Berita

Jurus Baru Pemerintah Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Apa Bisa Beres?

Published

2 years ago

19 March, 2022

Ekonom memperkirakan Jokowi akan menggunakan cara lama dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kalau prediksi benar, mereka ragu Jokowi bisa menjinakkan minyak goreng. (Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta, goindonesia.co – Minyak goreng saat ini jadi komoditas pangan idaman emak-emak di seluruh penjuru negeri. Tak mudah mendapatkannya, ada yang harus mencelupkan jarinya ke dalam tinta hingga harus mengantre berjam-jam agar mendapat minyak goreng dengan harga murah.
Pemandangan ini semakin hari semakin menjadi-jadi dan parah. Bahkan seorang emak-emak di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur harus jadi korban meregang nyawa akibat asmanya kambuh saat hendak mengantre minyak goreng di minimarket.

Itu artinya, pemerintah masih punya segudang pekerjaan rumah yang segera harus dituntaskan agar harga minyak goreng kembali terjangkau.

Sejumlah strategi memang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi masalah minyak goreng itu, mulai dari memberlakukan kewajiban pemenuhan dalam negeri (DMO), kewajiban harga dalam negeri (DPO), menetapkan harga eceran tertinggi (HET), hingga menggelontorkan triliunan rupiah untuk minyak goreng.

Menteri Perdagangan M Lutfi mengklaim kebijakan yang ia keluarkan seharusnya bisa membuat pasokan minyak goreng melimpah. Namun, ternyata jurus gagal membuahkan hasil.

Minyak goreng tetap langka dan mahal. Melihat masalah minyak goreng yang tak teratasi itu, Jokowi pada akhir pekan lalu akhirnya turun gunung ke minimarket dan sejumlah pasar tradisional di Yogyakarta.

Dalam aksi turun gunung itu, Jokowi memang menemukan pasokan minyak goreng langka di minimarket meski harganya sudah dibanderol Rp14 ribu. Sementara itu di pasar tradisional, Jokowi mendapatkan fakta minyak goreng masih dijual dengan harga yang cukup tinggi; berkisar antara Rp14 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

*Infografis Kronologi Harga Minyak Goreng Mahal dan Langka. (Basith Subastian/CNNIndonesia).*

Walau sudah terlambat beberapa bulan, Jokowi menyatakan kejadian ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ia berjanji akan memberikan solusi yang ampuh untuk menurunkan harga minyak goreng.

“Situasi ini (minyak goreng langka di pasar) tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Pemerintah akan mengambil jalan keluar selekasnya,” tulisnya lewat akun resmi @jokowi yang diunggah pada Senin, (14/3).

Sekretariat Kabinet Indonesia Maju Pramono Anung membeberkan kepala negara akan mengambil keputusan terkait harga minyak goreng selepas kemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan pernyataan dan aksi turun gunung Jokowi itu menunjukkan presiden sudah serius menaruh perhatian pada masalah itu.

“Saya kira dengan ini, pak Jokowi tengah mengirim sinyal bahwa pemerintah sudah serius akan akhiri polemik ini,” ujarnya.

Meski demikian, Yusuf masih ragu jika nantinya kebijakan Jokowi bisa mengatasi harga minyak. Pasalnya, ia memperkirakan Jokowi masih akan menggunakan ‘cara lama’ dalam mengatasi masalah minyak goreng.

“Saya kira apa yang akan disampaikan pak Jokowi kurang lebih sama, artinya dia akan sampaikan operasi pasar, mengawasi alur distribusi, evaluasi kebijakan,” katanya.

Kalau prediksi itu benar ia yakin efek kebijakan baru yang diambil Jokowi tidak akan menurunkan harga minyak goreng secara signifikan.

“Kecuali pemerintah punya pendekatan, terobosan dalam bentuk misalnya memotong rantai distribusi, pengawasan ke pelaku usaha, menyerap minyak goreng dengan harga kompetitif kemudian dijual dengan HET, dan lain-lain. Maka ada peluang harga minyak goreng bisa ditekan lebih signifikan,” katanya.

Cara itu katanya, harus ditempuh karena mahalnya harga minyak goreng disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pasokan minyak goreng yang tak lancar, ekspor biodiesel yang masih diizinkan, hingga naiknya berbagai harga komoditas energi, tak terkecuali CPO.

Selain itu, Yusuf juga meminta Jokowi mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil Kementerian Perdagangan dari hulu ke hilir karena gagal menurunkan harga minyak goreng. Salah satunya, soal Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng

“HET tidak efektif karena awalnya ada pedagang yang sudah beli ke produsen besar dengan harga tinggi jadi kalau mau jual ya rugi. Terlebih terutama sekarang permintaan produk pangan mulai meningkat jelang Ramadan,” kata Yusuf.

Terakhir, Yusuf juga meminta Jokowi tegas ke pelaku usaha supaya mereka tak main-main dengan masalah minyak goreng. Ketegasan bisa ia lakukan dengan melakukan audit laporan perusahaan hingga menjatuhi sanksi tegas bagi pengusaha yang main-main.

Dengan melempar sinyal seperti ini, ia berharap pengusaha nakal yang mencari untung di balik masalah minyak goreng bisa takut sehingga kelangkaan dan kenaikannya bisa teratasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andri Satrio mengatakan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ditengarai oleh kebijakan HET yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.
“Persoalannya adalah produsen minyak goreng kesulitan mencari harga CPO yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Mengapa pemerintah inginkan harga rendah agar HET minyak goreng juga turun. Tapi yang terjadi, dari sisi produsennya kesulitan dapat CPO murah, kalaupun ada akan salurkan dengan harga yang tidak sesuai dengan HET,” katanya.

Di lain sisi, ia menilai saat ini kebijakan HET yang dilakukan Kemendag menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, pemerintah telah ‘ikut campur’ dalam urusan harga minyak goreng yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.

“Menurut saya HET ada persoalan tersendiri karena intervensi pemerintah ke mekanisme pasar, ini jadi yang menghasilkan kelangkaan (minyak goreng) seperti sekarang,” katanya.

Andri turut mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo yang akan menstabilkan harga minyak goreng. Namun, ia berpesan agar Kemendag dapat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha.

“Pada akhirnya, kita perlu gunakan mekanisme harga ketimbang memaksakan (kebijakan), ini keunggulan kalau ada mekanisme harga, ini yang perlu harus diperbaiki. Bisa memberikan subsidi di ritel atau subsidi di perbedaan antara harga CPO domestik dengan harga internasional,” pungkasnya. (***)

Berita

Pidato di Milad ke-49, Ketum MUI Nyatakan Perang Lawan Narkoba dan Judi Online

Published

1 hour ago

27 July, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI, Kiai Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perang melawan narkoba dan judi online (judol). Demikian disampaikannya saat pidato Milad ke-49 MUI.

Kiai Anwar menyampaikan, MUI tidak memiliki otoritas untuk menindak aksi keji tersebut. Menurutnya, MUI hanya akan memberikan nasihat kepada umat dan pihak yang memiliki otoritas untuk menindak kemungkaran tersebut.

“Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya wilayah di sini. Wilayahnya adalah Kapolri dan Panglima TNI. Kita tidak boleh melebihi itu, kekerasan atau melampaui batas otoritas yang ada nanti jadi mungkar baru,” kata Kiai Anwar Iskandar saat memberikan pidato Puncak Milad ke-49 MUI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam.

Kiai Anwar Iskandar meminta kepada seluruh jajaran MUI untuk mewaspadai munculnya gaya baru terkait bahaya narkoba dan judi online.

Kiai Anwar mencotohkan praktik kemungkaran seperti judi. Dahulu, praktik judi dilakukan seperti di bawah pohon bambu. Namun, seiring perkembangan zaman semakin modern, praktik judi pindah ke dunia digital.

Menurutnya, yang salah bukan medianya, tetapi menusianya. Kiai Anwar menyampaikan, para pelaku judi online awalnya hanya coba-coba. Namun, akhirnya menjadi terbiasa.

“Kerusakan yang ditimbulkan dari judi online memiskinkan umat, keluarga, dan memiskinkan bangsa. Ini bahaya. Perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Kiai Anwar menyampaikan, MUI siap melakukan berbagai kerja dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan judi online dan narkoba.

“Kita tidak boleh membiarkan generasi bangsa yang jadi harapan bangsa, otak dan pikirannya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan judi online,” tuturnya.

Oleh karena itu, di hadapan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo mengajak semua elemen bangsa ini untuk menyatakan perang terhadap narkoba, korupsi, dan judi online.

Dalam acara Puncak Milad ke-49 ini, MUI menandatangani MoU bersama dengan BNN RI untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia yang sangat berbahaya.

“Bisa merusak otak manusia dan masa depan bangsa. Kalau anak muda sudah rusak otaknya, di sini pentingnya strategisnya Kapolri dan BNN demi menyelamatkan bangsa ini,” kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kiai Anwar menegaskan, ulama tidak mungkin sendirian. Oleh karena itu, MUI mengajak kerja sama kepada Kapolri, Kominfo, dan lain-lain untuk bekerja sama antara ulama dan umaro untuk menyelamatkan bangsa ini.

Sebagai informasi, acara Tasyakur Milad MUI kali ini mengusung tema “MUI Berkhidmat Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”. Perhelatan ini dimulai sejak pukul 19.30 WIB yang dimeriahkan dengan serangkaian agenda, mulai dari Penyerahan Hasil Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2024, Penyerahan Penghargaan kepada sejumlah Perwakilan Pimpinan MUI yang telah wafat, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MUI dengan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Launching Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Syariah.

Dalam perhelatan ini, selain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, hadir pula sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran Kepala Lembaga Non Pemerintah, jajaran Pengurus MUI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, dan sejumlah Ketua Umum Ormas Indonesia.

Sementara Wapres, selain bersama Ibu Hj. Wury, juga didampingi oleh Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyubi. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Menteri ESDM Resmikan Pengaliran Gas Perdana ke Kawasan Industri Terpadu Batang

Published

2 hours ago

27 July, 2024

goindonesia1

Ilustrasi Lapangan Gas (Foto : @www.esdm.go.id)

Batang, goindonesia.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan pengaliran gas bumi pertama kali ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang ditandai dengan pembukaan valve untuk mengalirkan gas bumi ke PT. KCC Glass asal Korea Selatan di Batang, Jawa Tengah, pada Jumat (26/7).

Pengaliran gas bumi perdana tersebut, merupakan bagian tugas dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan KITB di Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam klausul pasal 11 huruf a dan b disebutkan bahwa Menteri ESDM memfasilitasi dan memastikan percepatan terbangunnya infrastruktur gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lain untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan memastikan percepatan pemenuhan kebutuhan gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lainnya di Kawasan Industri Terpadu Batang dengan harga/tarif kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang terciptanya Kawasan industri yang ramah investasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Adapun gas yang mengalir tersebut bersumber dari Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru, Wilayah Kerja Blora dan Long Term Plan Wilayah Kerja Cepu (Lapangan Cendana – Alas Tua) dan Wilayah Kerja Tuban (Lapangan Sumber-2) yang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Gas Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap 1 Ruas Semarang-Batang.

Dengan memanfaatkan infrastruktur Pipa Gas Cisem, benefit yang akan didapatkan industri adalah Harga gas akan lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah. Selain itu akan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit listrik, komersil dan rumah tangga. Kemudian akan mengurangi konsumsi LPG 3 KG melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) sehingga akan mengurangi subsidi LPG Rp0,21 triliun per tahun dan menghemat devisa dari impor LPG sebesar Rp0,33 trilliun per tahun. Selain itu akan terjadi penghematan biaya masak LPG ke Jargas sebesar Rp0,05 triliun per tahun untuk 300 ribu SR, pendapatan hulu migas Rp0,44 triliun per tahun, dan PNBP iuran BPH Migas sebesar Rp0,006 triliun per tahun.

Sebagai informasi, pada hari yang sama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan operasional KITB yang memiliki luas lahan dalam perencanaan sekitar 4.300 hektar yang akan terbagi dalam beberapa fase. Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KITB. Pemerintah menargetkan KITB bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 250.000 pekerja. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berita

KPI Ajak Pembuat Konten Marakkan Kembali Lagu-Lagu Anak dan Konten Ramah Anak

Published

3 hours ago

27 July, 2024

goindonesia1

Ubaidillah, Ketua KPI Pusat (Foto : @kpi.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengajak para pembuat konten (content creator) memproduksi konten siaran yang layak dan aman dikonsumsi oleh anak-anak. Termasuk juga menghadirkan kembali lagu-lagu anak seperti yang pernah tren di dekade lalu. Kehadiran lagu-lagu yang liriknya bersahabat dengan anak-anak sangat penting untuk membantu tumbuh kembang mereka ke arah yang positif. Hal tersebut disampaikan Ubaidillah, Ketua KPI Pusat usai konferensi pers penyelenggaraan Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2024 yang juga disiarkan langsung oleh TVRI Nasional, (25/7).

Dalam pandangannya, lagu-lagu anak saat ini cukup minim dan mengakibatkan anak-anak menghafal lagu-lagu dengan lirik dewasa yang tidak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Kita tahu, ada banyak juga lagu-lagu dengan lirik yang menarasikan permasalahan orang dewasa, seperti jatuh cinta, putus cinta, atau bahkan perselingkuhan. “Kita tentu akan risih jika mendengar anak-anak membawakan lagu dengan lirik seperti itu,” tambahnya.

Ubaidillah berharap, jika lagu-lagu anak kembali marak, tentu para pengelola program televisi dan radio akan menggunakannya sebagai back song program-program anaknya. Demikian juga untuk para pengiklan, ketika hendak promosi produk harap disesuaikan dengan segmentasi anak. Sehingga dukungan kita terhadap program siaran anak yang berkualitas dapat diberikan secara all out, tambahnya.

Secara khusus Ubaidillah juga berharap, untuk konten siaran seperti animasi yang punya biaya tinggi negara bisa hadir, misalnya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian Investasi. “Produksi dari anak muda yang punya talenta kreatif dapat disiarkan di lembaga penyiaran dengan pembiayaan yang bersubsidi, anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhannya akan tayangan yang ramah, kemudian negara juga hadir, dan content creator juga tersupport karena karyanya dapat dinikmati masyarakat lebih luas lewat televisi dan radio,” pungkasnya. (***)

*Komisi Penyiaran Indonesia