Connect with us

Bisnis

ICLD Bedah PP Nomor 56 Tahun 2021 Menyoal Royalti Hak Cipta Lagu

Published

on

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka membedah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 – Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, atau cukup disebut dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur soal royalti lagu musik Analog sampai Digital.

Dalam PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Lantaran itu,

Menyoal PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, sempat ‘gaduh’ di awal tahun 2021. Masalah ini kembali mengemuka dalam seminar virtual yang diselenggarakan ICLD (Indonesian Center for Legislative Drafting), Sabtu (7/8/2021).

Seminar dengan tema “Menyoal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM) – Kedudukan, Kewenangan dan Pertanggungjawaban Keuangan” ini terbilang cukup unik. Karena sejatinya seminar tentang PP 56 tahun 2021 dilakukan oleh kalangan penggiat industri musik.

Kali ini, webinar yang berdurasi dua jam, dilakukan oleh para akademisi Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara, tanpa keterlibatan pembicara dari industri musik. Sehingga webinar ini mencoba mengupas permasalahan dalam konteks keilmuan murni dan steril dari kepentingan-kepentingan bisnis yang mungkin ada dalam industri musik.

Boleh jadi, ICLD memandang perlu untuk membedahnya dengan para pakar hukum, para narasumber tersebut,  sebut saja; Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., (Guru Besar FH UI),  Sony M. Sikumbang, S.H., M.H. (Dosen Perundang-undangan FH UI), Andi Sandi A.T. Tonralipu, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen Keuangan Negara FH UI).

Saat membuka seminar secara virtual, Ketua Penyelenggara, Dr. Fitriani A. Sjarif S.H., M.H. mengatakan, ICLD sebagai pusat riset hukum dan peraturan perundang-undangan fokus pada persoalan perundang-undangan terkini.

“Jadi kami melihat eksistensi LMKN dibedah dari sisi bagaimana peraturan perundang-undangan membentuk lembaga pelaksana (implementing agency) untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan efektif,” kata Fitriani.

Selanjutnya Fitriani menceritakan, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan LMKN adalah  lembaga bantu pemerintah. Lebih lanjut pihaknya mau melihat apa itu lembaga bantu pemerintah, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara memiliki koridor tertentu dalam menyebut sebuah lembaga sebagai lembaga bantu pemerintah atau tidak.

Mengingat jika terdapat ketidakjelasan terhadap status lembaga bantu tersebut maka akan berdampak pada kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga itu sendiri.

Dikatakan juga LMKN disebut sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN. Dalam hal ini bagaimana pertanggung jawaban dana dari LMK yang ditarik oleh LMKN. “Karena jika dilihat dari sifatnya ada  kecenderungan LMKN lebih memiliki sifat lembaga privat bukan sebagai lembaga public,” terang Fitriani.

Masih banyak orang awam yang mempertanyakan apa fungsi LMKN. Apalagi dalam pembicaraan yang ramai dan menasional tentang PP 56 tahun 2021 awal tahun ini , nama LMKN ini mencuat.

Pro Kontra dari banyak pihak mewarnai pembicaraan tersebut. Mulai dari kemudahan pembayaran dan harapan atas adanya laporan yang teratur dari sisi pro hingga tiadanya kuasa dari pencipta dan kekhawatiran atas pertanggungjawaban keuangan dari sisi yang kontra.

Namun dalam bahasan ini, Guru Besar di bidang Hak Kekayaan Intelektual,  Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. mengungkapkan, masalah polemik LKMN harus dilihat dari dua perspektif perdata dan perspektif administrasi negara.

“Kalau dilihat dari perspektif perdata, LKMN sebagai lembaga privat dibentuk berdasarkan undang-undang hak cipta. Sementara kalau dilihat dari sisi perspektif administrasi negara yang diatur melalui PP Nomor 56 tahun 2021 “Bahwa LKMN adalah lembaga bantu pemerintah,” ujar Agus Sardjono menegaskan.

Jika dilihat dari sisi perdata LKMN dimaksudkan untuk mewakili para user, yakni pencipta lagu dengan pengguna karyanya. Tapi perspektif perdata juga bisa didekati dengan pendekatan doktrinal.

“Sementara kalau dari sisi Administrasi negara yang melihat Menurut PP 56  2021 sebagai lembaga bantu pemerintah yang menangani urusan pemerintahan yang tidak tercakup oleh organ-organ pemerintah sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Agus Sardjono.

Meski demikian, dalam PP 56 tahun 2021, diatur mengenai LMKN yang disebutkan sebagai – “Lembaga bantu pemerintah non-APBN” juga memiliki kewenangan untuk menghimpun royalti dan mendistribusikannya kepada para pencipta.

Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain : masalah hak cipta ini pada dasarnya adalah masalah keperdataan, sehingga harus ada kuasa dari pencipta kepada orang yang melakukan penghimpunan royalti. “LMKN mendapatkan kuasa dari siapa,” ujar Agus Sardjono.

Jika memang LMKN bisa melakukan penghimpunan uang masyarakat/royalti tanpa kuasa, maka LMKN bertindak sebagai badan hukum publik, sebagaimana halnya kantor-kantor pendapatan negara lainnya. “Jadi LMKN ini badan publik atau badan privat? Bagaimana pertanggungjawaban keuangan,” tanya Agus.

Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta./* Eddie Karsito

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

Dongkrak Ekonomi Masyarakat, Pertamina Boyong 50 UMKM di Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023

Published

on

Produk-produk UMKM binaan Pertamina melayani pengunjung pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Dokumentasi : PT Pertamina(Persero), @www.pertamina.com)

Lombok Tengah, goindonesia.co – Ajang balap motor internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di Mandalika memberikan angin segar bagi perekonomian masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat. Termasuk, kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam perhelatan tahunan tersebut.

Memasuki tahun kedua, Pertamina kembali memboyong 50 UMKM binaannya termasuk UMKM dari Rumah BUMN Pertamina Lombok Timur, untuk menyediakan souvenir serta produk makanan dan minuman di kawasan Mandalika.

Dari seluruh UMKM tersebut, sebanyak 42 UMKM produk makanan dan minuman, akan meramaikan area booth di Zona Bhinneka (Zona A), yang berdekatan dengan North Tunnel. Sementara 8 UMKM lainnya akan berada di Zona B, dengan menyediakan kerajinan dan cinderamata khas Lombok, bersama dengan UMKM dari penjuru nusantara.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, berkaca pada pengalaman tahun lalu, pada tahun ini 90% UMKM adalah sektor makanan dan minuman, untuk memenuhi kebutuhan selama ajang berlangsung. Beberapa makanan merupakan khas Pulau Lombok, seperti ayam taliwang, sate, nasi balap, juga disiapkan kue-kue dan camilan siap saji.

“Lokasi booth UMKM makanan ini mudah diakses oleh penonton, karena letaknya berdekatan dengan terowongan yang dilalui penonton sebelum masuk ke sirkuit juga berdekatan dengan arena pameran produk-produk otomotif,” jelas Fadjar.

Sementara untuk produk kerajinan, diantaranya aneka tenun, kerajinan anyaman bambu, mutiara, sablon kaos oleh-oleh Lombok, Batik Sasambo, dll.

Kusman Pemilik Batik Sasambo Seagana, salah satu binaan batik Sasambo Pertamina menjelaskan, Sasambo adalah batik khas NTB dengan motif yang kental akan budaya adat Lombok, serta flora dan fauna, seperti rumah sasak, bambu, bunga dan bintang laut.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pertamina atas terwujudnya dukungan berupa pelatihan, bantuan promosi, display produk, hingga pameran-pameran baik lokal maupun nasional,” ujar Kusman.

Lebih lanjut Pertamina mengharapkan upaya membawa pelaku UMKM di ajang MotoGP, bukan sekadar mencari pendapatan lebih selama ajang berlangsung, namun sekaligus sebagai sarana promosi gratis bagi para pelaku usaha di bidang kerajinan dan kuliner khas Lombok, agar terus diingat para wisatawan kelak saat akan berkunjung kembali ke Lombok.

Pada ajang serupa tahun lalu, sebanyak 50 UMKM mencapai transaksi fantastis, hampir Rp500 juta selama dua hari kegiatan berlangsung. “Diharapkan tahun ini, akan ada peningkatan sehingga ajang internasional yang ada di Lombok ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun yang terpenting adalah keberlanjutan usaha pelaku UMKM ini setelah event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 berakhir,” jelas Fadjar.

Selain itu, melalui UMKM, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 juga memberikan efek berganda (multiplier effect). Tidak hanya dari peningkatan pendapatan, juga terserapnya tenaga kerja terutama dari tenaga lokal.

Bagi pengunjung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 yang akan berbelanja produk UMKM Pertamina dapat memanfaatkan promo diskon 5% untuk pembelian produk UMKM, apabila transaksi dilakukan dengan aplikasi MyPertamina.

Keterlibatan UMKM binaan dalam ajang internasional ini, ungkap Fadjar, merupakan salah satu dukungan BUMN dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Khususnya di point 8 terkait dengan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social and Governance) di seluruh wilayah operasional Pertamina.

Fadjar berharap ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Termasuk bagi pelaku industri pariwisata dan UMKM lokal.

“Semoga keberadaannya menjadi peluang bagi pelaku usaha dan UMKM untuk melakukan penetrasi ke pasar global yang lebih luas,” pungkasnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero), @www.pertamina.com

Continue Reading

Bisnis

Emiten Tommy Soeharto, Humpuss Intermoda (HITS) Siapkan Capex US$94 juta, Borong 11 Kapal di 2023

Published

on

Kapal tanker gas Ekaputra 1. Pengangkutan gas merupakan salah satu lini usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk./hits.co.id

Jakarta, goindonesia.co – Emiten pelayaran Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) menyiapkan capex jumbo sebesar US$94 juta atau setara dengan sekitar Rp1,46 triliun untuk tahun 2023. Adapun angaran dananya akan dipergunakan untuk penambahan aset perseroan.

Direktur Utama HITS Tonny Aulia Achmad menyebutkan tahun depan perseroan berencana melakukan ekspansi melakukan pengadaan 11 armada kapal.

“Kami memberi peningkatan signifikan, karena betapa banyak peluang bisnis seperti yang ada di semua pelabuhan, jadi kami menambah harbour tug boat cukup signifikan dan kapal-kapal angkutan chemical yang mulai tersebar,” jelasnya dalam paparan publik, Rabu (21/12/2022).

Dengan peluang yang ada tahun depan, HITS juga menilai belanja modal US$94 juta bukan anggaran yang besar untuk menambah aset.

“Pertumbuhan yang besar ini membuat persaingan semakin menantang, kami berusaha menghadapi dan meningkatkan dan menumbuhkembangkan perusahaan ini sehingga tahun depan kami mungkin akan menjadi lebih baik lagi,” paparnya. Pada 2023, dengan ekspansi penambahan 11 kapal, target pendapatan HITS pada 2023 diperkirakan bisa mencatat pertumbuhan hingga 20 persen.

Adapun, sepanjang 2022 berjalan HITS mencatat realisasi investasi sebesar US$11,32 juta dengan penambahan empat kapal. Namun dua kapal di antaranya belum terealisasi karena membutuhkan waktu lebih lama, hingga delapan bulan untuk pengadaannya.

“Keterlambatan ini masih bisa kami dapatkan di akhir Desember ini. Kami tetap optimis dan berkomunikasi dengan manufaktur sehingga tahun ini bisa terpenuhi pengadaan kapalnya,” kata Tonny.

Selanjutnya, pendapatan sampai dengan kuartal III/2022 mencapai US$112,4 juta, naik 132 persen dibandingkan pencapaian 2021. Demikian pula dengan Ebitda mencapai US$1,58 juta, atau naik hapir 232 persen dari naiknya utilisasi kapal.

Laba bersih HITS sampai dengan kuartal III/2022 juga tercatat mencapai US$11,74 juta, atau naik 190 persen dari 2021. Pencapaian pendapatan dan laba 2022 juga telah melebihi target Perseroan pada awal tahun dengan pendapatan sebesar US$111 juta atau naik 8 persen dan laba sebesar US$10,9 juta atau naik 7 persen. (***)

*Penulis : Mutiara Nabila, @market.bisnis.com

Continue Reading

Bisnis

Deretan Bisnis Tommy Soeharto, dari Sektor Perkapalan hingga Ritel

Published

on

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto./Bisnis-Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Tommy Suharto adalah seorang pengusaha terkenal di Indonesia yang dikenal karena bisnis kapalnya.

Terbaru, melalui emiten jasa angkutan lautnya, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) sang pangeran Cendana tersebut melakukan pembelian satu unit kapal jenis tug boat seharga Rp84 miliar pada Sabtu (25/3/2023).

Selain perkapalan, ternyata Tommy juga memiliki sejumlah bisnis lain yang terkait dengan industri ritel bahkan properti mewah. Berikut rangkuman Bisnis dari beberapa sumber. Simak ulasannya.

1. Humpuss Group

Melansir dari situs resmi, Humpuss sendiri dibangun pada 1995. Bermula dari bisnis pengolahan minyak di Cepu, Jawa Tengah. Lalu, PT Humpuss lewat divisi LNG (liquefied natural gas) membangun kapal pertamanya, Ekaputra di tahun 1986. Dengan kapasitas 78.988 DWT, Ekaputra merupakan kapal LNG yang terbesar di dunia saat itu

Sejak 2004, PT Humpuss kian menangani bermacam-macam peluang bisnis, mulai dari PT Humpuss Trading hingga melakukan eksplorasi pengeboran minyak atas konsesi di Blora dan Bojonegoro.

Melansir laman resmi perusahaan, kelompok usaha ini bergerak di berbagai sektor seperti pelayaran, pesawat carter, pertambangan, distribusi migas dan bahan kimia, pertanian, petrochemical, properti, hingga manajemen aset.

Gatari Hutama Air Service atau Gatari Air Service juga melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang terutama bagi perusahaan perminyakan. Perusahaan penerbangan ini masih bagian anak perusahaan dari Grup Humpuss yang kantornya berpusat di Bandara Halim Perdana Kusuma.

2. Sirkuit Sentul 

Sirkuit Sentul adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Sirkuit ini dibangun pada tahun 1993 dan dimiliki oleh Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Indonesia Soeharto.

Melalui  PT Sarana Sirkuitindo, Sirkuit Sentul telah menjadi tuan rumah berbagai acara balap internasional dan nasional, termasuk Kejuaraan Dunia Superbike, Kejuaraan Asia Road Racing Championship, Kejuaraan Nasional Drag Bike, dan Kejuaraan Nasional Supermoto.

Namun, pada tahun 2021, ada rencana untuk menjual Sirkuit Sentul oleh Tommy Soeharto ke investor swasta asing. Meskipun demikian, saat ini belum ada kepastian mengenai penjualan tersebut dan Sirkuit Sentul masih beroperasi seperti biasa.

3. Ritel

GORO yang merupakan singkatan dari “Gotong Royong adalah sebuah jaringan toko grosir sendiri merupakan pusat berbelanja yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari buah, sayur, hingga peralatan dapur. 

GORO berada di bawah naungan PT Berkarya Makmur Sejahtera ini merupakan usaha yang dimiliki oleh Tommy sendiri. Di perusahaan tersebut, Tommy menjabat sebagai Komisaris Utama. 

4. Properti

Tommy juga merambah ke bisnis perhotelan melalui PT Lor Internasional Hotel mulai dari kelas budget hingga bintang 5.

Hotel Lorin tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari Lorin Sentul, Lorin Kuta, Hotel Amantis Demak hingga  Hotel Noormans Semarang.

Dirinya pun mengembangkan bisnis properti kelas atas. Salah satunya lewat pengembangan proyek golf resort bertajuk Black Rock Golf and Resort di Kawasan Pariwisata Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. 

Rencananya dia juga akan mendirikan township di lahan seluas 715 hektare lewat PT Putra Ciptawahana Sejati (Ranati). Ditargetkan tahun 2023, seluruh proyek ini sudah rampung.

Selain itu, isunya Tommy pun juga terlibat dlm pengembangan properti multifungsi Mangkuluhur City di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (***)

*Arlina Laras, @entrepreneur.bisnis.com

Continue Reading

Trending