Connect with us

Berita

Kejagung Periksa 30 Saksi-Geledah 10 Tempat Terkait Kasus Minyak Goreng

Published

on

Gedung Kejaksaan Agung RI /dok.foto/kejaksaan.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan bakar minyak goreng. Kejagung juga sudah menyita sejumlah dokumen berkaitan kasus ini.
“Jadi progress-nya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk peroleh alat bukti lain, dokumen sudah sekitar 650,” ujar Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

10 tempat yang digeledah itu kantor tiga orang tersangka swasta, rumah tersangka, serta kantor yang berkaitan dengan Kemendag. Lokasi yang digeledah di Batam, Medan, dan Surabaya.

Febrie mengatakan saat ini penyidik sedang mendalami barang bukti elektronik. Dalam barbuk elektronik, Febrie menyebut ada banyak percakapan yang diyakini sebagai kerja sama terkait kasus minyak goreng ini.

“Barang bukti ini akan perkuat bagaimana kerja sama antara para tersangka yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik. Penyidik meyakini bahwa ini adalah kerja sama dari Kemendag dan para swastanya,” katanya.

Selain itu, Febrie menyampaikan Kejagung juga sudah menyita sejumlah dokumen. Penyidik juga sudah berdiskusi untuk menghitung kerugian negara dengan auditor BPKP.

“Kemajuan yang paling baik saya lihat, kemarin telah dilakukan diskusi antara penyidik dengan rekan auditor, dan langsung dipimpin Kepala BPKP,” jelasnya.

Duduk Perkara

Awal mula perkara ini disebutkan Jaksa Agung ST Burhanuddin terjadi pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation(DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap Burhanuddin dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (19/4).

Jaksa yang mengusut perkara ini, disebut Burhanuddin, telah menemukan bukti permulaan yang cukup dari 19 saksi, 596 dokumen dan surat terkait, serta keterangan ahli. Atas hal itu, kejaksaan menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Para tersangka itu adalah:
1. Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag);
2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia;
3. Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG); dan
4. Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi Terima Sekjen OECD Bahas Perkembangan Proses Aksesi OECD Indonesia

Published

on

Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann, beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 28 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) beserta delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 28 Mei 2024. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini bertujuan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen OECD Mathias Cormann berfokus pada diskusi strategis mengenai persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Presiden Jokowi telah menetapkan keputusan presiden terkait hal tersebut.

“Bapak Presiden telah menetapkan keppres tim nasional persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD di mana kami mengetuai, dibantu oleh Bu Menkeu dan Bu Menlu,” ujar Airlangga.

Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun dan telah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan. Selanjutnya, proses aksesi akan melibatkan pembuatan memorandum self-assessment oleh Indonesia dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja bersama OECD untuk menyusun initial memorandum yang akan dijadikan alat bagi Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait hal yang telah dilakukan Indonesia dalam reformasi ekonomi.

“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan, bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD sendiri,” ujar Suahasil Nazara.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann juga membahas pengembangan ekosistem semikonduktor serta proses peta jalan kerangka kerja sama ekonomi digital di ASEAN atau Digital Economy Framework Agreement.

Di samping itu, OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan OECD terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. “Bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” tambah Airlangga.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen dan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Sesi Pertama UCLG ASPAC dan Likupang Tourism Festival Jadi Magnet Wisatawan ke Sulut

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis pelaksanaan “The First Session of the 2024 UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) Executive Bureau” dan Likupang Tourism Festival pada 5-7 Juni 2024 akan mampu mendatangkan banyak wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam The Weekly Brief With Sandi Uno”, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024), Menparekraf Sandiaga meyakini banyak pengunjung dari berbagai negara yang akan ikut serta dalam event yang digelar di Paradise Fold and Resort Hotel, Likupang, Sulawesi Utara ini.

“Ini bersamaan dengan Likupang Tourism Festival 2024 yang pada tahun 2023 lalu dikunjungi lebih dari 60.000 orang. Kita harapkan tahun ini akan meningkat lebih banyak agar bisa mengoptimalkan potensi Likupang sebagai destinasi super prioritas terutama supaya lebih dikenal di kawasan Asia Pasifik,” kata Menparekraf Sandiaga.

UCLG ASPAC adalah asosiasi pemerintah lokal di tingkat global yang terhubung dengan lebih dari 7.000 pemerintah daerah di seluruh dunia.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Martini M. Paham, menambahkan event ini diyakini mampu membuktikan komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di mata dunia. Mengingat event ini mengusung tema “Enhancing Sustainable Tourism and Creative Economy through Asia-Pacific Collaboration” dan rangkaian event ini juga diisi dengan penanaman bibit bakau dan pelepasan tukik.

“Ini selaras dengan tujuan Kemenparekraf dan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kita memang fokus dalam pengembangan sustainable tourism dan juga bagaimana ekonomi bisa menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Diah, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengatakan kedua event ini seharusnya digelar pada 23-25 April 2024. Namun keduanya terpaksa ditunda karena terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro.

Sehingga, kedua event ini menjadi momentum yang tepat untuk memulihkan sektor parekraf Sulawesi Utara yang sempat terdampak oleh erupsi Gunung Ruang. “Jadi pelaksanaan kegiatan ini tentu kita harapkan bisa didukung sepenuhnya oleh Kemenparekraf dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional,” kata Joune.

Kegiatan ini juga dihadiri Program officer UCLG ASPAC, Muhammad Ridwan dan Ketua Umum TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) sekaligus Staf Khusus Bupati Minahasa Utara Bidang Promosi DPSP Likupang, Panca. R. Sarungu. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini. Dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024, Presiden Jokowi menyebut bahwa ia telah menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hingga akhirnya keputusan tersebut dilakukan.

“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diingatkan tapi nanti teknisnya tanyakan ke Mendikbud tapi intinya sudah dibatalkan oleh Mendikbud,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan kemungkinan baru akan berlaku pada tahun depan.

“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya di tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima Mendikbudristek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi (27/05), untuk berdiskusi terkait isu kenaikan UKT. Mendikbudristek menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat.

“Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN,” ujar Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Nadiem menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus selaras dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan, memastikan pendidikan tinggi tetap terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Mendikbudristek berterima kasih kepada semua unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor yang telah memberikan masukan.

“Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya. Sekali lagi terima kasih,” tutup Nadiem. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending