Connect with us

Berita

Pemerintah Hindari Utang Jangka Panjang dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Published

on

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta, goindonesia.co –  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, pemerintah akan menghindari utang jangka panjang untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita akan maksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang, kita akan hindari itu,” katanya di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso mengatakan, pihaknya akan menggunakan skema pembiayaan bisnis model dan finansial dalam pembangunan Ibu Kota baru. Dia memastikan bahwa skema ini tidak akan merugikan APBN.

“Jadi tidak merugikan APBN,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua Umum PPP ini menjamin bahwa sistem pemerintahan otorita yang akan diterapkan pada IKN tak menabrak Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Suharso, selama tak ada larangan dalam undang-undang, maka sistem otorita sah saja diberlakukan.

“Apakah itu menyalahi undang-undang dasar atau tidak, saya berani mengatakan itu tidak. Karena ruang itu dibuka di dalam UUD, kalau tidak dilarang, tidak disebutkan itu bukan berarti dibolehkan atau dilarang, tetapi juga setidak-tidaknya itu tidak dilarang,” kata dia.

Menurut Suharso, pemerintah desa yang dibiayai menggunakan APBN juga tak diatur dalam konstitusi, namun bukan berarti pemerintahan desa telah mengangkangi konstitusi.

“Kita misalnya punya pemerintahan desa, bahkan desa itu dibiayai oleh APBN dan itu tidak disebutkan di dalam UUD. Kita hanya menyebutkan daerah provinsi, kita hanya menyebutkan daerah kabupaten/kota,” terangnya.

“Sebenarnya Pasal 18 UUD 1945 itu menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wilayah Indonesia itu dibagi atas, bukan terdiri dari, dibagi atas rekognisinya pada saat itu adalah provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi itu dibagi dalam kabupaten/kota,” sambung Suharso.

Alasan PKS Menolak

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Anggota Fraksi PKS DPR RI, Hamdi Noor Yasin, menilai pemindahan Ibu Kota di saat kondisi ekonomi belum stabil seperti saat ini akan amat membebani negara.

“Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan Ibu Kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi,” tegas Hamid dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Padahal, lewat andil negara untuk berupaya memulihkan ekonomi, menurut Hamid, kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan.

Menurut dia, saat ini bukan momentum yang pas bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 yang banyak memukul ekonomi rakyat Indonesia masih membekas.

Pandemi telah banyak mengakibatkan rakyat kehilangan pekerjaan serta meroketnya angka kemiskinan di Tanah Air. Hamid mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa persentase penduduk miskin di Tanah Air pada September 2021 sebanyak 9,71 persen.

“Dan perkiraan datanya akan mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang puncaknya pada Juni-Juli, dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2022,” kata dia.

Ditambah lagi, lanjut Hamid dari sisi keuangan, Indonesia kini tengah mengalami lonjakan utang. Menurut dia, posisi utang Indonesia pada Oktober 2021 berada pada angka Rp 6.687,28 triliun. Angka ini setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sementara kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar Rp 446 triliun,” kata dia.

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU IKN ini. Kendati begitu, DPR telah menyepakati RUU IKN menjadi bentuk undang-undang.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN disetujui dan disahkan sebagai UU?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Setuju,” sahut mayoritas anggota dewan diikuti ketukan palu Puan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Indonesia Siapkan Manufaktur Gelatin Halal untuk Masuk Pasar Global

Published

on

Berbelanja di supermarket (ilustrasi) Foto: VOA/AFP

Gelatin adalah salah satu titik kritis kehalalan suatu produk.

Jakarta, goindonesia.co — Indonesia mempersiapkan proyek gelatin halal untuk masuk rantai pasok global. Selama ini, Indonesia belum memiliki produk halal signifikan dalam skala manufaktur yang bisa masuk dan dominan di pasar internasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan, gelatin menjadi produk titik kritis yang sangat dibutuhkan oleh dunia halal. Mayoritas produk gelatin yang saat ini beredar berasal dari bahan nonhalal.

“Gelatin kita mayoritas impor dari China dan sebanyak 70 persen produk gelatin yang beredar itu masih diproduksi dari bahan nonhalal,” katanya dalam Webinar Nasional Membangun Industri Makanan dan Minuman Halal Dalam Negeri serta Dukungan Perbankan Nasional, Senin (26/9/2022).

Gelatin adalah salah satu titik kritis kehalalan suatu produk. Tidak hanya pada makanan minuman, tapi juga produk farmasi sehingga kebutuhannya sangat tinggi. Titik kritis lainnya adalah pewarna, penguat rasa, seasoning, oleoresin, hingga enzim.

Menurutnya, Indonesia harus bisa mengejar produksi gelatin di dalam negeri dari bahan-bahan baku yang potensinya juga sangat banyak di dalam negeri. Wacana ini tertuang dalam Strategi Kebijakan Rencana Pengembangan Zona Halal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

“Kita akan buka akses di sana (Batam), agar para perusahaan multinasional juga bisa ikut masuk, kita kejar produksi gelatin, akan diberikan insentif fiskal di sana,” katanya.

Menurut dia, rencana strategis ini masih dalam pembahasan dan diharapkan bisa segera diimplementasikan. Kemenko Perekonomian telah menjajaki kolaborasi juga dengan sejumlah pihak terkait hal ini.

Pembuatan zona halal di KPBPB Batam ini juga memungkinkan insentif fiskal dan nonfiskal sehingga akan lebih menarik. Kawasan KPBPB memungkinkan pembebasan pajak tertentu, pembebasan bea masuk, hingga mempermudah masuk dan keluar produk halal ke pasar internasional.

“Kita mencoba menjadikan ini bagian dari rantai pasok global, jadi dari hulu ke hilir juga,” katanya.

Selain membuat industri gelatin di sana, zona halal juga membuka akses halal bagi produk global. Misal, produk kosmetik dari Korea Selatan dengan market ke Timur Tengah maka akan butuh sertifikasi halal. Proses itu bisa dilakukan di Batam dengan berbagai insentif kemudahan yang ada.

Rencana strategis tersebut juga menjadi salah satu upaya Indonesia menjadi pusat halal global. Susiwijono mengatakan, sektor makanan minuman punya potensi besar karena pertumbuhannya selalu tinggi, bahkan di masa pandemi.

Utilisasi sektor ini juga tumbuh stabil. Pada Juni 2022, utilisasi sektor makanan sebesar 69,50 persen dan minuman sebesar 71,74 persen. Sementara Purchasing Managers Index (PMI) mengalami peningkatan ekspansi dari 50,2 pada Juni 2022 menjadi 51,3 pada Juli 2022.

Makanan halal juga merupakan kontributor terbesar ekspor produk halal Indonesia, yakni mencapai 63 persen. Selama 2016-2020, nilainya tumbuh rata-rata 6,04 persen per tahun. Negara tujuan ekspor ini 43,4 persen adalah Malaysia dengan potensi ekspor tinggi di negara lain yang belum teroptimalkan, seperti Timur Tengah. (***)

Continue Reading

Berita

Andika-Dudung Duduk Bareng Prabowo di Rapat Komisi I DPR Hari Ini

Published

on

Rapat itu digelar di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat dimulai sekitar 10.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Muetya Hafid. (Foto : detik.com)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkaran Darat Jenderal Dudung Abdurrachman hadir dalam rapat bareng Komisi I DPR, hari ini.
Keduanya akan hadir mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Iya,” kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari saat dikonfirmasi, Senin (26/9).

Berdasarkan agenda rapat dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, rapat Komisi I dengan Menhan, Panglima, dan para kepala staf yang lain, akan digelar mulai pukul 10.00 WIB.

Namun begitu, Kharis tak dapat memastikan apakah rapat tersebut akan membahas isu lain selain soal APBN. Saat ditanya terkait isu keretakan Dudung dan Andika, dia tak dapat memastikan.

Menurut dia, pembahasan dalam rapat akan bergantung kepada para anggota Komisi I.

“Ya terserah anggota mau nanya atau nggak. Yang pasti agenda kita pembahasan anggaran ya. RKA KL yang terakhir besok, persetujuan,” kata Kharis.

Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap agar isu terkait saling sindiran antara Dudung dan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon tak diperpanjang. Dudung sempat melayangkan sindiran kepada Effendi buntut pernyataan Effendi di rapat bareng Andika sebelumnya.

Kharis berharap kasus tersebut tak diperpanjang lantaran Effendi telah menyampaikan permintaan maaf.

“Saya kira kan sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah. Kita anggap selesailah,” katanya.

Kebersamaan Panglima TNI bersama KSAD Dudung di depan publik hari ini juga menjadi yang pertama sejak keduanya diisukan memiliki hubungan renggang. 

Saat itu Effendi Simbolon menyebut ada isu disharmoni antara Andika dan Dudung. Salah satunya, diduga dipicu oleh anak Dudung yang gagal masuk seleksi Akademi Militer.  (***)

Continue Reading

Berita

Usai Insiden Ledakan Mercon di Sukoharjo, Polres Wonogiri Gelar Patroli Skala Besar

Published

on

Dampak Bom di Kabupaten Sukoharjo, Polres Wonogiri Patroli Skala Besar (Dewi Divianta/Liputan6.com)

Wonogiri, goindonesia.co – Dampak ledakan yang terjadi di asrama Brimob Kabupaten Sukoharjo pada Minggu petang (25/9/2022), Kapolres Wonogiri meminta seluruh anggotanya untuk siaga satu atau waspada untuk patroli skala besar.

Dari pantauan di Polres Wonogiri, digelar apel siaga satu di Mapolres diikuti jajaran Polsek yang tersebar di 25 kecamatan di Wonogiri, bahkan nampak ratusan anggota mengikuti kegiatan itu.

Kapolres Wonogiri, AKBP Dydit Dwi Susanto mengatakan apel digelar sebagai salah satu antisipasi dan menjaga keamanan di wilayah Wonogiri agar terhindar dari teror seperti ledakan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.

“Saya perintahkan untuk siaga satu. Segera lakukan patroli skala besar dengan sasaran objek vital. masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena Polri selalu siap siaga menjaga harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat),” kata AKBP Dydit, Minggu malam (25/9/2022).

Dydit menyebutkan, seluruh personel dari Satsamapta, Satlantas, Satreskrim, dan Satintel, patroli di area Wonogiri, dan personel lain bersiaga di Mapolres Wonogiri. “Siaga itu akan terus dilakukan hingga status siaganya dicabut,” ucap dia.

Untuk diketahui, ledakan terjadi di sebuah lahan kosong di samping rumah dinas Polri di Jalan Larasati Blok AA 12, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, dan ledakan itu membuat geger warga di sekitar lokasi kejadian. 

Serbuk Mercon Pengusir Tikus

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi yang hadir usai mendapati laporan ada ledakan dan langsung memimpin olah TKP. Dalam kesempatan itu Kapolda menjelaskan meski ada ledakan, namun tidak ada kaitan dengan terorisme, dan meminta warga masyarakat untuk tidak panik. 

“Tidak ada unsur teror dalam masalah ini. Isinya bubuk hitam bahan mercon yang katanya akan digunakan untuk mengusir tikus,” ujar Kapolda.

Dirinya menjelaskan, paket tersebut merupakan paket pesanan milik warga Polanharjo, Klaten berinisial A yang dipesan dari sebuah CV di Indramayu pada tahun 2021. Paket tersebut adalah temuan anggota Polri dalam sebuah razia kepolisian di kawasan Jurung, Surakarta beberapa waktu lalu.

“Entah kenapa barang tersebut ada di rumah anggota, saat ini masih didalami,” tutur dia.

Sementara itu, akibat ledakan tersebut satu orang anggota bernama Bripka Dirgantara Pradipta (35), mengalami luka bakar serius hingga 70 persen.

“Saat ini korban kondisinya masih trauma dan belum bisa dimintai keterangan. Untuk perkembangan lengkap nanti secepatnya akan disampaikan ke media,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Trending