Connect with us

Bisnis

ICLD Bedah PP Nomor 56 Tahun 2021 Menyoal Royalti Hak Cipta Lagu

Published

on

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka membedah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 – Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, atau cukup disebut dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur soal royalti lagu musik Analog sampai Digital.

Dalam PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Lantaran itu,

Menyoal PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sempat ‘gaduh’ di awal tahun 2021. Masalah ini kembali mengemuka dalam seminar virtual yang diselenggarakan ICLD (Indonesian Center for Legislative Drafting), Sabtu (7/8/2021).

Seminar dengan tema “Menyoal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM) – Kedudukan, Kewenangan dan Pertanggungjawaban Keuangan” ini terbilang cukup unik. Karena sejatinya seminar tentang PP 56 tahun 2021 dilakukan oleh kalangan penggiat industri musik.

Kali ini, webinar yang berdurasi dua jam, dilakukan oleh para akademisi Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara, tanpa keterlibatan pembicara dari industri musik. Sehingga webinar ini mencoba mengupas permasalahan dalam konteks keilmuan murni dan steril dari kepentingan-kepentingan bisnis yang mungkin ada dalam industri musik.

Boleh jadi, ICLD memandang perlu untuk membedahnya dengan para pakar hukum, para narasumber tersebut,  sebut saja; Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., (Guru Besar FH UI),  Sony M. Sikumbang, S.H., M.H. (Dosen Perundang-undangan FH UI), Andi Sandi A.T. Tonralipu, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen Keuangan Negara FH UI).

Saat membuka seminar secara virtual, Ketua Penyelenggara, Dr. Fitriani A. Sjarif S.H., M.H. mengatakan, ICLD sebagai pusat riset hukum dan peraturan perundang-undangan fokus pada persoalan perundang-undangan terkini.

“Jadi kami melihat eksistensi LMKN dibedah dari sisi bagaimana peraturan perundang-undangan membentuk lembaga pelaksana (implementing agency) untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan efektif,” kata Fitriani.

Selanjutnya Fitriani menceritakan, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan LMKN adalah  lembaga bantu pemerintah. Lebih lanjut pihaknya mau melihat apa itu lembaga bantu pemerintah, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara memiliki koridor tertentu dalam menyebut sebuah lembaga sebagai lembaga bantu pemerintah atau tidak.

Mengingat jika terdapat ketidakjelasan terhadap status lembaga bantu tersebut maka akan berdampak pada kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga itu sendiri.

Dikatakan juga LMKN disebut sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN. Dalam hal ini bagaimana pertanggung jawaban dana dari LMK yang ditarik oleh LMKN. “Karena jika dilihat dari sifatnya ada  kecenderungan LMKN lebih memiliki sifat lembaga privat bukan sebagai lembaga public,” terang Fitriani.

Masih banyak orang awam yang mempertanyakan apa fungsi LMKN. Apalagi dalam pembicaraan yang ramai dan menasional tentang PP 56 tahun 2021 awal tahun ini , nama LMKN ini mencuat.

Pro Kontra dari banyak pihak mewarnai pembicaraan tersebut. Mulai dari kemudahan pembayaran dan harapan atas adanya laporan yang teratur dari sisi pro hingga tiadanya kuasa dari pencipta dan kekhawatiran atas pertanggungjawaban keuangan dari sisi yang kontra.

Namun dalam bahasan ini, Guru Besar di bidang Hak Kekayaan Intelektual,  Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. mengungkapkan, masalah polemik LKMN harus dilihat dari dua perspektif perdata dan perspektif administrasi negara.

“Kalau dilihat dari perspektif perdata, LKMN sebagai lembaga privat dibentuk berdasarkan undang-undang hak cipta. Sementara kalau dilihat dari sisi perspektif administrasi negara yang diatur melalui PP Nomor 56 tahun 2021 “Bahwa LKMN adalah lembaga bantu pemerintah,” ujar Agus Sardjono menegaskan.

Jika dilihat dari sisi perdata LKMN dimaksudkan untuk mewakili para user, yakni pencipta lagu dengan pengguna karyanya. Tapi perspektif perdata juga bisa didekati dengan pendekatan doktrinal.

“Sementara kalau dari sisi Administrasi negara yang melihat Menurut PP 56  2021 sebagai lembaga bantu pemerintah yang menangani urusan pemerintahan yang tidak tercakup oleh organ-organ pemerintah sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Agus Sardjono.

Meski demikian, dalam PP 56 tahun 2021, diatur mengenai LMKN yang disebutkan sebagai – “Lembaga bantu pemerintah non-APBN” juga memiliki kewenangan untuk menghimpun royalti dan mendistribusikannya kepada para pencipta.

Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain : masalah hak cipta ini pada dasarnya adalah masalah keperdataan, sehingga harus ada kuasa dari pencipta kepada orang yang melakukan penghimpunan royalti. “LMKN mendapatkan kuasa dari siapa,” ujar Agus Sardjono.

Jika memang LMKN bisa melakukan penghimpunan uang masyarakat/royalti tanpa kuasa, maka LMKN bertindak sebagai badan hukum publik, sebagaimana halnya kantor-kantor pendapatan negara lainnya. “Jadi LMKN ini badan publik atau badan privat? Bagaimana pertanggungjawaban keuangan,” tanya Agus.

Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta./* Eddie Karsito

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

Wamenkeu: Kumpulkan Pajak untuk Menjaga dan Menumbuhkan Ekonomi Indonesia

Published

on

Wamenkeu, Suahasil Nazara (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk menjaga Indonesia melalui mengumpulkan pajak sekaligus tetap menumbuhkan ekonomi.

“Kalau kita mengumpulkan pajak itu bukan berarti bahwa kita sedang menyengsarakan perekonomian kita, sedang mengurangi kapasitas perekonomian kita, mengurangi kemampuan masyarakat. Tapi sesungguhnya ketika kita mengumpulkan pajak itu, kita sedang membuat negara ini mampu bangun infrastruktur, mampu belanja gaji, mampu belanja operasional, mampu bikin investasi,” kata Wamenkeu dalam Rapimnas I DJP 2023 yang diselenggarakan di Adimulia Hotel Medan, Sumatera Utara pada Selasa (31/01).

Wamenkeu menjelaskan peran kebijakan pajak untuk mendorong perekonomian dapat melalui dua jalur. Pertama, mengumpulkan pajak, lalu masuk ke kas negara, kemudian digunakan untuk belanja negara.

“Supaya ada belanja negara, bisa bayar gaji, bayar infrastruktur, beli investasi, dan transfer ke daerah, maka harus ada penerimaan negaranya. Maka penerimaan negara dikumpulkan,” ujar Wamenkeu.

Peran kebijakan pajak yang kedua dengan tidak mengumpulkan pajak karena memberikan insentif pajak dengan tujuan memberikan dampak ke perekonomian.

“Mungkin sekitar 1,5 persen dari PDB, Rp250 triliunan setiap tahun tidak kita ambil, insentif. Dan itu kita yakini Rp250 triliunan yang tidak jadi diambil itu sebenarnya memiliki dampak ekonomi,” kata Wamenkeu.

Dengan dua cara tersebut, Wamenkeu meyakini kebijakan pajak akan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yakni melalui penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan ekonomi hijau dan UMKM, serta hilirisasi sumber daya alam. Namun demikian, ketika mengumpulkan pajak, harus memastikan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bisa terus tumbuh.

“Pajak nanti akan mendapatkan manfaat penerimaan dari sumber pertumbuhan ekonomi baru, tapi pajak juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan empat sektor tersebut,” ujar Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu meminta agar DJP juga terus menjalankan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Cara melakukan PPM dan PKM didesain dengan melihat keterkaitan antarsektor.

Di sisi lain, Wamenkeu berharap pimpinan DJP mampu mengubah mindset 46 ribu pegawai ketika mengumpulkan target penerimaan pajak. 

“Kita mesti ubah mindset 46 ribu teman-teman kita ketika harus mengumpulkan penerimaan. Saya berharap bahwa situasi ini menjadi tantangan kita, bukan menjadi kita mundur. Kita menyadari bahwa PSIAP ini mengubah mindset lebih dari sekedar belajar software, tapi ini adalah logika baru yang mungkin sebagian logika barunya itu di sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Wamenkeu. (***)

(Sumber : @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu : APBN 2022 Bekerja Sangat Keras Dalam Melindungi Rakyat dan Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kemenkeu, Biro KLI, Firman @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – APBN 2022 bekerja sangat keras dalam melindungi rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Namun disisi lain, kinerja APBN 2022 justru makin sehat dan sustainable atau berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Selasa (31/01).

“Kinerja positif APBN 2022 tersebut tercermin dari realisasi belanja yang mencapai Rp3.090,75 triliun. Ini artinya tumbuh 10,92% dibandingkan tingkat belanja tahun 2021,” ungkap Menkeu.

APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan layanan publik.

“APBN bekerja untuk melindungi daya beli rakyat dengan menaikkan subsidi terutama untuk Bahan Bakar Minyak dan energi yang sangat besar. Lebih dari tiga kali lipat dari Rp152 triliun ke Rp555 triliun,” jelas Menkeu.

Dengan kinerja belanja yang tumbuh 10,92% tersebut, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat dan dunia usaha pun mulai bangkit lebih kuat sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara di APBN. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,42 triliun atau 115,90% dari target APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

“Kenaikan pendapatan ini tumbuh 30,58% year on year dibandingkan pendapatan tahun 2021. Jadi ini kenaikan yang sangat tinggi,” tandas Menkeu.

Menkeu menjelaskan, kinerja pendapatan negara yang kuat dan sangat tinggi ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi yang menguat dan juga tingginya harga komoditas, serta dilaksanakan langkah-langkah reformasi perpajakan yang terus dilakukan secara konsisten.

Kombinasi dari pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja negara yang tumbuh positif berdampak pada pengendalian resiko fiskal tahun 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN yang sebesar 2,38% dari PDB atau Rp464,33 triliun. Realisasi defisit APBN ini jauh lebih kecil dari target Perpres 98/2022 yaitu tadinya perkirakan 4,5% dari PDB.

“Dengan defisit yang jauh lebih rendah dari target awal, maka rasio utang pemerintah juga mengalami penurunan dari 40,74% dari PDB pada akhir tahun 2021 menjadi 39,57% dari PDB pada akhir tahun 2022. Selain itu, dari sisi keseimbangan primer APBN yang sebelumnya mengalami kenaikan dan negatif sangat besar, saat ini juga makin mengecil dan menuju netral atau positif,” jelas Menkeu.

Menkeu mengatakan, dengan kinerja APBN yang sangat baik dapat dimaknai bahwa APBN 2022 merupakan instrumen untuk meredam gejolak atau shock absorber, telah berfungsi optimal di dalam meredam berbagai syok atau gejolak yang berasal dari sisi global. APBN juga mampu melindungi masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terguncang terlalu besar dari berbagai gejolak global.

“APBN juga terus mengendalikan resiko lebih solid sehingga dia bisa menjadi fondasi di dalam pertama menyehatkan kembali APBN pada tahun 2023 ini dan terus mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia,” pungkas Menkeu. (***)

(Sumber : @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

Dua Ribu Warga di Empat Desa Sumsel Kini Bisa Nikmati Terang 24 Jam Berkat Listrik Murah PLN

Published

on

Sebelumnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,2 juta per bulan untuk menghidupkan genset. Kini, dengan listrik PLN hanya Rp 150 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk banyak hal produktif. (Foto : @web.pln.co.id)

Musi Banyuasin, goindonesia.co – PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik 24 jam di empat desa terpencil di provinsi Sumatera Selatan, yakni Desa Ulak Kembang dan Sungai Angit di Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Perajen Jaya di Kabupaten Banyuasin dan Desa Harisan Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN), upaya ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi sekitar 2.000 kepala keluarga untuk menikmati listrik yang andal dan terjangkau.

Kepala Desa Ulak Kembang, Sulastri bercerita, sebelum menggunakan listrik, setiap malam masyarakat sering mengeluh karena harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 40 ribu per hari atau Rp 1,2 juta per bulan untuk menghidupkan genset yang hanya bisa menyalakan lampu penerangan kecil dan kipas angin saja.

“Setelah hadir listrik dari PLN, masyarakat hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 – 200 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk banyak hal, tidak hanya penerangan, tetapi bisa juga untuk lemari pendingin, televisi dan sebagainya. Ini lebih hemat dan efisien,” ujar Sulastri.

Dirinya menambahkan, hadirnya listrik juga menggerakan roda perekonomian masyarakat yang sebagian besar memiliki usaha di bidang perdagangan dan pertanian, karena masyarakat bisa menjadi lebih produktif dalam usahanya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengapresiasi kinerja PLN yang terus mendukung program pemerintah, melalui peningkatan Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Sumatera Selatan.

“Dengan investasi yang sangat besar dari PLN, semoga masyarakat Sumatera Selatan dapat memanfaatkan listrik dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga taraf hidup dapat meningkat signifikan,” kata Herman.

Herman mengatakan, kehadiran listrik tidak hanya untuk menerangi tetapi juga berkesinambungan dengan kesuksesan program lainnya.

“Jika ada listrik, maka edukasi masyarakat dapat bertambah dengan adanya tambahan informasi. Masyarakat dapat mengakses internet dan juga bisa mendapatkan informasi dari televisi atau radio sehingga pengetahuan semakin meningkat. Tidak hanya di kota, desa pun butuh listrik untuk kelancaran aktivitas sehari-hari,” kata Herman.

Pernyataan serupa juga disampaikan Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi atas kehadiran listrik di desa Musi Banyuasin. Atas nama masyarakat di wilayahnya, Apriyadi menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah mewujudkan mimpi Desa Sungai Angit dan Ulak Kembang untuk dapat menikmati listrik.

“Kami yakin dalam proses pembangunan jaringan listrik ini, PLN menghadapi banyak tantangan, apalagi pekerjaan ini merupakan pekerjaan dengan tujuan sosial untuk pemerataan pembangunan, bukan demi bisnis,” ujar Apriyadi.

Apriyadi berharap program listrik desa ini terus meluas ke daerah-daerah lainnya yang belum teraliri listrik.

“Saat ini tinggal 3 desa lagi yang belum berlistrik di Kabupaten Musi Banyuasin, mudah-mudahan dapat segera direalisasikan oleh PLN agar tercapai rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2024,” kata Apriyadi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB), Amris Adnan menyampaikan dengan beroperasinya listrik di empat desa ini, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Sumatera Selatan meningkat dari 98,98 persen menjadi 99,01 persen.

Untuk melistriki Desa Sungai Angit dan Desa Ulak Kembang, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 33,2 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah sepanjang 8,20 kms, dan gardu distribusi 50 kilovolt ampere (kVA) sebanyak 12 unit untuk 419 pelanggan. Selanjutnya PLN akan terus melakukan penyambungan bagi potensi pelanggan yang ada di daerah tersebut.

“Target di tahun 2023 akan lebih menantang, kami akan membangun jaringan di 12 desa baru dan juga pengembangan di 16 desa lama untuk dilistriki. Mudah-mudahan target RDB bisa meningkat di tahun ini menjadi 99,38 persen dan di tahun 2024 akan kami upayakan mencapai 100 persen untuk Provinsi Sumatera Selatan,” kata Amris.

Amris menambahkan, program listrik desa ini bentuk komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah dengan menghadirkan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Dengan hadirnya listrik, diharapkan dapat membawa energi optimisme yang mampu mendorong ekonomi masyarakat. (***)

(Sumber : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Continue Reading

Trending