Connect with us

Health

Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong dan Program Pemerintah Tetap Dibedakan

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah menjamin vaksinasi COVID-19 diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, atas usulan dari dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang ingin membantu program pemerintah, mulai 18 Mei 2021 lalu diselenggarakan program vaksinasi Gotong Royong.

Vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi Gotong Royong berprinsip  sama, yakni tidak membebankan biaya pada target sasaran. Hanya saja sumber pembiayaan pengadaan vaksin ini berbeda, vaksin Gotong Royong bersumber dari pendanaan mandiri perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi gratis kepada karyawannya.

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes menyampaikan vaksinasi Gotong Royong sumber biayanya berasal dari perusahaan atau badan usaha, jadi tidak boleh ada beban pembiayaan kepada penerima vaksin atau karyawan. “Tujuannya untuk memperbanyak dan mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19 ini,” ujarnya dalam  Dialog Produktif bertema Siap Jaga Indonesia dengan Vaksin Gotong Royong yang diselenggarakan KPCPEN dan disiarkan FMB9ID_IKP, Rabu (16/6).

Karena itu, perlu adanya pelurusan pemahaman mengenai Permenkes No. 18 Tahun 2021, yang menambahkan aturan mengenai penggunaan merek vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah.

“Vaksin yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah dan vaksin Gotong Royong tidak boleh sama jenis dan mereknya. Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer tidak digunakan untuk program Gotong Royong. Namun pada Permenkes tersebut dijelaskan vaksin yang didapatkan dari hibah dengan merek yang sama dengan program Gotong Royong, bisa digunakan untuk vaksinasi program pemerintah,” jelas dr. Nadia.

dr. Nadia mencontohkan, “Seperti vaksin Sinopharm sejumlah 500 ribu dosis yang berasal dari hibah Negara Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. Meski vaksin Sinopharm digunakan untuk Gotong Royong, tapi karena berasal dari hibah maka vaksin tersebut dapat diperuntukan bagi vaksin program pemerintah nantinya.”

“Nanti yang akan digunakan untuk program Gotong Royong adalah Sinopharm dan Cansino. Hal ini tidak akan saling mengganggu stok vaksin untuk masing-masing program,” jelas dr. Nadia lebih lanjut.

“Vaksin Gotong Royong sendiri sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Dengan partisipasi anggota KADIN ini, memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi,” tambah Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Chairman of the Indonesia Health Economic Association.

Memang apa yang diupayakan KADIN dan pengusaha Indonesia untuk memvaksinasi tenaga kerja Indonesia ini merupakan pelengkap demi mempercepat cakupan herd immunity. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam hal ini Permenkes No. 18 tahun 2021, dinilai tepat demi menghindari  politisasi vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Tantangan utama saat ini untuk vaksin Gotong Royong adalah memenuhi permintaan dari 28 ribu perusahaan yang sudah mendaftar melalui KADIN. Arahan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan vaksin gelombang pertama untuk sektor manufaktur di daerah Jabodetabek,” jelas Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional.

KADIN juga mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar, karena suplai vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong ini datang secara bertahap. Bio Farma sendiri memiliki komitmen sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk menyukseskan program ini.

“Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin Gotong Royong ini tidak wajib. Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin Gotong Royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah,” tutup Shinta.

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595 (***)

Kesehatan

Kemenkes Perkuat Rantai Logistik Vaksin Untuk Daerah Terpencil

Published

on

Menkes Budi pada acara serah terima hibah refrigerator vaksin di Gedung Kemenkes, Sabtu (28/1).(Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Situasi geografis Indonesia membuat pemerataan akses vaksinasi menjadi tantangan tersendiri. Kementerian Kesehatan memperbanyak jumlah rantai logistik vaksin untuk mengatasi masalah tersebut.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak pengalaman dari berbagai negara dalah hal pemerataan vaksinasi bagi warganya. Ada sejumlah negara yang sukses dalam melakukan vaksinasi adapula negara yang belum sukses.

Sejumlah negara yang belum sukses vaksinasi itu diketahui bukan bermasalah pada ketersediaan vaksinnya, melainkan juga pada ketersediaan logistik pendukung lainnya.

Kementerian Kesehatan akan memperkuat rantai logistik vaksin agar distribusi vaksin berjalan lancar dan kualitas vaksin masih terjaga baik sampai puskesmas terujung sekalipun. Sebanyak 330 unit refrigerator vaksin diterima Kemenkes dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan melengkapi rantai logistik pengelolan vaksin di Indonesia.

“Jadi dengan bantuan JICA dan warga Jepang kita bisa melakukan vaksinasi cepat dan kita berharap sistem logistik ini bisa dipertahankan di seantero Indonesia,” ujar Menkes Budi pada serah terima hibah refrigerator vaksin di Gedung Kemenkes, Sabtu (28/1).

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan refigerator tersebut sudah didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/ kota prioritas yang memiliki fasilitas penyimpanan rantai dingin (cold chain).

“Refrigerator vaksin ini didisttibusikan ke 232 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia. Proses distribusinya sudah dimulai sejak Desember 2022,” ucap Dirjen Maxi.

Pendistribusian refrigerator vaksin ini dapat menambah kapasitas rantai dingin di level provinsi untuk mendukung layanan imunisasi.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengungkapkan JICA mendanai sekitar 1,8 juta USD ke UNICEF yang telah menyediakan 330 unit refrigerator vaksin untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI.

“Untuk mengamankan suplai vaksin ke seluruh Indonesia, maka perbanyakan refrigerator vaksin ini penting bukan hanya untuk memastikan vaksin itu mencapai seluruh area di Indonesia, tapi juga untuk bersiap akan pandemi di masa depan dan juga penyakit lainnya,” tuturnya.

JICA juga sudah melakukan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas SDM kesehatan untuk pengelolaan refrigerator. Kerja sama Jepang dan Indonesia selain refrigerator juga menyediakan 7 juta vaksin, serta peralatan medis seperti oksigen konsentrator.

“Harapan saya dari kerja sama ini adalah dapat berkontribusi akan kesejahteraan warga negara Indonesia,” ungkap Kenji.

Selain untuk pemerataan vaksinasi di Indonesia, kerja sama ini juga sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan. Dikatakan Menkes Budi, perbanyakan refrigerator ini merupakan bagian dari program memperkuat laboratorium nasional untuk mengkontrol patogen yang sangat menular.

“Kolaborasi regional dan internasional sangatlah penting untuk menangani pandemi. Jadi Jepang dan Indonesia akan selalu bekerja bersama untuk menangani tantangan-tantangan bersama di masa depan,” tambah Menkes Budi. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Kesehatan

Sejumlah Penyakit Tropis Ini Harus Diwaspadai

Published

on

Screenshoot Youtube ( Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id )

Jakarta, goindonesia.co – Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut ada 20 penyakit yang termasuk Penyakit Tropis yang Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) NDTs. Namun di Indonesia ada sejumlah penyakit NDTs yang diprioritaskan antara lain filariasis, cacingan, schistosomiasis, kusta, dan frambusia.

NTDs adalah Penyakit yang disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan cacing parasit.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan berdasarkan data Kemenkes RI, sebanyak 236 kabupaten/kota di 28 provinsi di Indonesia merupakan daerah endemis filariasis. Sebanyak 9.906 kasus kronis filariasis tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“Dari target sebanyak 93, hanya 72 kabupaten/kota yang mencapai eliminasi pada tahun 2021, dan baru ada 33 kabupaten/kota telah mendapatkan sertifikat eliminasi filariasis,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Prof. Dr. Taniawati Supali, M.Biomed dari FKM UI mengatakan penyakit kaki gajah ini ditularkan oleh larva yang ada di dalam nyamuk. Tahap awal orang terkena filariasis biasanya belum bergejala, masih normal.

“Ini yang susah untuk pengobatan tapi pasien bilang masih normal. Gejala awal demam ringan, itu yang menyebabkan mereka tidak sadar, kemudian bengkak, kempes, dan bengkak lagi dan tidak bisa kempes lagi,” ucap Prof. Taniawati.

Untuk penyakit cacingan, di tahun 2021 terdapat 36,97 juta anak yang mendapatkan POPM. Hasil survei evaluasi pasca pemberian obat cacing dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 66 kab/kota yang memiliki prevalensi cacingan di bawah 5%, dan 26 kab/kota yang memiliki  prevalensi cacingan diatas 10%.

Schistosomiasis merupakan penyakit yang endemik di 28 desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Kesehatan, melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2018, menargetkan agar schistosomiasis dapat dieliminasi dari 28 desa tersebut pada tahun 2024.

Peta jalan eradikasi penyakit schistosomiasis 2019-2025 pun telah menjabarkan tahapan menuju eradikasi sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu; pengurangan tingkat kejadian infeksi pada manusia menjadi nol, pengurangan tingkat kejadian infeksi pada hewan menjadi nol, dan pengurangan jumlah keong yang terinfeksi menjadi nol.

Sebagai penyakit zoonotik, program pencegahan dan pengendalian schistosomiasis merupakan program yang
membutuhkan integrasi dari banyak pemangku kepentingan dalam menjalankan surveilans, pengobatan, pemberantasan keong positif, rekayasa lingkungan, penyediaan sistem sanitasi dan air bersih, serta manajemen penggembalaan ternak.

Sejak tahun 2000 Indonesia dinyatakan telah mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi kusta tingkat nasional sebesar 0,9 per 10.000 penduduk. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,45 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,03 kasus per 100.000 penduduk.

Selama 10 tahun terakhir terlihat tren relatif menurun baik pada Prevalensi Rate (PR) angka prevalensi maupun angka
penemuan kasus baru kusta atau New Case Detection Rate (NCDR).

Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan kusta menargetkan untuk mencapai eliminasi kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan tingkat kabupaten/kota pada tahun 2024.

Pada tahun 2021 terdapat 6 Provinsi dan 101 kab/kota belum mencapai eliminasi kusta di Indonesia, dan 26 provinsi masih memiliki angka cacat tingkat 2 diatas 1 per 1 juta penduduk.

dr. Sri Linuwih, Sp.KK dari RSCM menjelaskan kusta sebetulnya penyakit kulit dan saraf. Utamanya ke saraf dulu baru ke kulit.

Penyebannya adalah mycobacterium leprae, suatu bakteri yang bersaudara dengan bakteri mycobacterium tuberculosis.

“Penyakit ini menular tapi memiliki daya tular yang rendah memerlukan waktu bulanan hingga taunan. Yang terkena bisa mulai dari anak kecil sampai dewasa, bahkan bayi juga bisa tertular. Penyakit ini dapat diobati dan gratis di Puskesmas,” ungkap dr. Sri.

Selanjutnya, berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/496/2017 terdapat 79 kab/kota endemis frambusia. Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan bahwa target eradikasi tingkat kabupaten/kota dapat dicapai pada tahun 2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi pada 55 daerah kabupaten/kota kasus sehingga total kabupaten/kota yang telah mengalamai eradikasi sebanyak 55 kab/kota. Jumlah kasus frambusia yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 185 kasus sebagian besar terdapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2). (***)

( Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id )

Continue Reading

Kesehatan

Waspadai 4 Masalah Gizi ini, Anak Berisiko jadi Stunting

Published

on

Tabel Laporan (Dokumentasi: Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Penurunan prevalensi stunting dipengaruhi oleh 4 masalah gizi, yakni weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Setelah 4 masalah gizi tersebut teratasi, penurunan prevalensi stunting akan terjadi.

“Kalau mau menurunkan stunting maka harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Kalau kasus keempat masalah gizi tersebut tidak turun, maka stunting akan susah turunnya,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, MPH di Jakarta, Jumat (27/1).

Pencegahan stunting yang lebih tepat harus dimulai dari hulu yaitu sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Pada periode setelah lahir yang harus diutamakan adalah pemantauan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dengan demikian dapat diketahui sejak dini apabila anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Dikatakan Dirjen Endang, gangguan pertumbuhan dimulai dengan terjadinya weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar.

“Anak-anak yang weight faltering apabila dibiarkan maka bisa menjadi underweight dan berlanjut menjadi wasting. Ketiga kondisi tersebut bila terjadi berkepanjangan maka akan menjadi stunting,” ungkapnya.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting sebesar 2,8 % dibandingkan dengan 2021.

“Angka stunting tahun 2022 turun dari 24,4 % [tahun 2021] menjadi 21,6 %. Jadi turun sebesar 2,8 %.” Ungkap Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Syarifah Liza Munira pada kesempatan yang sama

Untuk dapat mencapai target 14 % di tahun 2024 diperlukan penurunan secara rata rata 3,8 % per tahun, lanjut Liza.

Pelaksanaan SSGI dilaksanakan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Setwapres, Bappenas, BPS, Kemendagri, Poltekkes Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota, serta para pakar dari berbagai universitas.

Selain stunting, dalam SSGI juga mengukur tiga status gizi lainnya, yakni balita wasting (penurunan berat badan), underweight (berat badan kurang), dan overweight (berat badan berlebih).

Meski angka stunting menurun, angka balita wasting dan underweight mengalami peningkatan. Yakni angka wasting naik 0.6 % dari 7,1 % pada 2021 menjadi 7,7 % pada 2022

Sementara underweight naik 0,1 % dari 17,0 pada 2021 dan 17,1 % pada 2022. Underweight adalah kondisi saat berat badan anak berada di bawah rentang rata-rata atau normal.

Kemudian pada kasus balita overweight terjadi penurunan 0,3 % dari 3,8 % tahun 2021 menjadi 3,5 % pada 2022.

Terkait angka stunting, jika dilihat lagi berdasarkan kelompok umur, ada dua kelompok umur yang sangat signifikan dan penting untuk dilakukan intervensi. Pertama saat kondisi sebelum kelahiran sebesar 18,5 % di tahun 2022. Kelompok kedua pada usia 6-11 bulan meningkat tajam 1,6 kali menjadi 22,4% di kelompok usia 12-23 bulan.

“Di titik pertama (sebelum kelahiran) penting untuk intervensi di masa kehamilan. Dan intervensi kedua saat bayi mendapatkan MP-ASI setelah masa ASI eksklusif” jelas Liza

Pemerintah melakukan pemberian makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Pemerintah akan beralih dari pemberian makanan tambahan dengan biskuit menjadi pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal.

“Jadi kita sudah mulai tahun 2022 di 16 kabupaten/kota, karena kami mau lihat pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal bisa dilakukan tidak,” ucap Dirjen Endang.

Pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal ini disajikan siap santap oleh Posyandu dan dimasak oleh kader dengan menu khusus yang memenuhi kebutuhan gizinya baik protein maupun kebutuhan gizi yang lain.

16 kabupaten/kota percontohan itu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. Sisanya mulai tahun 2023 diperluas ke 389 kabupaten/kota.

Selain pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal, hal yang paling penting adalah pemberian edukasi kepada ibu tentang cara pemberian makanan yang baik untuk anak. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi adanya penurunan stunting antara lain inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian protein hewani dan konseling gizi.

Ada peningkatan proporsi pada tahun 2022 yaitu inisiasi menyusui dini menjadi 60,1% dari yang sebelumnya 47,2% tahun 2021. Anak yang diberi ASI jadi 96,4% tahun 2022 dari yang sebelumnya ASI eksklusif 6 bulan terjadi penurunan dari 48,2 % pada 2021 menjadi 16,7 % pada 2022

Pemberian sumber protein hewani menjadi 69,9% tahun 2022 dari yang sebelumnya 35,5% tahun 2021, dan konseling gizi 32% tahun 2022 dari sebelumnya 21,5% tahun 2021.
Pemerintah memiliki 11 intervensi spesifik stunting yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6 sampai 23 bulan.

“Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting,” ucap Dirjen Endang. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Trending