Connect with us

Berita

Aturan Baru, Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Panggil Prajurit TNI

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi KSAL Laksamana Yudo Margono saat kunjungan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Senin (22/11/21). Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI. FOTO/MPI/ALDI CHANDRA

Jakarta – goindonesia.co – Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Hal ini tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Jokowi: Infrastruktur Fondasi Membangun Peradaban Bangsa

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar You Tube)

Jakarta , goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi)  kembali menegaskan bahwa infrastruktur adalah fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain jika indeks daya saingnya rendah.

Penegasan itu disampaiksn Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I Ruas Serang-Rangkasbitung di Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021). 

“Karena, apa pun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Artinya, barang-barang kita juga akan menjadi terdistribusi lebih baik dan bisa menjadi lebih murah. Artinya, infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik,” katanya dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memudahkan distribusi komoditas, dan memberikan fasilitas pada produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, dibangunnya sebuah jalan akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan akan membangun peradaban bangsa.

“Kalau negara lain punya jalan tol, kita punyanya hanya jalan kampung, artinya peradaban kita tertinggal. Kalau negara lain punya jalan tol, kita (juga) punya. Kita punya airport, negara lain juga punya. Itulah sekali lagi bahwa infrastruktur akan menjadi fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Presiden menjelaskan, adanya kemudahan konektivitas berupa jalan tol akan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten khususnya, terutama di sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Lebih jauh Presiden mengungkapkan pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi II dan III dan tersambung hingga Panimbang. Jika jalan tol telah selesai sampai ke Panimbang, maka akan mendekatkan Jakarta dengan Serang, Pandeglang, hingga akhirnya nanti Tanjung Lesung akan hidup sebagai sebuah kawasan wisata. Diharapkan, keseluruhan jalan tol tersebut akan selesai pada akhir 2023.

“Sekarang ini kita harapkan kemacetan-kemacetan yang ada di Lebak, di Pandeglang, dan Serang bisa sedikit terurai,” ujarnya.

Kepala Negara juga meyakini bahwa ketika jalan tol tersebut telah terkoneksi sepenuhnya, maka akan muncul optimisme investasi untuk segera menyelesaikan Tanjung Lesung. Tol tersebut juga akan memangkas waktu temput antara Jakarta ke Tanjung Lesung yang tadinya empat hingga lima jam menjadi 1,5-2 jam.

“Itu nanti kalau tembus mungkin bisa satu setengah jam, maksimal dua jam. Sehingga orang akan menjadi alternatif (bagi yang ingin berwisata) tidak hanya ke Puncak, tetapi juga bisa ke Tanjung Lesung,” ungkapnya.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan seksi II, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer dan juga Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer yang insya Allah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai,” ungkap Presiden dalam sambutannya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. (***)

Continue Reading

Berita

Irjen Ferdy Sambo: Jangan Viralkan Polisi Nakal, Lapor Propam Saja

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat menjadi sorotan publik karena ulah oknum anggota melakukan perbuatan melawan hukum hingga viral di media sosial. Harusnya, warga tidak perlu memviralkan video oknum polisi yang menyimpang di media sosial, tapi langsung laporkan saja melalui aplikasi Propam Presisi.

“Sebenarnya tidak perlu upload di sosial media, tapi bisa laporkan langsung kepada kita melalui aplikasi Propam Presisi,” kata Kepala Divisi Propam Polri, Sebagaimana di kutip dari VIVA.co.id.

Tentunya, kata Sambo, Divisi Propam bakal memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap oknum polisi yang menyimpang dengan cepat meskipun melaporkannya melalui aplikasi tersebut.

“Kami sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses laporan itu melalui aplikasi. Kita akan tindaklanjuti secara maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, maraknya oknum polisi menyimpang menjadi tantangan dan masukan bagi institusi Polri. Propam, kata dia, akan mengimplementasikan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni transformasi menuju Polri Presisi dengan transformasi bidang pengawasan.

“Terhadap kejadian-kejadian viral atau ramai di sosmed, kami komitmen bahwa ini harus kita lakukan penegakan hukum internal. Kalau pun melakukan pidana, kita akan pidanakan sampai pemberhentian kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran dan mencoreng nama institusi,” tegas dia.

Propam terdepan jaga citra Polri meski tak populer

Sambo yang juga mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini sudah hampir satu tahun menjabat sebagai Kepala Divisi Propam yang ditunjuk Jenderal Sigit pada November 2020. Memang, karir dia selama 26 di kepolisian itu bidang reserse.

Begitu diberi tugas memimpin divisi ini, Sambo langsung mempelajari dan melihat wewenang serta tanggungjawab Divisi Propam. Setelah dianalisa, justru Divisi Propam ini menjadi brand ambasador Polri. Karena, divisi ini motonya garda terdepan menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan.

“Artinya, Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja untuk menjaga citra Polri. Dan, Divisi Propam juga menjadi benteng terakhir mencari keadilan. Divisi ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka,” kata Sambo.

Maka dari itu, Sambo mengambil kebijakan di antaranya menarik orang-orang yang bertugas di Divisi Propam harus memiliki integritas, kompetensi dan komitmen serta loyalitas kepada institusi. Memang, divisi ini di luar belum populer karena menangani pelanggaran-pelanggaran internal.

“Tapi justru, divisi inilah paling terdepan untuk menjaga citra Polri dan benteng terakhir orang-orang mencari keadilan. Maka, kita mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain, harus bisa memberi contoh,” ucapnya.

Jadi, Sambo mengingatkan kepada seluruh jajaran Propam jangan sampai ada satu orang anggotanya yang melakukan pelanggaran sebagaimana oknum polisi yang sempat viral di media sosial. Sebab, anggota Propam harus menjadi teladan bagi personel Korps Bhayangkara lainnya.

“Bagaimana kita menindak menegakkan disiplin kedalam kalau anggota Propam ini tidak berdisiplin lebih dahulu, kita harus jadi contoh. Jadi kalau Divisi Propam ini tidak terkenal, mungkin karena kami melakukan penegakan hukum internal dan tidak terekspose,” tandasnya.

Continue Reading

Berita

SETARA Institute: Basa-Basi Sertifikasi Sawit PTPN V

Published

on

By

JAKARTA, Goindonesia.co : Sejak 2018, PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) telah memperoleh sertifikasi dari International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), karena dianggap memenuhi (compliance) dengan standar sustainability dan komitmen bisnis dan HAM sebagaimana digariskan oleh Panduan Prinsip-Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGPs).

Dengan sertifikasi tersebut, PTPN V telah menikmati harga premium dari penjualan atas produk Sawit dengan keuntungan puluhan milair per tahun.

Namun Ketua SETARA Institute, Hendardi mengemukakan, jika ditelisik lebih dalam, PTPN V ternyata masih mempraktikkan cara-cara bisnis yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standarstandar yang menjadi acuan pemberian sertifikasi tersebut. Saat ini annual surveillance audit/ assessment sedang dilakukan oleh RSPO.

Disebutkan Hendardi, kegiatan ini merupakan audit tahunan untuk kembali memeriksa apakah PTPN V masih layak memperoleh sertifikasi RSPO, atau sebaliknya, ditemukan standar-standar yang tidak lagi dipenuhi, sehingga bisa saja hasil audit akan merekomendasikan peninjauan ulang sertifikasi RSPO atau hanya akan memperoleh partial compliance, sehigga PTPN V harus kembali memperbaiki sustainability policy dan mempraktikkannya secara serius.

“Salah satu prinsip utama dalam bisnis dan HAM serta keberlanjutan adalah free, prior, inform-consent atau persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan, yang kemudian tercermin dalam kemitraan yang setara antarpara pemangku kepentingan (multistakeholders),” kata Hendadrdi.

Dia menegaskan, dalam konteks kinerja PTPN V, prinsip ini seharusnya dipatuhi oleh PTPN V dalam mengelola kemitraan dengan petani plasma. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, PTPN V gagal memenuhi kewajiban standar-standar yang telah ditetapkan oleh RSPO maupun oleh UNGPs.

“Bagaimana mungkin, PTPN V memperoleh sertifikasi RSPO padahal sejumlah koperasi yang menjadi mitra PTPN V mengalami berbagai pelanggaran HAM, PTPN V tidak mengelola keuangan kemitraan secara transparan, penghancuran organisasi rakyat dengan membentuk koperasikoperasi tandingan, dan bahkan menggunakan tangan-tangan penegak hukum untuk mengkriminalisasi petani,” ujarnya.

Jadi, kata Hendardi,  sertifikasi RSPO yang diperoleh PTPN V bisa jadi hanya basa-basi karena berhasil menutupi keburukan-keburukan perusahaan yang sudah belasan tahun terus disembunyikan. RSPO bekerja berdasarkan portofolio yang di-submit oleh PTPN V dan juga mewawancarai orang-orang yang juga ditunjuk dan didesain oleh PTPN V sebagai pihak yang diaudit (auditee). Dengan cara kerja ini, wajar PTPN V bisa memoles citra positif di atas kertas.

“Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) yang beranggotakan 997 dan saat ini tengah memperjuangkan hak-haknya yang dirampas PTPN V, adalah contoh paling nyata, bagaimana prinsip bisnis dan HAM dilanggar,” ucapnya.

Menurut Hendadri, alih-alih mengadopsi model penyelesaian konflik sebagaimana rekomendasi lembaga sertifikasi internasional, PTPN V lebih memilih jalan pintas yang justru mempertegas bahwa PTPN V adalah salah satu entitas bisnis terdepan yang melanggar HAM.

Selain Kopsa M, nasib sama juga dialami oleh sejumlah koperasi lain. Ada Koperasi Iyo Basamo, masyarakat adat Pantai Raja dan lain-lain, yang semuanya dinyatakan oleh Audit Keungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas PTPN V tahun 2005, sebagai kemitraan yang bermasalah dan menuntut penyelesaian dan hingga kini masih bermasalah.

Hendardi mengingkatkan, para auditor RSPO mesti jeli menangkap fakta lapangan. Human Rights Due Diligence harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses audit RSPO.

Jika RSPO bekerja hanya berdasar pada data yang sudah disulap, maka integritas RSPO akan bernasib sama seperti sertifikasi yang diproduk oleh Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang akhirnya tidak dipercaya publik.

Continue Reading

Trending