Connect with us

Berita

Jurus Baru Pemerintah Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Apa Bisa Beres?

Published

on

Ekonom memperkirakan Jokowi akan menggunakan cara lama dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kalau prediksi benar, mereka ragu Jokowi bisa menjinakkan minyak goreng. (Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta, goindonesia.co – Minyak goreng saat ini jadi komoditas pangan idaman emak-emak di seluruh penjuru negeri. Tak mudah mendapatkannya, ada yang harus mencelupkan jarinya ke dalam tinta hingga harus mengantre berjam-jam agar mendapat minyak goreng dengan harga murah.
Pemandangan ini semakin hari semakin menjadi-jadi dan parah. Bahkan seorang emak-emak di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur harus jadi korban meregang nyawa akibat asmanya kambuh saat hendak mengantre minyak goreng di minimarket.

Itu artinya, pemerintah masih punya segudang pekerjaan rumah yang segera harus dituntaskan agar harga minyak goreng kembali terjangkau. 

Sejumlah strategi memang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi masalah minyak goreng itu, mulai dari memberlakukan kewajiban pemenuhan dalam negeri (DMO), kewajiban harga dalam negeri (DPO), menetapkan harga eceran tertinggi (HET), hingga menggelontorkan triliunan rupiah untuk minyak goreng.

Menteri Perdagangan M Lutfi mengklaim kebijakan yang ia keluarkan seharusnya bisa membuat pasokan minyak goreng melimpah. Namun, ternyata jurus gagal membuahkan hasil.

Minyak goreng tetap langka dan mahal. Melihat masalah minyak goreng yang tak teratasi itu, Jokowi pada akhir pekan lalu akhirnya turun gunung ke minimarket dan sejumlah pasar tradisional di Yogyakarta. 

Dalam aksi turun gunung itu, Jokowi memang menemukan pasokan minyak goreng langka di minimarket meski harganya sudah dibanderol Rp14 ribu. Sementara itu di pasar tradisional, Jokowi mendapatkan fakta minyak goreng masih dijual dengan harga yang cukup tinggi; berkisar antara Rp14 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Infografis Kronologi Harga Minyak Goreng Mahal dan Langka. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Walau sudah terlambat beberapa bulan, Jokowi menyatakan kejadian ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ia berjanji akan memberikan solusi yang ampuh untuk menurunkan harga minyak goreng.

“Situasi ini (minyak goreng langka di pasar) tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Pemerintah akan mengambil jalan keluar selekasnya,” tulisnya lewat akun resmi @jokowi yang diunggah pada Senin, (14/3).

Sekretariat Kabinet Indonesia Maju Pramono Anung membeberkan kepala negara akan mengambil keputusan terkait harga minyak goreng selepas kemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan pernyataan dan aksi turun gunung Jokowi itu menunjukkan presiden sudah serius menaruh perhatian pada masalah itu. 

“Saya kira dengan ini, pak Jokowi tengah mengirim sinyal bahwa pemerintah sudah serius akan akhiri polemik ini,” ujarnya.

Meski demikian, Yusuf masih ragu jika nantinya kebijakan Jokowi bisa mengatasi harga minyak. Pasalnya, ia memperkirakan Jokowi masih akan menggunakan ‘cara lama’ dalam mengatasi masalah minyak goreng.

“Saya kira apa yang akan disampaikan pak Jokowi kurang lebih sama, artinya dia akan sampaikan operasi pasar, mengawasi alur distribusi, evaluasi kebijakan,” katanya.

Kalau prediksi itu benar ia yakin efek kebijakan baru yang diambil Jokowi tidak akan menurunkan harga minyak goreng secara signifikan.

“Kecuali pemerintah punya pendekatan, terobosan dalam bentuk misalnya memotong rantai distribusi, pengawasan ke pelaku usaha, menyerap minyak goreng dengan harga kompetitif kemudian dijual dengan HET, dan lain-lain. Maka ada peluang harga minyak goreng bisa ditekan lebih signifikan,” katanya.

Cara itu katanya, harus ditempuh karena mahalnya harga minyak goreng disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pasokan minyak goreng yang tak lancar, ekspor biodiesel yang masih diizinkan, hingga naiknya berbagai harga komoditas energi, tak terkecuali CPO.

Selain itu, Yusuf juga meminta Jokowi mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil Kementerian Perdagangan dari hulu ke hilir karena gagal menurunkan harga minyak goreng. Salah satunya, soal Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng

“HET tidak efektif karena awalnya ada pedagang yang sudah beli ke produsen besar dengan harga tinggi jadi kalau mau jual ya rugi. Terlebih terutama sekarang permintaan produk pangan mulai meningkat jelang Ramadan,” kata Yusuf.

Terakhir, Yusuf juga meminta Jokowi tegas ke pelaku usaha supaya mereka tak main-main dengan masalah minyak goreng. Ketegasan bisa ia lakukan dengan melakukan audit laporan perusahaan hingga menjatuhi sanksi tegas bagi pengusaha yang main-main.

Dengan melempar sinyal seperti ini, ia berharap pengusaha nakal yang mencari untung di balik masalah minyak goreng bisa takut sehingga kelangkaan dan kenaikannya bisa teratasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andri Satrio mengatakan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ditengarai oleh kebijakan HET yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.
“Persoalannya adalah produsen minyak goreng kesulitan mencari harga CPO yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Mengapa pemerintah inginkan harga rendah agar HET minyak goreng juga turun. Tapi yang terjadi, dari sisi produsennya kesulitan dapat CPO murah, kalaupun ada akan salurkan dengan harga yang tidak sesuai dengan HET,” katanya.

Di lain sisi, ia menilai saat ini kebijakan HET yang dilakukan Kemendag menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, pemerintah telah ‘ikut campur’ dalam urusan harga minyak goreng yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.

“Menurut saya HET ada persoalan tersendiri karena intervensi pemerintah ke mekanisme pasar, ini jadi yang menghasilkan kelangkaan (minyak goreng) seperti sekarang,” katanya.

Andri turut mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo yang akan menstabilkan harga minyak goreng. Namun, ia berpesan agar Kemendag dapat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha.

“Pada akhirnya, kita perlu gunakan mekanisme harga ketimbang memaksakan (kebijakan), ini keunggulan kalau ada mekanisme harga, ini yang perlu harus diperbaiki. Bisa memberikan subsidi di ritel atau subsidi di perbedaan antara harga CPO domestik dengan harga internasional,” pungkasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menteri PANRB dan Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Evaluasi Kinerja KKP

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (27/03). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk menyampaikan evaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah nyata KKP dalam memudahkan stakeholder ekonomi maritim.

“Ada perbaikan dan pembenahan yang sangat signifikan di KKP, begitu juga terkait dengan alat ukur baru yaitu Reformasi Birokrasi (RB) berdampak berupa peningkatan investasi, penanganan kemiskinan, dan lain-lain,” ujar Menteri Anas saat bertemu dengan jajaran KKP di Jakarta, Rabu (27/03).

Berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja terus mengalami KKP perkembangan positif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks RB KKP berada pada kategori A (Memuaskan) pada tahun 2023.

Anas berharap bahwa perubahan yang dilakukan oleh jajaran KKP baik di pusat maupun daerah mampu mendorong target kinerja pemerintah sesuai arahan Presiden. Sepanjang tahun 2014 hingga 2023, terdapat 14 unit KKP yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan satu unit kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menyampaikan bahwa peningkatan kinerja dalam kementeriannya tidak lepas dari komitmen pelayanan terhadap masyarakat. “Kita terus selalu inline dengan poin-poin yang menjadi perhatian beliau, bukan hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM), tapi juga soal kinerja dan pelayanan kepada publik. Karena user kita adalah masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, capaian Indikator Kinerja Utama KKP di tahun 2023 mengalami tren yang cukup positif. penerimaan negara bukan pajak kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,69 triliun, dengan pertumbuhan produk domestik bruto Perikanan mencapai sekitar 6,78%, dengan demikian mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat praktik illegal unreported unregulated fishing .

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa hasil penilaian RB dan SAKIP KKP yang tinggi merupakan dampak dari lonjakan kinerja KKP. “Jika dibandingkan dengan kementerian lain, posisi SAKIP dan RB KKP diatas rata-rata,” imbuh Erwan.

Lebih lanjut, meskipun KKP telah mendapatkan penilaian yang baik dari Kementerian PANRB dan beberapa lembaga lainnya, Trenggono menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan komponen penilaian RB yang masih rendah atau stagnan. “Masih ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kami di tahun 2024, semoga menjadi lebih baik lagi,” tutupnya. (***)

*(HUMAS PANRB).

Continue Reading

Berita

Perkuat Pelindungan Hak Anak, Kemenag Teken MoU dengan UNICEF

Published

on

Penandatanganan MoU antara Ditjen Bimas Islam dan UNICEF (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta. goindonesia.co– Kementerian Agama dan UNICEF menjalin kerja sama untuk memperkuat pelindungan hak anak di Indonesia. Sinergi ini ditandai dengan penandatangan MoU oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Maniza Zaman.

MoU ditandatangani bersamaan Interfaith Iftar and Networking Dinner 2024 di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu (27/3/2024). “Dengan MoU ini, kami bertekad untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia,” ungkap Kamaruddin Amin.

MoU dua pihak ini mencakup tiga aspek, yaitu: advokasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi sumber daya sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak. Kamaruddin mengungkapkan pentingnya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama dalam hal pendidikan, serta akses masjid yang ramah untuk anak.

“Masih banyak anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan,” jelas Kamaruddin.

Menurutnya, peran tokoh agama, penyuluh agama, dan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak anak. Kamaruddin menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memenuhi hak-hak anak melalui fungsi keagamaan.

Ketua Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Maniza Zaman, menegaskan pentingnya MoU ini sebagai komitmen bersama untuk melindungi hak setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan.

“Ini merupakan langkah penting dalam kolaborasi UNICEF dengan Kementerian Agama untuk mempromosikan dan mengintegrasikan hak-hak anak di semua agama di Indonesia,” ujar Maniza Zaman.

Acara Interfaith Iftar and Networking Dinner 2024 digelar berkat kerja sama Kementerian Agama, BKM, UNICEF, dan Masjid Istiqlal Jakarta. Tampak hadir, sejumlah pengurus BKM, pejabat Kementerian Agama, perwakilan UNICEF, dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan yang sama, Kamaruddin Amin juga meresmikan sekretariat BKM di Masjid Istiqlal. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan beduk dan pengguntingan pita. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

KA Argo Bromo Anggrek Gunakan Kereta Eksekutif New Generation Mulai 29 Maret 2024

Published

on

Gerbong penumpang KA Argo Bromo Anggrek (Foto : @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi pp dengan menggunakan jenis Kereta Eksekutif New Generation terhitung mulai Jumat, (29/3/2024). Kereta New Generation tersebut merupakan bagian dari pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation periode 2023 s.d 2026 yang didatangkan dari PT INKA (Persero).

“Pengoperasian Kereta Eksekutif New Generation ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan jelang arus mudik Lebaran 2024, khususnya pelanggan KA Argo Bromo Anggrek. Ke depan, Kereta New Generation akan kami operasikan untuk KA-KA lainnya secara bertahap,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Sebelumnya, KAI telah mengoperasikan Kereta Eksekutif New Generation pada KA Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan pp) sejak 13 Desember 2023, KA Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan pp) sejak 18 Desember 2023, dan KA Taksaka (Gambir – Yogyakarta pp) sejak 18 Januari 2024.

Keunggulan Kereta Eksekutif New Generation ini di antaranya pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta sudah menggunakan pintu elektrik otomatis. Hal ini akan semakin memudahkan pelanggan dalam membuka ataupun menutup pintu tanpa mengeluarkan banyak energi. Suara aktivitas buka-tutup pintu pun menjadi lebih senyap. 

“Di samping itu, Passenger Information Display System (PIDS) yang tersedia di masing-masing kereta dapat menampilkan informasi stasiun terdekat, kecepatan, dan suhu ruangan. PIDS tersebut membantu menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik dan menyediakan informasi yang penting bagi pelanggan selama perjalanan,” kata Joni.

Jendela Kereta Eksekutif New Generation juga telah di-upgrade menjadi tempered double glass dari sebelumnya tempered glass. Sehingga tingkat keamanan lebih tinggi, membantu mengurangi masuknya panas berlebih dan sinar UV ke dalam ruangan, serta mereduksi kebisingan lebih baik.

Untuk kebutuhan mengisi daya gawai pelanggan, KAI menambah USB charger port pada masing-masing kursi, di samping stop kontak yang telah tersedia di dinding kereta. Adanya tambahan fasilitas pengisian daya tersebut membuat penumpang dapat terus menggunakan perangkat HP, laptop, dan smart watch mereka tanpa khawatir kehabisan daya, sesuai dengan kebutuhan modern.

“Keunggulan lain pada Kereta Eksekutif New Generation yaitu pada toilet dimana tersedia keran di bagian bawah untuk membasuh kaki saat wudu. Khusus di toilet wanita, KAI menambah meja lipat yang berfungsi untuk dudukan mengganti popok bayi,” ungkap Joni.

Kereta Makan di rangkaian New Generation ini juga turut diperbarui menjadi lebih mewah dengan interior dan furnitur premium. Kereta Makan tersebut didominasi sentuhan kayu serta kursi makan yang lebih empuk dan lembut. PIDS yang sama juga tersedia di Kereta Makan.

“Upgrade kenyamanan kereta yang sedang KAI lakukan ini merupakan bagian dari komitment guna mewujudkan “Mudik Ceria Penuh Makna” pada masa angkutan Lebaran 2024,” tutup Joni Martinus. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Trending