Connect with us

Berita

Menteri Anas: WFH Maksimal 50% Diterapkan 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100%

Published

on

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (Foto : @www.menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas, Sabtu (13/04). Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.

Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas.

Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.

Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Anas.

Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. “Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” ungkap Menteri Anas. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Dalam Forum CEM, Sekjen ESDM Urai Aksi Kolaboratif ASEAN Optimalkan Energi Bersih

Published

on

Forum Clean Energy Ministerial (CEM) di Badung, Bali (Foto : @www.esdm.go.id)

Bali, goindonesia.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Indonesia bersama negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah melakukan upaya secara kolektif untuk mengimplementasikan strategi pengembangan energi dengan membuka ruang bagi sistem energi lebih bersih yang berada di kawasan ASEAN. Hal tersebut juga upaya mengejar transisi energi dan secara inklusif mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Semua anggota negara di ASEAN sudah memberikan komitmen dan memberikan target. Contohnya Indonesia, yang sudah menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% tahun 2025 pada bauran energi nasional, Begitupun negara ASEAN lainnya yang juga telah memiliki target masing-masing dalam memanfaatkan EBT,” ujarnya dalam forum Clean Energy Ministerial (CEM) di Badung, Bali, Rabu (15/5).

Selain itu, Dadan menyebutkan bahwa negara-negara Asia tenggara juga tergabung dalam kerja sama sektor energi, yakni APAEC (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation). APAEC menjadi pedoman kerja sama sektor energi oleh negara-negara ASEAN, dan untuk mencapai tujuan APAEC, perlu tindakan kolaboratif untuk mengoptimalkan potensi energi bersih untuk memasok kebutuhan regional dan meningkatkan ketahanan energi.

Salah satu inisiatif turunan dari APAEC yang telah dilakukan ialah ASEAN Power Grid. Yakni jaringan listrik yang menghubungkan regional Asia Tenggara. “Laos-Thailand-Malaysia-Singapura sudah melakukan perdagangan listrik multilateral. Dan tahun 2023 lalu Indonesia juga menginisiasi untuk memulai proyek interkoneksi tenaga listrik antara Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina,” beber Dadan.

Selain itu, Dadan menambahkan ASEAN juga telah memiliki Trans ASEAN Gas Pipeline, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada impor energi dari luar kawasan ASEAN, dan akan meningkatkan ketahanan energi regional.

Untuk diketahui, forum CEM merupakan pertemuan tahunan bidang energi yang telah berlangsung pada tahun 2010 sebagai upaya tindak lanjut COP-15 UNFCCC di Denmark. CEM bertujuan memajukan kebijakan dan program peningkatan teknologi energi bersih, knowledge sharing and best practices, serta mendorong dilakukannya transisi menuju ekonomi bersih secara global. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Berita

Sebanyak 80 KK Terdampak Banjir di Kabupaten Malinau

Published

on

Kondisi banjir di Kabupaten Malinau, Rabu (15/5) (Foto : BPBB Kab Malinau, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Banjir melanda Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (15/5). Banjir terjadi pukul 05.00 WITA dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga membuat volume air sungai Kayan dan sungai Long Sule meningkat sehingga mengakibatkan banjir di wilayah Desa Long Sule dan Desa Long Pipa di Kecamatan Kayan Hilir.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB banjir setinggi antara 100  hingga 250 sentimeter menyebakan korban jiwa sebanyak 80 KK terdampak. Kerugian materil 80 unit rumah terdampak, lima unit rumah rusak berat, dan dua unit fasilitas pendidikan rusak.

Upaya penanganan banjir BPBD Kabupaten Malinau berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa setempat guna melakukan pendataan dan evakuasi. Tim gabungan bersama masyarakat membersihkan rumah dari material banjir. Informasi terkini kondisi banjir berangsur surut.

Prakiraan cuaca dari Badan Meterologi, Kimatologi dan Geofisika wilayah Kabupaten Malinau pada Jumat (17/5) kondisi cuaca berawan pada pagi sedangkan pada siang cuaca terjadi hujan. Kondisi cuaca pada Sabtu (18/5) cuaca pada pagi hingga siang cenderung berawan, untuk sore hingga malam kondisi cuaca terjadi hujan disertai petir.

Guna antisipasi banjir susulan, BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar waspada bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi lebih dari satu jam terutama bagi masyarakat tinggal di daerah rawan banjir agar segera melakukan evakuasi mandiri ke daerah yang lebih aman. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Menpora Dito Dukung Pengembangan Olahraga Selancar Ombak di Pesisir Barat

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendukung pengembangan olahraga selancar ombak atau surfing di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung. Pasalnya Pesibar dinilai memiliki potensi besar dalam selancar ombak, sebagaimana digelarnya event rutin World Surf League (WSL) Krui Pro.(Foto: Herry/@kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendukung pengembangan olahraga selancar ombak atau surfing di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung. Pasalnya Pesibar dinilai memiliki potensi besar dalam selancar ombak, sebagaimana digelarnya event rutin World Surf League (WSL) Krui Pro.

Dukungan itu disampaikan Menpora Dito saat menerima audiensi Bupati Pesibar Agus Istiqlal beserta jajarannya dan Pengurus Besar (PB) Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) di lantai 10 Graha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Kamis (16/5) siang.

“Menurut saya Pesisir Barat perlu membuat pusat surfing. Ini adalah legasi yang paling bagus, karena melalui surfing bisa mengangkat daerah Pesisir Barat khususnya Krui,” tutur Menpora.

“Karenanya branding Krui sebagai destinasi surfing di Indonesia mesti diperkuat lagi,” sambung Menpora Dito.

Dalam pemaparan Bupati Pesibar, disampaikan bahwa World Surfing League (WSL) Krui Pro QS 5000 bakal digelar di akhir Mei dan awal Juni ini. Tepatnya pada 28 Mei hingga 4 Juni 2024 dengan diikuti 19 negara. 

Kata Bupati, tren keikutsertaan pada event rutin yang memasuki tahun keenam ini selalu meningkat setiap tahunnya. Pada edisi 2023 silam WSL Krui Pro diikuti 259 peserta yang merupakan rekor peserta terbanyak sepanjang gelaran event-nya WSL. 

“Kemudian di tahun 2024 ini sejak dibuka pendaftaran 18 April sampai sekarang sudah 265 dari 19 negara. Ini juga mudah-mudahan mencatat rekor peserta terbanyak,” beber Bupati.

Adapun dampak terhadap daerah untuk event ini di antaranya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun internasional. Selain itu ajang ini juga memiliki penilaian bagi para pesertanya, salah satunya dalam keikutsertaan di Olimpiade.

“Juara dunia Gabriel Medina pernah ikut serta, sementara peselancar nasional Rio Waida sudah langganan peserta,” terang Bupati Agus.

Karenanya untuk keberlangsungan event ini, pihaknya meminta dukungan dari Menpora Dito khususnya dalam hal infrastruktur pendukung selancar ombak. Supaya selain bisa terus digelar setiap tahunnya, event ini juga bisa meningkat levelnya lebih tinggi dan makin baik ke depannya. 

“Kami mengundang Mas Menteri untuk bisa hadir melihat langsung WSL Krui Pro di Pesisir Barat,” ujar Bupati.

Hadir mendampingi Menpora Dito di antaranya Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono, Staf Khusus Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama Putra, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono, Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola Alvin Saptamandra Suryohadiprojo, dan Tenaga Ahli Kepatuhan Hukum Rian Ernest. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Continue Reading

Trending