Connect with us

Berita

Kemenperin Fokuskan Anggaran Tugas Pembantuan 2024 untuk Pengembangan Wirausaha Baru IKM

Published

on

Rapat Koordinasi Pengarahan dan Pengendalian DIPA Ditjen IKMA Tahun Anggaran 2024 di Tarakan (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru (WUB) serta peningkatan daya saing IKM demi memperkuat struktur industri nasional. Upaya ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan menghasilkan produk ekspor bernilai tinggi. 

Untuk mewujudkannya, Kemenperin akan mendorong pengembangan WUB, salah satunya melalui Anggaran Tugas Pembantuan 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk menghilangkan tumpang tindih pengelolaan desentralisasi, kegiatan Dekonsentrasi bidang perindustrian disesuaikan menjadi Tugas Pembantuan pada tahun 2024.

“Dengan demikian, sasaran utama penyerapan realisasi anggaran Tugas Pembantuan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku IKM,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita dalam Rapat Koordinasi Pengarahan dan Pengendalian DIPA Ditjen IKMA Tahun Anggaran 2024 di Tarakan, Minggu (25/2).

Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi fokus, yaitu pendataan yang meliputi pendampingan IKM dalam memperoleh akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan pendataan perkembangan sentra IKM, penumbuhan dan pengembangan WUB IKM yang ditujukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta pengembangan produk IKM terutama bagi IKM yang telah memperoleh Penghargaan One Village One Product (OVOP) di tahun 2022.

Untuk menjalankan program tersebut, Kemenperin berkomitmen terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024. “Pemerintah Pusat perlu meningkatkan sinergi program dengan Pemerintah Daerah agar efektivitas dan efisiensi dari setiap program yang ada dapat berjalan maksimal, khususnya dalam pemanfaatan anggaran Tugas Pembantuan tahun 2024,” jelas Reni.

Ditjen IKMA Kemenperin terus melaksanakan berbagai program penumbuhan dan pengembangan IKM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dana Tugas Pembantuan, yang sebelumnya dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi. “Tugas Pembantuan ini dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, sehingga anggaran yang sudah teralokasikan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada pelaku IKM,” terang Reni.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang selaku tuan rumah, serta para Kepala Dinas Provinsi dari seluruh Indonesia tersebut, Dirjen IKMA juga mengungkapkan rata-rata realisasi anggaran Dekonsentrasi pada tahun 2023 sebesar 94,51%. Terdapat 25 satker Dekonsentrasi dengan realisasi di atas rata-rata realisasi Ditjen IKMA sebesar 98,14%. Selain itu, terdapat satu satker yang memiliki pencapaian target kinerja sebesar 100%, yaitu Provinsi Sumatera Utara. “Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas usahanya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ditjen IKMA mencatat, terdapat lima satker Dekonsentrasi dengan realisasi di bawah 90%, yaitu Provinsi Riau (81,18%), Aceh (86,58%), Jawa Timur (88,43%), Bangka Belitung (88,59%), dan Jawa Tengah (89,57%). “Kami harap daerah dengan realisasi yang masih rendah dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun 2024 sehingga realisasi rata-rata Tugas Pembantuan tahun ini bisa mencapai di atas 99%,” tegasnya.

Terkit OVOP, pada tahun 2024, Ditjen IKMA akan kembali melakukan seleksi Penghargaan IKM OVOP yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Reni berharap melalui Tugas Pembantuan, masing-masing Pemerintah Provinsi dapat melakukan identifikasi IKM yang merupakan anggota sentra untuk diusulkan dalam penilaian IKM OVOP 2024.

“Saya juga berharap agar para kepala dinas dapat mengawal pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya sehingga realisasi pada triwulan kedua dapat mencapai 60% dan triwulan keempat dapat mencapai minimal 99%,” ungkap Reni.

Tak hanya itu, pemberian Penghargaan Upakarti sebagai apresasi tertinggi di bidang perindustrian juga akan kembali digelar pada 2024 ini. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Riefky Yuswandi menyampaikan, Penganugerahan Penghargaan Upakarti bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong motivasi serta prakarsa masyarakat, baik orang perseorangan, lembaga/organisasi, ataupun perusahaan agar berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah agar  kesempatan kerja semakin luas.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam mengusulkan calon putra-putri terbaik di daerah masing-masing untuk dapat menjadi agen pemicu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” jelas Riefky.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenperin dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltara, yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Rakor tersebut. “Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan industri di Kalimantan Utara serta seluruh wilayah lainnya di Indonesia,” ia berharap.

Menurutnya, potensi sumber daya alam daerah yang dimiliki harus mampu memberikan nilai tambah dalam rantai pasok yang mendorong tumbuhnya rantai bisnis yang efektif dan produktif demi mempercepat hilirisasi industri dan peningkatan daya saing industri. “Oleh sebab itu, diharapkan pelaku IKM dapat menjadi bagian dari struktur masyarakat industri yang tumbuh dengan baik serta menjadi penopang kekuatan perekonomian Indonesia,” tutupnya. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Parade Mobil Hias pada HUT Ke-44 Dekranas Tampilkan Ragam Budaya Daerah Indonesia

Published

on

Ibu Iriana Joko Widodo menyaksikan parade mobil hias, kriya, dan budaya yang menjadi bagian dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 15 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Surakarta, goindonesia.co = Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dipadati ribuan masyarakat yang berdiri di pinggiran Jalan Slamet Riyadi. Dengan menggunakan kamera ponselnya, mereka mengabadikan lomba parade mobil hias, kriya, dan budaya yang menjadi bagian dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) secara langsung melepas rombongan parade tersebut.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini secara resmi saya mulai lomba parade mobil hias, kriya, dan budaya Dekranas tahun 2024,” ucap Ibu Iriana.

Setelahnya, Ibu Iriana dan para anggota OASE KIM menaiki mobil hias rojomolo untuk menuju panggung kehormatan di area Jalan Slamet Riyadi. Selama perjalanan, Ibu Iriana terlihat menyapa para warga dan memberikan sejumlah bingkisan kepada anak-anak.

Parade pun dilanjutkan dengan defile pejalan kaki jambore HKG PKK yang mengenakan pakaian adat daerah dan 102 mobil hias Dekranasda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Antusiasme para peserta dalam mengikuti parade tersebut tampak dari mobil hias yang didesain menarik.

Acara parade dalam rangkaian HUT Ke-44 Dekranas ini mendapatkan rekor dunia MURI atas parade mobil hias kriya dan budaya dengan peserta terbanyak. Penyerahan ini diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Jaya Suprana, kepada Ketua Bidang Usaha Baru Dekranas, Ibu Endang Budi Karya.

Pada kesempatan tersebut, diumumkan juga para juara parade mobil hias, kriya, dan budaya, yaitu juara harapan III Nusa Tenggara Barat, juara harapan II Kapuas Hulu, juara harapan I Papua Selatan. Selanjutnya, juara III Surakarta, juara II Barito Timur, juara I Papua Pegunungan, juara terfavorit Kalimantan Selatan, serta juara umum Sumatra Selatan. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Indonesia Tekankan Penetrasi Akses Energi Bersih di Forum Global

Published

on

Acara Clean Energy Ministerial (CEM) Senior Official’s Meeting (SOM) and Mission Innovation (MI) Annual Gathering di Bali (Foto : @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia konsisten menyuarakan percepatan transisi energi sebagai bagian dari agenda internasional. Salah satu poin yang didorong adalah perluasan serta kesetaraan akses energi yang bersih dan terjangkau.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mewakili Menteri ESDM menyampaikan urgensi akselerasi transisi energi harus memastikan peningkatan aksesibilitas yang adil dan merata.

“Transisi energi berkeadilan gak melulu soal adopsi teknologi baru, green jobs, maupun subsidi energi. Tapi juga menyangkut soal inklusivitas akses terhadap listrik dan clean cooking,” kata Dadan pada acara Clean Energy Ministerial (CEM) Senior Official’s Meeting (SOM) and Mission Innovation (MI) Annual Gathering di Bali, Rabu (15/5).

Dadan menekankan pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi harus segera diimplementasikan guna mempercepat proses transisi energi. “Saya yakin, transisi energi bersih berkeadilan akan memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” tambah Dadan.

Upaya Strategis

Pemerintah Indonesia sendiri mengukuhkan komitmen kuatnya dalam mempercepat transisi energi bersih dengan meluncurkan serangkaian program inovatif yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif, pemerintah mendorong program kompor induksi. “Dengan konversi ke kompor induksi, kami tidak hanya mengurangi biaya memasak, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga hingga 40%,” ungkap Dadan.

Sementara itu, di sektor industri dan komersial, fokus utama adalah pada manajemen energi dan efisiensi perangkat rumah tangga. “Program-program ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi hingga 20% dan memberikan manfaat besar bagi sektor industri dan komersial,” tambahnya.

Pada sektor transportasi, pemerintah merancang program konversi kendaraan berbasis BBM ke motor listrik. “Kami berharap dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 50% dan mengurangi biaya perawatan kendaraan,” jelas Dadan. Guna mendukung percepatan implementasi program kendaraan listrik, pemerintah bahkan menyediakan insentif, infrastruktur, dan pengembangan ekosistem.

Tidak hanya menghadirkan perubahan pada level rumah tangga dan industri, Indonesia juga merangkul peluang bisnis dalam bertransisi dari ekonomi fosil. “Dengan memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi lokasi produktif energi terbarukan, serta membudidayakan mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pemangkasan emisi, tetapi juga membuka peluang baru di pasar karbon,” urai Dadan.

Kolaborasi Jadi Bantalan

Menghadapi tantangan pencapaian target tersebut, kolaborasi internasional menjadi kunci utama dalam mempercepat transisi energi global menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pentingnya kerja sama lintas batas dalam mencapai tujuan bersama telah menjadi sorotan utama pada agenda CEM dan MI.

“Indonesia dan Australia berperan penting sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan pertemuan ini sebagai persiapan untuk pertemuan menteri yang lebih besar dalam rangka mempercepat transisi energi bersih,” jelas Dadan.

Dadan mengungkapkan pentingnya meningkatkan platform dan mekanisme yang ada, mendorong investasi khususnya untuk pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang, dan memastikan arsitektur energi berkelanjutan yang inklusif di tingkat global.

Pertemuan CEM dan MI, sambung Dadan, adalah titik awal dari sebuah era baru dalam transisi energi bersih dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dan lintas negara. “Kemitraan adalah pilar penting dalam transisi energi. Tidak ada transisi tanpa kerja sama dan interkoneksi internasional. Tidak ada keamanan tanpa interkonektivitas. Tidak ada keberhasilan tanpa akses energi universal,” tegas Dadan.

Senada dengan Dadan, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan peran aktif Indonesia dalam forum energi bersih global, khususnya CEM. “Kita telah berpartisipasi aktif dalam alur kerja dan kegiatan CEM. Misalnya saja dalam mendorong penerapan efisiensi energi di dunia industri melalui Energy Management Leadership Award yang telah berhasil diraih oleh Indonesia selama 5 tahun terakhir,” ungkapnya.

Eniya percaya bahwa CEM adalah platform yang tepat bagi Indonesia untuk lebih memperkuat upaya transisi energi Indonesia menuju NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi. Ia berharap CEM mampu menjadi ruang diskusi dan identifikasi pandangan-pandangan yang relevan untuk menarik investasi. “Forum CEM dan MI akan menciptakan platform bagi para Menteri untuk bertemu dengan lembaga pembiayaan dan bank multilateral guna mendorong proyek energi bersih yang lebih ambisius,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Published

on

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 15 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 15 Mei 2024. Pengangkatan Suharto tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Suharto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Suharto menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Isma Yatun, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto.

Selain itu hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending