Connect with us

Berita

Presiden Jokowi Tekankan Peran Penting BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal. Presiden menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan sampai kepada tujuan tanpa menyalahi aturan dan mencari kesalahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat. Presiden menyampaikan bahwa mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan ‘wah ini keliru’ didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antarnegara. Presiden pun menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.

“Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semuanya, ada sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan, ada sensor internet of thing dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin yang hadir secara virtual, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

*(BPMI Setpres)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Simpan Potensi Gas Besar dengan Split Bagi Hasil Tinggi, Peluang Investor Incar WK Panai Masih Terbuka

Published

on

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Migas Ariana Soemanto (Foto : @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kesempatan investor minyak dan gas bumi (migas) mendapatkan dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Panai setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terbuka lebar. Pasalnya, pemerintah kembali membuka penawaran wilyah kerja tersebut melalui mekanisme lelang langsung secara regular pada bulan Mei lalu. Terlebih WK Panai merupakan salah satu WK yang menyimpan potensi gas besar dengan split bagi hasil tinggi.

“Ini salah satu area WK yang menarik dikembangkan. Selain ditawarkan melalui mekanisme lelang reguler dengan split bagi hasil tinggi, WK Panai berada di lokasi strategis dikelilingi infrastruktur yang mendukung serta memiliki potensi hidrokarbon,” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Migas Ariana Soemanto saat acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex) 2024, beberapa waktu lalu.

Ariana menjelaskan secara spesifik lokasi strategis WK Panai. Berada di daratan dan lepas pantai Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan luas area 5.180,46 km2, sekitar WK Panai terdapat beberapa WK aktif yang telah terbukti memiliki kandungan hidrokarbon, seperti WK Coastal Plain Pekanbaru (CPP), WK Kisaran, WK Rokan, dan WK Siak.

“Sebagai WK eksplorasi dengan perkiraan sumber daya gas sekitar 500 Billion Cubic Feet (BCF) dan ditawarkan dengan split high risk. Pada gas bumi, kontraktor akan mendapatkan 45% after tax, sedangkan untuk minyak bumi, kontraktor akan mendapatkan 40% after tax. Tentu, ini menjadi hal menarik, dimana meskipun dengan lokasi WK Panai yang berada di wilayah Sumatera, wilayah yang tergolong mature, namun memiliki split yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan split WK di sekitarnya,” ujar Ariana.

WK Panai berada di cekungan Sumatera Tengah yang merupakan cekungan busur belakang tersier yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Cekungan Sumatera Tengah terbukti merupakan salah satu cekungan kaya hidrokarbon paling produktif di Indonesia dan Asia Tenggara. Hidrokarbon pada cekungan ini pertama kali diketahui dari rembesan minyak di daerah Lubuk Bendahara, Sungai Rokan yang dipublikasikan pada tahun 1920. “WK ini memiliki potensi baik thermogenik maupun biogenik yang keduanya dapat menjadi opsi bagi investor dalam pengembangannya,” jelas Ariana.

Ariana mengungkapkan, aspek komersialisasi dari pengembangan WK juga menjadi poin pertimbangan di samping keberadaan hidrokarbon. Terletak di lokasi strategis yaitu di Sumatera Utara dan Riau menjadikan potensi pemasaran hidrokarbon di kawasan ini sangat menjanjikan, antara lain seperti program gas kota dari Pemerintah, listrik dan industri.

Salah satu pertimbangan utama adalah pemerintah saat ini sedang membangun jaringan Pipa Distribusi Gas Bumi Duri – Sei Mangkei yang akan menghubungkan konsumen-konsumen gas bumi di area Sumatera-Jawa yang tentunya akan membuka peluang lebar pemasaran gas bumi dari wilayah kerja Panai.

Pemerintah sendiri memberikan penawaran WK Panai dengan split gas bumi setelah pajak 55:45 (Pemerintah : Kontraktor) dan split minyak bumi setelah pajak 60 : 40 (Pemerintah : Kontraktor). “Besaran split ini masuk kategori high risk split sehingga membuka perspektif kita bahwa meskipun berada di area yang ramai wilayah kerja produksi, kesempatan untuk mendapatkan split tinggi tetap terbuka,” tegas Ariana.

Guna mendukung intrepetasi calon investor dalam menganalisis WK Panai, pemerintah telah menyediakan Paket Data WK Panai. Peserta lelang akan mendapatkan free akses data di wilayah kerja tersebut dan hanya membayar jika telah ditetapkan sebagai pemenang. Fitur ini merupakan kelebihan yang diberikan kepada calon investor sesuai ketentuan Permen ESDM No. 1/2022.

“Terms and Conditions yang menarik di awal Kontrak, dukungan Pemerintah juga kan diberikan dalam hal pengembangan WK Panai kedepannya memerlukan insentif, baik dari fasilitas perpajakan sesuai PP 27/2017 atau PP 53/2017 maupun dari fasilitas insentif kegiatan usaha hulu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021,” terang Ariana.

Fasilitas insentif kegiatan usaha hulu ini, tambah Ariana, nantinya dapat berupa tambahan split, perubahan First Tranche Petroleum (FTP), Investment Credit atau percepatan depresiasi tergantung apa yang dibutuhkan oleh investor nanti. “Kepedulian pemerintah terhadap investor tak hanya diberikan diawal kontrak, namun selama pelaksanaan kontrak. Pemerintah juga bakal memberikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan WK Panai dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku,” pungkas Ariana.

WK Panai ditawarkan dengan minimum Komitmen Pasti G&G dan Akuisisi processing Data Seismik 2D 500 Km. Jadwal Lelang Reguler untuk WK Panai sebagai berikut:

a. Akses Bid Document: mulai tanggal 14 Mei 2024 s.d. 9 September 2024.

b. Batas Waktu Pemasukan Dokumen Partisipasi: 11 September 2024

Bagi Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang berminat, registrasi dan akses Bid Document dilakukan melalui website online lelang WK Migas sesuai dengan jadwal yang ada di https://esdm.go.id/wkmigas. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Berita

Dewan Pers survei Indeks Kemerdekaan Pers 2024 di Gorontalo

Published

on

Dewan Pers saat menggelar Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo dengan melibatkan sejumlah informan ahli itu sekaligus diskusi grup terpumpun (FGD) di Kota Gorontalo ( Foto : ANTARA/HO-Diskominfotik Provinsi Gorontalo)

Gorontalo, goindonesia.co – Dewan Pers menggelar Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo yang melibatkan sejumlah informan ahli.

Survei itu dilakukan dengan pengisian kuesioner dan diskusi grup terpumpun (FGD) di Kota Gorontalo, Kamis.

Kelompok Kerja Bidang Hukum Dewan Pers Dian Andi Nur Azis di Gorontalo, Kamis mengatakan survei IKP 2024 bertujuan untuk mengukur sejauh mana eksistensi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pers menjadi sarana berbagai perspektif masyarakat, kontrol sosial dan penyambung aspirasi publik.

“Di tengah media sosial yang berkecambah, pers masih dan bahkan semakin diperlukan sebagai media rujukan informasi yang terverifikasi. Mengingat sampai saat ini pers masih menjadi aktor penting penyampaian informasi pemerintah dan masyarakat secara umum,” kata Andi.

Karena itu,  survei IKP sudah dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini.

Pada awalnya survei ini baru melibatkan 15 provinsi dan tahun ini dilakukan di 38 provinsi.

Ada 20 indikator dengan 62 pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan oleh informan ahli.

“Informan ahli yang dipilih berdasarkan populasi daerah itu. Untuk Gorontalo, ada sembilan informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, humas pemda, akademisi, ketua-ketua organisasi pers dan pengusaha media,” katanya.

Diketahui IKP Provinsi Gorontalo tiga tahun terakhir cenderung naik.

Pada Tahun 2021, 2022, 2023 IKP Gorontalo masing-masing di angka 73,87, 75,61 dan 78,63. Berada di atas rata-rata nasional Tahun 2023 di angka 71,57. (***)

*ANTARA

Continue Reading

Berita

Kunjungi RS Palestina, Kiai Cholil Bertemu dengan Warga Gaza Terdampak Perang

Published

on

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengunjungi Rumah Sakit Palestina di Kairo Mesir (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengunjungi Rumah Sakit Palestina di Kairo Mesir. Kunjungan tersebut sebagai bentuk komitmen dan simpati terhadap korban terdampak Perang Gaza.

Dalam kunjungan yang berlangsung Kamis (13/6/2024) itu, Kiai Cholil didampingi jajaran KBRI Kairo antara lain Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mutaali, Koordinator Fungsi Politik Dian Ratri Astuti, dan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial, dan Budaya Rahmat Aming Lasim.

Rombongan tersebut diterima langsung oleh Direktur RS Palestina Kairo dr Muhammad Ramadhan, Kepala Bulan Sabit Merah (Hilal Ahmar) Cabang Kairo Thariq Arafat, dan segenap jajarannya.

Thariq Arafat mengatakan, sebanyak 50 pasien warga Gaza Palestina yang dirawat di RS tersebut. Kondisi beragam mulai yang terdampak bom atau para lansia yang mengidap penyakit. “Kami memberikan pelayanan bagi para warga Gaza terdampak perang,” kata dia.

Thariq mengapresiasi kepedulian bangsa Indonesia terhadap RS Palestina ini. Dia memperlihatkan bantuan ST Scan bantuan Palang Merah Indonesia dan alat kesehatan dari Lazismu. Saat kunjungan, peralatan canggih itu pun tampak masih bagus untuk melayani pasien.

Sementara itu, Kiai Cholil sempat berbincang dengan sejumlah pasien dan menyampaikan salam serta dukungan masyarakat Indonesia untuk mereka. Para pasien itu meliputi kakek nenek lansia dan beberapa anak muda yang cedera kakinya.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Cholil juga melihat-lihat kondisi RS yang tengah direnovasi guna menampung lebih banyak pasien dari Gaza. Tampak dinding yang dibongkar dan lantai yang masih berdebu. Itupun tak semuanya bisa dikerjakan karena kekurangan dana.

Kiai Cholil menyampaikan kebutuhan apa yang paling mendesak diperlukan rumah sakit. Yaitu alat-alat medis yang sudah lewat usia dan sudah banyak yang tidak berfungsi.

“Sebenarnya sudah ada beberapa bantuan masyarakat Indonesia untuk rumah sakit Palestina itu tetapi tentu belum mencukupi. Semoga bangsa Indonesia bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Rabb,” tutur dia. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Trending