Connect with us

Berita

Kejagung Periksa 30 Saksi-Geledah 10 Tempat Terkait Kasus Minyak Goreng

Published

on

Gedung Kejaksaan Agung RI /dok.foto/kejaksaan.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan bakar minyak goreng. Kejagung juga sudah menyita sejumlah dokumen berkaitan kasus ini.
“Jadi progress-nya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk peroleh alat bukti lain, dokumen sudah sekitar 650,” ujar Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

10 tempat yang digeledah itu kantor tiga orang tersangka swasta, rumah tersangka, serta kantor yang berkaitan dengan Kemendag. Lokasi yang digeledah di Batam, Medan, dan Surabaya.

Febrie mengatakan saat ini penyidik sedang mendalami barang bukti elektronik. Dalam barbuk elektronik, Febrie menyebut ada banyak percakapan yang diyakini sebagai kerja sama terkait kasus minyak goreng ini.

“Barang bukti ini akan perkuat bagaimana kerja sama antara para tersangka yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik. Penyidik meyakini bahwa ini adalah kerja sama dari Kemendag dan para swastanya,” katanya.

Selain itu, Febrie menyampaikan Kejagung juga sudah menyita sejumlah dokumen. Penyidik juga sudah berdiskusi untuk menghitung kerugian negara dengan auditor BPKP.

“Kemajuan yang paling baik saya lihat, kemarin telah dilakukan diskusi antara penyidik dengan rekan auditor, dan langsung dipimpin Kepala BPKP,” jelasnya.

Duduk Perkara

Awal mula perkara ini disebutkan Jaksa Agung ST Burhanuddin terjadi pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation(DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap Burhanuddin dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (19/4).

Jaksa yang mengusut perkara ini, disebut Burhanuddin, telah menemukan bukti permulaan yang cukup dari 19 saksi, 596 dokumen dan surat terkait, serta keterangan ahli. Atas hal itu, kejaksaan menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Para tersangka itu adalah:
1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag);
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia;
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG); dan
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju Berbuka Puasa Bersama

Published

on

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Kabinet Indonesia Maju berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024, bertepatan dengan 17 Ramadan 1445 Hijriah. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota Kabinet Indonesia Maju berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024, bertepatan dengan 17 Ramadan 1445 Hijriah. Ini merupakan buka puasa bersama yang digelar kembali di Istana setelah terakhir digelar pada tahun 2019 lalu.

Wapres Ma’ruf Amin dalam tausiahnya menekankan pentingnya puasa sebagai latihan disiplin dan mengendalikan nafsu. Wapres juga mengingatkan akan hikmah dan keutamaan bulan Ramadan dalam konteks kebangsaan.

“Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri, apalagi habis pemilu. Kita harapkan hikmah puasa itu,” ujar Wapres.

Selain itu, acara juga diisi dengan ceramah dari Gus Miftah yang juga sekaligus memimpin doa bersama. Sambil menunggu azan Maghrib berkumandang, Presiden dan jajarannya berzikir dan berselawat.

Begitu azan Maghrib berkumandang, Presiden dan para menteri langsung berbuka dengan hidangan takjil yang disediakan. Setelah itu, Presiden dan para menteri kemudian melaksanakan salat Maghrib berjemaah.

Sejumlah menteri pun menyampaikan kesannya dapat berbuka puasa bersama kembali di Istana setelah cukup lama tidak dilakukan karena pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani, merasa bersyukur dapat berbuka puasa bersama setelah masa pandemi, menyatakan momen ini sebagai waktu yang spesial dan reflektif, terutama pascapemilu dan di tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju.

“Ini juga merupakan tahun terakhir untuk kabinet, jadi juga merupakan suatu event yang bermakna bagi kita semuanya,” ungkapnya.

Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kegembiraannya dapat berbuka bersama lagi secara fisik setelah pandemi. Ia berharap di sisa masa kabinet ini, semua bisa bekerja maksimal untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan… kita bisa bekerja sampai akhir dengan sebaik-baiknya buat masyarakat,” kata Menkes Budi, menekankan kembali pentingnya menjalin silaturahmi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum meningkatkan kualitas diri dan memperkuat solidaritas, terutama mengingat kondisi memprihatinkan di Gaza, Palestina.

“Mari kita gunakan Ramadan ini sekaligus untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar mereka lebih kuat dan agar penderitaan mereka segera berakhir. Jadi mari kita tingkatkan solidaritas antarsesama manusia di bulan Ramadan,” kata Menlu Retno, mengingatkan akan kondisi mereka yang berpuasa dalam keadaan penuh cobaan. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Menteri PANRB dan Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Evaluasi Kinerja KKP

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (27/03). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk menyampaikan evaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah nyata KKP dalam memudahkan stakeholder ekonomi maritim.

“Ada perbaikan dan pembenahan yang sangat signifikan di KKP, begitu juga terkait dengan alat ukur baru yaitu Reformasi Birokrasi (RB) berdampak berupa peningkatan investasi, penanganan kemiskinan, dan lain-lain,” ujar Menteri Anas saat bertemu dengan jajaran KKP di Jakarta, Rabu (27/03).

Berdasarkan perkembangan dari tahun ke tahun, akuntabilitas kinerja terus mengalami KKP perkembangan positif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks RB KKP berada pada kategori A (Memuaskan) pada tahun 2023.

Anas berharap bahwa perubahan yang dilakukan oleh jajaran KKP baik di pusat maupun daerah mampu mendorong target kinerja pemerintah sesuai arahan Presiden. Sepanjang tahun 2014 hingga 2023, terdapat 14 unit KKP yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan satu unit kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menyampaikan bahwa peningkatan kinerja dalam kementeriannya tidak lepas dari komitmen pelayanan terhadap masyarakat. “Kita terus selalu inline dengan poin-poin yang menjadi perhatian beliau, bukan hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM), tapi juga soal kinerja dan pelayanan kepada publik. Karena user kita adalah masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, capaian Indikator Kinerja Utama KKP di tahun 2023 mengalami tren yang cukup positif. penerimaan negara bukan pajak kelautan dan perikanan mencapai Rp 1,69 triliun, dengan pertumbuhan produk domestik bruto Perikanan mencapai sekitar 6,78%, dengan demikian mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Dari sisi pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat praktik illegal unreported unregulated fishing .

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa hasil penilaian RB dan SAKIP KKP yang tinggi merupakan dampak dari lonjakan kinerja KKP. “Jika dibandingkan dengan kementerian lain, posisi SAKIP dan RB KKP diatas rata-rata,” imbuh Erwan.

Lebih lanjut, meskipun KKP telah mendapatkan penilaian yang baik dari Kementerian PANRB dan beberapa lembaga lainnya, Trenggono menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan komponen penilaian RB yang masih rendah atau stagnan. “Masih ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kami di tahun 2024, semoga menjadi lebih baik lagi,” tutupnya. (***)

*(HUMAS PANRB).

Continue Reading

Berita

Perkuat Pelindungan Hak Anak, Kemenag Teken MoU dengan UNICEF

Published

on

Penandatanganan MoU antara Ditjen Bimas Islam dan UNICEF (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta. goindonesia.co– Kementerian Agama dan UNICEF menjalin kerja sama untuk memperkuat pelindungan hak anak di Indonesia. Sinergi ini ditandai dengan penandatangan MoU oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Maniza Zaman.

MoU ditandatangani bersamaan Interfaith Iftar and Networking Dinner 2024 di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu (27/3/2024). “Dengan MoU ini, kami bertekad untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia,” ungkap Kamaruddin Amin.

MoU dua pihak ini mencakup tiga aspek, yaitu: advokasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi sumber daya sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak. Kamaruddin mengungkapkan pentingnya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama dalam hal pendidikan, serta akses masjid yang ramah untuk anak.

“Masih banyak anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan,” jelas Kamaruddin.

Menurutnya, peran tokoh agama, penyuluh agama, dan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak anak. Kamaruddin menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memenuhi hak-hak anak melalui fungsi keagamaan.

Ketua Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Maniza Zaman, menegaskan pentingnya MoU ini sebagai komitmen bersama untuk melindungi hak setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan.

“Ini merupakan langkah penting dalam kolaborasi UNICEF dengan Kementerian Agama untuk mempromosikan dan mengintegrasikan hak-hak anak di semua agama di Indonesia,” ujar Maniza Zaman.

Acara Interfaith Iftar and Networking Dinner 2024 digelar berkat kerja sama Kementerian Agama, BKM, UNICEF, dan Masjid Istiqlal Jakarta. Tampak hadir, sejumlah pengurus BKM, pejabat Kementerian Agama, perwakilan UNICEF, dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan yang sama, Kamaruddin Amin juga meresmikan sekretariat BKM di Masjid Istiqlal. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan beduk dan pengguntingan pita. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending