Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan akan segera mengusut video warga negara asing yang menggelar dugaan ritual bernuansa erotis pada saat wawancara secara daring dalam Program Apa Kabar Indonesia Pagi di  TV One, Rabu (15/5/2024). (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pihaknya sedang menindaklanjuti dan mendalami video warga negara asing (WNA) yang menggelar dugaan ritual bernuansa erotis yang terjadi di Ubud, Gianyar, Bali. 

Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/5/2024), menyatakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik menyimpang di dalam kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan rusaknya citra pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis adat bermartabat yang dikembangkan di Bali.

“Saya katakan ini perbuatan oknum, karena dari kegiatan kepariwisataan ini dilakukan oleh segelintir atau sebagian kecil. Kami sudah langsung bertindak menginvestigasi, mengevaluasi, dan melakukan rencana aksi,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali, aparat kepolisian, dan imigrasi untuk menindaklanjuti video yang viral di media sosial tersebut. 

Menparekraf sangat mengapresiasi Polda Bali dan Polres Gianyar yang telah bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan imigrasi wilayah Bali dalam melakukan penyelidikan dan menindak tegas dugaan ritual menyimpang tersebut.  Sejumlah pemeriksaan dilakukan, baik dari segi keabsahan dokumen keimigrasian (izin tinggal, visa, dan sebagainya), hingga izin kegiatan/keramaian.

Ia pun memastikan bahwa event dan kegiatan di Bali yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman serta mendorong pergerakan ekonomi, tetap diselenggarakan dengan perizinan yang sesuai norma dan peraturan yang berlaku di Bali.

“Kami berkoordinasi dengan Pemprov Bali juga dengan pihak kepolisian, imigrasi, dengan dukungan teknologi terkini, seperti face recognition, big data, untuk memastikan bahwa event dan kegiatan di Bali ini harus sesuai dengan arsitektur dari pariwisata ke depan yang fokus kepada taksu Bali. Dan untuk Bali sendiri kita sudah banyak dibantu oleh pemangku adat, oleh bendesa, desa-desa wisata, dan desa adat,” kata Menparekraf. 

Menparekraf berencana akan mengkaji regulasi dan sanksi yang tepat bagi pelaku yang melakukan aksi serupa. 

“Saya baru bertemu dengan Menteri Saudi yang menyampaikan bahwa mereka (para pelaku) juga mengalami pelanggaran regulasi di Saudi dan ke depan untuk pelanggaran tersebut Saudi menerapkan denda yang sangat berat bahkan dilarang masuk Saudi selama 10 tahun. Jadi regulasi seperti itu harus kita mulai kaji sehingga walaupun kita ingin banyak wisatawan datang ke Indonesia yang berkualitas tapi mereka juga tetap menghargai norma tradisi adat istiadat yang berlaku, bukan hanya di Bali tapi di wilayah seluruh nusantara dan kita akan melakukan screening yang lebih ketat,” kata Menparekraf. 

Ia juga akan menggandeng komunitas dan pegiat wellness event untuk melakukan pengawasan (daily monitoring) secara intensif dan berkelanjutan terhadap munculnya praktik-praktik sejenis. 

“Tentunya kami akan menggandeng komunitas, rencananya akan ada pertemuan dengan seluruh stakeholder untuk membahas ini agar ada semacam monev, daily monev apalagi kita akan menyambut World Water Forum yang akan berlangsung mulai akhir pekan ini selama beberapa hari ke depan,” kata Menparekraf. 

Menparekraf Sandiaga juga mendorong keterlibatan pemuka adat untuk mengetahui kegiatan usaha di wilayahnya.

“Dan beberapa tindakan preventif, ke depan ini harus dikoordinasikan dengan Online Single Submission (OSS) dan pemanfaatan villa homestay ini harus betul-betul melibatkan pemangku adat. Kemudian juga agar ini disesuaikan dengan identitas WNA, jenis tegurannya apakah jangka pendek, jangka panjang, apakah ini digunakan untuk digital nomad atau ini jadi tempat usaha,” kata Menparekraf.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Kondisi banjir yang merusak rumah warga dan jembatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan pada Rabu (15/5). (Foto : BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sejumlah permukiman warga terendam banjir yang diakibatkan luapan Sungai Saka dan Sungai Selabung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan pada Selasa (14/5) malam waktu setempat.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan hingga Kamis (16/5) pukul 06.11 WIB, banjir di beberapa titik berangsur surut. Adapun wilayah terdampak antara lain Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Buay Sandang dan Kecamatan Muaradua. Sebanyak 244 kepala keluarga / 1.006 jiwa masyarakat terdampak dan 238 unit rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi mulai 60 hingga 80 sentimeter. Lima orang dilaporkan mengungsi ke tempat lebih aman.

Beberapa bangunan dan fasilitas umum turut terdampak, yaitu satu fasilitas pendidikan, satu kantor desa, dua unit jembatan, satu unit saluran irigasi, 30 hektar perkebunan dan lima hektar persawahan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama tim gabungan telah berada di lokasi untuk lakukan pendataan dan penanganan darurat bencana.

Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan itensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada hari ini dan esok.

Merespon hal tersebut BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk mengantisipasi potensi terjadinya banjir susulan akibat potensi curah hujan yang masih akan terjadi. Adapun yang bisa dilakukan adalah dengan menyiapkan jalur evakuasi dan tim yang bertugas untuk memantau debit air serta membantu evakuasi. Kemudian jika hujan kembali turun dengan durasi sekitar satu jam dan jarak pandang sekitar 50 sentimeter tidak dapat terlihat dengan baik, segera evakuasi mandiri ke tempat lebih tinggi dan aman. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait rapat yang membahas keanggotaan Indonesia pada OECD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya persiapan Indonesia sebagai negara aksesi dalam proses menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam sebuah rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2024. Indonesia telah menjadi mitra OECD sejak 2007 dan berpartisipasi dalam program regional Asia Tenggara sejak 2014.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara aksesi OECD bersamaan dengan Argentina dalam OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris, dua pekan lalu tepatnya 2-3 Mei 2024. 

“Dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina, sampai rapat kemarin itu, berproses selama lima tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, saat ini terdapat sejumlah negara yang statusnya sama seperti Indonesia, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Negara-negara tersebut sudah berproses rata-rata lebih dari dua tahun, bahkan Brazil sudah mendekati lima tahun. 

“Praktik-praktik yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Cile tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Cile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat,” jelasnya.

Menko Perekonomian juga melaporkan tentang inisiatif Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework yang mencakup empat pilar penting. Indonesia telah menyelesaikan negosiasi pada pilar kedua yang berkaitan dengan rantai pasokan, dan segera akan menyelesaikan pilar pertama yang berkaitan dengan perdagangan.

“Yang belum selesai adalah terkait dengan _labour, environment, digital economy_, dan juga _trade facilitation_ dan _competition policy_. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya semikonduktor dan mineral kritis dalam konteks global saat ini. Presiden memberikan arahan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendorong beasiswa di bidang _microelectronic_ yang strategis untuk pengembangan industri semikonduktor. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama sumber daya manusia dengan Jerman di bidang tersebut.

“Saya laporkan dalam pertemuan dengan menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman, sehingga bisa ikut dalam sekolah _chip academy_ yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat,” tutur Airlangga.

Keterlibatan dalam OECD diharapkan akan membawa dampak ekonomi positif bagi Indonesia, melalui peningkatan investasi dan adopsi praktik terbaik global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem semikonduktor global. (***)

*(BPMI Setpres)