Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

NEO-VOC DI KEMENTERIAN BUMN

Published

on

Medrial Alamsyah (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Gatra, edisi 29 Desember 2021, menurunkan Laporan Khusus tentang kisruh petani dengan PTPN V, diberi judul “Lahan Susut Pangkal Ribut”. Kasus berawal dari mandat lahan seluas 4000 ha dari 4 suku (Mailing, Domo, Dayun, dan Melayu) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kepada Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M). Lahan itu kemudian diserahkan pada PTPN V melalui skema kerja sama  dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA), dengan harapan mendapat nilai tambah ekonomi dengan mengelola kebun sawit.

Dalam surat pernyataan penyerahan hak atas tanah ulayat tertanggal 1 Agustus 2001 disebutkan, 4000 ha lahan yang diserahkan kepada PTPN V dipecah-pecah: kebun inti PTPN V 500 ha, kebun Plasma Kopsa-M 2000 ha, dan kebun sosial kemasyarakatan 1500 ha. Untuk membiayai kebun sawit tersebut, petani di bawah naungan Kopsa-M meminjam uang ke Bank Agro dengan PTPN V sebagai avalis. Uang pinjaman semua dikuasai oleh PTPN V yang bertugas membangun dan mengelola kebun sawit tersebut. Sesuai perjanjian, idealnya setelah 3 tahun lahan itu dikonvesri ke masyarakat melalui koperasi, hasil sawit dibeli oleh PTPN V, hasilnya 40% untuk dana perbaikan, 30% untuk bayar cicilan dan 30% untuk petani. 

Masalah terkuak ketika pada awal Desember 2016 Anthoni Hamzah (AH) terpilih sebagai Ketua Kopsa-M. Dia menolak menandatangani pengakuan hutang koperasi sebesar Rp 115 miliar yang disodorkan PTPN V karena banyak kejanggalan. Belakangan diketahui dari dokumen pengakuan utang pada tahun 2003 dan 2006 untuk pembangunan 2050 ha, dengan total utang Rp 52,9 miliar, hanya 400 ha yang dijadikan kebun.  Kemudian ada penjualan lahan ke pihak ketiga oleh PTPN V berbasis kuasa lisan pemilik lahan.

Terkuaknya persoalan-persoalan di atas mendorong Kopsa-M pimpinan AH melakukan dua langkah taktis: membawanya ke pengadilan dan meminta kebun sawit yang ada dikelola sendiri. Yang pertama tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO),namun langkah kedua terbukti pengelolaan oleh koperasi membuahkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi langkah AH tersebut berujung berbagai drama mulai dari munculnya pengurus tandingan, pembekuan rekening bersama sehingga Kopsa-M tidak bisa membayar gaji karyawan, sampai penolakan PTPN V menerima buah sawit Kopsa-M dan kriminalisasi AH dan dua orang petani anggota Kopsa-M.

Tentu saja persoalan yang dikemukakan pihak Kopsa-M di atas dibantah pihak PTPN V. Dalam laporan khusus Gatra di atas pihak PTPN V mengatakan bahwa luas lahan tidak sesuai dengan janji Kopsa-M, hanya ada 1650 ha, sehingga PTPN tidak mendapatkan kebun inti seluas 500 ha. Walaupun demikian PTPN V tetap berbaik hati mengelola semua lahan yang ada dan menanggung beban sebagai avalis dengan membayar utang Kopsa-M ke Bank sesuai perjanjian. Konon, PTPN V sudah menanggung hutang Kopsa-M sebesar Rp 100 miliar.

Dari perspektif manajemen bantahan ini terasa janggal. Bagaimana mungkin ketika terjadi perbedaan angka demikian besar kemudian manajemen PTPN V tetap mengeksekusi peminjaman dana ke bank dengan segala konsekwensinya sebagai avalis. Adakah manajemen (apalagi perusahaan plat merah) yang punya keberanian seperti itu, yakni mengeksekusi transaksi yang tidak sesuai perjanjian, hanya dengan alasan “berbaik hati”? Keganjilan ini semakin terasa karena — menurut Pengurus Kopsa-M — tidak ada surat komplain dari manajemen PTPN V perihal tersebut.

Terlepas dari versi mana angka luas lahan yang benar yang dijadikan pijakan pinjaman ke bank (2050 ha atau 1650 ha), kerugian koperasi yang harus ditanggung oleh PTPN V juga sangat janggal, apalagi bila kerugian itu dibebankan kepada Kopsa-M. Sebagai gambaran, jika dikelola dengan benar per hektar kebun sawit setidak bisa menghasilkan setidaknya bersih sebesar Rp 1 juta tiap bulan. Karena tiap petani memiliki 2 ha, sesuai perjanjian setidaknya per petani menerima Rp 660 ribu/bulan. Kenyataannya mereka hanya menerima Rp 50 ribu tiap bulannya.

Seperti dijelaskan di atas, seluruh uang pinjaman dikelola oleh PTPN V dan setelah berproduksi hasil kebun di bawah kendali PTPN V. Andaikata setelah berproduksi dikelola oleh petani anggota Kopsa-M, karena hasil panen wajib dijual ke PTPN V dan uang penjualan disimpan dalam rekening bersama. Bilamana ada penyimpangan yang dilakukan Kopsa-M, manajemen PTPN V seharusnya bisa melakukan berbagai aksi manajemen untuk mencegah penyimpangan sehingga mereka tidak harus sampai menanggung beban hutang sampai Rp 100 miliar.

Berbasis fakta-fakta dan berbagai informasi di atas, sangat logis bila kita simpulkan: pertama, karena proses ini sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun, masalah yang terkuak sejak tahun 2017 (ketika AH terpilih) jelas hanya mungkin terjadi bila ada kongkalikong antara oknum-oknum PTPN V dan Kopsa-M sebelum AH. Kedua, masalah yang tersisa ada dua, yaitu masalah bisnis berupa hutang piutang antara PTPN V dan Kopsa-M dan masalah hukum oknum-oknum lama yang terlibat.

Sejatinya, bila ada itikad baik, tidak susah bagi manajemen PTPN V maupun pejabat kementerian BUMN saat ini untuk memverifikasi data dan mengambil keputusan-keputusan manajemen yang diperlukan. Hal ini tampak sudah terbaca oleh Komisaris Independen PTPN V Budiman Sudjatmiko seperti terungkap dalam laporan khusus Gatra di atas: dia mempertemukan kedua pihak yang bertikai, tukar menukar dokumen dan berunding. Tapi kemudian “tampaknya komunikasi terputus,” kata Budiman.

Alih-alih adu/verifikasi data dan berunding seperti saran Budiman, baik manajemen PTPN V maupun Kementerian BUMN memilih langkah lain. Ada indikasi kuat pihak PTPN V melakukan tindakan-tindakan tidak layak sebagai perusahaan milik negara (baca: rakyat) seperti mencoba menganulir kepemimpinan AH melalui Rapat Anggota Luar Biasa ilegal yang memilih karyawan PTPN V (yang bukan anggota koperasi) sebagai ketua dan diistimewakan oleh PTPN V; mengkriminalisasi Pengurus Kopsa-M dan 2 orang petani anggota Kopsa-M; karyawan memanen kebun petani dengan dikawal preman (adu domba grass root?); menghalangi RAT Kopsa-M yang memilih kembali AH sebagai ketua; dan berbagai tindakan lainnya.

Indikasi keterlibatan PTPN V makin meyakinkan ketika Gatra juga memuat laporan SETARA ada 10 koperasi lain yang bernasib mirip dengan Kopsa-M. Hanya saja 10 koperasi tersebut belum memiliki data selengkap Kopsa-M.

Dari “gesture” pejabat-pejabat kementerian BUMN, tampaknya mereka mendukung “kebijakan” manajemen PTPN V itu, antara lain terlihat dari tidak adanya upaya serius memediasi pertikaian ini.

Mengapa PTPN V dan (pejabat) Kementerian BUMN memilih langkah-langkah “aneh” di atas? Kuat dugaan bahwa langkah-langkah itu aman dan mudah bagi aktor-aktor yang terlibat, kecuali petani. Bila pengurus Kopsa-M mau menanda-tangani surat pengakuan hutang, maka manajemen PTPN V berhak menyita seluruh lahan petani, maka aset PTPN V bertambah sebagai penutup kerugian, dan para penjahat — baik dalam PTPN, maupun di Kopsa-M dan pihak lain yang terlibat — pun aman. Petani dan koperasinya? Mereka memutar roda kehidupan baru yang mungkin sama memilukan.

Jika dugaan skenario di atas benar, sejatinya PTPN V dan kementerian BUMN tak ubahnya seperti Neo-VOC, karena tidak ada bedanya dengan VOC di era Hindia Belanda dulu. (***)

Ditulis Oleh : Medrial Alamsyah (Direktur Eksekutif SIGI Indonesia, Pengamat Manajemen Publik)

Bisnis dan Ekonomi

Tingkatkan Terus Transaksi di KAI Access, Dapatkan Hadiah Perjalanan Umroh Gratis

Published

on

Suasana stasiun kereta api PT KAI (Sumber : Public Relations KAI, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggelar program Umroh with KAI Access, dimana pelanggan berkesempatan untuk berangkat umroh gratis. Pelanggan cukup terus meningkatkan pembelian transaksi tiket Kereta Api Jarak Jauh kelas Komersial melalui aplikasi KAI Access selama periode Januari s.d Juni 2023.

“Program undian Umroh yang pertama kali KAI adakan untuk pelanggan ini sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia KAI khususnya member KAI Access,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.

KAI memilih Umroh sebagai hadiah utama, karena melihat antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk berkunjung ke tanah suci. Terlebih, pada masa krisis pandemi beberapa waktu lalu kunjungan ke luar negeri, termasuk untuk keperluan Umroh juga dibatasi.

Terdapat 2 pelanggan beruntung yang akan mendapatkan hadiah perjalanan Umroh. Hadiah Umroh dapat dipindahtangankan kepada orang lain, namun tidak dapat diuangkan. Program ini tidak berlaku untuk pembelian tiket reduksi pegawai KAI Group, keluarga, pensiunan, serta reduksi infant.

Pengundian akan dilakukan pada awal Juli 2023 dengan disaksikan oleh Notaris, Dinas Sosial, dan pejabat terkait. Masyarakat agar memantau terus media sosial resmi KAI yakni KAI121 dan Kereta Api Kita yang telah memiliki centang biru. Pajak dari hadiah ini ditanggung sepenuhnya oleh KAI.
 
Aplikasi KAI Access adalah aplikasi resmi dari KAI dengan jumlah pengguna mencapai 10 juta orang sampai dengan Januari 2023 ini. Selain untuk pemesanan tiket, KAI Access juga memiliki fitur perubahan jadwal dan pembatalan tiket, layanan first mile dan last mile, pemesanan dan informasi dari layanan KAI Group, dan lainnya.
 
“Melalui program Umroh with KAI Access, KAI ingin meningkatkan keterikatan pengguna KAI Access. Tidak hanya sebagai downloader, tetapi dapat menjadikan KAI Access sebagai pilihan utama masyarakat untuk membeli tiket kereta api.” tutup Joni.  (***)

(Sumber : Public Relations KAI, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), @www.kai.id)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

“Pawon Pengsong”, UMK Binaan PLN di NTB Menembus Pasar Global

Published

on

Nuraida dengan produk olahan minuman jahe dan kopi “Pawon Pengsong” yang mulai dibangun sejak Juni 2019 sudah berhasil menembus pasar ekspor (Dokumentasi :  PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Mataram, goindonesia.co – Mimpi Nuraida terwujud membawa olahan minuman jahe dan kopinya tembus pasar ekspor. Nuraida mulai meraup manfaat pengembangan bisnisnya setelah mendapatkan pembinaan langsung dari PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Saat ini Nuraida bisa meningkatkan kapasitas produksi, meningkatan kualitas produk dan juga softskill pemasaran.

“Pelatihan yang kami ikuti berupa pelatihan manajemen, keuangan dan digital marketing. Manfaat dari pelatihan tersebut cukup beragam, dari bagaimana memasarkan produk di berbagai platform marketplace, hingga bagaimana meyakinkan calon pembeli meskipun hanya lewat online,” cerita Nuraida.

Menurut Nuraida, pelatihan yang diberikan oleh PLN sangat membantu dirinya untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Salah satunya adalah, kini usaha Pawon Pengsong yang mulai dibangun sejak Juni 2019 sudah berhasil menembus pasar ekspor.

Bahkan, UMK yang bergerak di bidang makanan dan minuman, seperti serbat jahe, aneka olahan kopi, aneka olahan teh herbal, dan biskuit saat ini berhasil memperoleh omzet Rp20-25 juta per bulan.

“Alhamdulillah, hadirnya PLN di UMK kami menjadi titik balik kebangkitan Pawon Pengsong. UMK kami mulai berhasil mengekspor produk meskipun masih dengan skala eceran yaitu ke Nevada dan Florida, Amerika Serikat. Untuk sampel, kita sudah ada di beberapa negara yaitu Turki, Ghana, Korea Selatan, Australia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam,” tambah Nuraida.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB Sudjarwo menjelaskan salah satu misi PLN adalah agar listrik dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui program TJSL, PLN ingin UMK binaan semakin memperluas jangkauan pasar dan memiliki daya saing hingga ke level global.

Selain itu, dukungan terhadap sektor pengembangan UMK secara berkelanjutan merupakan bentuk komitmen PLN dalam pelaksanaan Sustainability Development Goals (SDG’s). Khususnya adalah dalam pilar pertumbuhan ekonomi dan terciptanya komunitas berkelanjutan.

“Tugas PLN selain melistriki masyarakat, juga memiliki tanggung jawab sosial, guna memberdayakan masyarakat di sekitar agar memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dengan memberdayakan kemampuan yang dimiliki, juga diharapkan mereka bisa membuka peluang kerja di lingkungan sekitarnya,” ungkap Djarwo.

Harapannya, program ini bisa mendukung pelaku UMK untuk meningkatkan skill dan kompetensinya sehingga bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Salah satu contoh suksesnya sudah tergambar dari pencapaian UMK Pawon Pengsong ini tergabung dalam Rumah BUMN Lombok Barat yang juga dikelola oleh PLN.

“Ini merupakan peran aktif PLN dalam mengembangkan UMK yang bertujuan mendukung inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam dunia kewirausahaan. Adanya bantuan ini akan meningkatkan produktivitas para pelaku UMK sehingga dapat melebarkan pasar penjualan produk,” tutup Djarwo. (***)

(Sumber :  PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Patra Jasa Bersinergi dengan Hotel Indonesia Group, Dorong Kemajuan Pariwisata Nasional

Published

on

Direktur Utama HIG Rizal Ruriko Kasim dan Direktur Utama PT Patra Jasa Putut Ariwibowo bertukar cendera mata usai menandatangani kesepakatan kerja sama.( Dokumentasi : PT Pertamina(Persero) 2020, @www.pertamina.com)

Denpasar, goindonesia.co – Sebagai wujud sinergi antar-BUMN, PT Patra Jasa berkolaborasi Hotel Indonesia Group (HIG) dalam memajukan pariwisata di Indonesia. Sinergi itu diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Patra Jasa Putut Ariwibowo dan Direktur Utama HIG Rizal Ruriko, 5 Januari 2023.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Hotel Management Agreement (HMA) The Patra Bali Resort & Villas, yang ditandatangani pada 31 Agustus 2022.

Acara tersebut juga disaksikan oleh Ketua PHRI Badung Bali I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Ketua Bali Hotel Association Fransiska Handoko, perwakilan ASITA, beserta jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak.

Menurut Direktur Utama PT Patra Jasa Putut Ariwibowo, kerja sama ini sudah sesuai dengan roadmap Kementerian BUMN, dimana penyatuan flagship dilakukan dalam rangka membawa seluruh hotel milik BUMN berada di bawah naungan Holding Aviasi dan Pariwisata, InJourney. Kolaborasi HIG dan Patra Jasa tentunya membawa nafas baru yang dapat berkontribusi positif terhadap sektor pariwisata di Indonesia. (***)

(PT Pertamina(Persero) 2020, @www.pertamina.com)

Continue Reading

Trending