Connect with us

Berita

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Perpanjang PPKM Periode 1-14 Februari

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali, terhitung mulai tanggal 1-14 Februari 2022 berdasarkan level asesmen pandeminya.

“Baik itu terkait dengan transmisi komunitas atau tingkat penularan kasusnya, tingkat kematian, dan juga rawat inap, dan juga responsnya terkait dengan testing, tracing, dan treatment,” kata Menko Airlangga dalam keterangan persnya usai Rapat Terbatas Evaluasi PKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Senin (31/01/2022).

Turut hadir dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menko Airlangga menjelaskan, seiring perpanjangan PPKM di Jawa-Bali, maka masa karantina PPLN telah diusulkan dan diputuskan oleh Presiden Jokowi juga menjadi lima hari bagi yang sudah divaksinasi dua kali dan tujuh hari bagi WNI yang belum vaksinasi lengkap, serta isolasi mandiri lima hari untuk pasien tanpa gejala.

“Khusus untuk Batam, Bintan, Karimun itu PPLN akan masuk dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Satgas, kemudian juga SK Gubernur Riau tentang kawasan pariwisata bersama skema daripada travel bubble-nya, dan juga Dirjen Imigrasi tentang bebas Visa kunjungan khusus wisata dalam rangka travel bubble di kawasan Batam, Bintan dari Singapura,” jelasnya.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Airlangga menjelaskan, telah dipersiapkan kapal feri yang akan ditingkatkan jumlahnya menjadi dua di awal bulan Februari, baik ke kawasan Nongsa di Batam maupun kawasan Lagoi di Bintan.

“Mungkin sesudah travel bubble yang diputuskan hari ini lima hari, mereka bisa bergerak ke wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Airlangga melaporkan bahwa per 30 Januari 2022, kasus aktif di luar Jawa-Bali adalah 3.326 dari 61.713 kasus aktif nasional atau 5,4 persen. Sementara kasus harian sudah meningkat ke angka 499 kasus dengan transmisi lokal sebanyak 496, dan kasus berdasarkan PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri) sekitar 3 orang, dan tingkat kematian 2 orang per 30 Januari.

“Kita harus juga waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif (Rt) Covid-19 itu di Sumatra naik menjadi 1,02, di Kalimantan menjadi 1,01, Maluku 1,08, Provinsi Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03 dan Sulawesi 1,” ungkap Airlangga.

Ia menyampaikan dilihat dari data Kementerian Kesehatan, beberapa provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jayapura kasus Omicron-nya sudah masuk dari transmisi lokal.

“Namun kalau kita ketahui bahwa dari tingkat bed occupancy rate (BOR) di luar Jawa-Bali ini BOR-nya 7 persen, sedangkan secara nasional itu adalah 13,89 persen. Dan, kalau untuk Sumut masih 5 persen, Kaltim 2 persen, Sulut 1 persen, Sulsel 1 persen, di Papua adalah tingkatnya 2 persen,” papar Menko Airlangga.

Percepatan Vaksinasi

Terkait vaksinasi, Airlangga menyampaikan bahwa di dalam ratas, Presiden juga memberi arahan terkait perlunya peningkatan Vaksinasi dosis lanjutan atau booster di luar Jawa-Bali.

“Saat sekarang secara nasional dosis ketiganya 2,3 persen, sedangkan luar Jawa-Bali sebesar 1,6 persen dan ini yang tentu akan didorong agar luar Jawa-Bali bisa seimbang dengan yang di Jawa-Bali,” tandasnya.

Perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali, kata Airlangga, juga mempertimbangkan pencapaian vaksinasi di Kabupaten/Kota (catatan: Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM), dan mempertimbangkan juga jumlah populasi penduduk, serta kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk/minggu.

“Kriteria penerapan PPKM di luar Jawa-Bali pada periode berikutnya akan mempertimbangkan Capaian Vaksinasi Dosis-2 dan Vaksinasi Lansia, untuk mendorong Pemerintah Daerah mengakselerasi Dosis Primer secara lengkap,” jelas Menko Airlangga.

Adapun komposisi Level PPKM di 386 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali pada periode ini sebagai berikut:

-Jumlah Kabupaten/Kota PPKM Level 1 menurun dari 238 menjadi 164 Kabupaten/Kota.
-Jumlah Kabupaten/Kota PPKM Level 2 meningkat dari 138 menjadi 219 Kabupaten/Kota.
-Jumlah Kabupaten/Kota PPKM Level 3 berkurang dari 10 menjadi 3 Kabupaten/Kota.
-Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.

Untuk 3 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam PPKM Level 3, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura.

Dipantau Pemerintah

Pemerintah terus memantau perkembangan pengendalian pandemi Covid-19. Apalagi dalam minggu terakhir ini, terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah juga ingin menyiapkan dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi kondisi terbaru akhir-akhir ini.

Lebih jauh di laman resmi Kemenko Ekon, Airlangga melaporkan kasus aktif terbaru per 31 Januari 2022 sebesar 68.596 kasus atau 1,6% dari total kasus terkonfirmasi, dan kasus konfirmasi harian sebesar 10.185 kasus. Proporsi kasus aktif di Jawa-Bali sebesar 94,8%, sementara di luar Jawa-Bali terus menurun menjadi sebesar 5,2%.

Kasus konfirmasi harian di Luar Jawa Bali pada 31 Januari 2022 sebesar 449 kasus atau 4,4% dari total kasus harian, dengan rincian 441 berasal dari tansmisi lokal, sedangkan yang berasal dari kasus Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 8 kasus.

“Angka Reproduksi Efektif (Rt) di seluruh wilayah (setiap pulau) mengalami kenaikan, dan sudah di atas angka 1. Untuk itu, Fasilitas Kesehatan dan sarana Telemedicine perlu dipersiapkan di seluruh wilayah,” ungkapnya.

Misalnya, Rt Pulau Jawa naik dari 1,00 pada 22 Januari 2022, menjadi 1,05 pada 29 Januari 2022. Lalu, Rt Pulau Sumatera naik menjadi 1,02 per 29 Januari 2022. Ada dua pulau di luar Jawa yang mengalami kenaikan Rt cukup signifikan, yaitu Maluku dari 0,99 (22 Januari) menjadi 1,08 (29 Januari), dan Papua dari 1,00 (22 Januari) menjadi 1,05 (29 Januari).

Meskipun terjadi peningkatan kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur RS (BOR) secara nasional masih rendah yakni per 30 Januari 2022 BOR Nasional masih di angka 13,89%. Hanya DKI Jakarta yang memiliki BOR di atas 50% yakni 52%, sementara BOR di atas 10% untuk 3 Provinsi yakni Banten (22%), Jawa Barat (16%), dan Bali (15%), sedangkan BOR di 30 Provinsi lainnya masih di bawah 10%.

Dorongan Pemulihan Ekonomi

Menko Airlangga juga menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo agar kegiatan-kegiatan yang terkait pemulihan ekonomi, baik di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan perekonomian lainnya, untuk terus didorong front loading di Kuartal Pertama 2022. Regulasi terkait PPnBM DTP dan PPN DTP juga sudah disiapkan dan sedang difinalisasi, dan akan keluar dalam waktu dekat ini, baik untuk sektor otomotif maupun properti.

“Termasuk tentang Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN), juga akan segera keluar (pengaturannya) agar bisa segera diimplementasikan. Kita juga perlu meningkatkan serapan anggaran, karena ini terkait akan diselenggarakannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Maret-April ini,” ujar Menko Airlangga. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi Terima Sekjen OECD Bahas Perkembangan Proses Aksesi OECD Indonesia

Published

on

Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann, beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 28 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 28 Mei 2024. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini bertujuan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden Jokowi telah menetapkan keputusan presiden terkait hal tersebut.

“Bapak Presiden telah menetapkan keppres tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD di mana kami mengetuai, dibantu oleh Bu Menkeu dan Bu Menlu,” ujar Airlangga.

Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun dan telah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan. Selanjutnya, proses aksesi akan melibatkan pembuatan memorandum self-assessment oleh Indonesia dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja bersama OECD untuk menyusun initial memorandum yang akan dijadikan alat bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait hal yang telah dilakukan Indonesia dalam reformasi ekonomi.

“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan, bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD sendiri,” ujar Suahasil Nazara.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann juga membahas pengembangan ekosistem semikonduktor serta proses peta jalan kerangka kerja sama ekonomi digital di ASEAN atau Digital Economy Framework Agreement.

Di samping itu, OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. “Bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” tambah Airlangga.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Sesi Pertama UCLG ASPAC dan Likupang Tourism Festival Jadi Magnet Wisatawan ke Sulut

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis pelaksanaan “The First Session of the 2024 UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) Executive Bureau” dan Likupang Tourism Festival pada 5-7 Juni 2024 akan mampu mendatangkan banyak wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam The Weekly Brief With Sandi Uno”, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024), Menparekraf Sandiaga meyakini banyak pengunjung dari berbagai negara yang akan ikut serta dalam event yang digelar di Paradise Fold and Resort Hotel, Likupang, Sulawesi Utara ini.

“Ini bersamaan dengan Likupang Tourism Festival 2024 yang pada tahun 2023 lalu dikunjungi lebih dari 60.000 orang. Kita harapkan tahun ini akan meningkat lebih banyak agar bisa mengoptimalkan potensi Likupang sebagai destinasi super prioritas terutama supaya lebih dikenal di kawasan Asia Pasifik,” kata Menparekraf Sandiaga.

UCLG ASPAC adalah asosiasi pemerintah lokal di tingkat global yang terhubung dengan lebih dari 7.000 pemerintah daerah di seluruh dunia.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Martini M. Paham, menambahkan event ini diyakini mampu membuktikan komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di mata dunia. Mengingat event ini mengusung tema “Enhancing Sustainable Tourism and Creative Economy through Asia-Pacific Collaboration” dan rangkaian event ini juga diisi dengan penanaman bibit bakau dan pelepasan tukik.

“Ini selaras dengan tujuan Kemenparekraf dan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kita memang fokus dalam pengembangan sustainable tourism dan juga bagaimana ekonomi bisa menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Diah, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengatakan kedua event ini seharusnya digelar pada 23-25 April 2024. Namun keduanya terpaksa ditunda karena terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro.

Sehingga, kedua event ini menjadi momentum yang tepat untuk memulihkan sektor parekraf Sulawesi Utara yang sempat terdampak oleh erupsi Gunung Ruang. “Jadi pelaksanaan kegiatan ini tentu kita harapkan bisa didukung sepenuhnya oleh Kemenparekraf dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional,” kata Joune.

Kegiatan ini juga dihadiri Program officer UCLG ASPAC, Muhammad Ridwan dan Ketua Umum TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) sekaligus Staf Khusus Bupati Minahasa Utara Bidang Promosi DPSP Likupang, Panca. R. Sarungu. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini. Dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024, Presiden Jokowi menyebut bahwa ia telah menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hingga akhirnya keputusan tersebut dilakukan.

“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diingatkan tapi nanti teknisnya tanyakan ke Mendikbud tapi intinya sudah dibatalkan oleh Mendikbud,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan kemungkinan baru akan berlaku pada tahun depan.

“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya di tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima Mendikbudristek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi (27/05), untuk berdiskusi terkait isu kenaikan UKT. Mendikbudristek menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat.

“Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN,” ujar Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Nadiem menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus selaras dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan, memastikan pendidikan tinggi tetap terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Mendikbudristek berterima kasih kepada semua unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor yang telah memberikan masukan.

“Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya. Sekali lagi terima kasih,” tutup Nadiem. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending