Connect with us

Ekonomi

BLT Dana Desa Berdampak Besar Pada Pemulihan Ekonomi Desa

Published

on

Jakarta, 31 Mei 2021 – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan anggaran Dana Desa yakni, anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus. Di tengah pandemi COVID-19, anggaran Dana Desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).

Rincian pencairan BLT DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar. Pada bulan Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.

Drs. Luthfy Latief, M.Si, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDTT menyampaikan, “Di tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa kita titik beratkan pada tiga hal: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi.”.

Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

“Kementerian Desa dan pemangku kepentingan lainnya terus mengawal penyaluran BLT DD agar tersampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat penerima bantuan tersebut,” tambah Luthfy.

“Ketika perekonomian melemah akibat COVID-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program BLT DD ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat,” ujar Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute.

Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT DD ini juga berbelanja di komunitas lokal. Sehingga dengan begitu, BLT DD ini membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Di sisi lain, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan demand di masa pandemi.

“Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80% UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33% yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ujar Teguh.

Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, Riant Nugroho, Direktur Rumah Reformasi Kebijakan sekaligus pengamat kebijakan publik menyatakan apapun bantuan pemerintah di pedesaan, tidak semata diukur dari besarannya saja tapi dampaknya. “Sehingga kalau kita bisa gali lebih jauh lagi, sebenarnya potensi pedesaan untuk menjadi panglima ekonomi di masa COVID-19 sangat besar,” tambah Riant Nugroho.

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

Ekonomi

G20 Buka Potensi Ekonomi Digital Semakin Besar

Published

on

Logo G20. (Dokumentasi Kemlu RI)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, dengan Indonesia menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, membuat peluang ekonomi digital semakin besar.

Adapun ini disampaikan dalam peringatan HUT APJII yang ke-26.

Dia pun melihat ada peluang ini, terlebih Indonesia sudah dipilih menjadi ketua B20 dalam KTT G20.

“Kita sudah dipercaya secara global jadi pemimpin forum bisnis 20 (B20) di G20. Potensi untuk ekonomi digital kita semakin besar,” kata dia dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Di sisi lain, Arif pun menyampaikan, APJII terus berusaha dan bekerja untuk mewujudkan infrastruktur internet di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan internet.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah Indonesia Internet Exchange (IIX) yang memungkinkan jaringan internet lebih cepat sampai ke pelosok daerah.

“Semakin banyak masyarakat bisa mengakses internet cepat, semakin bagus untuk percepatan ekonomi digital,” tutur Arif.

Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kini jumlahnya sudah lebih dari 200 juta orang.

Jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, kata Arif, harus didukung dengan internet yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai bisnis dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian digital Indonesia.

“Dengan begitu juga kita bisa bersaing secara global,” kata Arif.

Siap Berkerja Sama

APJII, menurut Arif, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan pelbagai pihak untuk memperkuat ekonomi digital di Indonesia.

APJII pun terus akan membuat program-program meningkatkan infrastruktur internet di negeri ini.

“26 tahun kami bekerja, itu belum selesai. Kami akan terus berusaha memasyarakatkan internet berkualitas di negeri ini,” kata Arif.

Perkuat Industri Big Data

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Binokular Media Utama melakukan penandatanganan perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menguatkan industri Big Data di Indonesia.

“MoU ini sebagai langkah awal kerja sama yang efektif dan efisien serta berkesinambungan, agar masyarakat lebih dekat dengan Big Data,” kata Ketua APJII, Muhammad Arif, saat melakukan penandatangan perjanjian dengan CEO Binokular Media Utama, Sapto Anggoro, belum lama ini di Jakarta.

Arif menuturkan internet menyediakan data luar bisa besar untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga perlu dikelola agar benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. (***)

Continue Reading

Ekonomi

KSP Klaim Harga Minyak Goreng Curah Cenderung Turun Setelah Ekspor Disetop

Published

on

Petugas mengisi jeriken minyak goreng curah saat Operasi Pasar Minyak Goreng Curah di Gedung Serbaguna Pemkab Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/4/2022). Operasi pasar yang digagas oleh Bulog DIY dan Pemda Sleman tersebut menyediakan minyak goreng curah sebanyak 6.000 liter. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram untuk kebutuhan masyarakat dan usaha mikro serta usaha kecil. Foto: Wihdan Hidayat / Republika

Harga minyak goreng curah di pasaran disebut sudah di bawah Rp 20 ribu.

Jakarta, goindonesia.co — Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diklaim berdampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah di pasaran. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengatakan, saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren pelandaian dan cenderung menurun, meski belum terlalu signifikan.

“Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp 20 ribu. Trennya melandai dan cenderung turun,” kata Panutan, dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (4/2/2022).

Ia mengakui, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran masih membutuhkan waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu pekan.

“Masih butuh waktu untuk melihat outcome-nya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu pekan ini,” ujarnya.

Panutan pun memastikan, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur. Termasuk, melakukan antisipasi dampak negatif terhadap petani.

“Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (29/4/2022), Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng.

Dalam rapat telah disepakati beberapa hal. Yakni, penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Hal tersebut mencerminkan prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, meskipun di lain sisi pemerintah menyadari terdapat beberapa dampak negatif seperti potensi hasil panen petani sawit yang tidak terserap, serta penurunan ekspor, dan cadangan devisa.

Kebijakan pelarangan ekspor tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 dan berlaku pada 28 April 2022. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Harga Pertamax di DKI dan Sekitarnya Naik Jadi Rp 12.500

Published

on

Foto: SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/ Muhamaad Sabki)

Jakarta, goindonesia.co – Per 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat, bahan bakar minyak nonsubsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter.

“Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak tahun 2019,” jelas Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero).

Penyesuaian harga ini, lanjut Irto, masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp 14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp 16.000 per liter.

Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp3.500 dari nilai keekonomiannya.

“Ini kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat,” ujar Irto melalui keterangan resmi, Kamis (31/3/2022)

“Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Melalui keterangan resminya, Pertamina menyatakan penyesuaian tersebut berangkat dari harga minyak dunia yang terus merangkak naik di atas US$ 100 per barel dan yang juga didorong oleh krisis geopolitik.

Adapun, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat US$ 114,55 per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar US$73,36 per barel.

Menurut perseroan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17%, di mana 14% merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3% jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Adapun, BBM Subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter. (***)

Continue Reading

Trending