Connect with us

Berita

Resahkan Umat Islam, ICMI Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Published

on

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Kemenag.)

Jakarta, goindonesia.co : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bereaksi keras terhadap pernyataan kontroversial Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Presiden Jokowi pun oleh ICMI didesak untuk mengevaluasi kinerja menteri agama itu bahkan menonaktifkannya.

“Presiden (Jokowi) perlu mengkoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (Menteri Agama Yaqut) agar tidak menimbulkan keresahan umat (Islam),” tandas Wakil Ketua Umum (Waketum) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2021-2026, Andi Anzhar Cakra Wijaya, dalam siaran persnya, kepada awak media, Jumat (25/2/2022).

Andi Anzhar mengungkapkan hal itu karena ICMI “menangkap” keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kata dia, sebagai menteri agama, Yaqut seyogyanya membuat pernyataan yang sejuk, damai dan arif.

“Seharusnya menteri agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam),” cetusnya.

Waketum ICMI bidang politik, hubungan internasional, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menandaskan, mungkin maksud dan tujuannya (menteri agama itu) baik. “Namun, cara penyampaiannya yang mengasosiasikan (membandingkan) suara azan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat,” tukas putra mantan Jaksa Agung RI, Andi M. Ghalib ini.

Untuk itu, ICMI, tegas Andi Anzhar meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kinerja menteri agama tersebut dan bila perlu me-reshuffle-nya dengan sosok yang baik yang diterima umat Islam sebagai mayoritas dan bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian menteri agama itu sangat penting, sambung mantan anggota DPR RI ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) itu.

“ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presiden-lah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat,” paparnya.

Pria yang pernah menjadi President of Internasional Humanitarian Law Comittee atau Presiden Komisi Hukum Kemanusiaan Internasional saat bertugas di BKSAP (Badan Kerjasama Antar-Parlemen) DPR RI itu pun menyarankan pada Presiden agar menterinya fokus bekerja menyelesaikan jalannya pemerintahan dengan baik. “Fokus bekerja dengan baik. Hingga, menyelesaikan jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Biarkan umat Islam juga fokus menjalankan aktivitas tanpa ada keresahan dan kegaduhan,” pintanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga beraksi keras atas pernyataan kontroversial Menag Yaqut. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), K. H. Muhyiddin Junaidi menilai, pernyataan Menag Yaqut itu merupakan penghinaan terhadap Islam dalam hal ini, sakralitas azan.

“Pernyataan menag tersebut jelas penghinaan terhadap makna sakral dari azan,” ucap Kiai Muhyiddin melalui pernyataan tertulisnya kepada awak media, Kamis (24/2/2022).

Dijelaskan Muhyiddin, sejarah mencatat bahwa suara azan di dunia sudah banyak mengantarkan manusia masuk Islam. “Bahkan suara azan tak berhenti dikumandangkan di dunia selama 24 jam setiap hari karena umat Islam ada di setiap negara di jagat raya ini,” tandas Kiai Muhyiddin.

Ungkap Kiai Muhyiddin, pernyataan Menag Yaqut itu telah melukai umat Islam di Indonesia dan dunia. “Pasti bukan hanya umat Islam Indonesia yang sangat kecewa dan tersayat hatinya dengan perumpamaan yang sarat makna pelecehan dan olok-olok dengan penuh hinaan itu, melainkan juga umat muslim di dunia,” cetus Kiai Muhyiddin.

Disebutkannya, umat Islam Indonesia memang selalu dijadikan obyek hinaan dan segala bentuk kekacauan serta kemunduran. Ia berharap pernyataan MenagnYaqut tersebut bisa diproses secara hukum. 

“Adalah sangat tepat saat ini pernyataan nyeleneh segera diproses secara hukum yang bisa menghantarkan pelakunya ke penjara. Pelanggaran UU ITE tak bisa dielakkan, itu clear dan faktual. Ia akan menjadi menag RI ke-3 yang dipenjara jika law enforcement ditegakkan secara adil,” tegas Kiai Muhyiddin.

Dirinya pun meminta MUI untuk segera bergerak dan menentukan sikap final guna menghentikan kegaduhan. “Sementara itu pernyataan tersebut juga bisa saja sengaja dilontarkan untuk mengalihkan publik opini tentang begitu banyak kasus yang menghebohkan terjadi dalam negeri ini, terakhir adalah kasus minyak goreng dan kedelai yang raib dari publik,” sebutnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Konferensi Ulama se-Asia Tenggara di Milad ke-49 MUI, Targetkan Terbentuknya Asosiasi Dai

Published

on

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menginisiasi pembentukan dai se-Asia Tenggara untuk mengikat persaudaraan. Pembentukan asosiasi tersebut ditargetkan terbentuk melalui forum Konferensi Ulama se-Asia Tenggara yang akan dihelat pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta sebagai rangkaian agenda Milad ke-49 MUI.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyampaikan, pembentukan asosiasi dai se-Asia Tenggara itu juga sebagai upaya penguatan dakwah dan keulamaan di Asia Tenggara.

“Tentu kita akan mempertemukan para ulama dan dai, mengikat persaudaraan dengan kuat. Kita membincangkan penguatan dakwah dan keulamaan di ASEAN sekaligus kita membuat wadah atau asosiasi dakwah se-ASEAN,” kata dia kepada MUIDigital, Sabtu (13/7/2024).

Kiai Cholil menekankan, pembentukan Asosiasi Dai se-Asia Tenggara itu juga untuk memperkuat ikatan keulamaan dan gerakan keumatan menjadi satu. Hal itu juga dalam rangka memperkuat regional, ekonomi, ketahanan dan pemikiran.

Kiai Cholil menuturkan, para peserta yang telah mengkonfirmasi telah ada dari 10 negara. Sementara, satu lagi negara ASEAN yang hingga kini belum memberikan konfirmasi hanya Timor Leste.

Kiai Cholil menyampaikan, MUI ingin menyatukan para dai se-Asia Tenggara bisa bersatu di tengah keberagaman. Sebab, umat Muslim di Asia Tenggara ada yang menjadi mayoritas dan minoritas.

“Umat Muslim di Asia Tenggara sangat beragam karena ada yang mayoritas, bahkan ada negara Islam seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Tapi ada Muslim yang minoritas seperti di Thailand, Kamboja, dan Vietnam,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok Jawa Barat ini, Asosiasi Dai se-Asia Tenggara itu bisa menyatukan persaudaraan sesama Muslim.

“Insya Allah dalam kegiatan pertemuan ulama tersebut mengundang se-ASEAN dan ulama Indonesia tingkat pusat sebanyak 100 orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil menuturkan, dalam forum pertemuan tersebut juga akan membincangkan mengenai Wasathiyatul Islam, penyebaran Islam Wasathiyah, penyamaan persepsi, dan mengharmoniskan gerakan dakwah yang konstruktif dan perdamaian di ASEAN.

Kiai Cholil menerangkan, pihaknya telah mempersiapkan acara tersebut dengan baik. Sekaligus, para peserta dalam forum tersebut juga akan menghadiri acara puncak Milad ke-49 MUI di Jakarta.

“Sudah berkordinasi dengan Kemenlu RI dan berkordinasi dengan Duta Besar RI yang ada di negara ASEAN. Insya Allah akan berjalan dengan baik karena persiapannya sudah berjalan dengan baik,” tutupnya.

Kiai Cholil berharap, Islam bisa menjadi solusi penyelesaian masalah di setiap negara ASEAN, baik itu di negara mayoritas maupun minoritas. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Matahari Melintas Tepat di Atas Ka’bah pada 15 dan 16 Juli, Waktunya Cek Arah Kiblat

Published

on

Ilustrasi cek arah kiblat (Foto : Istimewa, @kemenag.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat Muslim Indonesia untuk mengecek arah kiblat pada 15 dan 16 Juli 2024. Imbauan disampaikan seiringan terjadinya fenomena Istiwa A’zam atau matahari melintas di atas Ka’bah.

Pada momen tersebut, bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah membelakangi arah kiblat.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib mengatakan, berdasarkan tinjauan astronomi ilmu falak, terdapat sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi arah kiblat. Teknik tersebut di antaranya menggunakan kompas, theodolite, serta fenomena posisi matahari melintasi tepat di atas Ka’bah atau Istiwa A’zam.

“Peristiwa Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat akan terjadi pada Senin dan Selasa, 15 dan 16 Juli 2024 bertepatan dengan 9 dan 10 Muharam 1446 H pada pukul 16:18 WIB atau 17:18 WITA. Saat itu, matahari akan melintas tepat di atas Ka’bah,” kata Adib di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Adib mengungkapkan, fenomena tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim dapat melakukan pengukuran atau kalibrasi arah kiblat tanpa menggunakan alat atau keterampilan khusus. “Di saat Istiwa’ A‘zam, siapa saja, tanpa perlu memiliki keahlian atau perangkat teknologi khusus, bisa ‘meluruskan’ arah kiblatnya sendiri,” ucap Adib.

Pada 27 dan 28 Mei 2024, Kemenag menggelar Hari Sejuta Kiblat yang melibatkan umat Muslim di Indonesia melakukan kalibrasi arah kiblat secara serentak, dan mencetak rekor MURI. Momen pengukuran dan verifikasi arah kiblat tersebut terjadi kembali pada 15 dan 16 Juli 2024.

“Momen Istiwa’ A‘zam ini bersifat konfirmatif, sehingga jika sudah benar, momen ini akan menegaskan kebenaran arah kiblat. Jika ada keraguan, ini menjadi kesempatan terbaik untuk memverifikasi arah kiblat,” jelas Adib.

Adib menjelaskan, terdapat hal yang perlu diperhatikan saat masyarakat melakukan pengecekan arah kiblat pada momen Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat:

1. Pastikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus atau menggunakan Lot/Bandul.
2. Permukaan dasar harus datar dan rata.
3. Jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI atau Telkom. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Kemenag Koordinasikan Ziarah Umat di Wilayah Perbatasan, Jelang Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste

Published

on

Rakor persiapan kunjungan Paus Fransiskus di perbatasan Indonesia – Timor Leste (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Malaka, goindonesia.co – Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada awal 3 September 2024. Dari Indonesia, Paus Fransiskus akan menuju Timor Leste pada 9 – 11 September 2024.

Hal itu menggugah animo masyarakat Katolik di perbatasan Indonesia – Timor Leste untuk bergerak melintasi negara demi menjumpai pimpinan tertinggi umat Katolik dunia. Uskup Keuskupan Atambua Mgr. Dominikus Saku mengatakan, Keuskupan Atambua telah melakukan sosialisasi pendaftaran umat Keuskupan Atambua untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta, namun belum ada yang mendaftar.

“Kami telah melakukan sosialisasi pendaftaran umat Keuskupan Atambua untuk keikutsertaan saat kunjungan Paus di Jakarta sesuai kuota 80 orang. Namun sampai penutupan pada Juni 2024, ternyata tidak ada umat yang mendaftar,” ungkap Uskup Dominikus di Istana Keuskupan Atambua, Rabu (09/07).

“Kami menduga kebanyakan umat akan lebih memilih pergi ke Timor Leste. Kami berkomunikasi dengan para uskup di Timor Leste sebagai keuskupan tetangga. Dari hasil komunikasi tersebut, kita diperkenankan untuk mengikutsertakan jumlah umat 10 ribu untuk ziarah iman saat kunjungan Paus ke Timor Leste,” sambungnya.

Hal ini menjadi perhatian Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama. Dirjen Bimas Katolik Suparman menegaskan, animo umat yang akan bergerak atau yang akan melakukan ziarah ke Timor Leste saat kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus ke Timor Leste harus dilayani dengan baik.

Suparman menginginkan umat Katolik WNI di perbatasan yang akan melintas menuju Timor Leste menghadiri dan mengikuti misa agung yang akan berlangsung di Lapangan Tasi Toli 10 September 2024, terjamin keamanan, tertib administrasi, dan terlayani dengan baik.

Suparman memerintahkan tim terjun ke perbatasan dan melakukan koordinasi, mendatangi pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Atambua, para Kepala Daerah dari Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTU, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Imigrasi, Bea Cukai, petugas karantina, pihak kepolisian, dan TNI.

Suparman menegaskan semua ini dilakukan dalam rangka memastikan berapa umat Katolik yang akan melintas menuju Timor Leste, sekaligus check point perlintasan umat, identifikasi masalah yang berpotensi muncul pada saat ziarah umat ke Timor Leste, dan peluang alternatif solusi yang dapat ditawarkan.

Langkah koordinatif yang dilakukan Ditjen Bimas Katolik ini diapresiasi berbagai instansi terkait di perbatasan. Bupati Belu Agustinus Taolin misalnya, dia berterima kasih atas langkah koordinatif yang dilakukan Kementerian Agama dan mendorong Pemerintah Kabupaten Malaka untuk melanjutkan langkah koordinatif dengan instansi terkait dan juga Uskup Keuskupan Atambua.

Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Malaka Ferdinand Un Muti. Dia juga sampaikan terima kasih atas gerak cepat Kementerian Agama merespons animo umat. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi bersama dengan pihak gereja dalam hal pendataan umat Katolik yang akan melintas batas pada kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending