Connect with us

Berita

Resahkan Umat Islam, ICMI Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Published

on

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Kemenag.)

Jakarta, goindonesia.co : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bereaksi keras terhadap pernyataan kontroversial Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Presiden Jokowi pun oleh ICMI didesak untuk mengevaluasi kinerja menteri agama itu bahkan menonaktifkannya.

“Presiden (Jokowi) perlu mengkoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (Menteri Agama Yaqut) agar tidak menimbulkan keresahan umat (Islam),” tandas Wakil Ketua Umum (Waketum) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2021-2026, Andi Anzhar Cakra Wijaya, dalam siaran persnya, kepada awak media, Jumat (25/2/2022).

Andi Anzhar mengungkapkan hal itu karena ICMI “menangkap” keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kata dia, sebagai menteri agama, Yaqut seyogyanya membuat pernyataan yang sejuk, damai dan arif.

“Seharusnya menteri agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam),” cetusnya.

Waketum ICMI bidang politik, hubungan internasional, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menandaskan, mungkin maksud dan tujuannya (menteri agama itu) baik. “Namun, cara penyampaiannya yang mengasosiasikan (membandingkan) suara azan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat,” tukas putra mantan Jaksa Agung RI, Andi M. Ghalib ini.

Untuk itu, ICMI, tegas Andi Anzhar meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kinerja menteri agama tersebut dan bila perlu me-reshuffle-nya dengan sosok yang baik yang diterima umat Islam sebagai mayoritas dan bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian menteri agama itu sangat penting, sambung mantan anggota DPR RI ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) itu.

“ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presiden-lah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat,” paparnya.

Pria yang pernah menjadi President of Internasional Humanitarian Law Comittee atau Presiden Komisi Hukum Kemanusiaan Internasional saat bertugas di BKSAP (Badan Kerjasama Antar-Parlemen) DPR RI itu pun menyarankan pada Presiden agar menterinya fokus bekerja menyelesaikan jalannya pemerintahan dengan baik. “Fokus bekerja dengan baik. Hingga, menyelesaikan jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Biarkan umat Islam juga fokus menjalankan aktivitas tanpa ada keresahan dan kegaduhan,” pintanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga beraksi keras atas pernyataan kontroversial Menag Yaqut. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), K. H. Muhyiddin Junaidi menilai, pernyataan Menag Yaqut itu merupakan penghinaan terhadap Islam dalam hal ini, sakralitas azan.

“Pernyataan menag tersebut jelas penghinaan terhadap makna sakral dari azan,” ucap Kiai Muhyiddin melalui pernyataan tertulisnya kepada awak media, Kamis (24/2/2022).

Dijelaskan Muhyiddin, sejarah mencatat bahwa suara azan di dunia sudah banyak mengantarkan manusia masuk Islam. “Bahkan suara azan tak berhenti dikumandangkan di dunia selama 24 jam setiap hari karena umat Islam ada di setiap negara di jagat raya ini,” tandas Kiai Muhyiddin.

Ungkap Kiai Muhyiddin, pernyataan Menag Yaqut itu telah melukai umat Islam di Indonesia dan dunia. “Pasti bukan hanya umat Islam Indonesia yang sangat kecewa dan tersayat hatinya dengan perumpamaan yang sarat makna pelecehan dan olok-olok dengan penuh hinaan itu, melainkan juga umat muslim di dunia,” cetus Kiai Muhyiddin.

Disebutkannya, umat Islam Indonesia memang selalu dijadikan obyek hinaan dan segala bentuk kekacauan serta kemunduran. Ia berharap pernyataan MenagnYaqut tersebut bisa diproses secara hukum. 

“Adalah sangat tepat saat ini pernyataan nyeleneh segera diproses secara hukum yang bisa menghantarkan pelakunya ke penjara. Pelanggaran UU ITE tak bisa dielakkan, itu clear dan faktual. Ia akan menjadi menag RI ke-3 yang dipenjara jika law enforcement ditegakkan secara adil,” tegas Kiai Muhyiddin.

Dirinya pun meminta MUI untuk segera bergerak dan menentukan sikap final guna menghentikan kegaduhan. “Sementara itu pernyataan tersebut juga bisa saja sengaja dilontarkan untuk mengalihkan publik opini tentang begitu banyak kasus yang menghebohkan terjadi dalam negeri ini, terakhir adalah kasus minyak goreng dan kedelai yang raib dari publik,” sebutnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang, Kasad Bahas Kerja Sama Militer Hingga Penanggulangan Bencana

Published

on

Kunjungan kehormatan Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023). (Dokumentasi : Dispenad)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke negara Jepang, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman membahas kerja sama militer hingga penanggulangan bencana saat Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023).

Kegiatan diawali dengan penerimaan jajar kehormatan (Guard of Honour). Selanjutnya Kasad didampingi Asrena, Asintel, Aspers, Aslog dan Danpuspenerbad melaksanakan Courtesy Call dengan Kasad Jepang dalam suasana penuh kehangatan dan keabraban.

Kunjungan kehormatan kali ini merupakan kunjungan balasan Kasad Jepang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022 yang lalu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama militer antara TNI AD dengan AD Jepang.

(Dokumentasi : Dispenad)

Jenderal Yoshida Yoshihide sangat bangga dan berterima kasih atas kerja sama militer antara TNI AD dengan Jepang yang telah berlangsung dengan sangat baik, khususnya di bidang latihan, terkait keterlibatan pasukan Lintas Udara AD Jepang saat pelaksanaan Latma Super Garuda Shield 2022 yang lalu.

AD Jepang berharap dapat meningkatkan partisipasinya di Latma Super Garuda Shield 2023 dengan melibatkan pasukan Lintas Udara dan amfibinya.

Kunjungan balasan ini memiliki nilai yang strategis dalam kerangka diplomasi militer dan merepresentasikan hubungan yang baik antara kedua Angkatan Darat, selaras dengan hubungan yang harmonis di tingkat pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kasad Jenderal TNI Dudung menyambut baik keinginan Kasad Jepang untuk terlibat dalam Latma Super Garuda Shield 2023 yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan pematangan di tingkat Mabes TNI.

(Dokumentasi : Dispenad)

Kasad berharap kerja sama latihan antara kedua Angkatan Darat dapat dikembangkan juga untuk Latma penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan mengingat kemampuan Jepang berikut alutsistanya yang sangat teruji dalam bidang tersebut.

Kasad juga mendorong pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dengan tetap akan mengirimkan personel TNI AD untuk mengikuti pendidikan di Jepang, diantaranya taruna Akmil di National Defense Academy dan perwira TNI AD di Seskoad Jepang.

“Dalam pertemuan ini, kami sepakat untuk dapat lebih meningkatkan kerja sama militer di bidang lainnya, sehingga terwujud hubungan kerja sama dengan berpandangan prinsip saling percaya, saling menghormati, saling bersahabat, dan saling menguntungkan serta senantiasa menjunjung tinggi semangat cinta damai dan menghargai masing-masing pihak,“ ungkap Kasad. (***)

(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Menparekraf: ASEAN Harus Perkuat Kolaborasi Bangkitkan Ekonomi Melalui Pariwisata

Published

on

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin saat membuka ATF 2023 (Dokumentasi : Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, @kemenparekraf.go.id)

Yogyakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global melalui pariwisata. 

Menparekraf Sandiaga dalam acara pembukaan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 yang berlangsung di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, Kamis (3/2/2023) malam, mengatakan, ATF sebagai forum pariwisata terbesar di kawasan Asia Tenggara harus dapat menjadi ruang diskusi untuk merumuskan kembali sektor pariwisata agar lebih adaptif dengan situasi saat ini dan masa depan.  

Negara-negara ASEAN harus dapat membangun destinasi pariwisata berdasarkan tiga fondasi utama yakni ketahanan, keamanan, dan keberlanjutan. 

“Hal ini sejalan dengan tema ATF tahun ini yakni ‘A Journey to Wonderful Destinations’, yang mengobarkan semangat pemulihan pariwisata,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Guna mencapai tujuan tersebut, Menparekraf menyampaikan tiga hal yang dapat diinisiasi bersama. Pertama adalah Gercep (gerak cepat) di mana pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus dapat memberikan program-program pendampingan yang relevan untuk membantu mendorong kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh wilayah. Terutama saat ini di masa pascapandemi.

“Seperti sertifikasi kompetensi dan juga peningkatan kapasitas yang dapat menjadi program utama. Seperti yang telah kami lakukan di (pengembangan) 5 destinasi super prioritas dan 10 destinasi prioritas,” kata Sandiaga.

Selanjutnya adalah Geber (Gerak Bersama). Menparekraf Sandiaga meyakini tindakan kolaboratif di antara pemangku kepentingan sangat penting dalam mendorong proses pemulihan pariwisata. 

“Salah satu contohnya adalah melalui perencanaan dan pelaksanaan event-event berskala nasional dan internasional yang berkualitas. Hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta, dan pihak-pihak lainnya,” ujar Sandiaga. 

Serta yang terakhir adalah Gaspol (Garap Semua Potensi Lapangan Kerja). Dalam mencapai hal tersebut, Menparekraf Sandiaga menyampaikan, pihaknya menghadirkan diversifikasi produk pariwisata melalui pengembangan ekowisata, wisata ramah muslim, wisata kesehatan, dan juga paket-paket wisata domestik. 

“Kami optimistis bahwa diversifikasi ini tidak hanya akan membuka peluang kerja tetapi juga meningkatkan aspek nilai tambah pariwisata kami dan memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah kami,” ujar Sandiaga. 

Sandiaga mengajak agar negara-negara ASEAN dapat melanjutkan kerja sama regional yang bermanfaat dan menjajaki kerja sama yang lebih baik di masa depan. “Yakni dalam pemulihan dan pembangunan kembali pariwisata, pemanfaatan transformasi digital, dan memastikan isu keberlanjutan,” kata Sandiaga. 

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sebelumnya saat membuka ATF 2023 mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial untuk memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadikan masyarakat tangguh dan berdaya. Ia berharap forum ini dapat menjadi sebuah sarana untuk menghasilkan langkah konkret dalam memajukan sektor pariwisata.

“Saya sangat berharap, ASEAN Tourism Forum 2023 bisa melahirkan aksi nyata. Ditandai adanya kerja sama antar pemimpin sektor pariwisata di kawasan ASEAN, untuk mempercepat kebangkitan industri pariwisata dan perjalanan di ASEAN, serta merealisasikan Travel Exchange 2023,” kata Wapres.

Wapres juga meminta agar penyelenggaraan acara-acara berskala internasional di negara ASEAN perlu terus diperbanyak karena keberhasilan penyelenggaraan event internasional adalah salah satu bukti kesiapan negara ASEAN untuk kembali menjadi magnet bagi wisatawan dunia, serta menunjukkan bahwa ASEAN mampu terus beradaptasi dan berkompetisi, menuju pariwisata yang lebih berkualitas di masa depan.

“Kita menaruh harapan besar, sektor pariwisata akan mengokohkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu menjadi penyokong stabilitas perekonomian dunia,” ujar Wapres.

ATF 2023 akan berlangsung hingga 5 Februari 2023 dan diisi berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari pertemuan para delegasi negara baik level Menteri maupun NTO (National Tourism Organisation), dan juga Travel Exchange (TRAVEX) yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN. 

Akan ada pula kegiatan tambahan seperti Minister’s Breakfast Meeting yang ditangani oleh US-ABC, Minister Business Luncheon yang diadakan oleh CNN, Lao Night sebagai acara pendelegasian kepemimpinan selanjutnya kepada Laos, tur pascapertemuan untuk delegasi VIP, ASEAN Awarding Ceremony, hingga Global Modest Fashion Week. 

Peserta pertemuan delegasi dalam ATF tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN. Tapi juga beberapa negara mitra seperti ASEAN Plus Three (Jepang, Korea, Tiongkok), India, Rusia, dan beberapa organisasi internasional lainnya seperti UNWTO, PATA, WTTC, ASEANTA, dan US-ABC.

Turut hadir dalam pembukaan ATF 2023, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Deputi Sekjen ASEAN, Satvinder Singh; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.  (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, @kemenparekraf.go.id)

Continue Reading

Berita

Sekjen KESDM : Penurunan Emisi Jadi Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Warga Dunia

Published

on

Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana (Dokumentasi : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pada acara Rapat Kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tahun 2023 di Bandung hari ini, Sabtu (4/2), Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menegaskan, sebagai bagian dari warga Indonesia dan dunia berkewajiban untuk bersama mengurangi dampak negatif dari pemanasan global akibat emisi C02. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim ini.

Rida memaparkan, di forum internasional saat ini ada isu bahwa semua warga negara dunia harus konsen dan sadar terhadap isu pemanasan global. Hal ini dilatarbelakangi karena perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan seluruh masyarakat dunia.

“Komitmen kita sebagai warga bumi untuk memperhatikannya dan ikut berkontribusi agar dampak buruk perubahan iklim ini tidak sampai terjadi,” lanjut Rida.

Rida mengingatkan, di tingkat global sudah ada kesepakatan untuk menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celsius dan tidak lebih dari 1.5 derajat celsius. Kenaikan suhu tersebut akan berdampak langsung, diantaranya, permukaan laut naik.

“Pemanasanan global menjadi konsen kita karena 65% penduduk Indonesia berdomisili di pesisir. Jadi kalau permukaan laut naik, maka tempat tinggal mereka akan terendam,” jelas Rida.

Data Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika menunjukkan sejak tahun 1981 hingga 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03?C per tahunnya. Selain itu, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perubahan iklim menyebakan Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut 0,8-1,2 cm/tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir.

Di pentas global dan dalam berbagai event, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkali-kali menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sebagai salah satu penyebab pemanasan global.

Di depan pertemuan para kepala negara terkait perubahan iklim mengucapkan komitmennya, bahwa Indonesia turut telibat aktif dalam menahan kenaikan suhu dunia dengan ikut menurunkan emisi karbon.

“Pada pertemuan Para Pihak (Conference of Parties/COP) ke – 21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2015, Presiden menyampaikan, atas nama bangsa kita untuk menurunkan emisi GRK 29% dari BaU (kemampuan sendiri) atau 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030 sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Setahun kemudian, Presiden Republik Indoensia mengulanginya saat COP 26 di Inggris COP 26, Indonesia akan mampu berkontribusi dalam percepatan perwujudan global Net Zero Emission (NZE),” pungkas Rida.

Menindaklanjuti komitment tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap transisi energi untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi antara lain dari sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir, retirement PLTU, penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS, sedangkan dari sisi demand strategi yang digunakan adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan penerapan standar kinerja energi minimum.

Melalui upaya yang signifikan ini, diharapkan total emisi dapat dikurangi sebesar 1.798 juta ton CO2 pada tahun 2060 dari 1.927 juta ton CO2 (skenario BAU) menjadi 129 juta ton CO2 (skenario NZE).

(Sumber : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, @www.esdm.go.id)

Continue Reading

Trending