Connect with us

Berita

Listyo Sigit: Polri Terus Berbenah Wujudkan Harapan Masyarakat

Published

on

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan pers di Surabaya (26/3/2022). (ANTARA/Didik Suhartono)

Jakarta,goindonesia.co – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan harapan masyarakat agar Polri menjadi institusi yang dicintai.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat membacakan kata sambutan Listyo pada acara bedah buku “Jalan Presisi Kapolri” di Universitas Paramadina, Senin (29/3/2022).

Dedi mengatakan pemikiran-pemikiran Kapolri dalam buku tersebut dituangkan sebagai sebuah refleksi di tengah pandemi COVID-19.

“Tantangan sejak awal kepemimpinan saya yaitu menghadapi pandemi COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan,” ujar Dedi saat membacakan sambutan Kapolri, seperti dilansir Antara.

Dedi menjelaskan refleksi di tengah pandemi bertujuan untuk semakin membenahi Korps Bhayangkara, apalagi masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum tercapai.

Menurut dia, PR tersebut di antaranya adalah peningkatan sinergitas, perbaikan proses penegakan hukum dan penyelesaian masalah HAM.

“(Semua hal yang belum tercapai) akan terus kami jadikan sasaran yang harus dicapai,” kata Dedi.

Pembenahan

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan pembenahan akan terus dilanjutkan karena masih ditemukan pelayanan kepolisan yang kurang responsif, tebang pilih, berbelit-belit di lapangan yang dapat menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, Polri dengan laporan publik harus dapat menjadi institusi yang mengakomodasi segala harapan masyarakat.

“Polri membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung semua kritik, saran dan masukan, baik melalui Polri atau diskusi seperti hari ini, sehingga Polri dapat berbenah,” kata Dedi.

Dedi menyebutkan bahwa Polri memiliki empat pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana, dan delapan komitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Transformasi menjadi hal penting yang diperlukan Polri untuk menerapkan semua itu, katanya.

Transformasi yang sudah dilakukan, kata Dedi, antara lain penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang membuat 11.811 perkara sepanjang 2021 selesai dengan baik tanpa membuang banyak waktu dan tenaga.

Perubahan struktural dengan program Polres Likuidasi juga dilakukan terhadap 1.062 kepolisian sektor (polsek) yang kini tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan.

“Sehingga restorative justice untuk penyelesaian perkara dapat dilakukan,” ujarnya.

Perekrutan

Di sisi internal, Polri melakukan perekrutan anggota berbasis talenta di bidang intelektual, spiritual, dan sains, sehingga bisa meningkatkan pelayanan ke publik, kata Dedi.

Dengan semua langkah ini, kata dia, Polri berharap bisa mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengawal kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, dan mendukung pemekaran wilayah demi pemerataan sosial.

“Penindakan dalam menghadapi pandemi juga telah diberikan mulai dari pengawalan kebijakan 5M, penyemprotan di ruang publik, hingga menjadi garda terdepan untuk mempercepat vaksinasi supaya tercapai herd immunity,” kata Dedi.

Infografis

Infografis Respons Komnas HAM dan Polisi Terkait Temuan Kerangkeng Manusia. (Liputan6.com/Trieyasni)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Published

on

Tim Hukum Ganjar-Mahfud (Foto : @www.mkri.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui tim hukum masing-masing, menyerahkan dokumen kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 16 April 2024. Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyerahkan dokumen kesimpulan sidang.

Yakin Kabul

Dokumen kesimpulan sidang dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) diserahkan oleh Ari Yusuf Amir. “Alhamdulillah, hari ini kami sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini,” kata Ari Yusuf Amir,

Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, dalam konferensi pers di Gedung MK I, Jakarta Pusat.

Ari melanjutkan, semua fakta dan bukti telah dipaparkan dalam proses persidangan. Oleh karena itu pihaknya sangat optimistis permohonan Anies-Muhaimin akan dikabulkan MK.

“Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan, semua Majelis Hakim Yang Mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini,” ucap Ari.

Selain itu, terang Ari, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga telah menghadirkan beberapa saksi fakta. Pihaknya juga sudah mendatangkan para ahli, mulai dari ahli keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, dan ahli administrasi negara.

“Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan, kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini,” terangnya.

Ari juga menjelaskan, semula ada yang meragukan bahwa sengketa yang tengah bergulir adalah tentang ‘hasil’ yang kuantitatif. Tapi, kata Ari, Majelis Hakim MK telah menggali substansi secara kualitatif.

Pelanggaran Etika dan Nepotisme

Di hari yang sama, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga menyerahkan kesimpulan sidang PHPU Presiden Tahun 2024. Dokumen kesimpulan sidang diserahkan secara resmi oleh Todung Mulya Lubis.

“Kami sudah menyerahkan kesimpulan, nah ini buktinya, tanda terima penyerahan kesimpulan yang kami serahkan ke MK,” kata Todung sembari menunjukkan tanda terima serah terima dokumen dari Kepaniteraan MK.

Todung menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Todung, pelanggaran-pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dimaksud, di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

“Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Kalau membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat,” ucap Todung.

Pelanggaran berikutnya, sambung Todung, nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024. Aksi nepotisme Kepala Negara itu dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme,” ujar Todung.

Yakin Ditolak

Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan siding disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra.

Melalui kesimpulannya, Yusril meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, terdapat alasan hukum bagi MK untuk menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

“Ya kami punya keyakinan seperti itu. Sebenarnya di MK itu kan mereka diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang menjadi tuduhan. Jadi, sanggahan oleh mereka. Bukan kita yang harus menyanggah, mereka yang harus membuktikan,” ujar Yusril.

Namun demikian, menurut Yusril, kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud tidak bisa membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 dalam persidangan di MK. “Tapi, kelihatannya tidak bisa membuktikan ketika kita menghadirkan saksi dan ahli malah tidak membantah apa yang mereka (gugat),” lanjut Yusril.

Pilpres sesuai UU Pemilu

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, juga menyerahkan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan diserahkan oleh Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin. Afif menegaskan penyelenggaraan Pilpres 2024 telah sesuai dengan UU Pemilu.

“Hari ini kami menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti,” kata Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin.

Afif meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, MK dapat memberikan keputusan yang adil. “Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.

Selain itu, Afif berharap MK dapat mengesahkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Afif mengatakan pihaknya telah membantah dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon dengan alat bukti yang disampaikan.

“Sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 alat bukti, yang pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti, dan juga perkara 2, 71 alat bukti,” jelasnya.

Afif juga menuturkan pihaknya membawa alat bukti tambahan. Di antaranya berupa formulir D kejadian khusus di setiap kecamatan.

“Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan ini kami menambahkan alat bukti berupa kejadian khusus di semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan,” jelas dia.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers juga memastikan KPU telah melaksanakan Pilpres 2024 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Idham meyakini dalil-dalil yang dimohonkan tidak akan mengubah hasil Pilpres.

“Kami KPU meyakini bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu,” imbuh Idham. (***)

*Mahkamah Konstitusi.

Continue Reading

Berita

Menparekraf Angkat Isu Transformasi Pariwisata Pascapandemi dalam Forum PBB di New York

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan pidatonya dalam acara high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di Markas PBB, New York (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Boston, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan PBB untuk berbicara pada high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di New York, Amerika Serikat, mengenai transformasi pariwisata Indonesia pascapandemi.

“Kehadiran kami dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat Indonesia sebagai destinasi wisata yang sangat peduli terhadap isu-isu perubahan iklim dan isu-isu yang berkaitan kesejahteraan dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Indonesia saat ini menjadi acuan dalam hal transformasi pariwisata pascapandemi. Dimana Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap pariwisata regeneratif dan pariwisata yang bisa membantu mengurangi emisi karbon.

Wujud konkretnya melalui sejumlah upaya yang telah dilakukan seperti offset emisi karbon, penanaman hutan mangrove di beberapa destinasi wisata, restorasi terumbu karang, ada juga kegiatan untuk penanganan isu sampah, food loss dan food waste. 

Selain itu juga kehadiran program desa wisata yang memberdayakan masyarakat lokal dengan kearifan adat istiadat setempat. Sehingga menampilkan pariwisata sebagai sektor yang memiliki peluang sangat luas dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Dan kita perlu sandingkan dengan ekonomi kreatif baik dari segi produk dan jasa yang bisa mengangkat posisi Indonesia dalam transformasi menuju ekonomi digital,” ujar Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga mengungkapkan keinginannya untuk menampilkan wajah destinasi Indonesia sebagai destinasi yang dekat dengan alam, budaya, namun penuh petualangan. Sehingga bukan hanya destinasi yang fokus kepada sun, sea, dan sand, tapi juga yang memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan berdasarkan dari serenity, spirituality, dan sustainability.

“Kami meyakini Indonesia memiliki destinasi wisata yang unik, menarik, bukan hanya Bali, tapi juga lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang sedang kami bangun secara totalitas. Kami melihat ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat menentukan bagaimana Indonesia akan menjadi negara pilihan wisatawan,” ujar Sandiaga.

Selain Bali dan lima DPSP, adapula IKN yang akan menjadi destinasi wisata baru yang sedang dalam tahap pembangunan secara masif. Pembangunan IKN mengedepankan interkonektivitas berbasis kelestarian alam. Salah satunya infrastruktur yang tidak menggunakan energi fosil yang mampu menghubungkan titik-titik pusat ekonomi di Kalimantan.

“Karena ini menjadi unggulan kita maka kita akan fokus terhadap pariwisata dan infrastruktur yang ramah lingkungan,” kata Sandi. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tinjau Lokasi Longsor Tana Toraja

Published

on

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan menyampaikan turut bela sungkawa kepada keluarga korban terdampak longsor yang kehilangan sembilan orang anggota keluarganya akibat tertimbun longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (16/4). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Dume Harjuti Sinaga, @bnpb.go.id)

Tana Toraja, goindonesia.co – Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan meninjau lokasi terdampak longsor di Desa Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (16/4).

Setelah menempuh perjalanan darat selama tujuh jam dari Kota Makassar, Fajar beserta rombongan tiba di posko penanganan darurat yang berada di salah satu rumah warga. Kedatangan Fajar berserta rombongan bertepatan dengan sedang dilaksanakannya upacara doa bagi satu keluarga yang menjadi korban meninggal dunia pada kejadian tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (13/4) malam tersebut. Fajar menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban terdampak longsor yang kehilangan sembilan orang anggota keluarganya sekaligus.

Fajar dan rombongan didampingi oleh Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Lurah Manggau, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Tana Toraja, dan warga setempat kemudian berjalan mendaki bukit selama 45 menit untuk mencapai titik mahkota longsor yang berada di ketinggian 1.300 mdpl.

Peristiwa tanah longsor yang menyebabkan 20 orang meninggal dunia, dua orang luka-luka, dan sedikitnya 74 jiwa mengungsi ini terjadi pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Tana Toraja sejak Sabtu (13/4) siang.   

Tim evakuasi telah menghentikan operasi pencarian dan pertolongan pada Senin (15/4) setelah semua warga yang dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 

Menurut Fajar, pasca selesainya upaya evakuasi korban, fokus penanganan darurat saat ini adalah kepada masyarakat yang terdampak. 

“Setelah belanja masalah kepada Pemda dan BPBD hal yang paling urgent adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang selamat”, terang Fajar.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja, sebanyak 77 jiwa dari 23KK terdampak tanah longsor. Para warga untuk sementara menempati gedung gereja setempat. 

Fajar turut mengapresiasi kesiapsiagaan lintas sektor atas pendirian dapur umum dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak sejak hari pertama tanggap darurat bencana tanah longsor ini. 

BNPB melalui Kedeputian Bidang Penanganan Darurat akan segera mendirikan tenda keluarga sebanyak 50 unit yang dapat dipergunakan warga sebagai tenda hunian sementara. Selain itu, BNPB juga akan memenuhi kebutuhan selimut, alas tidur dan kebutuhan permakanan untuk beberapa hari kedepan.

Untuk penanganan darurat jangka menengah, Fajar mengatakan akan melakukan koordinasi dengan dinas dan kementerian terkait guna membahas upaya menihilkan potensi bahaya tanah longsor susulan.

“Kami akan mengundang Badan Geologi untuk mencari rekomendasi terkait kebutuhan relokasi warga setempat. Kalau menurut saya setelah melihat kondisi di lapangan, relokasi adalah pilihan yang tepat”,  pungkas Fajar. (***)

*Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Trending