Connect with us

Berita

Pemerintah Hindari Utang Jangka Panjang dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Published

on

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta, goindonesia.co –  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, pemerintah akan menghindari utang jangka panjang untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita akan maksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang, kita akan hindari itu,” katanya di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso mengatakan, pihaknya akan menggunakan skema pembiayaan bisnis model dan finansial dalam pembangunan Ibu Kota baru. Dia memastikan bahwa skema ini tidak akan merugikan APBN.

“Jadi tidak merugikan APBN,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua Umum PPP ini menjamin bahwa sistem pemerintahan otorita yang akan diterapkan pada IKN tak menabrak Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Suharso, selama tak ada larangan dalam undang-undang, maka sistem otorita sah saja diberlakukan.

“Apakah itu menyalahi undang-undang dasar atau tidak, saya berani mengatakan itu tidak. Karena ruang itu dibuka di dalam UUD, kalau tidak dilarang, tidak disebutkan itu bukan berarti dibolehkan atau dilarang, tetapi juga setidak-tidaknya itu tidak dilarang,” kata dia.

Menurut Suharso, pemerintah desa yang dibiayai menggunakan APBN juga tak diatur dalam konstitusi, namun bukan berarti pemerintahan desa telah mengangkangi konstitusi.

“Kita misalnya punya pemerintahan desa, bahkan desa itu dibiayai oleh APBN dan itu tidak disebutkan di dalam UUD. Kita hanya menyebutkan daerah provinsi, kita hanya menyebutkan daerah kabupaten/kota,” terangnya.

“Sebenarnya Pasal 18 UUD 1945 itu menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wilayah Indonesia itu dibagi atas, bukan terdiri dari, dibagi atas rekognisinya pada saat itu adalah provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi itu dibagi dalam kabupaten/kota,” sambung Suharso.

Alasan PKS Menolak

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Anggota Fraksi PKS DPR RI, Hamdi Noor Yasin, menilai pemindahan Ibu Kota di saat kondisi ekonomi belum stabil seperti saat ini akan amat membebani negara.

“Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan Ibu Kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi,” tegas Hamid dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Padahal, lewat andil negara untuk berupaya memulihkan ekonomi, menurut Hamid, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Menurut dia, saat ini bukan momentum yang pas bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 yang banyak memukul ekonomi rakyat Indonesia masih membekas.

Pandemi telah banyak mengakibatkan rakyat kehilangan pekerjaan serta meroketnya angka kemiskinan di Tanah Air. Hamid mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa persentase penduduk miskin di Tanah Air pada September 2021 sebanyak 9,71 persen.

“Dan perkiraan datanya akan mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang puncaknya pada Juni-Juli, dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2022,” kata dia.

Ditambah lagi, lanjut Hamid dari sisi keuangan, Indonesia kini tengah mengalami lonjakan utang. Menurut dia, posisi utang Indonesia pada Oktober 2021 berada pada angka Rp 6.687,28 triliun. Angka ini setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sementara kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar Rp 446 triliun,” kata dia.

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU IKN ini. Kendati begitu, DPR telah menyepakati RUU IKN menjadi bentuk undang-undang.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN disetujui dan disahkan sebagai UU?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Setuju,” sahut mayoritas anggota dewan diikuti ketukan palu Puan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Beli Sepatu Baru, Model Kets dengan Khas Tenun Bali

Published

on

Presiden Joko Widodo melihat sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, goindonesia.co – Ketika berada di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023, Presiden Joko Widodo diajak oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba untuk melihat sepatu tenun di salah satu sudut ruangan. Presiden pun memilih untuk mencoba sepasang sepatu berwarna nuansa cokelat.

Begitu melihat ke rak yang berada di salah satu sudut sentra tersebut, mata Presiden melihat puluhan pasang sepatu yang tersusun rapi di rak. Presiden sempat memilih beberapa sepatu sambil melihat detail bentuk dan motifnya. Namun, pencarian tersebut terhenti dengan sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat.

Presiden lantas mencoba sepatu tersebut sambil duduk bersebelahan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. “Wah kayak anak 17 tahun,” ucap Presiden. Ibu Iriana pun tersenyum. “Pas,” kata Presiden saat memakai sepatu tersebut.

Presiden akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu tersebut. Alas kaki yang dipilih Presiden merupakan jenis sepatu kets yang biasa dipakai baik untuk olahraga maupun untuk kegiatan sehari-hari. Sepatu tersebut berbahan sol karet yang bagian atasnya dipadupadankan dengan kain tenun dengan corak tenun khas Bali.

Melihat hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak mau kalah dengan Presiden. Dia turut menjajal sepasang sepatu.

“Saya ambil ini,” ucap Basuki kepada pramuniaga di sentra tersebut. Tak lama setelah membayarnya, Basuki menenteng kantong berisi sepatu barunya. “Ini saya juga beli,” ucap Basuki kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang tengah tersenyum melihat Menteri PUPR menjinjing sebuah kantong.

Sebelum meninggalkan sentra tenun, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengembangkan industri kreatif di Bali, khususnya Kabupaten Jembrana.

“Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan didukung oleh Pak Gubernur Bali dalam mengembangkan tenun, songket, untuk pengembangan industri-industri kecil kain tenun dan songket yang ada,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ini yakni, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kementerian PUPR Apresiasi Peluncuran Pengolahan Sampah Organik Biokonversi Pertama di Rest Area Jalan Tol

Published

on

Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah saat Peluncuran Fasilitas Biokonversi Pengolahan Sampah Organik hasil kerja sama Yayasan Korindo dan Yayasan Forest For Life Indonesia (FFLI) di Rest Area Cibubur, Rabu (1/2/2023)(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @pu.go.id)

Cibubur, goindonesia.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi peluncuran fasilitas pengolahan sampah/limbah organik dengan teknologi Biokonversi yang memanfaatkan Lalat Tentara Hitam/Black Soldier Fly (BSF) di Rest Area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Tol Cibubur. TIP yang terletak di Jalan Tol Jagorawi KM 10 ini adalah TIP pertama di Indonesia yang menerapkan fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Peluncuran Fasilitas Biokonversi Pengolahan Sampah Organik hasil kerja sama Yayasan Korindo dan Yayasan Forest For Life Indonesia (FFLI) di Rest Area Cibubur, Rabu (1/2/2023). 

“Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Forest for Life Indonesia dan Korindo yang telah mempelopori pembangunan fasilitas yang sangat bermanfaat ini untuk menciptakan lingkungan hidup kita yang lebih baik. Kami berharap akan semakin banyak fasilitas-fasiitas seperti ini dibangun baik di rest area maupun lokasi lain,” kata Sekjen Zainal Fatah. 

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab para pengelola rest area, dikatakan Zainal Fatah, sudah sepantasnya rest area/TIP untuk memiliki fasilitas seperti ini. “Jangan lagi memindahkan masalah sampah organik ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jika dapat diselesaikan di tempat masing-masing sumber sampah,” ujarnya.

Dikatakan Zainal Fatah, Kementerian PUPR sangat mendukung upaya-upaya pengembangan teknologi berkelanjutan salah satunya untuk pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia melaksanakan komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% hingga 41% pada Tahun 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris 2016.

“Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Teknologi Waste to Energy (WtoE), konversi sampah menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, contohnya di TPA Manggar, (Kaltim), TPA Suwung (Bali) dan TPA Banjarbakula (Kalsel). Selain itu juga dikembangkan Refuse-Derived Fuel (RDF), sebagai substitusi bahan bakar industri semen di TPA Desa Tritih Lor Cilacap (Jateng),” kata Zainal Fatah. 

Sekjen Zainal Fatah mengungkapkan, capaian penanganan sampah oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dengan penerima manfaat 549 ribu Kepala Keluarga (KK) antara lain pembangunan TPA Regional Piyungan, TPA Regional Mamitarang, dan TPA Kebon Kongok NTB. “Selanjutnya untuk tahun 2023, kami akan melanjutkan pengelolaan persampahan antara lain Solid Waste Treatment Metro Bandung, TPST RDF TPA Regional Kebon Kongok, dan Perluasan TPA Ijo Balit Lombok Timur,” ujarnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, metode biokonversi serupa juga telah diterapkan pada Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang dibangun Kementerian PUPR. “Ada 12 tempat antaranya di Borobudur dan di Parung Bogor,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo Seo Jeongsik mengatakan, selain bermanfaat bagi lingkungan, fasilitas ini diharapkan bisa menciptakan peluang ekonomi baru. “Hal ini dikarenakan, Yayasan Korindo akan mengembalikan keuntungan yang muncul dari proyek ini untuk program-program pengembangan masyarakat dan lingkungan,”ujarnya. 

Ketua FFLI Hadi Pasaribu mengatakan, metode Biokonversi dengan menggunakan Lalat Tentara Hitam relatif aman bagi lingkungan. Pada metode ini, larva Lalat Tentara Hitam akan mengurai sampah organik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. “Setelah optimal mengurai sampah organik, larva-larva tersebut bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti ayam atau ikan karena kaya akan asam amino dan protein. Proses inilah yang pada akhirnya membentuk ekonomi sirkuler, di mana prospek ekonomi baru terjadi,” terangnya. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @pu.go.id)

Continue Reading

Berita

2023, Infrastruktur EBTKE untuk Rakyat Terus Dibangun

Published

on

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana (Foto : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , @www.esdm.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa pada tahun 2023, infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat terus didorong pembangunannya, antara lain pembangunan Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, Pembangunan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), juga Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) sebesar 7.500 unit.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pembangunan infrastuktur tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang sulit terjangkau jaringan listrik. “Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu 12 unit, jadi ini PLTS terpusat yang off grid, jadi ada PLTS, ada jaringan ke masyarakat langsung,” ungkap Dadan di Jakarta, Selasa (31/1).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan target lainnya pada tahun ini adalah peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 368,5 MW, sehingga akan memakan investasi yang cukup besar.

“Jadi basisnya kita sudah tahu projeknya ada dimana dan kapan selesainya, dan itu menelan investasi sebanyak USD 1,799 miliar,” imbuhnya.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub sektor EBTKE di tahun ini, target yang dipatok senilai Rp1,811 triliun, dimana pada tahun 2022 lalu capaian dari PNBP EBTKE melesat hingga mencapai Rp2,326 triliun.

Sementara itu, implementasi dari program campuran bahan bakar biodiesel dari 30% menjadi 35% atau B35 ditargetkan sebanyak 12,99 juta kiloliter (KL), Penerapan B35 sendiri ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar dimulai pada bulan Februari ini.

Terkait penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Dadan mengatakan bahwa rencana penurunan pada tahun ini sebesar 116 juta ton CO2. Sedangkan penurunan intensitas energi final sebanyak 0,8 SBM per miliar rupiah.

Pada bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), Dadan menyebut bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 17,9%. Hal tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas RI. “Untuk tahun 2023 targetnya 17,9%, jadi ya harus seperti itu,” pungkasnya. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, @ebtke.esdm.go.id)

Continue Reading

Trending