Connect with us

Berita

Pemerintah Hindari Utang Jangka Panjang dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Published

on

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta, goindonesia.co –  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, pemerintah akan menghindari utang jangka panjang untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita akan maksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang, kita akan hindari itu,” katanya di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso mengatakan, pihaknya akan menggunakan skema pembiayaan bisnis model dan finansial dalam pembangunan Ibu Kota baru. Dia memastikan bahwa skema ini tidak akan merugikan APBN.

“Jadi tidak merugikan APBN,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua Umum PPP ini menjamin bahwa sistem pemerintahan otorita yang akan diterapkan pada IKN tak menabrak Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Suharso, selama tak ada larangan dalam undang-undang, maka sistem otorita sah saja diberlakukan.

“Apakah itu menyalahi undang-undang dasar atau tidak, saya berani mengatakan itu tidak. Karena ruang itu dibuka di dalam UUD, kalau tidak dilarang, tidak disebutkan itu bukan berarti dibolehkan atau dilarang, tetapi juga setidak-tidaknya itu tidak dilarang,” kata dia.

Menurut Suharso, pemerintah desa yang dibiayai menggunakan APBN juga tak diatur dalam konstitusi, namun bukan berarti pemerintahan desa telah mengangkangi konstitusi.

“Kita misalnya punya pemerintahan desa, bahkan desa itu dibiayai oleh APBN dan itu tidak disebutkan di dalam UUD. Kita hanya menyebutkan daerah provinsi, kita hanya menyebutkan daerah kabupaten/kota,” terangnya.

“Sebenarnya Pasal 18 UUD 1945 itu menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wilayah Indonesia itu dibagi atas, bukan terdiri dari, dibagi atas rekognisinya pada saat itu adalah provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi itu dibagi dalam kabupaten/kota,” sambung Suharso.

Alasan PKS Menolak

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Anggota Fraksi PKS DPR RI, Hamdi Noor Yasin, menilai pemindahan Ibu Kota di saat kondisi ekonomi belum stabil seperti saat ini akan amat membebani negara.

“Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan Ibu Kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi,” tegas Hamid dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Padahal, lewat andil negara untuk berupaya memulihkan ekonomi, menurut Hamid, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Menurut dia, saat ini bukan momentum yang pas bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 yang banyak memukul ekonomi rakyat Indonesia masih membekas.

Pandemi telah banyak mengakibatkan rakyat kehilangan pekerjaan serta meroketnya angka kemiskinan di Tanah Air. Hamid mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa persentase penduduk miskin di Tanah Air pada September 2021 sebanyak 9,71 persen.

“Dan perkiraan datanya akan mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang puncaknya pada Juni-Juli, dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2022,” kata dia.

Ditambah lagi, lanjut Hamid dari sisi keuangan, Indonesia kini tengah mengalami lonjakan utang. Menurut dia, posisi utang Indonesia pada Oktober 2021 berada pada angka Rp 6.687,28 triliun. Angka ini setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sementara kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar Rp 446 triliun,” kata dia.

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU IKN ini. Kendati begitu, DPR telah menyepakati RUU IKN menjadi bentuk undang-undang.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN disetujui dan disahkan sebagai UU?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Setuju,” sahut mayoritas anggota dewan diikuti ketukan palu Puan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

World Water Forum, Ajang Cari Solusi Persoalan Air Dunia

Published

on

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) saat rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024). Rakor tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan WWF pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

Jakarta, goindonesia.co – World Water Forum menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Pemerintah pun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan persiapan yang diharapkan sukses bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, namun lebih dari itu tercapai kesepakatan-kesepakatan krusial dan nyata sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global. 

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Rabu (24/4/2024) di Jakarta.

World Water Forum, pertama kali digelar pada 1997 dengan Kota Marrakesh, Maroko bertindak sebagai tuan rumah (host country) dan World Water Council (WWC) selaku co-host-nya. Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dari berbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, NGO, swasta maupun water communities lainnya.

World Water Forum kedua di Kota Den Hag Belanda pada 2000. Kemudian berturut-turut Jepang pada 2003, Meksiko 2006, Istanbul 2009, Marseille Prancis 2012, Korea Selatan 2015, Brazil 2018, dan Senegal pada 2022.

World Water Forum digelar dengan tujuan utama untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya. Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6). Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global, dan ketiga adalah sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.

Sejak pertemuan kedua di Den Hag, penyelenggaraan World Water Forum telah menghasilkan Ministerial Declaration yang berisi komitmen-komitmen politik negara peserta.

Isu utama yang berkembang hingga pertemuan kesembilan antara lain hak dasar mengakses air dan sanitasi yang berkualitas, nexus atau koneksi antara water, food, energy, health, dan climate change. Kemudian penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam integrasi manajemen sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air, termasuk transboundary water management dan pendanaan inovatif bagi pengelolaan air berkelanjutan. Lalu pemajuan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola manajemen air dan sanitasi, serta mengatasi bencana terkait air. Terakhir adalah inklusifitas manajemen air dan sanitasi yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan komunitas lokal.

Mekanisme pertemuan World Water Forum terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu political process, thematic process, dan regional process.

Political Process kemudian terbagi dalam lima segmen, yaitu head of states/government, ministerial, parliamentarian, local authorities, serta basin quthorities. Seluruh proses di tahap ini akan menghasilkan Ministerial Declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic process dan regional process.

Pada World Water Forum ke-10, Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Kerja sama penyelenggaraan antara Indonesia dan WWC didasarkan pada Framework Agreement for the Organization of the 10th World Water Forum.

Pemerintah pun telah menetapkan gelaran tersebut akan dihelat di Bali dan mengusung tema “Water for Shared Prosperity”.

Ada enam sub tema yang akan dibahas nanti, yaitu water security & prosperity, water for humans & nature, disaster risk reduction & management. Kemudian governance, cooperation & hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge & Innovation.

Untuk mendukung political process, utamanya segmen ministerial, UNESCO memberikan fasilitasidalam pembahasan/konsultasi Ministerial Declaration (MD) dengan negara anggota UNESCO di Paris.

Sebagai informasi, pada preparatory meeting ke-2 pada 28-29 Maret 2024 di kantor UNESCO Paris lalu, telah diselesaikan pembahasan atau konsultasi penyusunan MD yang akan diadopsi di Bali nanti.

Ada empat poin yang didorong Indonesia untuk disepakati menjadi MD pada pertemuan di Bali, yaitu World Lake Day (WLD). Penetapan WLD ini harus dilakukan melalui mekanisme United Nation (UN), dalam bentuk pengusulan resolusi yang diadopsi.

Poin kedua adalah mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik. Usulan nanti telah pula mencakup struktur dan susunan organisasi dan rencana sumber pendanaan operasional.

Poin ketiga adalah Water Management for Small Islands. Pada poin ini Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka isu pengelolaan air masih perlu dikontekskan dalam isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil.

Terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia pun akan menyiiapkan platform online untuk proses submisinya. (***)

*Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Kemenpora Nilai Program Kapal Pemuda Asean – Jepang Dapat Memperkuat Persahabatan dan Kerjasama Indonesia Dengan Jepang

Published

on

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta menerima kunjungan Direktur Pertukaran Pemuda Internasionl Kantor Kabinet Jepang Fujimori Shunsuke di Ruang Rapat Lt-5 Graha Pemuda, Senayan Jakarta, Selasa (23/4) siang. (Foto: Istimewa, @www.kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta menerima kunjungan Direktur Pertukaran Pemuda Internasionl Kantor Kabinet Jepang Fujimori Shunsuke di Ruang Rapat Lt-5 Graha Pemuda, Senayan Jakarta, Selasa (23/4) siang.

Pertemuan yang berlangsung akrab membahas secara umum kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah program kapal pemuda Asean-Jepang ke-48 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang.

Deputi Isnanta menyampaikan program kapal pemuda Asean – Jepang memiliki arti yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan persahabatan dan kesepahaman bersama serta memperkuat semangat kerjasama diantara negara anggota Asean dan Jepang.

Kegiatan dengan nama internasional Ship for Southeast Asia and Japanese Youth Program (SSEAYP) itu pertama kali dilakukan pada 1974 dengan lima negara ASEAN saat itu, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

SSEAYP dikelola oleh Kantor Kabinet Jepang, sementara untuk program SSEAYP di Indonesia berada di bawah naungan Kemenpora yang melakukan seleksi hingga pembekalan para peserta yang berasal dari Indonesia. 

“Kegiatan SSEAYP harus menjadi panggung bagi negara Indonesia, sehingga segala persiapan harus dioptimalkan dan tentunya koordinasi yang lebih intensif dari semua pihak yang terlibat.” Kata Deputi Isnanta.

Fujimori Shunsuke yang didampingi Ketua Pelaksana SSEAYP Takeda Yukako mengapresisasi dan berterimakasih kepada pemerintah Indonesia atas kesediaan dan semangatnya menjadi tuan rumah SSEAYP tahun 2024.

Tujuan dari SSEAYP untuk mempromosikan persahabatan dan saling pengertian di antara para pemuda Jepang dan negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas perspektif pemuda  tentang dunia, serta memperkuat semangat kerja sama  untuk kolaborasi internasional. 

“Sebagai hasilnya, program SSEAYP ini diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin generasi muda dimasa mendatang  yang mampu berkontribusi dan menggunakan keterampilan kepemimpinan mereka di berbagai bidang dalam masyarakat global.” Ucap Shunsuke.

Program SSEAYP  akan berlangsung dari tanggal 4 November 2024 hingga 11 Desember 2024, sebelumnya akan dilakukan peretmuan secara online untuk persiapan dan pengenalan diantara peserta program.

Dijelaskan Shunesuke SSEAYP 2024 akan menandai kembalinya Program Kapal yang ikonik yang akan mengarungi perairan Vietnam dan Indonesia setelah tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi global sehingga  pergeseran ke platform online pada tahun 2020 hingga 2022 dan pendekatan hibrida pada tahun 2023.

“SSEAYP tahun ini siap menghidupkan kembali semangat keterlibatan dan koneksi tatap muka sehingga para pemuda yang berpartisipasi mendapatkan pengalaman yang mendalam, saling berinteraksi secara langsung saat  mereka melakukan program diatas kapal yang berlangsung selama 29 hari.” Kata Shunesuke. 

Selain mempromosikan persahabatan dan saling pengertian di antara para pemuda di negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang, program ini juga bertujuan menumbuhkan kepemimpinan pemuda di berbagai bidang dalam masyarakat global, menjadikan agenda sosial dunia dan membahas dan memecahkan isu -isu global dengan melakukan berbagai diskusi.

Tema diskusi yang dipilih pada SSEAYP tahun ini akan membahas terkait  Soft Power dan Diplomasi Pemuda ke Pemuda, Pertumbuhan Ekonomi dan Masyarakat Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Global, Pengurangan dan Pemulihan Risiko Bencana, Kesehatan dan Kesejahteraan dan Masyarakat Digital.

“Tema diskusi ini diadopsi dari Konfrensi tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 tahun persahabatan dan kerjasama Asean-Jepang yang diselenggarakan di Tokyo tanggal 17 Desember 2024 yang dituangkan dalam  rencana implementasi visi bersama persahabatan ASEAN-Jepang.” Tutup Shinesuke.

Turut hadir mendampingi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Raden Isnanta, yakni Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono, Staf Khusus Menpora Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati dan Analis Kebijakan Ahli Utama Imam Gunawan, Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda Subroto dan  Asisten Deputi Kepemimpian Pemuda Andi Susanto dan alumni program SSEAYP. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Continue Reading

Berita

Animo Tinggi, JARVIS Kemenperin Kembali Dibuka Tahun Ini

Published

on

Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif dalam mencetak dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor indusri nasional. Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah melalui penyelenggaraan Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS).

“JARVIS merupakan langkah awal dalam mencetak SDM industri yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/4).

Jarvis Bersama dilaksanakan di seluruh unit pendidikan Kemenperin yang meliputi sembilan SMK, 11 Politeknik, dan dua Akademi Komunitas. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 lalu, JARVIS Bersama memiliki jumlah pendaftar yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Tahun 2023 lalu, terdapat 31.211 calon siswa dan mahasiswa yang mendaftar melalui jalur tersebut. “Tahun ini, JARVIS Bersama dibuka pada 22 April 2023 sampai 31 Mei 2024. Calon siswa SMK dan Politeknik maupun Akom Kemenperin dari seluruh Indonesia bisa mendaftar melalui situs jarvis.kemenperin.go.id,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan.

Proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru Kemenperin melalui JARVIS Bersama terdiri dari beberapa tahapan. Setelah periode pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan sosialisasi mengenai teknis ujian. Kemudian, ujian JARVIS Bersama SMK akan dilaksanakan pada 6 Juni 2024, disusul ujian JARVIS Bersama Politeknik/Akom pada 14 Juni 2024.

Ujian tersebut dilakukan secara daring (online) sehingga semua pendaftar bisa melakukannya di rumah masing-masing. Jika lolos, peserta akan mengikuti ujian wawancara yang dilaksanakan secara luring (offline) di sekolah atau kampus tujuan.

JARVIS terdiri dari tiga jalur pendaftaran, yaitu JARVIS Mandiri yang diadakan oleh unit pendidikan masing-masing, JARVIS Prestasi untuk seleksi bagi siswa berprestasi, dan Jarvis Bersama yang diadakan oleh Kemenperin secara serentak di unit pendidikan Kemenperin.

“Untuk tahun 2024 ini, kuota pendaftar JARVIS Bersama sebanyak 1.702 kursi untuk politeknik dan akademi komunitas Kemenperin, serta terdapat 562 kursi untuk SMK Kemenperin,” sebut Masrokhan.

Penyerapan lulusan unit pendidikan Kemenperin oleh industri memiliki persentase yang cukup besar. Dari 2.163 lulusan SMK Kemenperin tahun 2023, sebesar 87,34 persen di antaranya sudah terserap dunia kerja bahkan sebelum di wisuda, dan begitu pula dengan 74,04 persen dari 3.510 lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas pada tahun tersebut.

“Salah satu kelebihan unit pendidikan Kemenperin adalah lulusannya yang terserap di dunia kerja bahkan sebelum diwisuda. Selain itu, unit pendidikan Kemenperin juga membekali siswa dan mahasiswa untuk menjadi wirausaha sehingga setelah lulus, mereka bisa membuka usaha sendiri,” lanjut Masrokhan.

Sekolah dan kampus di lingkungan Kemenperin telah menerapkan best practice pendidikan vokasi melalui pendidikan sistem ganda (dual system), yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang, baik di kampus maupun di industri.

Unit pendidikan Kemenperin dilengkapi dengan peralatan, laboratorium, workshop standar industri dan Teaching Factory (pabrik dalam sekolah). Fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor industri, sehingga lulusan sudah bisa beradaptasi saat terjun ke industri.

Keunggulan lainnya adalah kerja sama yang kuat antara sekolah dan kampus Kemenperin dengan mitra, baik mitra nasional maupun internasional. Mitra tersebut terdiri dari perusahaan industri, asosiasi, badan pemerintah, unit pendidikan, serta stakeholder lainnya. Tercatat ada 641 kerja sama aktif antara politeknik dan akademi komunitas Kemenperin dengan mitra, serta 343 kerja sama SMK Kemenperin dengan mitra.

“Kerja sama tersebut meningkatkan kualitas unit pendidikan lewat berbagai program, beberapa di antaranya melalui praktik kerja industri, magang mahasiswa, beasiswa, hingga rekrutmen siswa dan mahasiswa ke industri,” pungkas Masrokhan. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending