Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Inilah Mereka yang Menyatakan Menolak Kebijakan PPN Sembako

Published

on

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti

Jakarta , goindonesia.co – Masyarakat dari berbagai lapisan menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kebijakan itu tertuang dalam rencana perluasan objek PPN yang diatur di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, misalnya, meminta pemerintah meninjau ulang rencana itu karena akan berpotensi memperberat kondisi masyarakat di tengah krisis. “Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemik dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, seperti dilansir tempo.co, Kamis 10 Juni 2021.

Berikut ini sejumlah penolakan atas rencana pengenaan PPN sembako.

1. Cak Imin

Cak Imin menilai upaya pemerintah mengenakan pajak pada bahan pokok akan membebani masyarakat karena saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit. Menurut dia, lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

Ketua Umum DPP PKB itu menilai, jika sembako terkena PPN, akan berlaku teori efek domino. Artinya, saat daya beli masyarakat menurun, terutama pekerja atau karyawan perusahaan, perekonomian makin sulit untuk bangkit.

2. Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional

KTNA memperkirakan penerapan PPN Sembako akan membuat para petani dan nelayan merugi. Sebab, pengenaan PPN itu akan membuah harga komoditas naik dan permintaan di pasar turun.”Itu akan berimbas ke konsumen yang akan mengerem membeli produk-produk yang harganya tinggi dan bisa berdampak sangat signifikan bagi pemasaran produk hasil bumi petani,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal KNTA Nasional Zulharman Djusman.

Kalau pun pemerintah tetap mau mengenakan PPN pada produk pertanian, Zulharman menyarankan agar pengenaan itu hanya untuk produk dari pengusaha berskala besar dan bukan untuk produk petani dan nelayan tradisional. “Itu pun masukan yang masih harus di kaji kembali. Mengingat, semua sektor ekonomi pada saat ini sedang lesu dan kurang berjalan, bahkan rakyat masih tetap butuh perhatian dan bantuan pemerintah terutama pelaku ekonomi seperti petani dan nelayan,” tuturnya.

3. YLKI

Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia alias YLKI Tulus Abadi menilai rencana itu tidak manusiawi. Musababnya, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, kenaikan harganya akan semakin tinggi.

“Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis,” ujar Tulus.

Tulus pun mengatakan pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. “Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan,” tuturnya.

4. Ekonom

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai kebijakan pengenaan PPN barang bahan pokok akan kian menggerus daya beli dan konsumsi rumah tangga yang sejak tahun lalu lesu akibat pandemi Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia Abdul Hamid juga khawatir biaya produksi akan naik jika pajak turut menyasar benih.

5. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Bali

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikkapi) Bali menolak adanya rencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai. Ketua Ikkapi Bali Sudadi Murtadho mengatakan kelompoknya menolak rencana sembako sebagai objek pajak senilai 12 persen.  Alasannya karena kondisi ekonomi yang dirasakan masih berat dan belum stabil di tengah pandemi Covid-19.

Terlebih lagi pandemi telah menyebabkan penurunan omzet para pedagang pasar hingga 50 persen. Bahkan di beberapa pasar, pedagang ada yang tidak berjualan karena sudah kalah bersaing dengan e-commerce.

“Kalau pedagang pasar saat ini kondisi jelas sangat berat karena pandemi. Terlebih ada isu pemerintah berencana mengenakan PPN 12 persen terhadap sembako dan kami sangat menolak,” katanya. (***)

Bisnis dan Ekonomi

Presiden: Pariwisata Harus Lebih Tangguh dan Sejahterakan Masyarakat

Published

on

Wisatawan berjalan di area Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Kenaikan animo pariwisata dirasakan di berbagai belahan dunia.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata untuk memikirkan bersama bagaimana sektor itu bisa lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat. Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara puncak peringatan World Tourism Day ke-42 di Bali, Selasa (27/9/2022).

“Kita harus memikirkan ulang bagaimana sektor pariwisata dapat menjadi lebih tangguh dan lebih menyejahterakan masyarakat,” kata Presiden dalam sambutan secara virtual sebagaimana kanal YouTube resmi World Tourism Organization (UNWTO).

Menurut Presiden situasi pandemi Covid-19 berangsur-angsur mereda. Hal itu dirasakan Indonesia antara lain lewat lonjakan jumlah kedatangan wisatawan internasional, yang pada awal tahun ini sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Presiden mengatakan bahwa pola serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Artinya, konektivitas manusia mulai menunjukkan kebangkitan.

Akan tetapi Jokowi menegaskan masih banyak tantangan global yang dihadapi oleh sektor pariwisata. “Inflasi yang tajam di berbagai negara, bahan bakar transportasi yang mahal, konflik geopolitik yang belum selesai, serta perubahan iklim yang semakin mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Semua tantangan itu harus dihadapi dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kerja sama global,” katanya.

Oleh karena itu Presiden menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor pariwisata, lanjut Presiden, juga harus berwawasan alam lingkungan, berkelanjutan melestarikan budaya-budaya lokal, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal.

Untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat, Jokowi menekankan bahwa segenap pemangku kepentingan harus mengedepankan kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. “Merancang ulang kebangkitan sektor pariwisata membutuhkan kerja keras semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus mulai mencari cara untuk memitigasi munculnya perubahan-perubahan akibat perkembangan dunia yang sangat cepat dan menjadikan sektor pariwisata masa depan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih berkualitas,” katanya.

Presiden juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan UNWTO kepada Indonesia menjadi tuan rumah puncak perayaan World Tourism Day ke-42. Jokowi tidak lupa untuk mengajak organisasi pariwisata dunia melakukan kolaborasi serta mengundang para investor untuk membangun pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

‘Tsunami’ PHK RI Berlanjut, dari Shopee Hingga Indosat

Published

on

Foto: Sejumlah kurir Shopee Express melakukan konvoi usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasa Sudirman, Jumat (16/9/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, goindonesia.co – Tsunami PHK ternyata tak hanya menghampiri startup saja, tapi juga perusahaan konvensional.

Baru kemarin, Jumat (23/9), Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Pengusaha Kapal Ferry Terpukul Kenaikan BBM, Minta Tarif Tiket Dinaikkan

Published

on

Kapal Ferry Yang Melayani Penyebrangan Merak-Bakauheni. (Kamis, 04/03/2021). (Dokumentasi ASDP Indonesia Ferry).

Jakarta, goindonesa.co – Sejumlah pengusaha kapal dari Gapasdap dan Indonesian National Ferry Owners Association (INFA) memprotes kenaikan BBM jenis solar, karena memberatkan biaya pelayaran kapal Ferry di sejumlah lintasan, terutama di Selat Sunda yang menjadi penghubung Pelabuhan Merak dengan Bakauheni.

Mereka mendatangi kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, untuk menyampaikan keluhan agar tarif angkutan penyeberangan ikut naik, setelah BBM di naikkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022.

“Sampai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM solar sebesar 32 persen, kami merasa kenaikan harga BBM itu sangat memukul usaha kami di industri penyeberangan,” kata Aminudin Rifai, Sekretari DPP Gapasdap, di kantor BPTD Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Selasa (20/09/2022).

Aminudin bercerita dia telah mendapatkan informasi kenaikan tarif penyeberangan harusnya sudah dilakukan pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib. Tapi dia bingung, lantaran hal itu tidak terjadi di tanggal tersebut.

Pengusaha dan pegawai kapal mengultimatum pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif pelayaran antarprovinsi dan antarnegara, pada Rabu, 21 September 2022, pukul 00.00 wib.

“Mengenai tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi yang sampai saat ini belum diberlakukan oleh Kemenhub atau pemerintah pusat, seyogyanya tarif ini diberlakukan Senin, 19 September 2022, seperti yang ditetapkan menhub melalui Kepmenhub nomor 172 tahun 2022 mengenai tarif angkutan kelas ekonomi antarnegara antar provinsi,” terangnya.

Sedangkan Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro hanya mampu meneruskan keluhan dari Gapasdap dan Infa ke pemerintah pusat, terkait desakan mereka untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar provinsi antar negara, terutama di wilayah Selat Sunda yang menghubungkan Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni.

Tunggu Keputusan Kemenhub

“Kami memahami dan kami memaklumi bahwa kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap operasional kapal yang ada di Pelabuhan Merak-Bakauheni. Prinsipnya kami sebagai unit pelaksana akan meneruskan ke pusat,” kata Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro, ditempat yang sama, Selasa (21/09/2022).

Handjar mengatakan dia belum melakukan sosialisasi ataupun pengumuman, mengenai rencana kenaikan tarif yang akan diberlakukan Kemenhub pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib.

BPTD Wilayah VIII Banten masih menunggu keputusan resmi dari Kemenhub, menganai kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

“Kami, khususnya BPTD, tidak pernah mengeluarkan statement (kenaikan tarif), pada saat ini kami menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya. (***)

Continue Reading

Trending