Connect with us

Berita

Saling Serang Mahfud Md Vs Fadli Zon soal Soeharto di Keppres 1 Maret

Published

on

Mahfud Md vs Fadli Zon soal peran Soeharto di Serangan Umum 1 Maret (dok. detikcom)

Jakarta, goindonesia.co – Menko Polhukam Mahfud Md dan anggota DPR Fadli Zon saling serang gegara polemik Keputusan Presiden RI 2/2022 yang tidak mencantumkan Soeharto terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Keduanya berbalas argumen.

Dilansir dari situs Sekretariat Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keppres tersebut mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Pada diktum kesatu dan kedua keppres tersebut dinyatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara jatuh pada 1 Maret dan bukan merupakan hari libur. Dalam keppres tersebut juga dijelaskan alasan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Pada poin c pertimbangan Keppres terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto.

“Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” bunyi poin c pertimbangan Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Tanggapan Mahfud Md

Hal tersebut pun lantas ramai dibahas oleh publik. Menko Polhukam Mahfud Md pun buka suara terkait persoalan tersebut. Dia menyampaikan keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

“Kepres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,” kata Mahfud seperti dikutip detikcom dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis (3/3/2022). Cuitan Mahfud Md telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.

Mahfud memastikan nama Soeharto tetap disebutkan berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Menurutnya, nama Soeharto tercantum dalam naskah akademik Keppres.

“Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik Keppres yang sumbernya komprehensif,” ucap Mahfud.

“Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Soedirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di naskah akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” tambahnya.

Fadli Minta Mahfud Tak Belokkan Sejarah

Sementara itu, Fadli meminta Mahfud tak membelokkan peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli Zon merespons cuitan Mahfud Sukarno, Hatta, hingga Soedirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.

“Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing,” kata Fadli Zon. Cuitan Fadli Zon telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.

Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru.

“Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!” tulis Fadli Zon.

Respons Mahfud Md

Mahfud Md merespons cuitan Fadli Zon yang meminta agar sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak dibelokkan. Mahfud mengatakan penentu kebenaran sejarah bukanlah Fadli Zon.

“Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik,” kata Mahfud saat dihubungi, Jumat (4/3).

Mahfud menuturkan, meski demikian, suara Fadli Zon itu tetap harus didengar.

“Meski begitu, suara Fadli Zon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama,” tuturnya.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan tersebut. Justru, kata Mahfud, meski nama Soeharto tidak ada dalam Keppres 2/2022, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Keppres yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di naskah akademik keppres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto. Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Keppres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Keppres,” ujarnya.

Mahfud menyampaikan, meski dalam tahanan, Sukarno-Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan. Mahfud menyebut, dalam Keppres, yang memerintahkan operasi adalah Jenderal Soedirman, sementara yang memberi gagasan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

“Kalau di keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya.

“Jadi, meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan,” lanjutnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Jepang Mulai Terima Turis AS dan 3 Negara Lainnya Akhir Bulan Ini

Published

on

Seorang wanita memakai masker berjalan di stasiun Shinagawa di Tokyo (18/1/2022). Jepang melaporkan rekor tertinggi infeksi Covid-19 baru yang dipicu oleh varian Omicron. (AFP/Philip Fong)

Jakarta, goindonesia.co – Jepang akan menerima turis asing sebelum akhir Mei 2022. Hal itu diumumkan politisi senior, termasuk Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Tetsuo Saito.

Sebelumnya, awal bulan ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan niatnya untuk mulai membuka perbatasan Jepang musim panas ini. Tujuan akhirnya membuat para pelancong masuk ke Jepang semulus negara-negara G7 lainnya.

Saito membahas rencana tersebut saat berbicara dengan media setelah rapat kabinet di Tokyo. Bisa ditebak, bagaimanapun, negara ini belum siap untuk sepenuhnya membuka perbatasannya, dan pelancong yang masuk harus menyelesaikan beberapa persyaratan.

Pertama, turis yang datang ke Jepang harus memiliki dua suntikan vaksinasi virus corona awal dan booster mereka agar memenuhi syarat untuk masuk. Wisatawan akan diizinkan dari empat negara, AS, Australia, Singapura, dan Thailand, yang dipilih karena penanganan domestik mereka terhadap infeksi varian virus corona.

Ketentuan yang paling ketat adalah bahwa pelancong yang masuk harus bepergian sebagai bagian dari kelompok wisata kecil yang dikelola oleh Badan Pariwisata Jepang, bagian dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, dan kelompok perdagangan Asosiasi Agen Perjalanan Jepang. Tur akan mengunjungi lokasi dan menginap di hotel di mana masyarakat sekitar telah setuju untuk bertindak sebagai tuan rumah untuk program tersebut.

“Dalam membuka kembali Jepang untuk pariwisata luar negeri, perlu diperhatikan bagaimana menumbuhkan rasa pengertian dan ketenangan pikiran,” kata Saito. Dia tidak merinci berapa banyak, jika ada, pergerakan bebas yang diizinkan berdasarkan rencana perjalanan, atau bagaimana para peserta akan dipantau untuk memastikan kepatuhan mereka.

Pada hari yang sama dengan komentar menteri, Tokyo merilis statistik virus corona mingguannya, dengan 3.663 infeksi baru yang dikonfirmasi. Penurunan 800 dibandingkan minggu sebelumnya, dan sembilan kematian yang dikonfirmasi.

Patut ditunjukkan bahwa format awal ini digunakan sebagai sistem uji coba yang digunakan untuk mengukur keselamatan kesehatan dan kelayakan memulai kembali pariwisata masuk ke Jepang. Hasilnya akan diperiksa sebagai bagian dari proses pembuatan protokol masuk yang lebih santai yang Kishida berharap untuk menerapkan musim panas ini.

20 Ribu Turis Asing

lustrasi masyarakat Jepang. (AFP)

Sebelumnya, Jepang berencana mengizinkan 20 ribu tamu dari mancanegara setiap hari mulai Juni 2022. Relaksasi diperkirakan akan berlanjut. Hal itu menyusul pemeriksaan infrastruktur karantina bandara dan keadaan infeksi domestik setelah liburan Pekan Emas Jepang.

Selain itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerima wisatawan dengan menguji coba tur skala kecil segera bulan ini. Tujuannya untuk memperluas penerimaan wisatawan asing secara bertahap.

Jepang, yang mengadopsi langkah-langkah perbatasan pandemi paling ketat di antara negara-negara Kelompok Tujuh, telah berada di bawah tekanan untuk dibuka kembali. Akhir April, sektor swasta anggota panel pemerintah tentang kebijakan ekonomi dan fiskal menyerukan untuk melonggarkan batas kedatangan asing harian dan melonggarkan prosedur imigrasi tambahan.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan selama kunjungan ke London pekan lalu bahwa Jepang akan meninjau langkah-langkah Covid-19 “secara bertahap” setelah berkonsultasi dengan pakar kesehatan masyarakat, dan menyelaraskannya dengan negara-negara G-7 lainnya.

Berhati-hati

Ilustrasi bendera Jepang (AFP/Toru Yamanaka)

Jepang menutup semua pengunjung asing bukan penduduk pada 30 November 2021, sebagai tanggapan atas munculnya varian Omicron yang sangat menular. Sejak 1 Maret 2022, kontrol telah dilonggarkan pada entri untuk pebisnis, mahasiswa asing, trainee praktek kerja dan lainnya yang masuk untuk tujuan non-pariwisata.

Batas kedatangan asing per hari dinaikkan dari 3.500 sejak November menjadi 5.000 pada 1 Maret 2022, 7.000 pada 14 Maret dan menjadi 10.000 saat ini pada 10 April 2022. Pada 2021, hanya 245.900 pengunjung asing yang datang ke Jepang — angka terendah sejak data pembanding tersedia pada 1964.

Selama ini Jepang sangat berhati-hati dalam membuka perbatasannya selama pandemi COVID-19. Ini juga terkait kebijakan untuk kembali menerima kunjungan turis asing di masa krisis kesehatan global.

Operator perjalanan di Jepang sedang mempersiapkan antisipasi kembalinya wisatawan mancanegara dengan uji coba grup wisata berskala kecil. Menurut pihaknya, ini akan menyerupai “gaya berwisata di Korea Utara,” seperti dilansir dari SCMP.

Belum Ada Tanggal

Pendeta Shinto mengadakan upacara upacara untuk festival dua tahunan yang disebut “Kanda Matsuri” di kuil Kanda di Tokyo (18/5/2022). Festival yang diadakan untuk kebahagiaan umat paroki kuil dan keselamatan Jepang ini pernah didukung oleh Keshogunan Tokugawa pada abad ke-17. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Sebelumnya, disebutkan bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk Jepang kembali menerima kunjungan turis asing, meski sektor perjalanan melihat harapan dalam pelonggaran pembatasan pada 8 November 2021. Ini merujuk pada pemangkasan periode karantina COVID-19 untuk pelancong bisnis yang sudah divaksin, serta memungkinkan kembalinya siswa internasional dan pekerja magang dengan visa yang sah.

Di samping itu, kuota harian orang yang diizinkan masuk ke Negeri Sakura pada 26 November akan meningkat jadi lima ribu dari semula 3,5 ribu orang. Aturan demi aturan ini lebih meningkatkan harapan bahwa lebih banyak pembatasan akan segera dicabut.

Meski kasus dan kematian COVID-19 turun secara dramatis di seluruh Jepang ketika vaksinasi diperluas untuk mencakup lebih dari 75 persen populasi, pemerintah tetap bungkam tentang rencana pembukaan kembali perbatasannya. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO) pun belum mau berkomentar tentang ini.

Tapi, seorang sumber dalam industri mengatakan pada This Week In Asia bahwa agen tur domestik diminta menjalankan program uji coba tur skala kecil yang disaring secara ketat untuk turis luar negeri. Pelancong dilaporkan akan diminta tiba melalui penerbangan dan melakukan perjalanan dengan bus wisata khusus yang akan dilarang berhenti di setiap kota besar. (***)

Continue Reading

Berita

KSAD Dudung Dinobatkan sebagai Pangeran Kerajaan Sonbai NTT

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima penobatan gelar Naijuf Tanin Anin Manas dari Raja Sombai di Kupang, NTT, Rabu, (18/5/2022). Foto/ist

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima penobatan gelar Naijuf Tanin Anin Manas dari Raja Sombai di Kupang, NTT, Rabu, (18/5/2022). Penobatan gelar dilakukan dalam kunjungan kerja Dudung ke wilayah Kodam IX/Udayana.

Gelar adat Kerajaan Sonbai ini merupakan gelar adat ketujuh yang diterima Jenderal Dudung dari kunjungannya ke berbagai daerah di Tanah Air sejak menjabat KSAD.

Kerajaan Sonbai menganggap Dudung menjadi pelindung rakyat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit yang harus menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI sampai titik darah penghabisan.

Adapun Naijuf berarti Pangeran Sakti, Tanin diartikan sebagai pelindung. Sedangkan Anin berarti Angin dan Manas memiliki arti panas atau terik Matahari.

“Secara harfiah dapat dikatakan Jenderal TNI Dudung menjadi Pangeran Sakti pelindung Ibu Pertiwi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” tulis Dispenad dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

Dudung menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan keluarga Kerajaan Sonbai kepadanya lewat penobatannya sebagai Naijuf Tanin Anin Manas tersebut Dirinya mengingatkan agar selalu menjaga kebhinekaan, menjaga persatuan dan menjaga keindonesiaan.

Kegiatan penganugerahan gelar dilaksanakan di kediaman Gubernur NTT. Prosesnya diawali dengan adat Natomi, yaitu adat berbalas pantun dari tokoh adat Sobe Sonbai.

Kemudian dilanjutkan dengan penyematan Mahkota Kebesaran Sonbai, terakhir penyerahan Tongkat Komando dan Pedang Kepahlawanan. (***)

Continue Reading

Berita

Berkunjung ke Universitas Oxford, Anies Baswedan Jajaki Kerjasama Soal Kebijakan Publik Jakarta

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) saat mengunjungi University of Oxford, . (Sumber: Tangkapan Layar Instagram @aniesbaswedan)

Jakarta, goindonesia.co – Akun Instagram Anies Baswedan kembali mengunggah cerita tentang pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies dengan akademisi saat kunjungan ke University of Oxford di Inggris. 

Pada unggahan itu, Anies terlihat mendapat sambutan dari Professor Tim Power, Head of Social Sciences Division Oxford University.

Keterangan yang tertulis pada akun Instagram resmi Anies Baswedan, dikutip Selasa (17/5/22), “Kami diterima di Delegates Room yang berusia lebih dari 300 tahun, ruangan ini dulunya adalah lokasi Oxford University Press, tempat Oxford English Dictionary pertama kali dibuat.”

Diterangkan pula, Pemprov DKI Jakarta yang tengah menjajaki kerja sama dengan Blavatnik School of Government dari University of Oxford, khususnya mengenai pengembangan kebijakan publik Jakarta.

Kunjungan ke Oxford University singkat, padat dan produktif, ditutup dengan makan malam bersama pihak Social Sciences Division pada salah satu college tertua Oxford, yaitu Balliol College.”  

Selain kerjasama terkait pengembangan kebijakan publik, menurut keterangan dalam akun Anies itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) baru menandatangani MoU dengan Transport Studies Unit, Oxford University. 

Kemarin ditandatangani MoU antara PT. Transportasi Jakarta dengan Transport Studies Unit, Oxford University, untuk pengembangan riset dan capacity building pemerintah dan BUMD Jakarta.” 

Pada kunjungannya, Anies bersama pihak Oxford University berdiskusi mengenai potensi Asia Tenggara ke depan yang menarik bagi dunia akademik maupun profesional, serta potensi kerjasama dengan Centre of South East Asian Studies. (***)

Continue Reading

Trending