Connect with us

Hukum

Diduga Serobot 400 Ha Kebun, 200 Petani Sawit Laporkan PTPN V ke Bareskrim Polri

Published

on

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, saat menyampaikan laporan ke Bareskrim Polri. LAMPUNGPRO.CO/SETARA

JAKARTA, goindonesia.co : Sejumlah pejabat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dilaporkan oleh 200 petani Sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) ke Bareskrim Polri atas dugaan penyerobotan tanah 400 hektare (ha) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Perwakilan 200 petani Sawit didampingi oleh Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Jakarta. Laporan diterima oleh Bareskrim Polri dengan No. STTL/220/V/2021/BARESKRIM.


Siaran pers yang diterima Lampungpro.co dari Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Disna Riantina dan Erick Sepria, Minggu (30/5/2021), menyebutkan awal kasus ini bermula pada 2003 dan 2006 Kopsa-M dan PTPN-V membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola KKPA untuk anggota koperasi yang direncanakan 2.000 ha. Perjanjian dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) yang ditandatangai oleh Kopsa-M dan Mardjan Ustha selaku Direktur SDM PTPN-V. 

Pembangunan kebun kemudian dimulai pada 2003. Selain tidak tuntas membangun kebun, tata kelola keuangan yang buruk, tanah-tanah petani itu dibiarkan oleh PTPN V diambilalih secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Diduga akibat tata kelola pembangunan kebun yang tidak akuntabel, alih-alih menyerahkan kebun yang dibangun, 400 ha kebun yang seharusnya menjadi hak petani justru diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seluas 400 ha kebun tersebut diduga diperjualbelikan oleh seseorang yang berkolusi dengan salah satu petinggi PTPN V pada 2007.

Pada 18 April 2007, dilakukan pengikatan jual beli secara melawan hukum di hadapan notaris Hendrik Priyanto yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 10 C, Kp. Melayu, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Legalisasi penyerobotan itu diduga dilakukan oleh Endriyanto Ustha sebagai penjual dan Hinsatopa Simatupang, selaku pembeli.

Dalam Akta Jual Beli, pihak Notaris mengklaim melakukan pengikatan dengan menggunakan kuasa lisan yang diberikan pihak yang mengatasnamakan petani. Faktanya, para petani tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun bahkan sebaliknya mereka membuat pernyataan tentang tidak pernah memberikan surat kuasa lisan kepada siapapun. Penyerobotan kebun ini juga merupakan bentuk pembiaran yang dilakukan oleh PTPN-V, yang seharusnya menjaga dan menyerahkan kebun ke petani, setelah 36 bulan dari pembangunan kebun.

Akibat penyerobotan tersebut, Hinsatopa Simatupang, yang merupakan Direktur Utama PT Langgam Harmuni, diduga menguasai dan mengambil hasil dari perkebunan milik Kopsa-M seluas 400 ha. Sementara 200 petani hanya menonton PT Langgam Harmuni, yang juga diduga beroperasi tanpa izin, karena tidak ada satupun HGU yang dikeluarkan di lokasi kebun Sawit tersebut, yakni di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam pelaporan ke Bareskrim Polri, Tim Advokasi Keadilan Agraria SETARA Institute membawa bukti kepemilikan lahan berupa tujuh sertipikat tanah dan 193 Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Sejumlah orang menjadi terlapor dalam kasus ini, termasuk Mardjan Ustha, mantan Direktur SDM/Umum PT Perkebunan Nusantara V dan adik Mardjan Ustha yang bernama Endriyanto Ustha yang bertindak sebagai penjual lahan kebun.

Sebelumnya, Selasa (25/5/2021), PTPN V juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penghilangan asset negara dalam bentuk lahan seluas 500 ha dan dugaan korupsi biaya pembangunan kebun. (***)

Hukum

Kasus OTT di MA Hakim Agung Sudrajat Dimyati Tersangka

Published

on

Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co :  Hakim Agung Sudrajat Dimyati  tertangkap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis  (22/9/2022) disayangkan banyak orang.

Ini membuat  warga Indonesia  makin tak percaya lagi dengan  kredibilitas aparat hukum di negeri ini.

Warga prihatin marah hingga meminta agar pemerintah merubah sistem peradilan kita.

“Jadi hakim hanya bertugas putuskan perkara. Masyarakat dilarang berhubungan langsung dengan hakim dan penitera,” kata Minggus  warga Sorong, Jumat (23/9/2022).

Ini untuk menghindari terjadinya kongkalikong pihak  luar dengan  aparat peradilan.

Kasus OTT ini Sudrajat Dimyati kaget! Dan berdalih ia tak tahu masalah

“Saya clear pak. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Sudrajat Dimyati saat  ditanya  wartawanJumat  (23/9/2022) dini hari.

Penetapan tersangka hakim agung itu diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri. Yang jadi tersangka kasus suap perkara yaitu:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
 Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

“Saya kok nggak tahu ya,” kata Sudrajat Dimyati atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Diharapkan OTT di MA ini merupakan kasus terakhir yang menimpa institusi peradilan.

“Kita berharap tak ada lagi OTT begitu di pengadilan. Pasalnya ini membuat masyarakat tak percaya lagi dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan,” kata Minggus warga Sorong Papua Barat. (***)

Continue Reading

Hukum

Kejakgung Diminta Beri Perhatian Khusus Kasus Impor Garam

Published

on

Kejaksaan Agung diminta memberi perhatian dalam kasus impor garam. Ilustrasi petani memanen garam di Desa Tambak Cemandi, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (27/8/2022). Foto: ANTARA/Umarul Faruq

Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat.

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, meminta Kejaksaan Agung (Kejakgung) memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan impor garam yang tengah ditanganinya. Para pejabat yang menyelewengkan rekomendasi izin ekspor harus diusut.

“Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat karena ia bukan hanya merugikan keuangan negara tapi mematikan petani,” kata Santoso kepada Republika.co.id, Selasa (20/9/2022).

Pengusutan terhadap para pejabat yang memberikan rekomendasi atas izin impor harus dilakukan. Karena Santoso melihat kemungkinan adanya unsur gratifikasi dalam kasus garam tersebut.

“Hukum sebagai panglima di negara demokrasi sebesar Indonesia ini harus diwujudkan, karena rakyat telah jenuh atas rekayasa proses peradilan dan vonisnya yang selalu ringan bagi pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan,” paparnya.

Politikus Partai Demokrat juga menilai pelaku yang bermain dalam kasus impor pangan merupakan satu circle dengan kasus impor varietas pangan jenis lain. Santosa menduga para pelaku terdiri dari pemain lama yang bekerja sama dengan oknum di lingkar kekuasaan untuk mempengaruhi kementerian terkait agar dapat mengimpor pangan.

Impor pangan akan langsung bersentuhan dengan  kedaulatan suatu negara dan kemampuan negara dalam menyiapkan pangan bagi rakyatnya. Kepentingan untuk melakukan impor bukan hanya untuk makan rakyatnya tapi juga kepentingannya para petaninya. Sehingga impor pangan  pada komoditas tertentu tidak akan mematikan petani komoditas tersebut.

“Import pangan yang dilakukan saat ini tampak berorientasi pada ketersediaan dan fee yang didapat baik bagi importir maupun bagi penentu kebijakan di kementerian dan lain-lain bukan pada mempertimbangkan nasib petani kita setelah komoditas pangan tertentu diimpor,” tuturnya.

Continue Reading

Hukum

Mengungkap Korupsi Garam yang Menggusur Rejeki Petani Garam

Published

on

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022). Dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, melakukan penyidikan perkara kasus dugaan korupsi penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018, menyelidiki perkara dugaan korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group serta melakukan kerjasama dengan membuat tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit. Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

Kejakgung meningkatkan status kasus garam dari penyelidikan ke level penyidikan.

Jakarta, goindonesia.co — Kejaksaan Agung (Kejakgung) memeriksa Kepala Biro Hukum Persidangan dan Humas Kementerian Koordinator Perekonomian, IKHP.  Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi impor garam di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Selain IKHP, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)   juga memeriksa FTT, BAK, dan WS, selaku pengurus Asosiasi Industri Penggunaan Garam Indonesia, Rabu (14/9/2022). “Saksi-saksi yang diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam adalah FTT, BAK, WS, dan IKHP,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Dari jadwal resmi pemeriksaan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), inisial IKHP mengacu pada nama I Ketut Hadi Priatna, yang diperiksa dari Kementerian Perekonomian. Sedangkan FTT adalah F Tony Tanduk, yang diperiksa selaku Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). BAK adalah Buchari A Kadir yang diperiksa selaku Sekretaris AIPGI. Dan WS, adalah Wesly Samosir, pengurus AIPGI.

“Saksi-saksi tersebut diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri,” kata Ketut.

Sebelumnya, pada Senin (12/9/2022), Jampidsus juga memeriksa Wulan Aprilinati Permatasari (WAP) selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Peridustrian (Sekjen Kemenperin). Dan memeriksa Yosi Arfianto (YYA), selaku Kasubdit Industri Kimia Hulu di Kemenperin.

Pemeriksaan tersebut, dilakukan bersamaan dengan permintaan keterangan terhadap Wahyudi Sudirman (WS), sebagai supplay  chain manager di PT Givaudan Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada Senin (27/6/2022), telah mengumumkan peningkatan penyelidikan, ke level penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas persetujuan impor garam industri di Kemendag.

Kasus ini berawal pada 2018. Dikatakan Burhanuddin, Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri kepada 21 perusahaan importir swasta. Burhanuddin mengungkapkan, tiga perusahaan yang diduga menyalahgunakan persetujuan impor tersebut adalah  PT MTS, PT SM, dan PT UI.

Tiga perusahaan tersebut, mendapatkan kuota impor garam sebanyak 3,77 juta ton, dengan nilai total Rp 2,05 triliun. Namun, dalam pemberian izin impor tersebut, otoritas di Kemendag tak melakukan verifikasi. Utamanya menyangkut soal pengecekan stok garam industri produksi petani di dalam negeri.

“Akibat dari pemberian izin impor tersebut merugikan perekonomian negara karena adanya kelebihan garam impor yang lebih murah, dan membuat garam lokal tidak dapat bersaing (dijual) di pasar sendiri,” ujar Burhanuddin.

Bukan cuma itu, izin impor garam tersebut, juga membuat para petani garam di Indonesia merugi. Burhanuddin mengatakan, importasi garam industri dari luar negeri disulap para perusahaan importir tersebut untuk menjadi garam konsumsi di dalam negeri. Bahkan, sulap garam industri impor untuk konsumsi tersebut dilabeli Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga dikatakan Burhanuddin membuat produksi garam konsumsi lokal tak dapat diserap untuk kebutuhan masyarakat.

“Hal tersebut, sungguh menyedihkan karena rezeki petani garam dari produksi UMKM, tidak dapat tempat akibat dari kelebihan garam impor,” terang Burhanuddin.

Dalam penyelidikan, kata Burhanuddin, pun diketahui, garam impor tersebut memengaruhi persaingan pasar lokal, dan membuat PT Garam, perusahaan garam milik negara mengalami kerugian. “Di mana karena pasokan garam impor yang berlebih tersebut, sangat merugikan perekonomian, dan keuangan negara,” kata Burhanuddin. (***)

Continue Reading

Trending