Berita

Paparkan Program Transformasi Digital, Menkominfo Undang Akademisi Beri Masukan

Published

8 months ago

7 September, 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat menghadiri Webinar Goesmart 2023: Menuju Masyarakat Indonesia 5.0 dari ruang kerjanya di Media Center KTT ke-43 ASEAN, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (07/09/2023). – (Pey HS/Biro Humas Kementerian Kominfo)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia untuk melaksanakan percepatan transformasi digital di Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hal itu menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020 – 2024 sebagai pelaksanaan Visi Presiden Joko Widodo.

“Kita memahami bahwa SDM digital diperlukan, karena itu, kita juga di Kementerian Kominfo mengatur mengenai sumber daya frekuensi, infrastruktur TIK, legislasi, organisasi, serta kerja sama kelembagaan yang menyeluruh,” jelasnya saat memberikan pidato kunci dalam Webinar Goesmart 2023: Menuju Masyarakat Indonesia 5.0 dari ruang kerja di Media Center KTT ke-43 ASEAN, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (07/09/2023).

Menteri Budi Arie menyatakan, Indonesia memerlukan 9 juta talenta digital untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi di tingkat nasional. Menurutnya, keberadaan talenta digital yang memadai akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan bisa mewarnai proses digitalisasi dan menuju transformasi digital di masa mendatang.

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menetapkan tujuan strategis Kominfo, yang berkaitan dengan percepatan infrastruktur digital, digitalisasi pemerintahan, ekonomi digital, hingga komunikasi publik,” jelasnya.

Dalam aspek penyediaan infrastruktur, Menkominfo menyatakan Pemerintah terus melakukan penyediaan BTS 4G yang memungkinkan akses internet lebih merata. Selain itu juga Proyek Palapa Ring dan peluncuran satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1.

“Ini termasuk juga digitalisasi dari jaringan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bahkan Kominfo menjalankan pusat monitoring telekomunikasi agar memastikan layanan telekomunikasi berkualitas,” ungkapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan program penataan spektrum frekuensi, Menteri Budi Arie menyatakan Kominfo terus kolaborasi dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait farming dan refarming spektrum frekuensi radio dan juga laboratorium uji perangkat telekomunikasi.

“Penataan itu dilakukan untuk meningkatan kualitas layanan telekomunikasi melalui optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio,” jelasnya.

Setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Kementerian Kominfo menjalankan program Pemerintahan berbasis Digital. Program itu bertujuan mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.

“Kita bisa lihat bahwa Program Pemanfaatan TIK ini juga mencakup startup digital, Pusat Data Nasional, digitalisasi di sektor-sektor strategis dan juga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelindungan data pribadi, pelatihan talenta digital, pelatihan literasi digital dan juga mewujudkan Smart City,” jelas Menkominfo.

Dalam Program Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk mendiseminasikan informasi baik untuk masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, penyedaan informasi dan penguatan tata kelola komunikasi publik melibatkan semua elemen pentahelix agar membuat masyarakat Indonesia makin produktif.

“Diseminasi informasi mencakup dukungan sosialisasi nasional dan internasional, seperti yang kini sedang berlangsung, KTT ke 43 ASEAN di Jakarta,” ujarnya.

Dalam seminar yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengharapkan peserta memberikan masukan mengenai berbagai dinamika yang terjadi di ruang digital Indonesia.

“Mulai dari aspek teknologi, sosial, sampai budaya. Ada 3 isu yang mengemuka sesuai pembicaraan G20 India, yaitu infrastruktur digital publik, kedua tentang upskilling, dan isu ketiga bagaimana mengatur keamanan siber di sektor ekonomi digital,” ungkapnya. (***)

*@www.kominfo.go.id

Berita

KSAL Kerajaan Belanda Kunjungi Sarang Petarung Marinir

Published

3 hours ago

17 May, 2024

goindonesia1

Kunjungan KSAL Kerajaan Belanda di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan (Foto : @www.tnial.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Belanda Commander of the Royal Netherlands Navy Vice Admiral R.P (Rene) Tas mengunjungi Sarang Petarung Prajurit Korps Marinir di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan. Kamis (16/05/2024).

Kadatangan Kasal Belanda beserta rombongan disambut langsung Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. didampingi Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigjen TNI (Mar) Suherlan, Irkormar Brigjen TNI (Mar) Tri Subandiyana, S.H., Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P., CHRMP., M.Tr.Opsla., M.Han., para Asisten Dankormar, Kadis Kormar, Dankolak Kormar, para Asisten Danpasmar 1 serta Dankolak Pasmar 1.

Kegiatan diawali dengan jajar kehormatan, penyambutan dan pengenalan Staf oleh Dankormar, wellcome drink, refreshment breaking, wellcome speech oleh Dankormar, sambutan Kasal Belanda, pemutaran video filler Profile Korps Marinir, bilateral meeting tukar cinderamata, menyaksikan demontrasi gundrill, tour facility, foto bersama diakhiri kesan dan pesan Kasal Belanda .

Dalam pertemuan tersebut Komandan Korps Marinir mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Kasal Kerajaan Belanda. Semoga kunjungan ini dapat Menjalin komunikasi dan menjalin kerja sama yang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan Korps Marinir TNI Angkatan Laut kedepannya.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu wahana untuk membangun kerja sama yang baik antara Angkatan Laut Indonesia khususnya Korps Marinir, dengan Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

Hadir mendampingi Commander of the Royal Netherlands Navy Vice Admiral R.P (Rene) Tas, LCDR Joske Liefaard Asisten Chief of Staff, CPO René Heeringa Chief Petty Officer, Ms Rosalien Wagenaar Staff Officer International Cooperatio, SGT Leon Klunder Sergeant 2nd Marine Group, Colonel Norbert Moerkens Defence Attaché. (***)

*Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Berita

Ibu Iriana Hadiri Puncak Peringatan HKG PKK Ke-52 di Kota Surakarta

Published

7 hours ago

17 May, 2024

goindonesia1

Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-52 yang digelar di Balekambangan Park, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 16 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Surakarta, goindonesia.co – Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-52 yang digelar di Balekambangan Park, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 16 Mei 2024. Dalam acara tersebut turut hadir pula para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

“Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan Selamat Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-52 Tahun 2024,” ucap Ibu Iriana dan Ibu Wury secara bersamaan.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa puncak syukuran HKG PKK tahun ini juga bertepatan dengan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2024. Ibu Tri Tito pun mengapresiasi kehadiran para kader dalam acara puncak yang diselenggarakan di alam terbuka.

“Kami bersyukur bahwa seluruh kader yang hadir di Solo dari Aceh sampai Merauke itu sebanyak 8.083 kader yang tercatat di kami. Tapi mungkin juga bisa lebih karena ada beberapa kader yang tidak tercatat,” ucap Ibu Tri Tito.

Pada acara puncak ini, TP PKK memberikan penghargaan Adhi Bhakti Utama tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi kepada sejumlah kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun. Selain itu, piagam penghargaan juga diberikan kepada para wanita yang berjasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian.

“Kami memberikan pin emas kepada mereka sebagai puncak dari penghargaan tim penggerak PKK kepada kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun,” katanya.

Dalam momen peringatan HKG PKK, Ibu Tri Tito pun menyampaikan harapannya kepada seluruh kader untuk tetap semangat melayani masyarakat dan program PKK yang telah direncanakan terus dilanjutkan. Apalagi menurutnya TP PKK memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

“Kemudian diatur dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 sehingga kegiatan-kegiatan kami ini telah diakomodasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menyangkut dengan juga penganggaran dan program-program pemerintah,” lanjutnya. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Jelang World Water Forum, Menparekraf Undang Stakeholder Pariwisata Bali Bahas Isu Pariwisata Terkini

Published

16 hours ago

16 May, 2024

goindonesia1

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara “FGD Stakeholders Pariwisata Bali” yang berlangsung di Poltekpar Bali (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Badung, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengundang para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali untuk membahas berbagai isu terkini dan menghadirkan solusi bersama guna memastikan pariwisata Bali semakin berkualitas dan berkelanjutan.

“Menyambut World Water Forum dan guna memastikan pariwisata Bali untuk semakin berkualitas dan berkelanjutan, kami menyiapkan focus group discussion untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkini maupun juga langkah-langkah ke depan, memanfaatkan posisi Bali sebagai destinasi unggulan termasuk juga menjaga budaya dan taksu Bali ini tidak kita tinggalkan,” ujar Menparekraf Sandiaga dalam acara “FGD Stakeholders Pariwisata Bali” yang berlangsung di Poltekpar Bali, Kamis (16/5/2024).

Sejumlah isu yang dibahas dalam diskusi di antaranya isu-isu yang belakangan banyak mendapat perhatian masyarakat Bali, terutama di media sosial. Seperti dugaan sejumlah WNA melakukan ritual bernuansa erotis yang terlihat dalam sebuah video yang viral.

Terkait hal ini, Menparekraf Sandiaga mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penelusuran dan didapati bahwa peristiwa tersebut bukan terjadi di Ubud seperti yang tersiar belakangan, melainkan di wilayah Karangasem.

“Kita sepakat bahwa ekosistem pariwisata kita harus diperkuat. Ke depan bersama industri kami akan meningkatkan pengawasan, termasuk juga melibatkan bendesa juga desa-desa wisata, masyarakat sekitar, sehingga kita bisa saling mengawasi. Itu yang kita harapkan,” kata Sandiaga.

Isu lainnya yang dibahas adalah terkait pelanggaran-pelanggaran keimigrasian dan kriminalitas. Yakni dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia yang ditangkap karena clandestine laboratory ganja hidroponik dan mephedrone di vila kawasan Canggu, Badung, Bali. Ketiga warga negara asing tersebut diketahui tinggal dengan kartu izin terbatas (kitas) investor.

“Ini yang kita harapkan dapat ditindak tegas, karena pariwisata yang berkualitas ini kita tidak boleh ragu-ragu. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara makro maupun mikro yang bisa kita upayakan untuk mengirim pesan yang jelas kepada dunia bahwa kita tidak akan mentolerir aktivitas kriminalitas yang ada di wilayah destinasi wisata unggulan dunia ini,” kata Menparekraf Sandiaga.

Ia berharap melalui diskusi ini kolaborasi antara semua pemangku kepentingan semakin baik sehingga Bali dan Pariwisata Indonesia menjadi acuan pariwisata dunia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi sebelumnya telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi.

Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi.

Tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi atau image dalam industri pariwisata.

“Per hari ini angka pertumbuhan wisatawan (di Bali) meningkat, tapi kita harus pastikan jangan sampai aspek-aspek kualitas dan keberlanjutannya ini tertinggal,” ujar Sandiaga.

Sejumlah stakeholder pariwisata yang hadir dalam diskusi antara lain Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun; Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati; Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Parta Adnyana; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Suhendra; Dirpamobvit Polda Bali, ⁠Kombes Pol Harri S Noegroho, dan Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, ⁠Tedy Riyandi.

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani; Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Dessy Ruhati; Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; serta Dirut Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja.

Serta hadir secara daring, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf/ Baparekraf, Fadjar Hutomo; dan Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Yohanes De Brito Titus Haridjati. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI