Connect with us

Bisnis

ICLD Bedah PP Nomor 56 Tahun 2021 Menyoal Royalti Hak Cipta Lagu

Published

on

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka membedah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 – Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, atau cukup disebut dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur soal royalti lagu musik Analog sampai Digital.

Dalam PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Lantaran itu,

Menyoal PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sempat ‘gaduh’ di awal tahun 2021. Masalah ini kembali mengemuka dalam seminar virtual yang diselenggarakan ICLD (Indonesian Center for Legislative Drafting), Sabtu (7/8/2021).

Seminar dengan tema “Menyoal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM) – Kedudukan, Kewenangan dan Pertanggungjawaban Keuangan” ini terbilang cukup unik. Karena sejatinya seminar tentang PP 56 tahun 2021 dilakukan oleh kalangan penggiat industri musik.

Kali ini, webinar yang berdurasi dua jam, dilakukan oleh para akademisi Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara, tanpa keterlibatan pembicara dari industri musik. Sehingga webinar ini mencoba mengupas permasalahan dalam konteks keilmuan murni dan steril dari kepentingan-kepentingan bisnis yang mungkin ada dalam industri musik.

Boleh jadi, ICLD memandang perlu untuk membedahnya dengan para pakar hukum, para narasumber tersebut,  sebut saja; Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., (Guru Besar FH UI),  Sony M. Sikumbang, S.H., M.H. (Dosen Perundang-undangan FH UI), Andi Sandi A.T. Tonralipu, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen Keuangan Negara FH UI).

Saat membuka seminar secara virtual, Ketua Penyelenggara, Dr. Fitriani A. Sjarif S.H., M.H. mengatakan, ICLD sebagai pusat riset hukum dan peraturan perundang-undangan fokus pada persoalan perundang-undangan terkini.

“Jadi kami melihat eksistensi LMKN dibedah dari sisi bagaimana peraturan perundang-undangan membentuk lembaga pelaksana (implementing agency) untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan efektif,” kata Fitriani.

Selanjutnya Fitriani menceritakan, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan LMKN adalah  lembaga bantu pemerintah. Lebih lanjut pihaknya mau melihat apa itu lembaga bantu pemerintah, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara memiliki koridor tertentu dalam menyebut sebuah lembaga sebagai lembaga bantu pemerintah atau tidak.

Mengingat jika terdapat ketidakjelasan terhadap status lembaga bantu tersebut maka akan berdampak pada kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga itu sendiri.

Dikatakan juga LMKN disebut sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN. Dalam hal ini bagaimana pertanggung jawaban dana dari LMK yang ditarik oleh LMKN. “Karena jika dilihat dari sifatnya ada  kecenderungan LMKN lebih memiliki sifat lembaga privat bukan sebagai lembaga public,” terang Fitriani.

Masih banyak orang awam yang mempertanyakan apa fungsi LMKN. Apalagi dalam pembicaraan yang ramai dan menasional tentang PP 56 tahun 2021 awal tahun ini , nama LMKN ini mencuat.

Pro Kontra dari banyak pihak mewarnai pembicaraan tersebut. Mulai dari kemudahan pembayaran dan harapan atas adanya laporan yang teratur dari sisi pro hingga tiadanya kuasa dari pencipta dan kekhawatiran atas pertanggungjawaban keuangan dari sisi yang kontra.

Namun dalam bahasan ini, Guru Besar di bidang Hak Kekayaan Intelektual,  Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. mengungkapkan, masalah polemik LKMN harus dilihat dari dua perspektif perdata dan perspektif administrasi negara.

“Kalau dilihat dari perspektif perdata, LKMN sebagai lembaga privat dibentuk berdasarkan undang-undang hak cipta. Sementara kalau dilihat dari sisi perspektif administrasi negara yang diatur melalui PP Nomor 56 tahun 2021 “Bahwa LKMN adalah lembaga bantu pemerintah,” ujar Agus Sardjono menegaskan.

Jika dilihat dari sisi perdata LKMN dimaksudkan untuk mewakili para user, yakni pencipta lagu dengan pengguna karyanya. Tapi perspektif perdata juga bisa didekati dengan pendekatan doktrinal.

“Sementara kalau dari sisi Administrasi negara yang melihat Menurut PP 56  2021 sebagai lembaga bantu pemerintah yang menangani urusan pemerintahan yang tidak tercakup oleh organ-organ pemerintah sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Agus Sardjono.

Meski demikian, dalam PP 56 tahun 2021, diatur mengenai LMKN yang disebutkan sebagai – “Lembaga bantu pemerintah non-APBN” juga memiliki kewenangan untuk menghimpun royalti dan mendistribusikannya kepada para pencipta.

Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain : masalah hak cipta ini pada dasarnya adalah masalah keperdataan, sehingga harus ada kuasa dari pencipta kepada orang yang melakukan penghimpunan royalti. “LMKN mendapatkan kuasa dari siapa,” ujar Agus Sardjono.

Jika memang LMKN bisa melakukan penghimpunan uang masyarakat/royalti tanpa kuasa, maka LMKN bertindak sebagai badan hukum publik, sebagaimana halnya kantor-kantor pendapatan negara lainnya. “Jadi LMKN ini badan publik atau badan privat? Bagaimana pertanggungjawaban keuangan,” tanya Agus.

Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta./* Eddie Karsito

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis

Daftar 10 Perusahaan Sawit Terbesar di Indonesia Berdasarkan Labanya

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak dan luas. Salah satunya adalah lahan kelapa sawit. Di Indonesia, beberapa lahan kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola sawit. 

Beberapa perusahaan ini bahkan mencapai kapital yang besar setiap tahunnya dari hasil produksi. Hal ini dipengaruhi oleh luas lahan yang mencapai ratusan ribu hektar. 

Berikut ini beberapa daftar perusahaan sawit terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan per tahunnya, mulai dari yang kecil hingga besar. 

1. Astra Agro Lestari (Rp1,47 triliun)

Perusahaan sawit terbesar di Indonesia lainnya adalah Astra Agro Industri yang mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,47 triliun pada kuartal III tahun 2021 atau naik sebesar 152,2 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp582,5 miliar.

Perusahaan ini pada mulanya bergerak dalam bisnis singkong dan karet, kemudian terjun ke dunia sawit tahun 1984 dengan membuka lahan nya di wilayah Provinsi Riau. Total areal lahan berkisar 286.877 hektare. 

Dari luasan tersebut, 217.328 hektare adalah kebun inti sedangkan 69.549 adalah kebun plasma. Seiring berjalanya waktu, lokasi lahan semakin berkembang dan hingga kini sudah tersebar di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

2. Bakrie Sumatera Plantations (Rp1,77 triliun)

Pada 1986, PT Bakrie & Brothers mengakuisisi saham dan berubah nama menjadi Uniroyal Sumatera Plantations. Sejak sahamnya terdaftar secara publik, nama perusahaan menjadi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.

Lalu, pada tahun 1990, Bakrie Sumatera Plantations mulai ekspansi ke bisnis kelapa sawit dengan mendirikan proyek Greenfield, yang mana dikenal dengan produk susunya.

Kini, Bakrie Sumatera Plantations mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,77 triliun hingga 30 Juni 2021. Jumlah ini meningkat 56 persen dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya yang sebesar Rp1,14 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

3. Austindo Nusantara Jaya (Rp2,4 triliun)

Perusahaan sawit terbesar ketiga ditempati oleh Austindo Nusantara Jaya dengan total pendapatan hingga kuartal III-2021 sebesar 169,19 juta US dollar atau tumbuh 60,18 persen year on year dari sebelumnya 118,39 juta US dollar. Jika dikonversikan, angka tersebut mencapai Rp2,4 triliun. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan saat ini telah memiliki lahan seluas 153.000 hektar, tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Belitung dan Sumatera Utara. Produk yang dihasilkan Austindo sering juga di ekspor ke berbagai negara selain memenuhi pasokan dalam negeri.

4. Eagle High Plantations (Rp2,13 triliun)

Eagle High Plantations Tbk, yang mana sebelumnya bernama BW Plantation Tbk (BWPT), berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp2,13 triliun hingga kuartal III-2021. Angka ini naik dari periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar Rp1,61 triliun. 

Angka tersebut menempatkannya sebagai perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Pabrik pengolahan kelapa sawit BWPT dan anak usaha ini berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah.

5. PP London Sumatra Indonesia (Rp2,17 triliun)

Didirikan sejak 1906 oleh perusahaan asal Inggris, Harrion & Crossfiled, perusahaan ini telah berkembang pesat menjadi pemain besar di dunia kelapa sawit.

Hingga tahun 2021, berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk membukukan pendapatan penjualan Rp2,17 triliun pada semester I 2021. Pendapatan tersebut tumbuh 39 persen dari periode sama tahun sebelumnya Rp1,56 triliun. Hal ini menjadikan perusahaan ini perusahaan sawit terbesar di Indonesia. 

Mundur ke tahun 2019, luas area perkebunan sawit perusahaan ini mencapai 115,665 hektar dengan 95,637 hektar lahan sawit dan sisanya adalah lahan karet (15,945 hektare) dan kakao (15,945).

6. Sawit Sumbermas Sarana (Rp2,34 triliun)

Sawit Sumbermas Sarana mencatatkan total pendapatan sebesar Rp2,34 triliun hingga periode 30 Juni 2021. Angka ini meningkat 32,09 persen dari pendapatan Rp1,77 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan ini mengelola lahan sawit seluas 93.660 hektar dan plasma seluas 22.862 hektar yang berpusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Produk-produk dari perusahaan ini banyak di ekspor ke berbagai negara seperti Cina, India, Pakistan dan Bangladesh.

7. Dharma Satya Nusantara (Rp3,3 triliun)

Selama semester I tahun 2021, Dharma Satya Nusantara mencatat penjualan sebesar Rp3,3 triliun, naik 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari total penjualan tersebut, bidang usaha kelapa sawit memberikan kontribusi Rp2,7 triliun atau sekitar 82 persen.

Di bawah naungan Triputra Group, perusahaan ini telah berkembang dan menjadi pemain penting di dunia kelapa sawit dan menjadi perusahaan sawit terbesar di Indonesia.

8. Sampoerna Agro (Rp3,90 triliun)

Bukan suatu hal yang asing lagi bahwa perusahaan ini merupakan milik keluarga Sampoerna group yang berdiri sejak 1993. Berpusat di Pulau Kalimantan, Sampoerna Agro telah memiliki lahan seluas 84.000 hektar.

Pada 2019, perusahaan ini berhasil mencatatkan produksi sebanyak 1,83 juta ton dengan volume produksi CPO mencapai 385.000 ton.

Kini, Sampoerna Agro membukukan pendapatan senilai Rp3.90 triliun, yang mana naik 72,01 persen dari pendapatan per kuartal III-2020 sebesar Rp2,25 triliun. Pendapatanya menyentuh angka 3,26 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 40 miliar rupiah.

9. Salim Ivomas Pratama (Rp4,69 triliun)

Perusahaan ini didirikan pada 1992 dan hingga kini menjadi pemain besar dalam industri hulu dan hilir tanaman sawit di Indonesia. Perusahaan ini memiliki 26 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan dengan total kapasitas pengolahan sebesar 6,8 juta ton per tahun.

Emiten produsen minyak goreng Bimoli dan margarin palmia ini, berhasil mencetak laba pada kuartal I-2021 sebesar Rp4,69 triliun pada kuartal I-2021. Perolehan itu naik 42 persen dibandingkan dengan Rp3,3 triliun pada kuartal I-2020.

10. Sinar Mas Agro Resource and Technology (Rp40,38 triliun)

Sinar Mas Agro Resources and Technology atau yang disingkat SMART berhasil menjadi perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri tahun 1962 dan berada di bawah naungan sinar mas group yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja.

Perusahaan ini mengalami kenaikan pendapatan yang mencapai 43,19 persen secara tahunan. Hingga akhir September 2021, SMART mengantongi pendapatan Rp40,38 triliun.

SMART tidak hanya memasok untuk kebutuhan dalam negeri, seperti produk Filma, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke berbagai negara Kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat hingga Afrika.

Continue Reading

Bisnis

Intip Keunggulan Rest Area Modern 4.0 Milik Tommy Soeharto

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Sebagai informasi, selain menyiapkan fasilitas parkir, rest area ini juga menyediakan warehouse bagi mitra yang tergabung, dan juga memfasilitasi para perusahaan atau pengusaha truk perseorangan yang tergabung dengan Transportasi Management Sistem.

Secara teknis, Mandala Pratama Rest Area Modern Terintegrasi akan memberikan order muatan bagi pengusaha truk yang bergabung, dengan menerapkan sistem tagihan secara otomatis berdasarkan data order yang telah dicatat di sistem. Sehingga, supir dapat langsung melihat berapa nilai uang jalan dan pekerjaan yang ditetapkan oleh admin kantor, melalui aplikasi handphone.

Kemudian, admin kantor akan mendapatkan dokumen tanda terima juga secara elektronik, sehingga bisa membuat tagihan tanpa menunggu mobil kembali.

Mandala Pratama Rest Area Modern Terintegrasi juga akan menerapkan sistem transparansi data, antara lain pengumpulan berbagai macam data kendaraan. Misalnya seperti data maintenance, utilisasi kendaraan, biaya-biaya operasional, laba/rugi per kendaraan, dan metric kendaraan lainnya secara real-time. Sehingga, para pengusaha truk yang bergabung dapat melakukan maintenance dengan tepat.

Continue Reading

Bisnis

Penggabungan BUMN Pelindo Tingkatkan Daya Saing

Published

on

By

Presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 14 Oktober 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 14 Oktober 2021. Penggabungan BUMN ini diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain.

“Hari ini alhamdulillah tadi sudah sampaikan Dirut Pelindo, Pak Arif, sudah terjadi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia. Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita kan jadi lebih baik,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar segera dicarikan mitra yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk dan barang-barang Indonesia bisa menjelajah dan masuk ke rantai pasok global.

Menurut Presiden, saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Biaya logistik di Indonesia masih sekitar 23 persen, sedangkan negara-negara tetangga hanya lebih kurang 12 persen.

“Artinya, ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain,” jelasnya.

Penggabungan BUMN pelabuhan ini sendiri telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tujuh tahun yang lalu. Pada 1 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Presiden pun mengapresiasi Menteri BUMN beserta jajarannya yang telah berhasil mewujudkan penggabungan BUMN kepelabuhanan tersebut. Kepala Negara berharap, penggabungan ini akan menjadikan Pelindo menjadi sebuah kekuatan besar dan bisa diikuti oleh BUMN lainnya.

“Nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar, tadi sudah disampaikan akan masuk ke 8 besar dunia, inilah yang kita harapkan. Nanti perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kecil-kecil bertebaran sehingga kekuatannya menjadi minim, baik dari sisi keuangan, modal. Kalau bergabung seperti ini, kekuatannya akan menjadi gede,” tandasnya.

Dalam laporannya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menyebut bahwa merger Pelindo akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.

“Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage, dan memperkuat permodalan perusahaan,” ujar Arif.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Continue Reading

Trending