Connect with us

Berita

Partai Mahasiswa Indonesia Dinilai Berpotensi Memecah Mahasiswa

Published

on

Ratusan mahasiswa saat menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Massa juga mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jakarta, goindonesia.co – Dosen yang juga seorang analis sosial dan politik di Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menganggap kelahiran Partai Mahasiswa Indonesia tidak tepat dalam kontestasi politik di Indonesia.

Aktivis 1998 itu mengatakan, dalam undang-undang memang tidak ada aturan mahasiswa boleh membentuk partai politik atau tidak. Namun, dalam statuta universitas, kata dia, ada larangan mahasiswa terlibat politik praktis.

“Di statuta universitas ada larangan bagi mahasiswa jika berpolitik praktis. Berpartai adalah area politik praktis,” kata dia saat dihubungi, Sabtu, 23 April 2022.

Selain itu, Ubedillah menekankan, universitas adalah tempatnya kebebasan akademik. Karena itu, persoalan negara menurutnya harus diletakan di meja perdebatan ilmiah, bukan di meja partai politik mahasiswa.

“Universitas juga laboratorium peradaban yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan berjalan di universitas, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itulah pemandu universitas, bukan politik praktis,” ujar Ubedillah.

Dia menganggap, akan berbahaya jika mahasiswa sudah masuk area politik praktis. Jika ada sekelompok mahasiswa membuat partai, maknanya, kata Ubedillah, ada kepentingan politik praktis yang bertentangan dengan hakikat universitas sebagai magistrorum scholarium atau entitas kaum terpelajar yang selalu bergumul dengan ilmu pengetahuan.

“Saya menyayangkan ada mahasiswa yang hasrat politik praktisnya begitu tinggi, apalagi menamakan diri partai mahasiswa, mereka membawa-bawa nama mahasiswa dalam nama partainya yang tentu ditolak mahasiswa lainya,” ucap Ubedillah.

Dia meyakini keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Ubedillah menganggap, keberadaan partai itu bisa jadi sengaja dibuat oleh oknum tertentu untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah.

“Pada titik ini, keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Artinya bisa saja sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah,” katanya.

Kabar munculnya Partai Mahasiswa Indonesia ini sebelumnya mencuat usai disinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco berujar Partai Mahasiswa Indonesia sudah sah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ini dia sampaikan saat melakukan audiensi dengan perwakilan massa demonstrasi pada Kamis, 21 April 2022 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dasco mengaku sudah mengecek kebenaran badan hukum partai itu di Kemenkumham.

“Partai Mahasiswa Indonesia, saya sudah cek memang benar sudah lolos Kumham (Kemenkumham), tinggal nanti verifikasi untuk pemilu,” ucap Dasco.

Berdasarkan data partai politik yang telah berbadan hukum dan telah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertandatangan pada 17 Februari 2022, tergambar struktur Partai Mahasiswa Indonesia.

Dalam data tersebut, yang data kepengurusan partai politiknya adalah per 21 Januari 2022, tertera nama Eko Pratama sebagai Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Mohammad Al Hafiz sebagai Sekertaris Jenderal dan Muhammad Akmal Mauludin sebagai Bendahara Umum.

Ketua Mahkamah tertera bernama Teguh Setiawan, dan anggota mahkamah terdiri dari Davistha A. serta Rican. Partai ini memegang nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-6.AH.11.01 Tahun 2022 pada 21 Januari 2022.

Partai itu berada pada urutan ke 69 dalam daftar partai politik  Kemenkumham tersebut. Termuat juga lambang partai dan alamat di Jalan Duren Tiga Raya Nomor 19D Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan kode pos 12760. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi

Published

on

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda (Foto :@www.esdm.go.id)

Rotterdam, Belanda, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke Benua Biru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda, Rabu (24/4). Dalam forum tersebut, Arifin menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya global untuk mempercepat transisi energi. Hal tersebut dibuktikan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (e-NDC) yang telah disampaikan Indonesia kepada dunia internasional di tahun 2022 lalu.

“Dalam dokumen tersebut, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 32%, dari sebelumnya 29% dengan upaya sendiri, dan 43% melalui bantuan internasional, dari yang sebelumnya 41%,” ujar Arifin.

Pemerintah Indonesia, urai Arifin, saat ini tengah menyusun target yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi GRK, yang nantinya akan disampaikan ke dunia internasional dengan dituangkan ke dalam dokumen NDC kedua. Hal ini menjadi bagian upaya Indonesia untuk terus meningkatkan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Untuk mencapai target tersebut, Arifin menekankan bahwa diperlukan kesiapan dan ketersediaan sumber daya mineral kritis. Ia menyebut bahwa mineral kritis sangat diperlukan karena merupakan bahan dasar untuk elemen dalam teknologi bersih, seperti untuk panel surya dan lainnya.

“Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan sumber bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT),” imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi, tambah Arifin, adalah dengan mendorong pergeseran pemanfaatan mobil listrik untuk menggantikan mobil berbasis energi fossil, dengan menawarkan kemudahan kepemilikan dengan insentif yang menarik.

“Di sektor industri, inovasi untuk mengganti boiler konvensional dengan boiler listrik dan teknologi pompa panas dapat meningkatkan efisiensi energi sebesar 75%-95% dan mengurangi emisi sebesar 20%-60%. Juga mengintensifkan teknologi penangkapan dan penyimpanan CO2 dalam produksi hidrogen untuk industri baja dan petrokimia,” terangnya.

Meski demikian, Arifin menyebut bahwa semua hal tersebut harus membutuhkan kolaborasi yang sangat luas, tidak hanya dengan seluruh stakeholder di dalam negeri, namun juga membutuhkan kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

“Kolaborasi tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan antar pihak, dengan peningkatan industri lokal, konten lokal, penciptaan lapangan kerja, dan interkonektivitas regional serta pendanaan,” Pungkas Arifin.

Untuk diketahui, Pertemuan the 26th World Energy Congress diselenggarakan pada 22-25 April 2024, oleh World Energy Council bersama dengan Ministry of Economic Affairs and Climate Policy Pemerintah Belanda, dengan mengambil tema ‘Redesigning Energy for People and Planet’.

Kongres ini merupakan pertemuan energi global yang akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara C-suite dan kurang lebih 70 Menteri, serta lebih dari 7000 pemangku kepentingan di energi internasional guna memungkinkan dialog antar pemerintah tingkat tertinggi dan menyatukan dunia usaha dan komunitas untuk mewujudkan transisi energi yang lebih cepat, adil, dan terjangkau luas.  (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Continue Reading

Berita

Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024

Published

on

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu saat melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan (88 MW) di Aceh Tengah, Provinsi Aceh (Foto : @www.esdm.go.id)

Provinsi Aceh, goindonesia.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus mendorong percepatan penggunaan energi hijau untuk pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu saat melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan (88 MW) di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selasa (23/4).

“PLTA Peusangan ini merupakan PLTA pertama di Provinsi Aceh dan saat ini progres fisik dilapangan telah mencapai 94,71% yang direncanakan Commercial Operation Date (COD) unit 1 (45 MW) pada akhir tahun 2024 dan unit 2 (43 MW) di Mei 2025,” ujar Jisman.

Jisman berharap untuk dapat COD sesuai target, karena dari segi pembebasan lahan, konstruksi, sudah di angka lebih dari 90%. Ia menyebut bahwa tantangan ke depan di sektor ketenagalistrikan, bukan hanya terkait masalah keandalan, efisiensi dan harga listrik yang murah, namun juga masalah lingkungan, yang berimbas kepada tuntutan pengelolaan emisi dan peningkatan penggunaan energi bersih.

“Harapannya nanti di akhir Desember udah jadi, ini penting buat negara, PLN dan juga masyarakat. Buat negara jelas Pemerintah mendukung dekarbonisasi dan net zero emmision, dan kita mau mengurangi emisi di negara kita serta support pengurangan emisi di dunia,” terang Jisman.

PLTA Peusangan, urainya, akan menjadi salah satu tulang punggung pemanfaatan energi bersih di Pulau Sumatera, karena memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, khususnya untuk di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PLTA Peusangan memiliki peran sebagai pembangkit baseload, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, meningkatkan keandalan sistem, berkontribusi dalam Bauran EBT sebesar 0,61% dalam mencapai target bauran nasional dan untuk jangka panjang akan menurunkan konsumsi LNG di Sumatera Utara.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa PLTA Peusangan ini adalah proyek PLTA terlama sepanjang sejarah.

“Dari tahun 1994 dimulai dengan pekerjaan preparasi dan sempat terhenti tahun 1996 karena ada masalah sosial politik, kemudian kembali dilanjutkan tahun 2011, dan sampai 2024 progresnya sudah mencapai 94%,” ungkap Wiluyo.

Wiluyo menjelaskan terkait dengan hambatan yang ada dalam pembangunan PLTA Peusangan secara teknis sudah bisa PLN tuntaskan, saat ini hanya menyelesaikan isu terkait masalah sosial. Untuk itu PLN akan melakukan sosisalisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dan manfaat adanya PLTA Peusangan.

Untuk diketahui, pendanaan PLTA Peusangan saat ini di biayai oleh Pendanaan dari JICA Jepang. Dalam perencanaannya, Listrik yang dihasilkan dari PLTA Peusangan akan dievakuasi melalui jalur transmisi 150 kV PLTA Peusangan 1 – Takengon dan transmisi 150 kV PLTA Peusangan 2 – Bireun dan distribusi 20 kV Takengon Utara – Takengon Selatan yang saat ini telah selesai pembangunannya. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Continue Reading

Berita

Pertamina NRE-Fikom Unpad: Praktisi-Akademisi Garap Komunikasi Strategis Transisi Energi

Published

on

Corporate Secretary Pertamina NRE, Dr. Dicky Septriadi didaulat sebagai narasumber dalam Kuliah Umum yang dihadiri oleh Manajemen dan Mahasiswa/I Fikom Unpad, membawakan materi bertajuk “Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan“. (Foto : @www.pertamina.com)

Bandung, goindonesia.co –Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) menjalin kerja sama strategis dalam sosialisasi energi baru dan terbarukan serta transisi energi di Indonesia pada Senin (22/4). Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani di Auditorium Pasca Sarjana Fikom Unpad oleh Dekan Fikom Unpad, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si dan Corporate Secretary Pertamina NRE, Dr. Dicky Septriadi.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan keahlian dan sumber daya dari kedua belah pihak untuk menciptakan program komunikasi strategis yang efektif dan komprehensif serta mudah dipahami bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum.

Dadang mengatakan, “Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat penting dalam mendukung transisi energi yang merupakan momentum peralihan menuju energi terbarukan di Indonesia. Melalui pendekatan komunikasi yang efektif, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal ini mahasiswa tentang pentingnya transisi energi untuk masa depan yang berkelanjutan.”

Sementara itu pada kesempatan yang sama Dicky menyampaikan, “Pertamina NRE sebagai bagian dari Pertamina Group berkomitmen untuk menjadi motor penggerak dalam mendukung transisi energi nasional. Kerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad akan memperkuat upaya kami dalam menyebarkan informasi yang kredibel, menarik dan mudah dipahami dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang energi baru dan terbarukan.”

Seiring dengan kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut, Dicky didaulat sebagai narasumber dalam Kuliah Umum yang dihadiri oleh Manajemen dan Mahasiswa/I Fikom Unpad. Dicky membawakan materi bertajuk “Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan“.

Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menyampaikan bahwa Pertamina NRE percaya generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi pewaris bumi Pertiwi, melainkan juga memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam meneruskan tongkat estafet transisi energi di Indonesia. Untuk itu generasi muda harus memiliki pengetahuan yang baik tentang transisi energi dan memiliki semangat untuk berkontribusi demi masa depan energi yang berkelanjutan.

Program kerja sama ini mencakup berbagai kegiatan seperti perumusan kurikulum Komunikasi Strategis Energi Baru Terbarukan, rangkaian seminar, workshop, pengembangan materi edukasi, serta berinteraksi langsung dengan area operasi. Selain itu kolaborasi ini juga akan melakukan kegiatan kampanye publik melalui media massa dan platform digital dengang mengusung topik-topik menarik tentang transisi energi, hal tersebut bertujuan untuk membiasakan topik tersebut menjadi diskusi sehari-hari di tengah masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam proses transisi energi di Indonesia.

“Tren dunia mengarah pada transisi energi. Untuk mencapai target Pemerintah Indonesia dalam Net Zero Emission (NZE), Pertamina sebagai pemimpin transisi energi membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk civitas akademika serta mitra bisnis,” tukas Fadjar.

Kerja sama antara Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dan Pertamina ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat praktisi dan peneliti untuk terus mengoptimalkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam mendukung transisi energi di Indonesia serta mendukung pencapaian Net Zero Emission 2060.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT. Pertamina (Persero)

Continue Reading

Trending