Connect with us

Ekonomi

BPUM, Upaya Genjot Pelaku UKM Indonesia di Masa Pandemi

Published

on

Jakarta, 5 Mei 2021 – Untuk membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, pemerintah memiliki sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pemerintah kembali berencana memperluas cakupan BPUM menjadi kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 pada 2021. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan skema setiap UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta. BPUM ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu.

Ir. Eddy Satriya M.A., Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, menjelaskan sejak diputuskan pada rapat 1 Maret lalu. “Direncanakan akan 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (5/5).

Menurut Eddy, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp11,76 triliun. Saat ini KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp10,4 triliun (88%). Setelah menyentuh angka 9 juta, rencananya KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM ini.

“BPUM ini memang memberikan efek luar biasa, hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja,” terang Iwan Faidi, Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian.

Program BPUM ini berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja. “Selain BPUM, ada insentif lainnya seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Untuk 2021 dianggarkan Rp 181,9 triliun untuk insentif bagi UMKM Indonesia,” terang Iwan Faidi lebih lanjut.

“Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro,” tutup Eddy.

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh,

mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 0812 84519595

Ekonomi

Dukungan Pemimpin Negara pada Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun Depan

Published

on

By

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi Group of Twenty (G20) tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk meyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Jelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Published

on

By

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi.

Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu.

Continue Reading

Ekonomi

LAUNCHING PELUNCURAN INDONESIA HALAL MARKETING REPORT 2021 DI INHALIFE 2021

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Halal Market Report 2021 dalam acara forum Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021. Dimana dalam laporan ini memberikan berbagai informasi tentang potensi industri halal Indonesia.

Tidak hanya potensi, dalam laporan tersebut juga tertuang tantangan dan keunggulan kompetitif serta posisi pasar halal global serta membuka peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

“Laporan ini memaparkan peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia. Di mana potensi dari kegiatan tersebut cukup besar.
Berdasarkan estimasi perdagangan internasional produk halal Indonesia dapat menyumbangkan sampai dengan USD 5,1 miliar per tahun,” kata Gubernur Bank Indonesia, Dr. Perry Warjiyo.

Peluncuran laporan ini bertepatan dengan event, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang hadir pada 25 hingga 30 Oktober 2021. Acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia ini mengangkat tema “Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery”.

Salah satu bagian dari acara ISEF tersebut, Indonesia International Halal Lifestyle Conference (INHALIFE) 2021 juga resmi dibuka pada 27–28 Oktober 2021 secara virtual. DR. Sapta Nirwandar sebagai Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center mengaku sangat senang, bahwa tahun ini DinarStandard dengan pimpinan Br. Rafi-uddin Shikoh dan IHLC telah menyelesaikan “Indonesia Halal Market Report 2021/2022”.

“Laporan ini dipersembahkan atas kerjasama dan dukungan kuat dari Bank Indonesia. Laporan ini tidak hanya tentang temuan tetapi juga dilengkapi dengan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan secara luas oleh pemerintah, korporasi maupun UKM,”jelasnya.

Menurutnya, laporan tersebut akan membantu Indonesia dalam memajukan industri halal yang sedang berkembang di tanah air. “Kami yakin laporan ini akan menarik Perdagangan dan Investasi Global menuju Industri Halal Indonesia,”katanya.

Continue Reading

Trending