Bisnis dan Ekonomi

Inilah Mereka yang Menyatakan Menolak Kebijakan PPN Sembako

Published

3 years ago

13 June, 2021

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti

Jakarta , goindonesia.co – Masyarakat dari berbagai lapisan menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kebijakan itu tertuang dalam rencana perluasan objek PPN yang diatur di Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, misalnya, meminta pemerintah meninjau ulang rencana itu karena akan berpotensi memperberat kondisi masyarakat di tengah krisis. “Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemik dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, seperti dilansir tempo.co, Kamis 10 Juni 2021.

Berikut ini sejumlah penolakan atas rencana pengenaan PPN sembako.

1. Cak Imin

Cak Imin menilai upaya pemerintah mengenakan pajak pada bahan pokok akan membebani masyarakat karena saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit. Menurut dia, lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

Ketua Umum DPP PKB itu menilai, jika sembako terkena PPN, akan berlaku teori efek domino. Artinya, saat daya beli masyarakat menurun, terutama pekerja atau karyawan perusahaan, perekonomian makin sulit untuk bangkit.

2. Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional

KTNA memperkirakan penerapan PPN Sembako akan membuat para petani dan nelayan merugi. Sebab, pengenaan PPN itu akan membuah harga komoditas naik dan permintaan di pasar turun.”Itu akan berimbas ke konsumen yang akan mengerem membeli produk-produk yang harganya tinggi dan bisa berdampak sangat signifikan bagi pemasaran produk hasil bumi petani,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal KNTA Nasional Zulharman Djusman.

Kalau pun pemerintah tetap mau mengenakan PPN pada produk pertanian, Zulharman menyarankan agar pengenaan itu hanya untuk produk dari pengusaha berskala besar dan bukan untuk produk petani dan nelayan tradisional. “Itu pun masukan yang masih harus di kaji kembali. Mengingat, semua sektor ekonomi pada saat ini sedang lesu dan kurang berjalan, bahkan rakyat masih tetap butuh perhatian dan bantuan pemerintah terutama pelaku ekonomi seperti petani dan nelayan,” tuturnya.

3. YLKI

Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia alias YLKI Tulus Abadi menilai rencana itu tidak manusiawi. Musababnya, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, kenaikan harganya akan semakin tinggi.

“Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis,” ujar Tulus.

Tulus pun mengatakan pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. “Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan,” tuturnya.

4. Ekonom

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai kebijakan pengenaan PPN barang bahan pokok akan kian menggerus daya beli dan konsumsi rumah tangga yang sejak tahun lalu lesu akibat pandemi Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia Abdul Hamid juga khawatir biaya produksi akan naik jika pajak turut menyasar benih.

5. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Bali

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikkapi) Bali menolak adanya rencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai. Ketua Ikkapi Bali Sudadi Murtadho mengatakan kelompoknya menolak rencana sembako sebagai objek pajak senilai 12 persen. Alasannya karena kondisi ekonomi yang dirasakan masih berat dan belum stabil di tengah pandemi Covid-19.

Terlebih lagi pandemi telah menyebabkan penurunan omzet para pedagang pasar hingga 50 persen. Bahkan di beberapa pasar, pedagang ada yang tidak berjualan karena sudah kalah bersaing dengan e-commerce.

“Kalau pedagang pasar saat ini kondisi jelas sangat berat karena pandemi. Terlebih ada isu pemerintah berencana mengenakan PPN 12 persen terhadap sembako dan kami sangat menolak,” katanya. (***)

Related Topics:ekonomi indonesia pajak pandemi ppn sembako

Up Next

Prabowo Blak-blakan soal Heboh Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun

Don't Miss

Konferensi Internasional ICCD 2021 Siap Digelar 12 Oktober

Advertisement Berita Vaksin Penting

Bisnis dan Ekonomi

Tingkatkan Penjualan AMDK Bright Melalui Digitalisasi, Pertamina Retail Maksimalkan Potensi Pasar B2B

Published

6 months ago

7 November, 2023

goindonesia1

Produk AMDK Bright (Foto : PT Pertamina(Persero), @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – Setelah diluncurkannya private label AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) co-brand Bright Crystaline pada bulan Agustus 2023 lalu, inovasi tak henti dari PT Pertamina Retail untuk mendongkrak penjualan AMDK Bright yang merambah penjualan melalui layanan digitalisasi customer web.

Selain dapat dibeli langsung di 134 gerai Bright Store milik Pertamina Retail di pulau Jawa dan Bali, Direktur Komersial dan Operasi PT Pertamina Retail Fedy Alberto menyampaikan pelanggan B2B (Business to Business) juga dapat memesan secara langsung melalui customer web, sebuah solusi kemudahan dalam pemesanan dengan harga khusus.

“Pemesanan AMDK Bright Crystaline melalui customer web merupakan salah satu inovasi Pertamina Retail untuk memberikan kemudahan pemesanan dan pelayanan terbaik kepada konsumen khususnya pelanggan B2B,” ujar Fedy.

Saat ini ketersediaan air minum dalam kemasan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari terutama yang sedang dalam perjalanan.

“Produk AMDK Bright Crystalin ini tersedia dalam tiga varian yaitu PET atau botol 330 ml, 600 ml, dan galon 19 liter, yang dapat dibeli langsung dan sudah tersedia di 134 gerai Bright Store di pulau Jawa dan Bali, khusus untuk pelanggan B2B yang melakukan pemesanan melalui customer web dapat di tracking status pengirimannya,” tutup Fedy.

PT Pertamina Retail terus berupaya mencapai rencana jangka panjang yang bertujuan untuk menjadi perusahaan ritel energi nasional kelas dunia dengan memberikan nilai dari diversifikasi khususnya bisnis non bahan bakar melalui produk dan jasa yang terintegrasi melalui pengembangan digitalisasi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero), @www.pertamina.com

Bisnis dan Ekonomi

PNM Dorong Kemajuan UMKM melalui UMKM Nasional Expo 2023 di Solo

Published

9 months ago

14 August, 2023

goindonesia1

PNM dukung empat nasabahnya yang berpartisipasi di UMKM Nasional Expo 2023 yang digelar di Solo pada 10-13 Agustus 2023. (pnm.co.id)

Solo, goindonesia.co– PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada nasabahnya guna meningkatkan kelas dan eksistensi mereka di dunia bisnis.

Melalui UMKM Nasional Expo 2023 yang diadakan di Solo pada 10-13 Agustus 2023, empat nasabah unggulan PNM mendapatkan kesempatan untuk memamerkan produk usaha mereka kepada khalayak yang lebih luas.

Pembukaan acara yang meriah ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Arif Rahman Hakim, serta Walikota Solo, Gibran Rakabuming.

Arif dalam pidatonya menekankan peran penting UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal, dengan mengadvokasi kemajuan teknologi dan promosi produk lokal melalui kampanye #FlexingLokal.

Gibran mendukung pernyataan Arif, mengajak masyarakat untuk mendukung produk-produk UMKM dengan mengunjungi pameran dan membeli produk unggulan yang dipamerkan.

Lebih dari sekadar platform untuk berbagi pengalaman dengan nasabah, CEO PNM, Arief Mulyadi, menyoroti bahwa partisipasi PNM yang dilakukan melalui “Balai Warga PNM” memiliki peran sebagai pusat pertukaran dan penyebaran informasi terkait UMKM.

Ini menjadi sangat penting mengingat PNM saat ini memiliki lebih dari 14,7 juta nasabah yang dibina di 62 cabang di seluruh Indonesia. Arif mengajak warga Solo dan sekitarnya untuk menghadiri acara yang berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 13 Agustus 2023 di Pamedan Mangunegaran, Surakarta.

“Dukungan masyarakat sangat berperan untuk menumbuhkan semangat bertumbuh bagi mereka. “Dengan mengunjungi Balai Warga PNM, tentunya akan semakin disayang UMKM,” papar Arief pada Kamis (10/8/2023), seperti dikutip KabarBUMN.com dari pnm.co.id.

Arief menyatakan optimisme bahwa dengan dukungan berkelanjutan, nasabah binaan PNM akan mampu bersaing pada skala yang lebih besar. “Kita semua punya tanggung jawab besar untuk membantu ekonomi pelaku UMKM lebih sejahtera. Tumbuhnya usaha nasabah tentu perlu dibantu melalui berbagai stimulus mulai dari modal finansial, intelektual dan sosial,” tambahnya.

Di tengah-tengah acara, Arief juga mengundang Arif dan Gibran untuk mengunjungi empat booth yang menampilkan produk-produk dari nasabah yang dibina oleh PNM, salah satunya adalah produk Sarung Srawung.

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Sekretaris Kemenkop UKM dan Walikota Surakarta bahwa UMKM saat ini semakin adaptif dan berprestasi. Hal ini terbukti dari kemasan produk yang semakin menarik dan transformasi dalam strategi pemasaran melalui media sosial. (***)

*Sumber: pnm.co.id

Bisnis dan Ekonomi

Menparekraf Bahas Peluang Ekonomi Digital Indonesia di ISES 2023 Solo

Published

9 months ago

12 August, 2023

goindonesia1

Menparekraf Sandiaga dalam Acara Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit (ISES) 2023 di Solo Techno Park, Jawa Tengah, Jumat, (11/8/2023) (Dokumentasi : @kemenparekraf.go.id)

Solo, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) membahas peluang ekonomi digital Indonesia yang pertumbuhannya diproyeksikan mencapai 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.333 triliun pada tahun 2025 sehingga dinilai potensial menjadi instrumen yang mampu memulihkan ekonomi nasional.

Menparekraf Sandiaga dalam Acara Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit (ISES) 2023 di Solo Techno Park, Jawa Tengah, Jumat, (11/8/2023) menjelaskan terdapat 9 juta talenta digital di tanah air, ditunjang ekonomi kreatif Indonesia sudah mampu menembus nomor tiga besar dunia setelah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan Kpop.

“Kalau kita fokus dengan talenta digital yang ada di Tanah Air, diproyeksikan Indonesia akan mencetak nilai tambah ekonomi mencapai 150 ribu dolar AS pada tahun 2025. Kalau kita fokus ini angka-angka yang bisa kita ambil. Bagaimana Indonesia ini bukan hanya menjadi tujuan investasi tapi start-upnya bisa menciptakan suatu inovasi dan lapangan kerja baru,” katanya.

Dalam Acara Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit (ISES) 2023 di Solo Techno Park hadir pula Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Putri Tanjung.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, Kemenparekraf mempunyai beberapa program yang dapat disinergikan dengan para start-up seperti Baparekraf for Start-up (BEKUP), Baparekraf ScaleUp Champions (BSC), dan Baparekraf Developer Day.

“Ini bisa disinergikan dengan berbagai program yang langsung konkret dirasakan masyarakat termasuk lapangan kerja. Para pelaku start-up ini yang nantinya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian akses layanan publik dan pendanaan,” ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menilai ekonomi kreatif yang ditopang dengan digitalisasi akan tumbuh menjadi kekuatan baru ekonomi yang mampu mendukung terciptanya kebangkitan ekonomi dan terbukanya peluang usaha.

“Terima kasih MenKopUKM Teten dan Mas Wali Kota Solo yang sudah menggagas acara ini, semoga para pelaku start-up mampu menggali potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat tinggi bahkan yang tertinggi di kawasan ASEAN,” katanya. (***)

* Biro Komunikasi KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF