Connect with us

Hukum

Firli Ungkap 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Akan Diikutkan Pelatihan Bela Negara

Published

on

JAKARTA , goindonesia.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap bakal diapakan 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Firli mengatakan ke 24 pegawai KPK itu akan diikutkan pelatihan bela negara.

“Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kita perlu kerja sama dengan pihak lain karena memang kita tidak bisa lakukan kerja sendiri,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (1/6/2021).

Namun Firli tidak menjelaskan secara rinci mengenai pendidikan tersebut. Menurut Firli, KPK bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengadakan pendidikan bela negara.

“Pak Sekjen yang akan menindaklanjuti tapi secara informal kami sudah bahas dengan kementerian pertahanan republik Indonesia. Nanti yang 24 kita ajak bicara karena tentu untuk mengikuti pendidikan kita ajak bicara, bersedia mengikuti atau tidak. Tapi yang jelas kami pimpinan KPK, bapak Sekjen dan segenap kita di sini merupakan satu kesatuan yang kita lakukan untuk mencari solusi terbaik,” ujar Firli.

Dalam kesempatan itu, Firli juga menanggapi sejumlah anggapan terkait polemik TWK. Dia menegaskan KPK tidak punya niat menyingkirkan pegawai.

“Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapa pun,” kata Firli.

Firli berani memastikan perkataannya itu. Dia mengatakan TWK dilakukan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. “Kenapa saya pastikan itu, karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai, dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271, yang tidak memenuhi syarat 75,” ujar dia. (***)

Berita

Delapan Manajemen PTPN V Kampar Bakal Ditindak Menteri BUMN

Published

on

Foto: Erick Thohir, bersama menteri BUMN saat duduk bersama

Pekanbaru,  goindonesia.co – Delapan nama manajemen perkebunan kelapa sawit PTPN V, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau terseret-seret dalam permasalahan petani perihal dugaan utang fiktif yang digelembungkan dalam membangun kebun sawit petani. 

Akibat dari ulah oknum PTPN V tersebut, ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, menderita selama lebih kurang 18 tahun untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah dan kemitraan yang tidak sehat.

Disna Riantina S.H, M.H, selaku kuasa hukum Kopsa M mengatakan, bahwa nama-nama petinggi PTPN V itu sudah diserahkan ke Menteri BUMN disaat kunjungan kerja ke Riau, ketika mendengar keluh kesah petani, ujarnya, kepada Lancang Kuning, Minggu (28/11). 

Masing-masing yang dilaporkan itu, Marzan Usta ( mantan Dir SDM & umum ), Arif Subhan (Eksecutive vice Presiden), M.Rudi ( Manager plasma), Fery Lubis (General Manager), Rony Despar (Askep kebun plasma), Nusirwan (Karyawan PTPNV dan Ketua Kopkar Sei pagar), Barus ( Asisten kebun sei pagar), Risky  Athriansyah ( Kryawan PTPNV). 

Menurut Disna, pak Erick Thohir, tidak akan segan-segan menindak oknum tersebut. Siapa orangnya laporkan ke saya? Pernyataan itu membuat haru 400 petani sawit berasal dari 20 kelompok dengan luas kebun sekitar 2.000 hektar. Bahkan kata Disna, dirinya ikut sedih saat melihat petani menangis sembari berpelukan. 

“Kami (petani) orang-orang yang tidak bersekolah menumpukan harapan besar supaya permasalahan ini selesai, apalagi kedatangan pak menteri yang mau duduk sama dengan petani,” kata Disna menyerupai ucapan petani ketika bertemu Erick Thohir, Jumat (26/11), lalu. 

Imbas yang dirasakan petani tidak hanya utang saja. Sawit yang berproduksi tidak bisa dipanen. Alhasil membusuk di batang. Parahnya lagi, hasil penjualan buah milik petani tidak dibayarkan oleh manajemen PTPN V sebesar Rp 3,4 milyar. 

Dari penelusuran Disna, penyebab terjadinya penahan uang tersebut adalah adanya rapat anggota luar bisa (RALB) yang dilakukan oleh koperasi tandingan Kopsa M. Legalitas RALB itu dipatahkan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi yang menyebutkan, bahwa hal itu tidak sah karena tanpa dicantumkan Ketua, melanggar AD/RT, dan tidak Quorum. (***)

Continue Reading

Hukum

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Meskipun MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini.

Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pun memastikan akan melakukan perintah putusan MK tersebut. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan putusan MK, Kamis (25/11).

Meski begitu, Airlangga memastikan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional.

Hal itu berlaku hingga diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.

Sebab, MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (***)

Continue Reading

Hukum

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada wisuda ke-78 Universitas Tarumanagara (Untar) pada 27-28 November 2021 yang diikuti 1.340 wisudawan. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Momor 91/PUU-XVIII/2020,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. (***)

Continue Reading

Trending