Connect with us

Ekonomi

BPUM Sasar 12,8 juta Pelaku UMKM, Telah Tersalurkan 76,6%

Published

on

Jakarta 30 Mei 2021 – Program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, diantara memberikan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) . Program tersebut merupakan hibah modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum terhubung dengan perbankan.

“Tahun 2020 diberikan kepada 12 juta usaha mikro dan tahun ini diberikan kepada 12,8 juta usaha mikro,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam Webinar Gegas Bergiat Menuju Ekonomi Sehat yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (27/5).

Menurutnya, per tanggal 11 Mei lalu sudah tersalurkan kepada 9,8 juta usaha mikro nilainya masing-masing Rp1,2 juta. Dari survei, program ini membantu usaha mikro sebesar 99,94 persen yang omset usahanya di bawah Rp 300 juta per tahun.

Sebanyak 98,9 persen penerima program ini menggunakan dana untuk keperluan usaha bukan konsumtif, sebagian besar untuk membeli bahan baku sekitar Rp 1,1 juta. “Sebagian lainnya digunakan untuk membayar sewa tempat dan lainnya,” ujar Riza.

Dia menambahkan, sebanyak 73,5 persen bergerak di perdagangan, 13,5 persen di sektor pertanian, 3 persen di industri pengolahan.

Kemudian sebanyak 75,9 persen penerima bantuan ini tetap membuka usaha di masa pandemi. Dari jumlah tersebut, 76,5 persen usaha di lokasi di rumah. 5,3 persen lokasi usaha di sekitar tempat umum seperti sekolah atau kantor, dan 4,8 persen berusaha di pasar.

Menurut Riza, penerima program ini memiliki jumlah pekerja rata-rata di bawah 10 orang dengan mayoritas perempuan. Meski dana yang digunakan tidak besar tetapi bisa digunakan untuk bisa bertahan. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei penerima hibah yang usahanya mengalami kenaikan 41,1 persen.

Riza menekankan, tentu kenaikan ini tidak bisa dipisahkan dengan pemulihan kesehatan. UMKM tumbuh jika masalah kesehatan masyarakat juga diselesaikan. “Semakin landai atau turun virusnya semakin baik kesehatan masyarakatnya. Insya Allah UMKM-nya akan semakin tumbuh ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar juga meminta para pelaku UMKM jangan patah semangat karena pemerintah ada di belakang. Menurutnya, kalaupun belum tersentuh pemerintah, lebih karena adanya skala prioritas. Dia memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen UMKM harus tumbuh. Karena 96 persen ekonomi Jawa Barat digerakkan UMKM.

“Kami terlebih dahulu membantu UMKM yang paling terdampak pandemi dan bertahap kepada UMKM lain,” ujarnya.

Edukator Wirausaha Didiet Maulana berharap, pemerintah melanjutkan program meningkatkan ilmu dan kemampuan. Menurutnya, ada kisah yang mengajarkan untuk menolong orang tidak dengan memberi ikan. Karena itu hanya bersifat sementara. Tetapi membantu dengan mengajari mencari ikan.

“Memberi ikan hanya bisa menolong satu hari saja. Tapi ajari mencari ikan, berarti kita membantu memberi makan seumur hidup,” tuturnya.

Adapun Pelaku UMKM Ayu Oktarini menambahkan, tidak hanya modal yang dibutuhkan tetapi juga pelatihan yang mudah dipraktikkan. Di antaranya pelatihan manajemen. “Karena kadang pelaku usaha setelah diajari bagaimana membuat sebuat kreasinya, kadang tidak menguasai manajemen, bagaimana kelola uang dan sebagainya,” katanya. ()

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja,

mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

Ekonomi

Dukungan Pemimpin Negara pada Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun Depan

Published

on

By

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi Group of Twenty (G20) tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk meyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Jelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Published

on

By

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi.

Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu.

Continue Reading

Ekonomi

LAUNCHING PELUNCURAN INDONESIA HALAL MARKETING REPORT 2021 DI INHALIFE 2021

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Halal Market Report 2021 dalam acara forum Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021. Dimana dalam laporan ini memberikan berbagai informasi tentang potensi industri halal Indonesia.

Tidak hanya potensi, dalam laporan tersebut juga tertuang tantangan dan keunggulan kompetitif serta posisi pasar halal global serta membuka peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

“Laporan ini memaparkan peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia. Di mana potensi dari kegiatan tersebut cukup besar.
Berdasarkan estimasi perdagangan internasional produk halal Indonesia dapat menyumbangkan sampai dengan USD 5,1 miliar per tahun,” kata Gubernur Bank Indonesia, Dr. Perry Warjiyo.

Peluncuran laporan ini bertepatan dengan event, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang hadir pada 25 hingga 30 Oktober 2021. Acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia ini mengangkat tema “Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery”.

Salah satu bagian dari acara ISEF tersebut, Indonesia International Halal Lifestyle Conference (INHALIFE) 2021 juga resmi dibuka pada 27–28 Oktober 2021 secara virtual. DR. Sapta Nirwandar sebagai Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center mengaku sangat senang, bahwa tahun ini DinarStandard dengan pimpinan Br. Rafi-uddin Shikoh dan IHLC telah menyelesaikan “Indonesia Halal Market Report 2021/2022”.

“Laporan ini dipersembahkan atas kerjasama dan dukungan kuat dari Bank Indonesia. Laporan ini tidak hanya tentang temuan tetapi juga dilengkapi dengan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan secara luas oleh pemerintah, korporasi maupun UKM,”jelasnya.

Menurutnya, laporan tersebut akan membantu Indonesia dalam memajukan industri halal yang sedang berkembang di tanah air. “Kami yakin laporan ini akan menarik Perdagangan dan Investasi Global menuju Industri Halal Indonesia,”katanya.

Continue Reading

Trending