day 2024 di Grha Pertamina (11/07/2024).

“Peran mitra kerja dalam mendukung perjalanan bisnis sangat signifikan, oleh karenanya perlu memastikan seluruh mitra kerja dapat memahami kebijakan dan patuh pada perundang- undangan yang berlaku sehingga vendor memiliki integritas, kapabilitas dan kredibilitas dalam mendukung operasional Pertamina,” jelas Erry. “Hal ini pun merupakan tanggung jawab dan komitmen Pertamina dalam pembinaan vendor sebagai mitra kerja strategis,” jelasnya lagi. 

Erry menegaskan kepada seluruh mitra kerja Pertamina untuk tidak memberikan toleransi terhadap fraud serta mengedepankan komitmen terhadap Green Procurement. Pertamina juga memberikan himbauan hal yang perlu ditingkatkan kepada para vendor sebagai mitra kerja Pertamina secara berkelanjutan.

Pertama adalah kapabilitas dan kapasitas layanan produk atau jasa. Pertamina membutuhkan mitra kerja strategis dalam mendukung operasional bisnisnya, dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas.

Selain itu, kapasitas juga menjadi hal penting dalam mendukung operasional bisnis Pertamina mengingat entitas Grup Pertamina semakin bertambah, sekaligus keberpihakan Pertamina terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana program yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Hal yang kedua menurut Erry adalah adaptasi digitalisasi pengadaan barang/ jasa. Dirinya menekankan transformasi digitalisasi dan teknologi adalah keniscayaan di Pertamina dan perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, termasuk digitalisasi pada pada proses pengadaan barang/ jasa. 

Implementasi penggunaan aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem mulai dari tahapan perencanaan, proses sourcing hingga kontrak dan pembayaran menjadi target Pertamina dalam waktu dekat ini,  diwujudkan dalam digital platform pipeline, yaitu ”One Procurement to Pay”.

“Sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi adalah pentingnya kecepatan proses dalam pengadaan barang jasa. Selain itu, aspek accountability, traceable dan competitiveness, merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri dan tak bisa dihindari,” tegasnya.

Saat ini Pertamina sedang mengembangkan Katalog Elektronik/e-Catalogue sebagai bentuk metode pengadaan pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan dengan lebih cepat yang dilakukan secara digital.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan kegiatan tahunan Vendor Day 2024 merupakan wujud apresiasi Pertamina para mitra kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para mitra strategis Pertamina dapat berkomitmen memenuhi legitimasi untuk aspek Environmental, Social and Governance (ESG), dan untuk mencapainya kami sedang mengembangkan platform baru terkait Green Procurement, yang tentunya juga mengedepankan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Aspek Healthy, Safety, Security and Environment (HSSE),” jelas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Hari Kedua di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi Kunjungi Lampung Barat dan Tanggamus

Published

on

Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja hari kedua dengan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat melalui Helipad Stadion Transad Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Jumat, 12 Juli 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Lampung Barat, goindonesia.co – Hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Jumat, 12 Juli 2024, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat. Melalui Helipad Stadion Transad Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.45 WIB.

Setibanya di Helipad Stadion Bumi Sekala Bekhak, Kabupaten Lampung Barat, Presiden Jokowi akan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar.

“Bapak Presiden akan mengecek fasilitas dan pelayanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Di Kabupaten Lampung Barat, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk meninjau panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak. Selanjutnya, Presiden akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.

“Di Kabupaten Tanggamus, Bapak Presiden akan mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Batin Mangunang,” ungkap Yusuf.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kabupaten Lampung Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Stadion Transad Poncowati yaitu Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Dandim 0411/KM Letkol Arh. Rendra Febrandari Suparman, dan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending