Connect with us

Berita

Pemerintah Berlakukan Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Tentukan Level PPKM Setiap Daerah

Published

on

Luhut Binsar Pandjaitan (Screenshot YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta. goindonesia.co : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jumlah daerah yang masuk ke level 3 dan 4 kemungkinan besar meningkat sebagai dampak kebijakan pemerintah memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen setiap daerah.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (27/02/2022) melalui konferensi video.

Pemerintah menetapkan capaian vaksinasi dosis kedua bagi masyarakat umum maupun kelompok lansia menjadi syarat penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Ketentuan ini berlaku efektif pada periode PPKM sejak 1 Maret 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Mulai minggu depan, pemerintah akan secara efektif memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen tiap daerah,” ujar Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden.

Kebijakan ini, kata Luhut, berdampak pada peningkatan jumlah daerah yang masuk ke level 3 dan 4 karena tidak memenuhi syarat vaksinasi dosis kedua umum dan lansia. Dengan kata lain, hal ini menjadi salah satu penyebab peningkatan kabupaten/kota yang masuk ke Level 3 dan 4. “Namun tren peningkatan ini kami perkirakan akan berbalik menurun mulai minggu depan,” ujarnya.

Menko Marves mengungkapkan, syarat vaksinasi dosis kedua untuk penentuan level PPKM telah berhasil mendorong percepatan vaksinasi dosis kedua umum dan lansia di sejumlah daerah.  Jumlah kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat vaksinasi dosis kedua umum pun menurun dari  sebelumnya 21 daerah menjadi 7 daerah.

“Untuk dosis kedua lansia dari sebelumnya 26 kabupaten/kota saat ini hanya tersisa 10 kabupaten/kota. Jadi semua mengalami kemajuan,” ungkapnya.

Luhut menegaskan, pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang dapat mempercepat laju vaksinasi untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi adalah salah satu faktor penting dalam transisi dari pandemi menuju endemi.

“Pemerintah ke depan akan terus mengkaji, menerapkan kebijakan yang dapat mendorong tingkat vaksinasi ke level tertinggi agar semua prakondisi endemi yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dapat segera tercapai,” katanya.

Menko Marves pun kembali menekankan bahwa masa transisi pandemi menuju endemi harus dilakukan secara bertahap. Kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat harus tetap dapat mempertahankan hospitalisasi dan kematian pada level yang rendah.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai langkah awal. Di antaranya: peningkatan cakupan dosis vaksinasi kedua dan juga booster, peningkatan kapasitas active case surveillance dan testing-tracing, dan jaminan (kapasitas) respons fasilitas kesehatan yang mumpuni.

Semua kebijakan dalam proses transisi tersebut, ungkap Luhut,  tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti tren yang ada. Proses tersebut juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa.

Untuk mencapai situasi mendekati normal, diperlukan sebuah cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Tentunya, kata Luhut, hal ini perlu disiapkan pemerintah dan juga masyarakat. “Semua upaya ini perlu disertai dengan edukasi yang mumpuni, agar pendampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja,” ujarnya. (*** )

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kemenkes Bertekad Mempercepat Eliminasi Kanker Serviks

Published

on

Screenshoot (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendukung akselerasi eliminasi kanker leher rahim atau lebih dikenal dengan nama kanker serviks melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) yang diluncurkan tahun lalu. RAN Eliminasi Kanker Leher Rahim berisi empat pilar, di antaranya pilar layanan yang meliputi skrining, imunisasi vaksin Human papillomavirus (HPV), dan tata laksana bagi pasien pra-kanker.

Penyakit kanker telah menjadi penyebab kematian tertinggi baik secara nasional maupun global. WHO Regional Asia Tenggara menyebutkan Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di kawasan untuk incidence rate atau angka kasus baru dan peringkat keempat untuk mortality rate.

The International Agency for Research on Cancer (IARC) mengestimasikan terdapat 408.661 kasus baru dan sebanyak 242.988 kematian di Indonesia pada 2022. Selain itu, IARC memprediksikan terjadi peningkatan 77% kasus kanker pada 2050.

Kanker leher rahim atau yang lebih dikenal dengan kanker serviks merupakan kondisi ketika pertumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim/serviks yang tidak terkendali. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi persisten Human Papiloma Virus (HPV) onkogenik.

Berdasarkan kaitannya dengan kanker leher rahim dan lesi pra-kanker, HPV dikelompokkan menjadi tipe risiko tinggi atau high-risk and risiko rendah atau low-risk. Lebih dari 75% kasus kanker leher rahim disebabkan oleh HPV risiko tinggi tipe 16 dan 18.

Ketua tim kerja penyakit kanker dan kelainan darah PTM Kementerian Kesehatan dr. Sandra menjelaskan, WHO meluncurkan Strategi Global untuk Eliminasi Kanker Serviks yang menargetkan eliminasi kanker pada 2030. Strategi global memuat target 90-70-90, yakni 90% anak perempuan di bawah usia 15 tahun harus menerima vaksinasi HPV untuk mencegah terjadinya infeksi, 70% perempuan berusia 35 tahun dan 45 tahun harus diskrining menggunakan tes performa tinggi, dan 90% perempuan dengan lesi pra-kanker mendapatkan tata laksana sesuai standar.

“Dalam rangka mendukung akselerasi eliminasi kanker leher rahim global, pada tahun 2023 Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) eliminasi kanker leher rahim. Kita membuat rencana aksi nasional untuk eliminasi kanker leher rahim yang lebih advance lagi dari yang WHO minta,” kata dr. Sandra yang disampaikan pada kegiatan temu media melalui Zoom Meeting pada Kamis (22/2/2024).

RAN ini terdiri atas empat pilar. Pilar 1 pemberian layanan berisi kegiatan vaksinasi, skrining dan tata laksana. Pilar 2 edukasi, pelatihan, dan penyuluhan berisi kegiatan penguatan tenaga kesehatan dan kesadaran masyarakat. Pilar 3 pendorong kemajuan berisi kegiatan monitoring, evaluasi, penelitian dan pendukung digital (digital enablers). Pilar 4 pengelolaan dan pengorganisasian berisi kegiatan tata kelola dan kebijakan, pembiayaan untuk eliminasi, kolaborasi dan kemitraan antar-sektor.

Untuk pilar 1, RAN sudah memuat target vaksinasi, skrining, dan tata laksana. Kemenkes akan melakukan vaksinasi, skrining, dan tata laksana pada dua fase, yakni fase 1 pada 2023-2027 dan fase 2 pada 2028-2030.

Pada vaksinasi fase 1, Kemenkes menargetkan 90% anak perempuan usia 11 dan 12 tahun kelas 5 dan 6 atau setara, termasuk yang tidak bersekolah, menerima vaksin lengkap. Pada fase ini, Kemenkes juga menargetkan anak perempuan usia 15 tahun yang belum menerima vaksinasi harus menerima vaksinasi lanjutan.

Pada fase 2, 90% anak perempuan dan laki-laki usia 11 dan 12 tahun harus menerima vaksinasi lengkap. Selain itu, Kemenkes juga akan melakukan vaksinasi lanjutan untuk usia 15 tahun dan semua perempuan dewasa yang berusia di atas 21-26 tahun sesuai permintaan dan kebutuhan.

“Untuk usia 21 hingga 26 tahun ini, kami akan minta untuk mandiri, jadi dia tidak masuk pada program nasional tetapi program mandiri. Mereka yang ingin dan membutuhkan akan kita dorong untuk mendapatkan vaksinasi,” ujar dr. Sandra.

Untuk skrining fase pertama, Kemenkes menargetkan 70% perempuan berusia 30 hingga 69 tahun diskrining menggunakan tes DNA HPV. Sedangkan fase kedua, Kemenkes menargetkan 75% perempuan berusia antara 30 hingga 69 tahun melakukan skrining setiap 10 tahun sekali. Metode utama skrining pada dua fase ini akan menggunakan tes DNA HPV.

“Kalau skrining, kami akan skrining seluruhnya (perempuan) usia 30 sampai 69 yang belum diskrining menggunakan tes HPV DNA dan kotesting dengan IVA. Pemeriksaan HPV itu menggunakan (alat) inspekulo sehingga sekaligus kita lihat, kita kerjakan IVA juga, kita juga dapatkan lesi prakanker karena lesi prakanker itu juga bagian untuk mendapatkan deteksi dini,” lanjut dr. Sandra.

Dalam skrining, dilakukan juga kotesting, yakni dua jenis tes secara bersamaan. Selain tes DNA HPV, Kemenkes akan melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk membantu mengidentifikasi perubahan sel pada leher rahim.

Kotesting ini dimungkinkan karena skrining HPV dilakukan menggunakan alat yang disebut inspekulo agar dokter dapat mengambil sampel jaringan untuk tes HPV. Melalui proses ini, dokter tidak hanya dapat mengambil sampel, tetapi juga mengamati langsung untuk menggunakan IVA untuk mencari tanda atau lesi pra-kanker pada leher rahim.

Skrining ini memenuhi tujuan deteksi dini infeksi HPV dan lesi pra-kanker. Deteksi dini ini agar dapat dilakukan dan tata laksana yang tepat waktu yang meningkatkan peluang sembuh.

Untuk tata laksana, Kemenkes menyediakan jalur pengobatan tepat waktu dan komprehensif bagi perempuan dengan lesi prakanker atau perempuan yang terdiagnosis kanker leher rahim agar memiliki akses terhadap pengobatan dan perawatan yang berkualitas.

Ketua Himpunan Onkologi Indonesia Dr. dr. Brahmana Askandar yang juga sebagai narasumber pada kegiatan temu media menyampaikan bahwa WHO mengatakan 30-50% kanker dapat dicegah, terutama yang disebabkan oleh infeksi.

“Salah satu contohnya adalah kanker serviks yang penyebabnya karena infeksi karena kanker serviks jelas diakibatkan oleh virus HPV,” kata Dr. dr. Brahmana.

Dr. dr. Brahmana melanjutkan, 90% serviks yang terinfeksi HPV berisiko tinggi sebenarnya dapat tereliminasi melalui tata laksana. Namun, HPV yang tidak terdeteksi dan tereliminasi pelan-pelan menjadi kanker dan disebut sebagai pra-kanker. Pra-kanker bisa saja menimbulkan keluhan atau tidak.

“Inilah pentingnya skrining rutin bagi perempuan. Ada ataupun tidak adanya keluhan itu harus melakukan skrining rutin, utamanya bagi yang telah seksual aktif. Kenapa harus skirining rutin? Kita skrining rutin itu tujuannya untuk menangkap perubahan dari serviks dan belum menimbulkan kanker serviks,” lanjut Dr. dr. Brahmana.

Pentingnya skrining yang dilakukan untuk perempuan agar ketika dokter menemukan kasus abnormal serviks saat skrining maka pasien dapat ditangani dengan segera. Selanjutnya, pasien menerima tindakan-tindakan sederhana untuk membantunya mendapatkan kesembuhannya kembali 100%.

Shanty Eka, yang merupakan seorang penyintas kanker serviks dan anggota komunitas kanker CISC, menceritakan perjalanannya sembuh dari kanker setelah melewati masa yang sulit dengan sakit yang luar biasa. Proses penyembuhan dilakukan dengan tindakan operasi, terapi, 25 kali radiasi luar, dan tiga kali radiasi dalam. Ia berharap program eliminasi kanker leher rahim tersebut membantu semua perempuan Indonesia terhindar dari kanker serviks yang berbahaya.

“Dengan adanya program eliminasi kanker serviks, saya ingin sekali semua perempuan di Indonesia mendapatkan vaksinasi agar tidak ada perempuan-perempuan Indonesia yang terkena kanker serviks,” kata Shanty berharap. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Berita

Reviu Juknis Penilaian Kinerja Kepala Madrasah, Kemenag Tekankan Aspek Transformasi Digital dan Kewirausahaan

Published

on

Reviu Regulasi GTK Madrasah (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Perkembangan zaman menuntut peningkatan kompetensi dan kinerja Kepala Madrasah dalam menjaga relevansi dan mutu pendidikan. Kepala Madrasah tidak semata harus kompeten pada aspek manajerial, tapi juga canggih dalam transformasi digital dan punya kemampuan kewirausahaan.

Pesan ini disampaikan Plt Direktur Guru dan Tenaga Kepandidikan (GTK) Madrasah M Sidik Sisdianto saat memberi pengarahan pada Reviu Regulasi GTK Madrasah di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Giat ini diikuti perwakilan Kepala Bidang Pendiidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi, Ketua Tim Tenaga Kependidikan Kanwil Kemenag Provinsi, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) madrasah, serta sejumlah Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Taanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

“Kita harus mampu wujudkan transformasi layanan digital di madrasah. Untuk itu Penilaian Kinerja Kepala Madrasah juga harus dikembangkan akan pelaksanaannya juga berbasis digital (paperles),” terang M Sidik Sisdianto.

Selama ini, penilaian kinerja Kepala Madrasah didasarkan pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM). Sidik meminta regulasi direviu agar dapat memfasilitasi atau memudahkan kerja kepala madrasah dalam mencapai tujuan, bukan malah mengekang atau mempersulit.

“Tujuan dari pelaksanaan PPKM adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan kepala madrasah dalam mengelola lembaga dan menghimpun informasi sebagai dasar untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala madrasah,” sebutnya.

“PKKM juga didesain untuk menjaring informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan efektifitas kinerja, pertimbangan untuk penugasan kepala madrasah, serta menyediakan informasi sebagai dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir kepala madrasah serta bentuk penghargaan lainnya,” sambungnya.

Ada empat unsur yang dinilai pada PKKM, yaitu: usaha pengembangan/inovasi madrasah (termasuk berkenaan transformasi digital), pelaksanaan manajerial madrasah, pengembangan kewirausahaan, serta capaian prestasi (baik madrasah/institusi, kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan, serta peserta didik).

“Kita harus memastikan bersama juknis PKKM yang kita susun lebih simpel, mudah diterapkan dan dapat memotret/mengukur kinerja kepala madrasah secara tepat,” pesan Sidik.

Selain juknis PKKM, kegiatan ini juga melakukan reviu dan harmonisasi sejumlah kebijakan lainnya yang terkait guru dan tenaga kependidikan madrasah dengan peraturan setingkat/lebih tinggi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga lain. Beberapa peraturan yang direviu dan diharmonisasi antara lain:

1) PMA No.2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI yang telah diubah melalui PMA No.31 tahun 2013;

2) PMA No. 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah yang telah diubah melalui PMA No.24 tahun 2018; dan

3) PMA No.38 tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru. (***)

*Kementerian Agama RI,  Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Kasad : Program TNI AD Buka Peluang-Peluang Baru Sejahterakan Masyarakat

Published

on

Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M. Sc. saat memimpin Sertijab, sekaligus menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI AD, di Aula Jenderal besar A.H. Nasution, Mabesad (Foto : Dispenad, @tniad.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M. Sc. mengungkap bahwa banyak peluang-peluang baru untuk memajukan TNI AD maupun membantu kesulitan dan menyejahterakan masyarakat, yang dapat dilakukan lewat program-program TNI AD. Untuk itu, Kasad mengatakan bahwa dirinya akan mendukung berbagai program TNI AD yang telah direncanakan melalui kebijakan yang akan diputuskan, tentunya sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki TNI AD.

Hal tersebut ditegaskan Kasad saat memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab), sekaligus menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, di Aula Jenderal besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (22/2/2024).

“Peningkatan-peningkatan sudah sangat baik, diharapkan ke depannya kita semakin aktif lagi. Supaya nanti kalau kita (prajurit TNI AD) hadir terjun ke lapangan itu, masyarakat di sekeliling kita betul-betul mendambakan kehadiran Angkatan Darat,“ ujarnya.

Adapun jabatan yang diserahterimakan diantaranya, jabatan Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dari Mayjen TNI Totok Nugroho, S.I.P., M.Si. kepada Mayjen TNI Dr. Drs. A. Jaka Tandang, M.C.S., M.A.P., yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kasad, yang kini jabatan tersebut diserahkan kepada Brigjen TNI Drajad Brima Yoga, S.I.P., M.H. Sebagai informasi, Mayjen TNI Totok Nugroho selanjutnya akan memasuki masa purna tugas, sementara Brigjen TNI Drajad sebelumnya menjabat sebagai Danpusdikter Pusterad.

Tak lupa, Kasad menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada para pejabat lama, yang telah secara totalitas mengemban jabatannya dengan baik. Sementara itu, ucapan selamat disampaikan Kasad kepada para pejabat baru yang mengemban amanah di jabatan barunya.

Di akhir sambutannya, Kasad berpesan agar program-program yang telah berjalan dapat ditingkatkan kembali, sehingga lewat jabatan yang saat ini diemban, para Pati dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Selain pelaksanaan serah terima dua jabatan tersebut, sebanyak 21 Pati TNI AD, baik yang berdinas di dalam maupun di luar struktur TNI AD juga melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat. (***)

*(Dispenad)

Continue Reading

Trending