Connect with us

Hukum

Didakwa Pasal Berlapis, Ketua Kopsa M Anthony Hamzah Ajukan Eksepsi

Published

on

Foto : Istimewa

Kampar, goindonesia.co – Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Anthony Hamzah dijerat pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kampar, Kamis (17/3/2022).

Berdasarkan pantauan Beritabaru.co, sidang ini dipimpin oleh Dedi Kuswara selaku Ketua Majelis Hakim, serta masing-masing anggota Petra Jeanny Siahaan dan Renny Hidayati.

Anthony diancam dengan 4 pasal dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kampar.

Anthony didakwa dengan dakwaan primer pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian dakwaan primer lainnya yakni pasal 170 ayat 1 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, subsider pasal 368 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau 368 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Dan pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum Anthony menyatakan akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa.

“Bagaimana sikap saudara atas dakwaan tersebut, apakah anda akan mengajukan eksepsi,” ujar Ketua Majelis Hakim Dedi Kuswara dalam persidangan.

“Kami akan lakukan eksepsi,” ucap kuasa hukum Anthony, Samaratul Fuad.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (24/3), dengan agenda pembacaan eksepsi.

Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Jaksa Palsu dan Tidak Benar

Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Satrio Aji Wibowo, memunculkan dakwaan baru yang menyebutkan ketua Kopsa-M pernah meminta sejumlah uang kepada PT Langgam Harmuni.

Kuasa hukum Anthony, Samaratul Fuad menjelaskan kronologi kasus yang menjerat Anthony Hamzah merujuk berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/332/X/2020/Riau/Res Kampar tertanggal 16 Oktober 2020 dengan pelapor Karel Zagota selaku General Manager PT LH.

“Pelaporan itu terkait aksi pengrusakan dan pencurian di perumahan karyawan PT LH yang terjadi pada 15 Oktober 2020 yang menjadi terlapor adalah Hendra Sakti, Aris Zanolo Laila alias Marvel, bukan Anthony Hamzah,” kata Fuad.

Fuad mengungkapkan, kasus Hendra Sakti dan Aris Zanolo Laila telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, masing-masing dengan perkara pidana Nomor: 384/Pid.B/2021/PN.Bkn dan 343/Pid.B/2021/PN.BKN yang dikenakan pasal 368 ayat ( 1 ) juncto Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP tentang Pemerasan.

“Mereka dikenakan pasal pemerasan, bukan pengrusakan,” ujarnya.

“Artinya LP sehubungan dengan aksi pengrusakan dan pencurian di perumahan Karyawan PT LH tidak benar dan tidak pernah terbukti adanya, karena dua orang pelaku yang sudah divonis oleh PN Bangkinang dikenakan pasal Pemerasan, bukan tentang pengrusakan,” imbuhnya.

Kata dia, putusan terhadap dua tersangka tersebut, menggugurkan dengan sendirinya terhadap LP pengurusakan dan pencurian yang menjadi dasar dalam penetapan tersangka terhadap Anthony Hamzah.

“Dalam berkas pemeriksaan, persidangan dan putusan hakim baik dalam perkara Hendra Sakti dan Marvel, baik itu SPDP, Sprindik dan Surat Pemanggilan, serta berkas praperadilan terhadap Anthony Hamzah sama sekali tidak ada dakwaan yang didasarkan pada peristiwa bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Anthony Hamzah pernah meminta sejumlah uang pada PT LH,” ujarnya.

Ia mengatakan, munculnya dakwaan baru dari JPU Kejaksaan Kampar atas kasus yang didasarkan pada peristiwa yang disebutkan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, tidak dapat di konfirmasi kebenarannya. Atas hal ini tim kuasa hukum menduga jaksa telah melanggar SOP penyidikan berdasarkan KUHP, sekaligus melanggar ketentuan konstitusi tertinggi bahwa “Semua Orang Kedudukannya Sama di Mata Hukum”.

“Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan JPU dan penyidik Polres Kampar telah menyalahi SOP Penyidikan dan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin. Sebab penyidik hanya memeriksa satu dari 3 saksi yang meringankan Anthony Hamzah, sesuai dengan yang diajukan pada BAP Anthony Hamzah pada 10 Februari 2022.” paparnya.

Lantaran tidak diperiksanya saksi yang meringankan, Fuad berujar, penyidik Polres Kampar menunjukkan ketidakprofesional sebagai penyidik, melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku, serta tidak ditaatinya SOP Penyidikan yang justru akan menguntungkan pihak PT LH.

“Jadi kuat dugaan kami bahwa proses peradilan terhadap perkara Anthony Hamzah tidak berjalan dengan objektif berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial),” ujarnya.

“Tindakan ini juga merupakan pelanggaran penyidik terhadap ketentuan pasal 116 ayat 4 KUHAP, bahwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang meringakan adalah kewajiban Penyidik, namun penyidik tetap bersikeras untuk melimpahkan berkas perkara klien kami walaupun saksi – saksi yang meringankan tersebut belum di periksa pihak Penyidik Polres Kampar,”

Menyoal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memasukkan peristiwa tahun 2017 dan 2018, Fuad mengatakan bahwa sangat kuat menunjukkan adanya pelanggaran kode perilaku berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung No: 014/A/JA/11/2012, karena hanya menerima begitu saja berkas perkara dari penyidik tanpa memeriksa unsur-unsur pelanggaran SOP, dan kode etik perilaku, serta ketentuan KUHAP.

“Adapun bukti-bukti yang digunakan dalam perkara Anthony Hamzah adalah bukti-bukti yang hampir sama dengan perkara terpidana Hendra Sakti dan Marvel, yakni berupa lembar foto copy kwitansi, surat kuasa,” jelasnya.

“Apabila bukti ini yang digunakan oleh JPU untuk mendakwa Anthony Hamzah terkait berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018, bukti-bukti ini sama sekali tidak menunjukkan kebenaran dan keterhubungan terhadap dakwaan JPU tersebut,”

Menurut Fuad, dakwaan JPU atas peristiwa tahun 2017 dan 2018 adalah didasarkan pada keterangan saksi yang memberatkan.

“Maka sudah sangat terang dan jelas adanya bahwa JPU telah melakukan pelanggaran Kode Perilaku, karena dakwaan yang dilimpahkan dan dibacakan pada Pengadilan didasarkan pada berkas penyidik Polres Kampar, yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan KUHAP, SOP Penyidikan dan Kode Etik dengan tanpa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Anthony Hamzah,” ketusnya.

“Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dakwaan yang dibacakan oleh JPU adalah dakwaan palsu dan tidak benar, karena berdasarkan bukti yang tidak objektif tanpa dilandasi dengan proses penyidikan dan pelimpahan yang sesuai ketentuan KUHAP dan SOP Penyidikan,” pungkasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

DPR Sahkan Revisi UU ITE, Simak Beda Pasal Karet Dulu dan Kini

Published

on

Ilustrasi. DPR resmi mengesahkan revisi kedua UU ITE dalam rapat paripurna ke-10 pada Selasa (5/12), tapi pasal karet masih tetap ada. (Foto: CNN Indonesia/Khaira Ummah)

Jakarta, goindonesia.co – DPR resmi mengesahkan revisi kedua UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam rapat paripurna ke-10 pada Selasa (5/12).
Ketua Panja RUU ITE Abdul Kharis Almasyhari sempat memaparkan poin-poin perubahan revisi UU ITE dalam rapat paripurna sebelum pengesahan.

Salah satu pasal yang mendapat perubahan adalah Pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal “karet”, karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan dipakai untuk menjerat dengan alasan pencemaran nama baik.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengusulkan penghapusan pasal karet tersebut. Namun, dalam revisi kedua ini, pemerintah dan DPR hanya mengubah substansi pasal tersebut.

Pasal 27 pada UU ITE mengatur tentang distribusi atau produksi informasi atau dokumen di ruang digital. Pasal itu melarang muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta pengancaman.

Berikut bunyi pasal 27 UU ITE yang telah direvisi:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kemudian, dalam revisi kedua UU ITE ini, Pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Berikut bunyi Pasal 27 ayat 3 dan 4 sebelum direvisi:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Revisi kedua UU ITE mengubah kedua ayat tersebut, dan digantikan dengan pasal 27A dan pasal 27B.

Berikut bunyi pasal 27A:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Berikut bunyi pasal 27B:

  1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
    a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
    b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
  2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang supaya:
    a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
    b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal Penjelas

Dalam dokumen Rancangan Penjelasan Atas Undang Undang ITE, pasal 27A dan pasal 27B dijelaskan lebih lanjut, dengan bunyi berikut:

Pasal 27A

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Pasal 27B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” dalam ketentuan ini adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan
maksud supaya hal tersebut diketahui umum. (***)

Penghina Jokwoi yang Tersandung UU ITE (Foto: CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

*@cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum

Firli Bahuri Tersangka, 2 Mobil dan 21 Handphone Disita Penyidik

Published

on

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak beri keterangan. (Foto: PMJ/Fajar).

Jakarta, goindonesia.co – Sejumlah barang bukti disita penyidik terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan tersangka yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Barang bukti yang turut disita terkait kasus tersebut yakni di antaranya 2 mobil dan juga sebanyak 21 handphone milik para saksi.

“Dilakukan penyitaan terhadap 21 unit HP dari para saksi. Kemudian 17 akun email, 4 unit flashdisk, 2 unit kendaraan bermotor roda empat, 3 e-money, kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan Land Cruiser,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023) malam.

Kendati demikian belum diketahui milik siapa saja puluhan handphone para saksi dan juga 2 mobil yang disita oleh penyidik dalam kasus tersebut.

Namun perlu diketahui Ade Safri pada tanggal 11 November 2023 lalu menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penyitaan barang bukti elektronik, termasuk handphone dan dokumen elektronik yang berkaitan, milik SYL.

Dalam kasus tersebut penyidik juga menyita dokumen penukaran valas (valuta asing) dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023.

“Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada Rumah Dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021,” kata Ade Safri.

Pakaian maupun sepatu serta pin yang dikenakan oleh SYL saat bertemu Firli Bahuri di GOR Tangki pada tanggal 2 Maret 2022 juga turut disita, bersama dengan 1 eksternal hardisk atau SSD berisi ekstraksi data yang diserahkan oleh KPK berdasarkan barang bukti elektronik yang disita KPK sebelumnya.

“Juga telah dilakukan penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

“Kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan lady americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar holiday getaway voucher 100 ribu spiral care Traveloka. Kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK, serta beberapa surat Ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya,” tandasnya.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri pada hari Rabu (22/11/2023) sekitar pukul 19.00 WIB. (***)

*@pmjnews.com

Continue Reading

Hukum

Polisi Ungkap Panji Gumilang Pakai Lima Nama untuk Aset Pribadinya

Published

on

Panji Gumilang berbaju tahanan. (Foto: PMJ/Fajar).

Jakarta, goindonesia.co – Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengungkap tersangka Panji Gumilang perkara yayasan dan penggelapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki banyak identitas.

Hal tersebut terungkap setelah penyidik melakukan penelusuran dari berbagai aset dan transaksi yang dilakukan oleh Panji Gumilang.

“Kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG (Abdussalam Panji Gumilang) mempunyai nama lain, yaitu Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, ada juga Abu Totok, ada juga Abu Ma’arik, ada juga Samsul Alam,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

“Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Whisnu menuturkan bahwa pihaknya mendalami dugaan pemalsuan dokumen atas ditemukannya sejumlah nama lain Panji Gumilang yang digunakan untuk transaksi maupun aset.

“Ini akan didalami terkait dengan pemalsuan dokumen, tapi dalam gelar (perkara) tadi kita memfokuskan terhadap dua tindak pidana yaitu penggelapan dan tindak pidana yayasan,” kata Whisnu.

Dijelaskannya, penggunaan nama-nama tersebut yakni untuk ratusan rekening transaksi untuk berbagai keperluan hingga kepentingan maupun aset pribadi Panji Gumilang, salah satunya dana pinjaman dari Bank JTrust sebesar Rp 73 miliar.

“Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan masuk ke dalam rekening pribadi dari APG, dan digunakan untuk kepentingan APG. Kemudian cicilannya diambil dari rekening yayasan, sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan,” paparnya.

“Inilah bukti tindak pidana asal yang ditemukan oleh penyidik dan penyidik pun melakukan tracing aset terhadap beberapa aset dan rekening,” imbuhnya. (***)

*@pmjnews.com

Continue Reading

Trending