Connect with us

Berita

Aturan Baru, Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Panggil Prajurit TNI

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi KSAL Laksamana Yudo Margono saat kunjungan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Senin (22/11/21). Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI. FOTO/MPI/ALDI CHANDRA

Jakarta – goindonesia.co – Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Hal ini tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Laksanakan Arahan Presiden Prabowo, Menpora Dito: Siapkan Indonesia Bugar Sejak Sekolah Dasar

Published

on

Menpora RI, Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).(Foto : Bagus/@kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).

Hal itu disampaikan Menpora Dito kepada media usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) sore. “Terkait saya diundang hari ini adalah, bagaimana Presiden Prabowo memantau update perkembangan program yang dijalankan Kemenpora, khususnya kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bersama Kementerian Pendidikan,” kata Menpora Dito. 

Gerakan Indonesia Bugar yang diminta Presiden harus dimulai dari usia dini yakni Sekolah Dasar. “Salah satu untuk mendukung gerakan tersebut, nanti jam olahraga ekstrakurikuler olahraga anak akan ditambah, minimal satu jam sehari. Dan juga gerakan dasar senam di sekolah akan dikembalikan juga,” ujar Menpora Dito. 

“Presiden sangat menginginkan hal itu, jadi tadi mengkooordinasikan program prioritas dengan kementerian lembaga,” tambahnya. 

Terkait olahraga apa yang akan dimasifkan tersebut, Menpora Dito menyampaikan akan masih melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah. 

“Untuk senamnya akan kita padukan dengan dasar senam gymnastic, yang pasti ini baru olahraga dasar seperti atletik juga. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bbit atlet sejak dini dari tingkat pendidikan paling bawah. Yang penting program ini memacu siswa dan siswi untuk bergerak dan membudayakan olahraga,” pungkas Menpora Dito. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA

Continue Reading

Berita

Jelang Nataru 2024/2025, Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Nasional Aman

Published

on

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri saat konferensi pers di Kementerian BUMN (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) pastikan ketersediaan energi nasional jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kesiapan Nataru, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Simon menegaskan, seluruh Pertamina Group baik Subholding dan Anak Perusahaan Services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” terang Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, 9 Desember 2024.

Menurut Simon, kebutuhan Gasoline (BBM) selama periode Satgas diperkirakan meningkat sekitar 5% dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil (solar) diprediksi turun sekitar 3,3% karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal.

Simon menambahkan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.

Selama masa Satgas, Pertamina juga melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.

“Pertamina juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya bencana dengan mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional,” ujar Simon.

Pertamina juga melakukan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. “Sistem ini dapat monitoring penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi selama masa Nataru, sehingga kebutuhan energi dapat dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas BBM dan LPG yang disalurkan dipastikan tepat kuantiti dan kualitas sesuai standar yang berlaku,” tegas Simon.

Selain itu, lanjut Simon, dukungan dari Pertamina Group untuk menghadapi Nataru 2024 juga disiapkan langkah-langkah strategis lain. Diantaranya pada sektor transportasi udara, Simon mengatakan sesuai yang diamanahkan pemerintah, Pertamina menurunkan harga Avtur selama periode Desember di 19 bandara

“Pertamina berkontribusi menurunkan harga Avtur di 19 lokasi Bandar Udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200,952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,”pungkas Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending