Desain istana negara di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. (rendering_indonesia)
Jakarta, goindonesia.co – Bangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Baru, di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) karya seniman Nyoman Nuarta, masih menuai banyak kritik. Bahkan, suara sumbang salah satunya datang dari sejumlah arsitek.
Padahal, desain Istana Negara berbentuk burung garuda dengan kepak sayap mengembang ini sudah final karena telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Banjir kritik terkait desain istana sebenarnya sudah mencuat sejak gambarnya pertama kali diunggah Nyoman Nuarta di Instagram pribadinya.
Pematung asal Bali yang juga memprakarsai tugu Garuda Wisnu Kencana (GWK) ini menyebut, ia tak sembarangan dalam mendesain Istana Negara.
Ia bilang, ada banyak makna filosofis di balik desain Istana Negara berbentuk burung garuda dengan kepak sayapnya ini. Secara fungsi, sayap burung garuda dibuat untuk tujuan tertentu.
“Di dalam sayap (Garuda) itu ada hutannya. Jadi kalau Bapak Presiden ingin rapat di bawah pohon tetapi tidak kehujanan maka di situ (sayap) tempatnya,” beber Nyoman Nuarta dikutip dari Antara, Minggu (27/2/2022).
Ia juga memastikan di dalam Istana Negara tetap menghindari efek rumah kaca dan radiasi. Menurut dia, standar kenyamanan gedung dengan sirkulasi udara dipastikan akan baik.
Sementara berkaitan dengan makna filosofis sayap pada burung garuda, hal itu terinspirasi dari jumlah suku bangsa yang mendiami Indonesia.
“Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Ini tidak mungkin diserap di satu bentuk bangunan. Maka dari itu saya pilih Garuda,” ujar Nyoman menjelaskan.
Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karya I Nyoman Nuarta.(Youtube)
Nyoman menjelaskan dirinya bertugas untuk membuat desain dasar yang terdiri dari 12 bangunan. Adapun konsep bangunan istana buatannya harus mewakili dan merepresentasikan keanekaragaman budaya Indonesia.
Pra Desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.(Twitter )
Oleh sebab itu, simbol garuda dan 12 bangunan lainnya tidak identik dengan salah satu budaya saja. Terlebih nama ibu kota baru bernama Nusantara, nama yang juga belakangan menuai kritik.
Tanggapan Kepala Bappenas
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, angkat bicara terkait desain garuda raksasa dalam desain Istana Negara di Ibu Kota Negara, Kalimantan.
Suharso turut menjelaskan desain istana negara berbentuk burung garuda yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Ia membenarkan bahwa desain tersebut tidak dirancang oleh arsitektur, melainkan karya seniman patung bernama Nyoman Nuarta.
Menurut dia, makna dari karya tersebut harus menjadi perhatian karena pemerintah menginginkan Istana Negara di ibu kota baru bersifat Indonesia sentris dan turut melambangkan identitas bangsa.
“Sebagai gagasan gedung why not. Nanti kearsitekturannya silahkan arsitek mikir, dari sisi security, civil engineering, affordable atau tidak,” ucap Suharso.
“Yang penting adalah pesan di balik ini, kenapa diinginkan bangunan yang bentuknya seperti itu,” jelas Suharso lagi.
Suharso menegaskan bahwa gambar burung tersebut merupakan pradesain dan terbuka untuk perubahan.
“Kalau ada yang bisa mewakili (identitas bangsa) ya monggo. Untuk sebuah gagasan ide presiden menawarkan, ini pradesain jadi silakan kita terbuka,” tegas dia. (***)
Penandatanganan kontrak layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di KUH Jeddah (Foto : @kemenag.go.id)
Jeddah, goindonesia.co – Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.
Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/0125).
Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.
“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” terang Nasrullah Jasam.
Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.
“Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).
“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” jelas Nasrullah Jasam.
Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.
Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.
Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.
“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” jelas Yusron. (***)
Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
“Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba.
Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru–Pondok S5 dan Kreunggeukeuh–Kutablang–Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.
“DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tukas Anne.
Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:
• Cikarang – Cikampek
• Cikampek – Haurgeulis
• Cirebon – Cirebon Prujakan
• Cirebon Prujakan – Tegal
• Cirebon Prujakan – Prupuk
• Tegal – Comal
• Kalibodri – Semarang Poncol
• Semarang Tawang – Ngrombo
• Ngrombo – Kradenan
• Kebasen – Kutoarjo
• Banjar – Kawunganten
• Jeruklegi – Kroya
• Kutoarjo – Yogyakarta
• Lempuyangan – Solobalapan
• Solojebres – Walikukun
• Gundih – Solobalapan
• Walikukun – Mojokerto
• Kertosono – Blitar
• Cepu – Lamongan
• Mojokerto – Wonokromo
• Wonokromo – Surabaya Gubeng
• Leces – Probolinggo
• Probolinggo – Pasuruan
Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:
1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;
2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;
3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit;
4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;
5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;
6. Serta KA-KA lainnya.
“Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne. (***)
PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis (Foto : @www.pertamina.com)
Jakarta, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 yang terintegrasi FSRU milik Pertamina dan mitra strategis bersama puluhan proyek strategis kelistrikan lain di Jawa Barat. [20/1/2025]
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan dan optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PLTGU Jawa 1 yang dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz merupakan wujud hilirisasi dan transformasi energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam program 100 hari kerja dan arahan Kementerian BUMN.
“PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar.
Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik.
“Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan.,” tambahnya.
Menurutnya, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat, khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat. Terlebih, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.
Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik akan lebih cepat.
Sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan, PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun.
Beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.
PLTGU Jawa-1 juga menjadi salah satu milestone penting yang tercipta atas sinergi BUMN maupun dengan mitra internasional, yang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)