Connect with us

Berita

Partai Mahasiswa Indonesia Dinilai Berpotensi Memecah Mahasiswa

Published

on

Ratusan mahasiswa saat menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Massa juga mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jakarta, goindonesia.co – Dosen yang juga seorang analis sosial dan politik di Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menganggap kelahiran Partai Mahasiswa Indonesia tidak tepat dalam kontestasi politik di Indonesia.

Aktivis 1998 itu mengatakan, dalam undang-undang memang tidak ada aturan mahasiswa boleh membentuk partai politik atau tidak. Namun, dalam statuta universitas, kata dia, ada larangan mahasiswa terlibat politik praktis.

“Di statuta universitas ada larangan bagi mahasiswa jika berpolitik praktis. Berpartai adalah area politik praktis,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 23 April 2022.

Selain itu, Ubedillah menekankan, universitas adalah tempatnya kebebasan akademik. Karena itu, persoalan negara menurutnya harus diletakan di meja perdebatan ilmiah, bukan di meja partai politik mahasiswa.

“Universitas juga laboratorium peradaban yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan berjalan di universitas, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itulah pemandu universitas, bukan politik praktis,” ujar Ubedillah.

Dia menganggap, akan berbahaya jika mahasiswa sudah masuk area politik praktis. Jika ada sekelompok mahasiswa membuat partai, maknanya, kata Ubedillah, ada kepentingan politik praktis yang bertentangan dengan hakikat universitas sebagai magistrorum scholarium atau entitas kaum terpelajar yang selalu bergumul dengan ilmu pengetahuan.

“Saya menyayangkan ada mahasiswa yang hasrat politik praktisnya begitu tinggi, apalagi menamakan diri partai mahasiswa, mereka membawa-bawa nama mahasiswa dalam nama partainya yang tentu ditolak mahasiswa lainya,” ucap Ubedillah.

Dia meyakini keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Ubedillah menganggap, keberadaan partai itu bisa jadi sengaja dibuat oleh oknum tertentu untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah.

“Pada titik ini, keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Artinya bisa saja sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah,” katanya.

Kabar munculnya Partai Mahasiswa Indonesia ini sebelumnya mencuat usai disinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco berujar Partai Mahasiswa Indonesia sudah sah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ini dia sampaikan saat melakukan audiensi dengan perwakilan massa demonstrasi pada Kamis, 21 April 2022 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dasco mengaku sudah mengecek kebenaran badan hukum partai itu di Kemenkumham.

“Partai Mahasiswa Indonesia, saya sudah cek memang benar sudah lolos Kumham (Kemenkumham), tinggal nanti verifikasi untuk pemilu,” ucap Dasco.

Berdasarkan data partai politik yang telah berbadan hukum dan telah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertandatangan pada 17 Februari 2022, tergambar struktur Partai Mahasiswa Indonesia.

Dalam data tersebut, yang data kepengurusan partai politiknya adalah per 21 Januari 2022, tertera nama Eko Pratama sebagai Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Mohammad Al Hafiz sebagai Sekertaris Jenderal dan Muhammad Akmal Mauludin sebagai Bendahara Umum.

Ketua Mahkamah tertera bernama Teguh Setiawan, dan anggota mahkamah terdiri dari Davistha A. serta Rican. Partai ini memegang nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-6.AH.11.01 Tahun 2022 pada 21 Januari 2022.

Partai itu berada pada urutan ke 69 dalam daftar partai politik  Kemenkumham tersebut. Termuat juga lambang partai dan alamat di Jalan Duren Tiga Raya Nomor 19D Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan kode pos 12760. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kunjungi Lapas Narkotika Bandar Lampung, Dirpamintel Ditjenpas Apresiasi Kebersihan

Published

on

Dirpamintel Ditjenpas, Kombes Pol Teguh Yuswardhie saat kunjungan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. (Foto : Istimewa)

Bandar Lampung, goindonesia.co – Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengapresiasi lingkungan yang bersih dan asri di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Hal ini disampaikan langusng Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kombes Pol Teguh Yuswardhie saat melakukan kunjungan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Kamis (16/05).

“Kebersihan lingkungan lapas ini adalah tanggung jawab bersama, saya apresiasi Lapas Narkotika Bandar Lampung memiliki lingkungan yang bersih dan asri,”ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Ade Kusmanto mengatakan apresiasi ini menjadi semangat petugas dan warga binaan untuk terus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Lapas.

“Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan akan semakin mengakar guna menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat bagi semua warga binaan,”jelasnya. (***)

*Press Rilis

Continue Reading

Berita

Pesan Dirpamintel Ditjenpas Usai Lakukan Kunker Perdana di Lapas Narkotika Bandar Lampung

Published

on

Kunjungan perdana Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol Teguh Yuswardhie ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung (Foto : Istimewa)

Bandar Lampung, goindonesia.co – Usai resmi dilantik sebagai Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kombes Pol Teguh Yuswardhie melakukan kunjungan perdana ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

Dalam kunjungannya, Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol Teguh Yuswardhie menuturkan agar selalu menjaga keamanan dan kondusifitas dengan mengedepankan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait 3+1 Kuncu Pemasyarakatan Maju.

“Tiga kunci pemasyarakatan maju yakni melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berperan aktif dalam pemberantasan narkoba narkoba,”ujarnya.

Selanjutnya, Dirpamintel Ditjenpas juga menekankan untuk terus membangun sinergitas antar penegak hukum diantaranya BNN, Kepolisian dan TNI.

“Terus bangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum ditambah Back to Basics yang artinya mengembalikan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sesuai aturan dan SOP yang berlaku,”pungkasnya. (***)

*Press Rilis

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat

Published

on

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Jenderal Australia, David Hurley, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Gubernur Jenderal Australia, David Hurley, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Pertemuan keduanya diisi dengan diskusi mengenai penguatan hubungan bilateral, terutama melalui peningkatan kontak antarmasyarakat.

“Beliau kan sebagai gubernur jenderal sehingga pada saat pembicaraan bilateral lebih kepada upaya untuk memperkuat people to people contact,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya kepada media, usai acara penyambutan.

Menurut Menlu, fokus utama adalah memperkuat pengajaran bahasa, dengan Indonesia meningkatkan pengajaran bahasa Inggris, sementara Australia memperkuat pengajaran bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan akan menjadi jembatan yang baik untuk mendekatkan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

“Kita yakin bahwa bahasa akan menjadi jembatan yang sangat baik bagi upaya kita untuk mendekatkan people to people contact,” imbuhnya.

Gubernur Jenderal Australia, yang juga salah satu pendiri Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia, telah aktif dalam berbagai inisiatif seperti pertukaran pemuda dan dialog antaragama. Pertemuan juga menyinggung persiapan dialog antaragama kedua yang akan dilaksanakan di Australia tahun ini.

“Kita sedang mempersiapkan interfaith dialogue yang kedua di Australia pada tahun ini juga dan tadi juga dibahas oleh Bapak Presiden,” jelas Menlu.

Selain itu, pertemuan ini juga menekankan pada peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia dan 50 tahun hubungan ASEAN dengan Australia pada tahun ini. Kedua pemimpin mengharapkan untuk terus memperkuat dan memperdalam hubungan antarwarga kedua negara. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending