Connect with us

Berita

Menkes Ingatkan Peran Puskes TNI Hadapi Ancaman Non-Militer

Published

on

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada tiga jenis ancaman di dunia terkait keselamatan bangsa yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Untuk itu, Menkes Budi mengingatkan pentingnya peran TNI melalui Pusat Kesehatan (Puskes) TNI untuk menghadapi ancaman non-militer.

Menkes Budi menjelaskan tiga ancaman keselamatan bangsa tersebut, yakni bencana alam, ancaman dari sesama manusia berupa perang, dan virus atau perang melawan penyakit yang merupakan ancaman paling besar.

“Paling besar adalah perang dengan penyakit dan paling besar adalah pandemi Black Death pada 1300an,” ujar Menkes saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesehatan TNI Tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (24/4).

Menkes Budi menjelaskan, ancaman non-militer seperti pandemi COVID-19 silam juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Saat itu, Menkes mengatakan, TNI memiliki peran yang besar dalam menjaga kedaulatan negara dari pandemi COVID-19. Ia menambahkan, TNI dan Polri berperan penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

“Banyak negara bilang, Indonesia untuk vaksinasi COVID butuh 10 tahun. Kita nyatanya 18 bulan selesai. Itu dengan mengerahkan kekuatan militer, untuk menghadapi ancaman non-militer yang mengancam keselamatan bangsa,” ujar Menkes Budi mengapresiasi peran TNI dalam penanganan pandemi COVID-19.

Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 itu, Menkes Budi mengingatkan tentang pentingnya pembinaan dan kerja sama antara bidang kesehatan dan militer untuk menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi.

“Tugas saya juga bersama Puskes TNI nanti untuk memastikan bahwa TNI itu dibina untuk siap menghadapi ancaman non-militer, yang mengancam keselamatan bangsa, yang sifatnya perang dengan musuh yang tidak terlihat, yaitu virus,” kata Menkes Budi.

Untuk itu, Menkes Budi menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berupaya berbagi pengetahuan (sharing knowledge) terkait teknologi kesehatan dengan Puskes TNI. Menkes juga mengapresiasi jangkauan petugas kesehatan TNI yang mampu bertugas hingga pelosok dan daerah rawan konflik. Menkes Budi berharap Kemenkes dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut melalui dukungan dan kerja sama dengan TNI.

“Jadi, kami berpikir untuk daerah-daerah (rawan konflik) seperti itu, kami bisa kembangkan fasilitas-fasilitas kesehatan (TNI) di sana. Dokter-dokternya (dari TNI), kita didik yang mau ambil spesialis di sana, supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah seperti itu,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi kemampuan kegawatdaruratan personel Emergency Medical Technician (EMT) TNI ketika menangani bencana terkait kesehatan. Menurut Menkes, kemampuan EMT ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai krisis kesehatan pada masa mendatang.

Menkes pun mengajak dokter dan tenaga kesehatan TNI untuk ikut berpartisipasi dalam Tenaga Cadangan Kesehatan yang merupakan inisiasi Kemenkes untuk mengantisipasi berbagai masalah kesehatan yang besar dan masif yang timbul akibat bencana alam, perang, atau pandemi.

“Jadi, kami akan minta tolong juga supaya tentara bisa masuk dalam konteks Tenaga Cadangan Kesehatan secara nasional sehingga jika terjadi bencana besar maka pengerahan kekuatannya bisa lebih cepat, lebih sinergis,” kata dia.

Senada dengan Menkes Budi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa peran besar yang menjadi tanggung jawab TNI di bidang pelayanan kesehatan adalah terkait penanggulangan bencana. Baik itu yang disebabkan alam, manusia, maupun virus.

Saat terjadi bencana, Panglima Jenderal Agus menyatakan personel TNI baik kesehatan maupun non-kesehatan harus hadir untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat mulai dari tahap kesiapsiagaan, kegawatdaruratan, pascabencana, hingga tahap pemulihan. Untuk itu, Panglima Jenderal Agus menegaskan kolaborasi yang solid dengan leading sector seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemenkes menjadi keharusan agar penanganan bencana lebih sistematis dan responsif.

Panglima Jenderal Agus juga berpesan agar personel Puskes TNI harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai lainnya dalam menjalankan tugasnya terkait pelayanan kesehatan. Menurut Panglima Jenderal Agus, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menggunakan hati.

“Pelayanan Kesehatan itu harus pakai hati, karena orang yang datang itu adalah orang yang sakit,” kata Panglima Jendral Agus.

Di samping menyampaikan Keynote Speech pada Rakornis Kesehatan TNI Tahun 2024, Menkes Budi juga meninjau Klinik Dental Mobile VVIP Kepresidenan yang memiliki kelengkapan fasilitas untuk melayani berbagai tindakan kesehatan gigi mulai dari penambalan gigi, pembuatan gigi tiruan darurat, dan tindakan kegawatdaruratan (emergency) gigi. Mobil tersebut juga dilengkapi dengan dental laser yang merupakan teknologi terbaru untuk mengebor gigi tanpa menggunakan bor melainkan dengan laser.

Menurut Letkol drg. M. Arifin, yang pernah menjadi Komandan Cobra RSDC Wisma Atlet pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan Klinik Dental Mobile VVIP ini merupakan sarana kesehatan penunjang yang difasilitasi TNI untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan pejabat negara setingkat presiden, wakil presiden, dan pejabat negara setingkat menteri. (***)

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kementerian PANRB Kenalkan SKM ‘Online’, Optimalisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Published

on

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman, saat membuka Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memastikan pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terus digaungkan untuk dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang terus meningkat.

“Pelibatan masyarakat dalam pembentukan nilai-nilai pelayanan publik, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Juga memberikan pengalaman yang baik dan kepuasan yang tinggi sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud,” ujar Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman dalam Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05).

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan aplikasi SKM Online yang telah selesai dikembangkan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aplikasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian PANRB dalam menyediakan single digital platform untuk kemudahan akses masyarakat pengguna layanan dalam memberikan umpan balik atas pelayanan yang diterima.

Herman menjelaskan, pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi salah satu fokus yang tertulis dalam roadmap bidang pelayanan publik. Masyarakat diharapkan memberikan masukan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ada melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Pengelolaan Pengaduan (LAPOR!).

Oleh karena itu, Herman menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah melakukan SKM dan FKP di tahun 2023. “Adapun instansi yang belum melaksanakan dan/atau belum menyampaikan laporan SKM dan FKP, harapan kami di tahun 2024 segera disusun rencana aksi konkret sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan terkait SKM ini tertera dalam Peraturan Menteri PANRB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Sementara dasar regulasi FKP disebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan UPP.

Kementerian PANRB mendorong setiap instansi dan UPP untuk melakukan SKM minimal setahun sekali. Adapun untuk tahun 2024 ini, Kementerian PANRB menargetkan SKM untuk dilaporkan maksimal 15 Desember 2024, sedangkan untuk FKP maksimal dilaporkan ke Kementerian PANRB pada 30 November 2024.

“Semoga dari kegiatan ini, kita dapat memperbaiki pelaksanaan SKM, FKP dan LAPOR! di instansi dan/atau unit layanan masing-masing,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Published

on

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Rektor ITB Reini Wirahadikusumah melakukan sesi foto bersama saat acara Kick Off Pertamina Goes To Campus di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/5/2024). (Foto : @www.pertamina.com)

Bandung, goindonesia.co – Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC) resmi dibuka oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D bertempat di Gedung Aula Barat ITB, Bandung, Senin, 6 Mei 2024.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkap, Pertamina Goes To Campus bertujuan meningkatkan awareness peran Pertamina dalam sektor energi dan pembangunan. Kedua, meningkatkan engagement dan kolaborasi antara Pertamina dengan sektor akademisi, dan ketiga meningkatkan awareness tentang lini bisnis Pertamina.

“Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam kaitan dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah atau perusahaan saja, pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua termasuk dari mahasiswa ini,” katanya.

Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D mengapresiasi langkah Pertamina mengadakan acara PGTC dan semakin istimewa dengan penyelenggaraan pertama (kick off) di Kampus ITB. Hal ini membuktikan bahwa Pertamina terus berkomitmen terhadap pendidikan di Indonesia.

Ia mengungkapkan, Pertamina dan ITB semakin kuat dalam menjalin sinergi dan kerja sama. “Kami harap sinergi ITB dan Pertamina semakin kuat dan meningkat terus kerja samanya. Khususnya mengenai pemanfaatan biodiesel, juga pembangunan lainnya. Dan yang sangat real, Pertamina memberikan kepercayaan kepada ITB untuk membantu membangun Gedung Research, Rekayasa Molekuler. Kita patut contoh Pertamina yang membuka diri mengajak kerja sama dengan seluruh pihak dan ini harus kita ikuti dan sangat menginspirasi,” tutupnya.

PGTC 2024 rencananya akan digelar hingga September 2024, di 15 Universitas di Indonesia. Acara ini memiliki tiga kegiatan utama yakni Pertama Energizing Talks berupa rangkaian keynote speech, panel discussions, dan Innovation Insights pada sektor energi, teknologi, ekonomi, dan sosial.

Kedua, Pertamina Exhibition Clusters yaitu penampilan area dan kegiatan aktivasi program atau unit bisnis Pertamina atau prestasi perguruan tinggi dalam bentuk booth atau paviliun. Penampilan terbagi ke dalam 3 klaster: Information Center, Innovation & Collaboration Center.

Ketiga, Sustainability Competition yang dibagi menjadi dua, yaitu Kompetisi Esai dan Kompetisi video yang bertujuan menggugah minat dan edukasi generasi muda terhadap industri energi ramah lingkungan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Menko PMK Minta Kota Batam Entaskan Stunting, Supaya Bersaing dengan Singapura

Published

on

Menko PMK, Muhadjir dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Batam, goindonesia.co— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meminta Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional.

Karena itu, Muhadjir meminta penyiapan SDM dilakukan sejak awal kehidupan manusia dengan mengentaskan permasalahan stunting di Kota Batam dan  Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau, pada Minggu (5/5/2024).

“Apabila anak-anak di Batam mengalami stunting, maka pertumbuhan otaknya tidak maksimal, anak tidak bisa tumbuh sehat,  cerdas, tidak bisa pintar. Maka tidak mampu bersaing dengan negara tetangga yang sangat dekat dari batam yaitu Singapura,” ujarnya.

Prevalensi stunting di Kota Batam berdasarkan data SSGI tahun 2022 sebesar 15,2%. Sementara, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 15,4% di bawah prevalensi stunting nasional. Prevalensi tersebut termasuk kategori masalah kesehatan masyarakat sedang/medium menurut World Health Organization (WHO).

Menurut Menko PMK, untuk menurunkan stunting di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau harus terdapat kerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting sampai memenuhi target yaitu 14% di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, maka Muhadjir mengarahkan  kepada Pemerintah Daerah ikut memerhatikan gizi ibu hamil dan tumbuh kembang anak agar stunting  dapat dicegah, dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang seperti makanan yang kaya protein hewani, seperti ikan, telor, daging serta protein nabati, mineral, dan vitamin. “Dengan mengkonsumsi gizi seimbang tersebut maka anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas, “jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, pentingnya pendataan ibu hamil di setiap desa maupun kelurahan agar  dilakukan dan pihak desa maupun kelurahan harus mengetahui kondisi data tersebut.  Hal ini untuk memberikan pengawasan dan memantau perkembangan janin sehingga dapat segera diintervensi dan diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting. Selain itu,  perlu  dipastikan agar  pemeriksaan kehamilan ibu hamil secara rutin minimal  6 kali ke puskesmas dan  Lurah diharapkan memantau dan memastikan mendapat pelayanan.

Muhadjir juga mengatakan, bila permasalahan stunting di Kota Batam selesai, maka Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam akan menjadi kota metropolitan baru di Indonesia. Beliau pun menilai Batam bisa bersaing dengan negeri tetangga Singapura untuk terus melesat maju.

“Karena itu harus disiapkan dengan sungguh-sungguh sumber daya manusianya. Karena pada tahun 2045 itu yang akan mengisi adalah putra dan putri ibu-ibu di sini nanti,” ujarnya.

Menko PMK Tinjau RSKI Galang

Selanjutnya, Muhadjir yang didampingi oleh Pangdam Bukit Barisan  dan Walikota Batam Muhammad Rudi dan unsur Forkopimda Kota Batam mengunjungi Rumah Sakit Khusus Infeksius (RSKI) Galang. Di sana, Muhadjir meninjau kondisi RSKI setelah selesai difungsikan untuk rumah sakit penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan itu Muhadjir melihat bahwa RSKI digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sekitar, khususnya pelayanan kegawat daruratan .  Namun beliau meminta langsung kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk mengaktifkan pelayanan  secara keseluruhan dan memfungsikan RSKI secara normal.

Menurutnya, kondisi dan fasilitas RSKI masih sangat bagus dan layak untuk diteruskan menjadi RS karantina seperti untuk penyakit TBC atau karantina penderita kecanduan narkotika. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Continue Reading

Trending