Connect with us

Ekonomi

BPUM Sasar 12,8 juta Pelaku UMKM, Telah Tersalurkan 76,6%

Published

on

Jakarta 30 Mei 2021 – Program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, diantara memberikan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) . Program tersebut merupakan hibah modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum terhubung dengan perbankan.

“Tahun 2020 diberikan kepada 12 juta usaha mikro dan tahun ini diberikan kepada 12,8 juta usaha mikro,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam Webinar Gegas Bergiat Menuju Ekonomi Sehat yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (27/5).

Menurutnya, per tanggal 11 Mei lalu sudah tersalurkan kepada 9,8 juta usaha mikro nilainya masing-masing Rp1,2 juta. Dari survei, program ini membantu usaha mikro sebesar 99,94 persen yang omset usahanya di bawah Rp 300 juta per tahun.

Sebanyak 98,9 persen penerima program ini menggunakan dana untuk keperluan usaha bukan konsumtif, sebagian besar untuk membeli bahan baku sekitar Rp 1,1 juta. “Sebagian lainnya digunakan untuk membayar sewa tempat dan lainnya,” ujar Riza.

Dia menambahkan, sebanyak 73,5 persen bergerak di perdagangan, 13,5 persen di sektor pertanian, 3 persen di industri pengolahan.

Kemudian sebanyak 75,9 persen penerima bantuan ini tetap membuka usaha di masa pandemi. Dari jumlah tersebut, 76,5 persen usaha di lokasi di rumah. 5,3 persen lokasi usaha di sekitar tempat umum seperti sekolah atau kantor, dan 4,8 persen berusaha di pasar.

Menurut Riza, penerima program ini memiliki jumlah pekerja rata-rata di bawah 10 orang dengan mayoritas perempuan. Meski dana yang digunakan tidak besar tetapi bisa digunakan untuk bisa bertahan. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei penerima hibah yang usahanya mengalami kenaikan 41,1 persen.

Riza menekankan, tentu kenaikan ini tidak bisa dipisahkan dengan pemulihan kesehatan. UMKM tumbuh jika masalah kesehatan masyarakat juga diselesaikan. “Semakin landai atau turun virusnya semakin baik kesehatan masyarakatnya. Insya Allah UMKM-nya akan semakin tumbuh ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar juga meminta para pelaku UMKM jangan patah semangat karena pemerintah ada di belakang. Menurutnya, kalaupun belum tersentuh pemerintah, lebih karena adanya skala prioritas. Dia memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen UMKM harus tumbuh. Karena 96 persen ekonomi Jawa Barat digerakkan UMKM.

“Kami terlebih dahulu membantu UMKM yang paling terdampak pandemi dan bertahap kepada UMKM lain,” ujarnya.

Edukator Wirausaha Didiet Maulana berharap, pemerintah melanjutkan program meningkatkan ilmu dan kemampuan. Menurutnya, ada kisah yang mengajarkan untuk menolong orang tidak dengan memberi ikan. Karena itu hanya bersifat sementara. Tetapi membantu dengan mengajari mencari ikan.

“Memberi ikan hanya bisa menolong satu hari saja. Tapi ajari mencari ikan, berarti kita membantu memberi makan seumur hidup,” tuturnya.

Adapun Pelaku UMKM Ayu Oktarini menambahkan, tidak hanya modal yang dibutuhkan tetapi juga pelatihan yang mudah dipraktikkan. Di antaranya pelatihan manajemen. “Karena kadang pelaku usaha setelah diajari bagaimana membuat sebuat kreasinya, kadang tidak menguasai manajemen, bagaimana kelola uang dan sebagainya,” katanya. ()

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja,

mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

Ekonomi

Masyarakat Mulai Beralih ke Transportasi Ramah Lingkungan, Pelanggan Kereta Api Meningkat

Published

on

Foto: Humas KAI

Jakarta, goindonesia.co : PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator kereta api di Indonesia konsisten menyediakan layanan kereta api yang optimal, baik untuk angkutan penumpang ataupun barang. Keunggulan kereta api yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya efisiensi pada penggunaan ruang dan energi.

Efisiensi kereta api dapat dilihat dari kapasitas angkut yang besar. Dalam sekali jalan, 1 rangkaian kereta api Jarak Jauh terdiri dari 8 hingga 14 kereta penumpang dengan kapasitas hingga 1.120 tempat duduk. Jika dibandingkan dengan mobil pribadi berkapasitas 7 orang atau motor berkapasitas 2 orang, maka 1 perjalanan kereta api dapat menggantikan 160 mobil atau 560 motor.

Kementerian Perhubungan menilai bahwa emisi yang dihasilkan kereta api jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil atau pesawat. Dalam 200 mil perjalanan, emisi yang dihasilkan mobil atau pesawat 5 kali lipat jika dibandingkan dengan kereta api. 

Berdasarkan penelitian dari Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris via Our World in Data, emisi setara CO2 per penumpang per km pada kereta adalah 41 gram, sepeda motor 103 gram, dan mobil 192 gram. Sehingga perjalanan kereta dengan 1.120 penumpang hanya menghasilkan 45.920 gram CO2 per km, jauh lebih rendah dibanding motor sebanyak 115.360 gram CO2 dan mobil sebanyak 215.040 gram CO2.

KAI juga memiliki layanan kereta ramah lingkungan dengan menggunakan sumber energi listrik yang bebas emisi yakni KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta-Solo, KA Bandara Soekarno-Hatta, serta LRT Sumatera Selatan. Ke depan juga akan hadir kereta berenergi listrik pada LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Untuk perjalanan kereta commuter, 1 rangkaian KRL terdiri dari 8 hingga 12 kereta dengan kapasitas maksimal 3.000 pelanggan sebelum pandemi. Jumlah 1 rangkaian KRL ini mampu menggantikan penggunaan 428 mobil pribadi dan 1.500 motor.

VP Pubic Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI berkomitmen memberikan manfaat yang maksimal melalui layanan kereta api, baik manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pelanggan berupa layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu maupun manfaat tidak langsung bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas udara dan berkurangnya beban jalan raya.

“Angkutan kereta api baik untuk perjalanan jarak jauh ataupun commuter hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kereta api, maka akan dapat mengurangi angka kecelakaan, kemacetan, emisi gas buang kendaraan serta mengefisienkan waktu dan tenaga,” kata Joni.

Sejak pemerintah menetapkan harga baru BBM bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022), terpantau volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh mengalami peningkatan. Pada periode 4 s.d 10 September 2022, KAI melayani sebanyak 593.471 pelanggan atau rata-rata 84.782 pelanggan per hari, naik 3% dibanding pekan sebelumnya, 28 Agustus s.d 3 September 2022, yaitu sebanyak 573.176 pelanggan atau rata-rata 81.882 pelanggan per hari.

KAI melihat adanya peningkatan masyarakat yang menggunakan kereta api dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu sesuai harapan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

“Kereta api memiliki peran yang besar dalam melestarikan lingkungan dan menyediakan mobilitas bagi masyarakat. KAI bersama-sama seluruh stakeholder akan terus mengembangkan layanan kereta api agar kereta api semakin maju dan dapat memberikan nilai lebih secara berkelanjutan.” tutup Joni.  (***)

Sumber: Humas KAI

Continue Reading

Ekonomi

Pendaftaran Subsidi Tepat Sasaran Tembus 1 Juta Pendaftar

Published

on

Subsidi tepat Pertamina (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan Pertalite dan Bio Solar di masyarakat. Pertamina Patra Niaga juga terus melanjutkan inisiatif pendaftaran Program Subsidi Tepat sebagai upaya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Program Subsidi Tepat saat ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Pertamina perlu mendata konsumsi BBM bersubsidi sehingga penyalurannya bisa lebih termonitor dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Saat inipun fokusnya masih pada pendaftaran dan sosialisasi, memastikan kesiapan sistem serta operasional dilapangan sambil terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting di Jakarta, Kamis (1/9/22).

Hingga akhir Agustus ini, sudah lebih dari satu juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, dimana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70%, dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30%.

“Dari data tersebut, untuk pengguna Pertalite yang mendaftar masih didominasi oleh pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi maupun kendaraan umum,” tambahnya.

Dalam meningkatkan jumlah pendaftar, Irto mengatakan untuk mempermudah masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga terus menambah titik booth pendaftaran langsung. Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan handphone, pendaftaran online juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina.

“Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” lanjut Irto.

Pihaknya juga terus mengingatkan kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraannya. Pertamina Patra Niaga juga saat ini sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa titik. Kedepan, Program Subsidi Tepat ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

“Ini adalah langkah Pemerintah dan Pertamina dalam memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM, masyarakat rentan yang memang butuh energi dengan harga terjangkau untuk kebutuhan mereka,” pungkasnya. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Published

on

BUMN inspeksi dan audit Sucofindo bersama Kejaksaan RI berkolaborasi dalam sosialisasi mengenai implementasi dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan Kejaksaan RI .(DOK. Sucofindo)

Jakarta, goindonesia.co – BUMN yang bergerak di bidang inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan PT Sucofindo, anggota Holding Jasa Survei ID Survey, bekerja sama dengan Kejaksaan RI melakukan sosialisasi cara hitung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Hal ini, dalam rangka pengadaan barang dan jasa di lingkup Kejaksaan RI untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan produk dalam negeri. 

Dalam laporan tersebut, diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.

“Oleh karena itu, kementerian/lembaga dan BUMN perlu memahami tata cara penghitungan TKDN, baik untuk jenis barang, jasa, belanja modal dan operasional serta gabungan barang dan jasa,” ujar Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Dirut Sucofindo, melalui keterangannya, Rabu (10/8/2022). 

Penggunaan komponen dalam negeri, menurut Mas Wigrantoro memberikan sejumlah manfaat. Antara lain, efisiensi industri dan meningkatkan kompetensi untuk berdaya saing di pasar global. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kesempatan kerja, dan penghematan devisa negara. 

Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Narendra Jatna menyampaikan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Kejaksaan RI yang sejalan dengan UU No. 3 Taun 2014 tentang Perindustrian. 

Menurut dia, dalam pasal 86-87 mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara termasuk Kejaksaan RI dalam pengadaan barang/jasa .

“Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi ini, saya berharap personil Kejaksaan RI dapat memahami dengan baik bagaimana pengaturan, penerapan, pengawasan produk dalam negeri serta TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan RI,” pungkas Narendra. (***)

Continue Reading

Trending