Connect with us

Berita

Pemerintah Hindari Utang Jangka Panjang dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Published

on

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta, goindonesia.co –  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, pemerintah akan menghindari utang jangka panjang untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita akan maksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang, kita akan hindari itu,” katanya di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso mengatakan, pihaknya akan menggunakan skema pembiayaan bisnis model dan finansial dalam pembangunan Ibu Kota baru. Dia memastikan bahwa skema ini tidak akan merugikan APBN.

“Jadi tidak merugikan APBN,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua Umum PPP ini menjamin bahwa sistem pemerintahan otorita yang akan diterapkan pada IKN tak menabrak Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Suharso, selama tak ada larangan dalam undang-undang, maka sistem otorita sah saja diberlakukan.

“Apakah itu menyalahi undang-undang dasar atau tidak, saya berani mengatakan itu tidak. Karena ruang itu dibuka di dalam UUD, kalau tidak dilarang, tidak disebutkan itu bukan berarti dibolehkan atau dilarang, tetapi juga setidak-tidaknya itu tidak dilarang,” kata dia.

Menurut Suharso, pemerintah desa yang dibiayai menggunakan APBN juga tak diatur dalam konstitusi, namun bukan berarti pemerintahan desa telah mengangkangi konstitusi.

“Kita misalnya punya pemerintahan desa, bahkan desa itu dibiayai oleh APBN dan itu tidak disebutkan di dalam UUD. Kita hanya menyebutkan daerah provinsi, kita hanya menyebutkan daerah kabupaten/kota,” terangnya.

“Sebenarnya Pasal 18 UUD 1945 itu menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wilayah Indonesia itu dibagi atas, bukan terdiri dari, dibagi atas rekognisinya pada saat itu adalah provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi itu dibagi dalam kabupaten/kota,” sambung Suharso.

Alasan PKS Menolak

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Anggota Fraksi PKS DPR RI, Hamdi Noor Yasin, menilai pemindahan Ibu Kota di saat kondisi ekonomi belum stabil seperti saat ini akan amat membebani negara.

“Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan Ibu Kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi,” tegas Hamid dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Padahal, lewat andil negara untuk berupaya memulihkan ekonomi, menurut Hamid, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Menurut dia, saat ini bukan momentum yang pas bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 yang banyak memukul ekonomi rakyat Indonesia masih membekas.

Pandemi telah banyak mengakibatkan rakyat kehilangan pekerjaan serta meroketnya angka kemiskinan di Tanah Air. Hamid mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa persentase penduduk miskin di Tanah Air pada September 2021 sebanyak 9,71 persen.

“Dan perkiraan datanya akan mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang puncaknya pada Juni-Juli, dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2022,” kata dia.

Ditambah lagi, lanjut Hamid dari sisi keuangan, Indonesia kini tengah mengalami lonjakan utang. Menurut dia, posisi utang Indonesia pada Oktober 2021 berada pada angka Rp 6.687,28 triliun. Angka ini setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sementara kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar Rp 446 triliun,” kata dia.

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU IKN ini. Kendati begitu, DPR telah menyepakati RUU IKN menjadi bentuk undang-undang.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN disetujui dan disahkan sebagai UU?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Setuju,” sahut mayoritas anggota dewan diikuti ketukan palu Puan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Bawa Zamzam di Koper Bagasi Berisiko Kena Denda

Published

on

Air zamzam tersedia di Masjid Nabawi (Foto : Adha Anggraini, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Jemaah haji Indonesia dilarang membawa air Zamzam dalam koper bagasi saat kepulangan ke Tanah Air. Larangan jemaah membawa air zamzam ke koper bagasi menyesuaikan aturan penerbangan maskapai Garuda.

Kepala Daker Bandara Abdillah mengimbau agar jemaah mematuhi aturan terkait barang bawaan dalam penerbangan. Abdillah berharap jemaah haji Indonesia tidak membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan berat yang diperbolehkan.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

“Terkait barang bawaan nanti, kami mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan terkait barang bawaan,”kata Abdillah di Makkah, Kamis (20/6/2024).

Abdillah menjelaskan bahwa koper bagasi akan diangkut terlebih dahulu oleh maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Dia memyebut jemaah hanya boleh membawa dua tas.

“Barang yang boleh dibawa jemaah saat melakukan perjalanan pulang hanya satu tas kabin dengan berat 7 kilogram beserta tas selempang kecil berisi paspor dan dokumen penting. Tas bagasi berat 32 kg dan akan diangkut dengan kargo pesawat. Jadi tidak dibenarkan jemaah membawa barang bawaan lebih dari dua tas tersebut,” paparnya.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

Abdillah menambahkan, jemaah tidak diperbolehkan membawa air Zamzam dalam bentuk apa pun di dalam bagasi.

“Kami juga mengimbau kepada jemaah agar tidak membawa air zamzam. Ya, tentunya nanti akan diperiksa oleh maskapai dan pihak bandara. Jangan sampai ada pembongkaran-pembongkaran tas jemaah pada saat melakukan check in naik pesawat,” jelasnya.

Hal senada juga pernah disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid. Ia menyebut, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang jemaah haji membawa air Zamzam ke dalam koper. Jika terbukti membawa, selain dibongkar, jemaah haji juga akan didenda 6 ribu riyal atau setara Rp25 juta jika kedapatan membawa air Zamzam ke dalam koper.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

Mengacu pada GACA Authority KSA, air Zamzam ukuran apa pun dan kemasan apa pun dilarang dimasukkan ke dalam tas bawaan penumpang, tas jinjing atau koper bagasi. Sedangkan jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dimulai 21 Juni. Kepulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan di dua bandara, Madinah dan Jeddah. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Bus Shalawat Berhenti Operasi Dini Hari, PPIH Imbau Jemaah Salat Jumat di Hotel

Published

on

Info update layanan bus shalawat (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah mengimbau jemaah haji Indonesia untuk salat Jumat di pemondokan atau hotel esok hari.

Pasalnya, berdasarkan info terkini dari Otoritas Saudi, layanan bus dari hotel ke Masjidil Haram untuk semua negara (termasuk bus Shalawat) berhenti sementara pada Jumat, 21 Juni 2024, mulai pukul 01.00 WAS.

Hal ini disampaikan Kasi Transportasi Daker Makkah Syarif Rahman di Jakarta. “Kami mengimbau jemaah agar besok salat Jumat cukup berjemaah di pemondokan atau hotel saja,” kata Syarif di Makkah, Kamis (20/6/2024).

“Mulai jam 01.00 WAS dini hari nanti, bus hanya beroperasi untuk mengantar jemaah dari Masjidil Haram ke hotel. Kemudian berhenti sementara,” tutur Syarif.

Layanan Bus Shalawat akan kembali beroperasi usai Salat Jumat di Masjidil Haram, jam 14.00 WAS.

Jadwal ini lanjut Syarif juga perlu diperhatikan bagi jemaah yang ingin melakukan tawaf ifadhah. “Perhatikan jadwalnya. Bila yang ingin tawaf tengah malam ini, bisa dipikirkan kembali. Karena baru bisa kembali ke pemondokan dengan menggunakan bus shalawat pada jam dua siang,” pesan Syarif. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Menhan Prabowo Terima Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri

Published

on

Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kepada Menhan RI, Prabowo Subianto di Mabes Polri, Jakarta (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/6).

Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama merupakan bentuk penghargaan Kepolisian Republik Indonesia tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan kepada Menhan Prabowo, karena selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak Oktober 2019 dinilai memiliki jasa yang luar biasa, serta peran yang sangat penting bagi negara dalam menjaga, merawat, menegakan hukum, memajukan dan mengembangkan Kepolisian Republik Indonesia, serta pengabdian kepada masyarakat.

Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama yang diterima oleh Menhan Prabowo Subianto berdasarkan Surat Keputusan Presiden  Republik Indonesia Nomor 112/TK/Tahun 2022 tanggal, 22 Desember 2022.

“Kepada Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan Kepolisian. Jakarta, pada tanggal 2 Desember, Joko Widodo,” ujar Pembaca Skep.

Turut hadir dalam acara tersebut Wamenhan RI, Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Karo TU Sekjen Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan, dan Karo Humas Setjen Kemhan, serta Para Pejabat Utama Polri. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Trending