Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Ada Mogok Massal Pengemudi, Gojek Pastikan Layanan GoSend Beroperasi Normal

Published

on

FOTO/Aditya Pradana Putra / ANTARA

Jakarta , goindonesia.co  – Kementerian Perhubungan akan memanggil perwakilan operator Gojek Indonesia dan mitra pengemudinya hari ini, Rabu, 9 Juni 2021. Pemanggilan itu untuk menindaklanjuti rencana aksi mogok pengemudi yang memprotes turunnya insentif layanan pengiriman barang atau GoSend Sameday Delivery setelah aksi merger perusahaan dengan Tokopedia.

“Kami sedang rapatkan. Nanti rencananya akan kami panggil,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat dihubungi pada Rabu pagi, 9 Juni 2021.

Budi Setiyadi mengatakan laporan rencana mogok massal baru diterimanya pada Selasa petang, 8 Juni. Ia pun membenarkan Kementerian Perhubungan membuka kemungkinan untuk memediasi Gojek dan pengemudinya.

Sejumlah driver Gojek berencana melakukan aksi mogok massal hingga tiga hari ke depan mulai 8 hingga 10 Juni 2021. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS) Wiwit Sudarsono mengatakan para pengemudi mengeluhkan insentif turun sejak Gojek merger dengan Tokopedia membentuk GoTo.

Menurut Wiwit, sebelum merger, pengemudi memperoleh insentif layanan GoSend Sameday Delivery sebesar rp 10 ribu untuk lima kali pengantaran, Rp 30 ribu untuk delapan kali pengantaran, dan Rp 45 ribu untuk sepuluh kali pengantaran.

“Saat ini berubah menjadi, Rp 1.000 per satu sampai sembilan pengantaran, Rp 2.000 untuk sepuluh sampai 14 pengantaran, dan seterusnya,” ujar Wiwit saat dihubungi Tempo.

Perubahan skema insentif itulah, kata Wiwit, yang memantik para pengemudi mogok atau offbid. Musababnya, kebijakan Gojek dianggap telah merugikan pengemudi.

Pihak Gojek sebelumnya telah memberi penjelasan ihwal penyesuaian insentif ini. Penyesuaian dilakukan agar lebih banyak mitra GoSend yang mendapatkan insentif untuk setiap pengantaran paket.

“Kebijakan ini merupakan langkah untuk lebih memeratakan jumlah mitra yang dapat memperoleh insentif tersebut, sehingga semakin banyak mitra yang berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan di masa pemulihan pandemi,” kata Vice President Corporate Communications Gojek Audrey Petriny, 7 Juni 2021 lalu.

Audrey mengatakan ada dua komponen pendapatan mitra Gosend. Pertama, pendapatan dasar yang dihitung dari tarif pokok per jarak tempuh pengantaran. Kedua, insentif per jumlah paket yang dikirim.

Untuk komponen pertama, Audrey menegaskan besarannya masih sama. “Tidak ada perubahan sama sekali terhadap skema pendapatan dasar per jarak tempuh,” kata dia.

Penyesuaian hanya dilakukan pada komponen kedua yaitu skema insentif. Selama ini, insentif hanya diberikan kepada mitra Gosend yang mengantar minimal 5 paket sehari.

Walhasil, mitra yang hanya mengantar 3 sampai 4 paket sehari, tidak mendapatkan insentif. Mereka hanya mendapatkan pendapatan dasar dari tarif pokok per jarak tempuh.

Tapi dengan skema baru, insentif diberikan hanya untuk setiap pengantaran paket. Dengan begitu, mitra yang hanya mengantarkan satu hingga dua paket sehari sudah bisa mendapatkan insentif di luar pendapatan dasar. (***)

Bisnis dan Ekonomi

Presiden: Pariwisata Harus Lebih Tangguh dan Sejahterakan Masyarakat

Published

on

Wisatawan berjalan di area Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Kenaikan animo pariwisata dirasakan di berbagai belahan dunia.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata untuk memikirkan bersama bagaimana sektor itu bisa lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat. Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara puncak peringatan World Tourism Day ke-42 di Bali, Selasa (27/9/2022).

“Kita harus memikirkan ulang bagaimana sektor pariwisata dapat menjadi lebih tangguh dan lebih menyejahterakan masyarakat,” kata Presiden dalam sambutan secara virtual sebagaimana kanal YouTube resmi World Tourism Organization (UNWTO).

Menurut Presiden situasi pandemi Covid-19 berangsur-angsur mereda. Hal itu dirasakan Indonesia antara lain lewat lonjakan jumlah kedatangan wisatawan internasional, yang pada awal tahun ini sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Presiden mengatakan bahwa pola serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Artinya, konektivitas manusia mulai menunjukkan kebangkitan.

Akan tetapi Jokowi menegaskan masih banyak tantangan global yang dihadapi oleh sektor pariwisata. “Inflasi yang tajam di berbagai negara, bahan bakar transportasi yang mahal, konflik geopolitik yang belum selesai, serta perubahan iklim yang semakin mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Semua tantangan itu harus dihadapi dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kerja sama global,” katanya.

Oleh karena itu Presiden menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor pariwisata, lanjut Presiden, juga harus berwawasan alam lingkungan, berkelanjutan melestarikan budaya-budaya lokal, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal.

Untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat, Jokowi menekankan bahwa segenap pemangku kepentingan harus mengedepankan kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. “Merancang ulang kebangkitan sektor pariwisata membutuhkan kerja keras semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus mulai mencari cara untuk memitigasi munculnya perubahan-perubahan akibat perkembangan dunia yang sangat cepat dan menjadikan sektor pariwisata masa depan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih berkualitas,” katanya.

Presiden juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan UNWTO kepada Indonesia menjadi tuan rumah puncak perayaan World Tourism Day ke-42. Jokowi tidak lupa untuk mengajak organisasi pariwisata dunia melakukan kolaborasi serta mengundang para investor untuk membangun pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

‘Tsunami’ PHK RI Berlanjut, dari Shopee Hingga Indosat

Published

on

Foto: Sejumlah kurir Shopee Express melakukan konvoi usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasa Sudirman, Jumat (16/9/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, goindonesia.co – Tsunami PHK ternyata tak hanya menghampiri startup saja, tapi juga perusahaan konvensional.

Baru kemarin, Jumat (23/9), Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Pengusaha Kapal Ferry Terpukul Kenaikan BBM, Minta Tarif Tiket Dinaikkan

Published

on

Kapal Ferry Yang Melayani Penyebrangan Merak-Bakauheni. (Kamis, 04/03/2021). (Dokumentasi ASDP Indonesia Ferry).

Jakarta, goindonesa.co – Sejumlah pengusaha kapal dari Gapasdap dan Indonesian National Ferry Owners Association (INFA) memprotes kenaikan BBM jenis solar, karena memberatkan biaya pelayaran kapal Ferry di sejumlah lintasan, terutama di Selat Sunda yang menjadi penghubung Pelabuhan Merak dengan Bakauheni.

Mereka mendatangi kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, untuk menyampaikan keluhan agar tarif angkutan penyeberangan ikut naik, setelah BBM di naikkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022.

“Sampai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM solar sebesar 32 persen, kami merasa kenaikan harga BBM itu sangat memukul usaha kami di industri penyeberangan,” kata Aminudin Rifai, Sekretari DPP Gapasdap, di kantor BPTD Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Selasa (20/09/2022).

Aminudin bercerita dia telah mendapatkan informasi kenaikan tarif penyeberangan harusnya sudah dilakukan pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib. Tapi dia bingung, lantaran hal itu tidak terjadi di tanggal tersebut.

Pengusaha dan pegawai kapal mengultimatum pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif pelayaran antarprovinsi dan antarnegara, pada Rabu, 21 September 2022, pukul 00.00 wib.

“Mengenai tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi yang sampai saat ini belum diberlakukan oleh Kemenhub atau pemerintah pusat, seyogyanya tarif ini diberlakukan Senin, 19 September 2022, seperti yang ditetapkan menhub melalui Kepmenhub nomor 172 tahun 2022 mengenai tarif angkutan kelas ekonomi antarnegara antar provinsi,” terangnya.

Sedangkan Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro hanya mampu meneruskan keluhan dari Gapasdap dan Infa ke pemerintah pusat, terkait desakan mereka untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar provinsi antar negara, terutama di wilayah Selat Sunda yang menghubungkan Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni.

Tunggu Keputusan Kemenhub

“Kami memahami dan kami memaklumi bahwa kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap operasional kapal yang ada di Pelabuhan Merak-Bakauheni. Prinsipnya kami sebagai unit pelaksana akan meneruskan ke pusat,” kata Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro, ditempat yang sama, Selasa (21/09/2022).

Handjar mengatakan dia belum melakukan sosialisasi ataupun pengumuman, mengenai rencana kenaikan tarif yang akan diberlakukan Kemenhub pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib.

BPTD Wilayah VIII Banten masih menunggu keputusan resmi dari Kemenhub, menganai kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

“Kami, khususnya BPTD, tidak pernah mengeluarkan statement (kenaikan tarif), pada saat ini kami menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya. (***)

Continue Reading

Trending