Connect with us

Bisnis

SMSI Segera Bentuk Milenial Cyber Media (MCM) dan Menerbitkan Token Crypto

Published

on

Photo : Istimewa SMSI

Jakarta, goindonesia.co – Usai Rakernas, SMSI bergerak cepat. Hari minggu (12/12/21) Firdaus, Ketua Umum SMSI Pusat dan Ervik Arisusanto, Dewan Penasehat SMSI Pusat, langsung kunjungi Bukit Algoritma. Selasa rapat terbatas di sekretariat Jl. Vetera II Jakarta Pusat. Adapun materi diskusi dalam rapat terkait rencana pembentukan Melenial Cyber Media (MCM) dan penerbitan Token Crypto dengan nama Cripto Cyber Network (CYN).

Pada kesempatan itu hadir Firdaus Ketua Umum SMSI, Gusti Rachmat wakil Bendahara, dr Nishal Departemen MCC, Pahala Simanjuk sekretaris SMSI DKI, Aji Wakil Bendahara, dan Yudistira Soesatyo melenial Indonesia.

Rakernas SMSI merekomendasikan pembentukan sayap Milenial Cyber Media (MCM) dan Menerbitkan Token Crypto dengan nama Cripto Cyber Network (CYN)

Dibentuknya MCM dan CYN, sebagai antisipasi perkembangan teknologi digital dan sekaligus sebagai lompatan untuk menjembatani milenial tempuh waktu 30 – 50 tahun akan datang.

Token CYN saat ini masuk dalam program quartal 4 tahun 2021, yaitu menyiapkan untuk listing di exchange crypto. Dan, direkomendasikan pada rakernas 7-8 kemarin, dan akan diluncurkan pada HUT SMSI ke 5 pada 7 Maret 2022.

Pada kesempatan peluncuran tersebut, seluruh anggota dan pengurus SMSI serta anggota MCM, akan mendapat token CYN dengan jumlah 200 juta hingga 500 juta. Nilai tersebut, tidak termasuk parner luar negeri.

Token CYN bekerja di jaringan blockchain tron dengan TRC20. Block chain tron dimiliki oleh Justin Sun.

Pada rapat tersebut, Firdaus mengajak seluruh anggota dan pengurus mampu bertahan menghadapi masa Pandemi Covid-19. “Di tengah masa sulit ini, walaupun negara tidak hadir di tengah SMSI, kita tidak boleh kecewa. Kita tetap harus mampu menjaga kondusifitas dan bahu membahu dengan masyarakat dan polri menjaga kondusivitas negeri” ujar Firdaus.

Firdaus juga berharap, jangan ada niat apalagi keinginan untuk mengibarkan bendera putih. Jika SMSI mengibarkan bendera putih, akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap negara,” tandas Firdaus.

Yudistira Soesatyo, sebagai milenial yang konsen terhadap pengembangan sumberdaya masa depan milenial. Pada kesempatan tersebut ia menegaskan melihat realitas SMSI yang besar dan punya ruang panjang untuk masa depan. “Saya akan bersinergi mengisi ruang kosong yang akan dibangun SMSI,” ujar Yudis soesatyo.   (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik 1.008 MVA dari 8 Perusahaan di Batam

Published

on

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Listrik (Dokumentasi : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Batam, goindonesia.co – PT PLN (Persero) siap memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam, Kepulauan Riau. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Listrik antara anak usaha PLN yaitu PLN Batam selaku pemilik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) di Batam bersama 8 perusahaan dengan total potensi kebutuhan daya mencapai 1.008 Mega Volt Ampere (MVA).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN siap memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia, khususnya di Batam, termasuk untuk industri dan bisnis.

“PLN siap mendukung investasi yang hadir melalui penyediaan listrik yang cukup, andal dan tarif kompetitif. Dengan listrik yang andal dan terjangkau, kami yakin PLN Batam dapat menjadi jantung dari pertumbuhan ekonomi di sini,” ucap Darmawan.

Pertumbuhan konsumsi listrik di Batam sendiri mengalami lonjakan signifikan. Sepanjang tahun 2022, konsumsi listrik meningkat sebesar 14,71 persen dari 2,56 juta Megawatt hour (MWh) pada tahun 2021 menjadi 2.94 juta MWh pada tahun 2022. Angka ini juga berada di atas pertumbuhan konsumsi listrik nasional yang berada di angka 6,17 persen.

“Tahun 2022 pertumbuhan konsumsi listrik di Batam luar biasa, kalau tahun 2021 hanya tumbuh 5,01 persen, tahun 2022 ini lebih dari 14 persen. Ini menunjukkan roda ekonomi di Batam mengalami pertumbuhan,” ucap Darmawan.

Direktur Utama PLN Batam, M. Irwansyah Putra menjelaskan bahwa saat ini daya mampu kelistrikan di Batam mencapai 569 megawatt (MW) dengan beban puncak sebesar 538 MW. PLN memproyeksikan Batam akan mengalami surprised demand pada tahun 2026 sebesar 508 MVA dan terus meningkat kebutuhan hingga 1.008 MVA pada tahun 2030.

“Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 860 MW hingga 2030. Sehingga kami yakin siap memenuhi kebutuhan listrik di Batam,” pungkas Irwansyah.

Adapun perusahaan yang melakukan MoU antara lain PT Taman Resort Internet, PT Kabil Indonusa Estate, PT IDN Solar Tech, PT Samara Industrial, Bandara Internasional Batam, PT Ecogreen Oleochemicals, PT Latrade Batam Indonesia, dan Tunas Grup. (***)

(Sumber : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Continue Reading

Ekonomi

Tiga Instansi Berkolaborasi Asistensi PMI

Published

on

Kegiatan sosialisasi ketentuan ekspor impor dan layanan Bea Cukai di Kantor Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan, Jember (Dokumentasi :  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, @www.beacukai.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga instansi, yakni Bea Cukai, Migran Care Jember, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Timur, berkolaborasi memberikan asistensi ketentuan ekspor impor dan layanan kepabeanan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di Jember, Bea Cukai Jember bersama Migran Care Jember menyosialisasikan ketentuan ekspor impor dan layanan Bea Cukai di Kantor Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan, Jember. Pada kegiatan yang diadakan tanggal 26 Januari lalu tersebut, hadir tiga puluh orang purna-PMI, yang merupakan anggota Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dari Desa Sabrang, Desa Wonoasri, Desa Ambulu, dan Desa Dukuh Dempok.

Kepala Kantor Bea Cukai Jember, Asep Munandar, mengatakan kegiatan itu merupakan hasil sinergi kolaborasi pemerintah dengan NGO Migran Care untuk melakukan pembinaan kepada PMI, khususnya edukasi aturan tentang barang kiriman, barang bawaan penumpang, E-CD, IMEI, dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. “Tujuannya ialah untuk menambah wawasan para pekerja migran akan ketentuan kepabeanan dan cukai. Tak ketinggalan, kami juga membahas pembinaan UMKM berpotensi ekspor. Hal ini dilakukan mengingat banyak purna-PMI yang tengah berupaya membangun usaha kecil dan memproduksi produk untuk diekspor melalui kolega-koleganya di luar negeri, yaitu para diaspora,” ujarnya.

Asep berharap dengan hadirnya Bea Cukai dapat membantu kendala yang selama ini dialami para purna-PMI dalam melakukan ekspor, sekaligus mendukung pengembangan usaha mereka hingga dapat mengenalkan produknya ke luar negeri.

Kolaborasi lainnya untuk para PMI, terlaksana di Surabaya. Bea Cukai Juanda bekerja sama dengan BP3MI Jawa Timur menggelar sosialisasi tentang layanan kepabeanan di kelas Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) calon PMI. Kegiatan ini digelar dalam rangka membekali lima puluh orang calon PMI yang hendak berangkat bekerja ke mancanegara.

Dari sosialisasi tersebut, para calon PMI dapat mengetahui bahwa barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 3 diberikan pembebasan bea masuk dan dipungut PPN. Sementara barang dengan nilai lebih dari USD 3 hingga USD 1.500 akan dikenai bea masuk sebesar 7,5% dan PPN 11%. Adapun untuk barang bawaan penumpang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, diketahui bahwa setiap penumpang dari luar negeri yang memasuki Indonesia mendapatkan fasilitas pembebasan atas barang bawaan pribadi sebesar USD 500 per orang per kedatangan, atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. (***)

(Sumber :  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, @www.beacukai.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu terbukti efektif mendongkrak penerimaan pajak negara. Hal ini terbukti dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kalimantan Timur (Kaltim), dimana realisasi penerimaan pajak serta bea cukai provinsi tersebut sepanjang tahun lalu bertumbuh dan melebihi target. 

“Pencapaian penerimaan Kaltim ini juga dibilang tertinggi di nasional. Diharapkan daerah lain juga semakin semangat untuk bekerja keras karena Provinsi Kaltim terbukti mampu melakukannya. Pesan saya, hal baik ini harap dipertahankan, karena biasanya hal itu lebih susah ketimbang pencapaian,” ujar Puteri saat pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak & Bea Cukai (DJBC) Kaltim di Balikpapan, Kamis (2/2/2023). 

Selain itu, Puteri juga menyoroti rencana pemberian insentif pajak di area tersebut setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun. Seperti apa desain insentif yang sudsh disiapkan pemerintah, ia berharap hal itu tidak akan menggerus pertumbuhan penerimaan pajak Kaltim yang terus berprogres baik. 

“Kami ingin lihat desain insentif perpajakan yang disusun pemerintah. Tentunya kami ingin melihat potensi penerimaan pajak dan bea cukai dari pemberian insentif itu, apakah bertumbuh? Atau ada kemungkinan tergerus? Sebab capaian dan performa Kaltim ini sudah sangat baik, kami tidak ingin tergerus penerimaannya,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar itu. 

Sementara untuk bea cukai, Puteri meminta agar pihak di Kaltim dapat menindak tegas peredaran rokok-rokok ilegal yang tidak memakai pita cukai. Hal ini harus menjadi perhatian, sebab wilayah Kaltim dekat dengan area perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia yang memungkinkan terjadinya penyelundupan barang dan berakibatkan pada kerugian negara. (***) 

(Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, @www.dpr.go.id)

Continue Reading

Trending