Connect with us

Health

Penyelenggaraan Pendidikan Selama Pandemi Berprinsip pada Kesehatan dan Keselamatan

Published

on

webinar

Jakarta, goindonesia.co – Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sri Wahyuningsih mengatakan, setidaknya terdapat  149  ribu  sekolah dasar negeri maupun swasta di Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan dan persoalan sekolah-sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran dari rumah selama pandemi. “Tidak semua bisa maksimal melaksanakan pembelajaran dari rumah,” ujar Sri Wahyuningsih dalam webinar bertema Bersiap Sekolah Tatap Muka Terbatas, Rabu (16/6).

Untuk itu, lanjut Sri Wahyuningsih, pihaknya melakukan survei terhadap sekitar 50 ribu sekolah pada Maret 2021. Hasilnya sebanyak 78,3 persen sudah melaksanakan PTM, 80,4 persen kepala sekolah dan komite sekolah sepakat lakukan PTM, 57,8 persen  sekolah  melaksanakan  PTM  di luar sekolah atau kelas, sebanyak 42,2 persen tidak melaksanakan PTM di luar kelas karena keterbatasan sarana dan prasarana.

“Sudah banyak kebijakan dikeluarkan. Semua kebijakan diterbitkan untuk menjaga prinsip penyelenggaraan pendidikan selama COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan jadi prioritas,” kata Sri Wahyuningsih.

Dalam  waktu  bersamaan,  lanjutnya, setiap kebijakan juga mempertimbangkan tumbuh  kembang  serta hak anak selama pandemi COVID-19. Karena layanan Pendidikan merupakan hak anak. Termasuk dalam penerbitan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  Menteri  Agama,  Menteri  Kesehatan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri. Melalui SKB 4 Menteri tersebut, pemerintah mendorong PTM terbatas sesuai kondisi sekolah  dengan menerapkan protokol kesehatan serta mendorong pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

“Perlu dorongan yang kuat dari semua pihak terhadap implementasi pembelajaran tatap muka terbatas,” kata Sri Wahyuningsih. Dia mengingatkan, persiapan harus dengan kehati-hatian, persiapan matang, dan keputusan   semua   pihak.  Pembelajaran  tatap  muka  secara  terbatas  perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pendidik dan tenaga Kependidikan harus divaksinasi secara lengkap.

Menurut Sri Wahyuningsih, sekolah sebagai layanan publik harus memberi layanan pendidik kepada masyarakat dan putra-putri didik tetap berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi. Dia mengakui, ada kurikulum khusus di masa pandemi yang sudah amat disederhanakan.

“Isinya hanya KD (kompetensi dasar, red) yang esensial saja. Namun yang perlu diperhatikan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran terhadap capaian KD yang esensial,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala SDN 02 Cebongan Salatiga Jawa Tengah Sri Handayani menambahkan, sebelum melaksanakan PTM terbatas pihaknya telah meminta izin dari pemerintah daerah dan orang tua. Semua Guru pun sudah divaksinasi. Satgas COVID-19 di sekolah juga melakukan tugas dan fungsinya.

Pihaknya  juga  telah  berkoordinasi  dengan  berbagai pihak, di antaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, orang tua, komite sekolah, juga guru-guru dan orang tua siswa. “Komunikasi intensif selalu dilakukan. Mengapa? Karena kami ini semua bekerja sama untuk menyukseskan PTM terbatas,” katanya.

Menurutnya, orang tua perlu diberi informasi apa yang harus dilakukan. Sebelum anak berangkat sekolah, orang tua perlu menyiapkan sarapan, masker, perlengkapan yang harus dibawa, bekal makanan karena kantin tutup.

Anak  juga  harus  diantar  langsung orang tua jangan menggunakan kendaraan umum. Kemudian petugas sekolah menunggu di gerbang sekolah. Menanyakan apakah siswa dalam keadaan sehat dan mengecek suhu. Jika sehat diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun.

“PTM dilakukan hanya dua hari dari sepekan, satu hari hanya dua sampai tiga jam. Satu kelas 30 siswa dibagi dua, jadi hanya 15 siswa,” katanya. ()

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.  Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595 (***)

Kesehatan

Kemenkes Perkuat Rantai Logistik Vaksin Untuk Daerah Terpencil

Published

on

Menkes Budi pada acara serah terima hibah refrigerator vaksin di Gedung Kemenkes, Sabtu (28/1).(Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Situasi geografis Indonesia membuat pemerataan akses vaksinasi menjadi tantangan tersendiri. Kementerian Kesehatan memperbanyak jumlah rantai logistik vaksin untuk mengatasi masalah tersebut.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak pengalaman dari berbagai negara dalah hal pemerataan vaksinasi bagi warganya. Ada sejumlah negara yang sukses dalam melakukan vaksinasi adapula negara yang belum sukses.

Sejumlah negara yang belum sukses vaksinasi itu diketahui bukan bermasalah pada ketersediaan vaksinnya, melainkan juga pada ketersediaan logistik pendukung lainnya.

Kementerian Kesehatan akan memperkuat rantai logistik vaksin agar distribusi vaksin berjalan lancar dan kualitas vaksin masih terjaga baik sampai puskesmas terujung sekalipun. Sebanyak 330 unit refrigerator vaksin diterima Kemenkes dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang akan melengkapi rantai logistik pengelolan vaksin di Indonesia.

“Jadi dengan bantuan JICA dan warga Jepang kita bisa melakukan vaksinasi cepat dan kita berharap sistem logistik ini bisa dipertahankan di seantero Indonesia,” ujar Menkes Budi pada serah terima hibah refrigerator vaksin di Gedung Kemenkes, Sabtu (28/1).

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan refigerator tersebut sudah didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/ kota prioritas yang memiliki fasilitas penyimpanan rantai dingin (cold chain).

“Refrigerator vaksin ini didisttibusikan ke 232 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia. Proses distribusinya sudah dimulai sejak Desember 2022,” ucap Dirjen Maxi.

Pendistribusian refrigerator vaksin ini dapat menambah kapasitas rantai dingin di level provinsi untuk mendukung layanan imunisasi.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengungkapkan JICA mendanai sekitar 1,8 juta USD ke UNICEF yang telah menyediakan 330 unit refrigerator vaksin untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI.

“Untuk mengamankan suplai vaksin ke seluruh Indonesia, maka perbanyakan refrigerator vaksin ini penting bukan hanya untuk memastikan vaksin itu mencapai seluruh area di Indonesia, tapi juga untuk bersiap akan pandemi di masa depan dan juga penyakit lainnya,” tuturnya.

JICA juga sudah melakukan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas SDM kesehatan untuk pengelolaan refrigerator. Kerja sama Jepang dan Indonesia selain refrigerator juga menyediakan 7 juta vaksin, serta peralatan medis seperti oksigen konsentrator.

“Harapan saya dari kerja sama ini adalah dapat berkontribusi akan kesejahteraan warga negara Indonesia,” ungkap Kenji.

Selain untuk pemerataan vaksinasi di Indonesia, kerja sama ini juga sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan. Dikatakan Menkes Budi, perbanyakan refrigerator ini merupakan bagian dari program memperkuat laboratorium nasional untuk mengkontrol patogen yang sangat menular.

“Kolaborasi regional dan internasional sangatlah penting untuk menangani pandemi. Jadi Jepang dan Indonesia akan selalu bekerja bersama untuk menangani tantangan-tantangan bersama di masa depan,” tambah Menkes Budi. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Kesehatan

Sejumlah Penyakit Tropis Ini Harus Diwaspadai

Published

on

Screenshoot Youtube ( Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id )

Jakarta, goindonesia.co – Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut ada 20 penyakit yang termasuk Penyakit Tropis yang Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) NDTs. Namun di Indonesia ada sejumlah penyakit NDTs yang diprioritaskan antara lain filariasis, cacingan, schistosomiasis, kusta, dan frambusia.

NTDs adalah Penyakit yang disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan cacing parasit.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan berdasarkan data Kemenkes RI, sebanyak 236 kabupaten/kota di 28 provinsi di Indonesia merupakan daerah endemis filariasis. Sebanyak 9.906 kasus kronis filariasis tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“Dari target sebanyak 93, hanya 72 kabupaten/kota yang mencapai eliminasi pada tahun 2021, dan baru ada 33 kabupaten/kota telah mendapatkan sertifikat eliminasi filariasis,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Prof. Dr. Taniawati Supali, M.Biomed dari FKM UI mengatakan penyakit kaki gajah ini ditularkan oleh larva yang ada di dalam nyamuk. Tahap awal orang terkena filariasis biasanya belum bergejala, masih normal.

“Ini yang susah untuk pengobatan tapi pasien bilang masih normal. Gejala awal demam ringan, itu yang menyebabkan mereka tidak sadar, kemudian bengkak, kempes, dan bengkak lagi dan tidak bisa kempes lagi,” ucap Prof. Taniawati.

Untuk penyakit cacingan, di tahun 2021 terdapat 36,97 juta anak yang mendapatkan POPM. Hasil survei evaluasi pasca pemberian obat cacing dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 66 kab/kota yang memiliki prevalensi cacingan di bawah 5%, dan 26 kab/kota yang memiliki  prevalensi cacingan diatas 10%.

Schistosomiasis merupakan penyakit yang endemik di 28 desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Kesehatan, melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2018, menargetkan agar schistosomiasis dapat dieliminasi dari 28 desa tersebut pada tahun 2024.

Peta jalan eradikasi penyakit schistosomiasis 2019-2025 pun telah menjabarkan tahapan menuju eradikasi sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu; pengurangan tingkat kejadian infeksi pada manusia menjadi nol, pengurangan tingkat kejadian infeksi pada hewan menjadi nol, dan pengurangan jumlah keong yang terinfeksi menjadi nol.

Sebagai penyakit zoonotik, program pencegahan dan pengendalian schistosomiasis merupakan program yang
membutuhkan integrasi dari banyak pemangku kepentingan dalam menjalankan surveilans, pengobatan, pemberantasan keong positif, rekayasa lingkungan, penyediaan sistem sanitasi dan air bersih, serta manajemen penggembalaan ternak.

Sejak tahun 2000 Indonesia dinyatakan telah mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi kusta tingkat nasional sebesar 0,9 per 10.000 penduduk. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,45 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,03 kasus per 100.000 penduduk.

Selama 10 tahun terakhir terlihat tren relatif menurun baik pada Prevalensi Rate (PR) angka prevalensi maupun angka
penemuan kasus baru kusta atau New Case Detection Rate (NCDR).

Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan kusta menargetkan untuk mencapai eliminasi kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan tingkat kabupaten/kota pada tahun 2024.

Pada tahun 2021 terdapat 6 Provinsi dan 101 kab/kota belum mencapai eliminasi kusta di Indonesia, dan 26 provinsi masih memiliki angka cacat tingkat 2 diatas 1 per 1 juta penduduk.

dr. Sri Linuwih, Sp.KK dari RSCM menjelaskan kusta sebetulnya penyakit kulit dan saraf. Utamanya ke saraf dulu baru ke kulit.

Penyebannya adalah mycobacterium leprae, suatu bakteri yang bersaudara dengan bakteri mycobacterium tuberculosis.

“Penyakit ini menular tapi memiliki daya tular yang rendah memerlukan waktu bulanan hingga taunan. Yang terkena bisa mulai dari anak kecil sampai dewasa, bahkan bayi juga bisa tertular. Penyakit ini dapat diobati dan gratis di Puskesmas,” ungkap dr. Sri.

Selanjutnya, berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/496/2017 terdapat 79 kab/kota endemis frambusia. Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan bahwa target eradikasi tingkat kabupaten/kota dapat dicapai pada tahun 2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi pada 55 daerah kabupaten/kota kasus sehingga total kabupaten/kota yang telah mengalamai eradikasi sebanyak 55 kab/kota. Jumlah kasus frambusia yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 185 kasus sebagian besar terdapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2). (***)

( Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id )

Continue Reading

Kesehatan

Waspadai 4 Masalah Gizi ini, Anak Berisiko jadi Stunting

Published

on

Tabel Laporan (Dokumentasi: Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Penurunan prevalensi stunting dipengaruhi oleh 4 masalah gizi, yakni weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Setelah 4 masalah gizi tersebut teratasi, penurunan prevalensi stunting akan terjadi.

“Kalau mau menurunkan stunting maka harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk. Kalau kasus keempat masalah gizi tersebut tidak turun, maka stunting akan susah turunnya,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, MPH di Jakarta, Jumat (27/1).

Pencegahan stunting yang lebih tepat harus dimulai dari hulu yaitu sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Pada periode setelah lahir yang harus diutamakan adalah pemantauan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dengan demikian dapat diketahui sejak dini apabila anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Dikatakan Dirjen Endang, gangguan pertumbuhan dimulai dengan terjadinya weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar.

“Anak-anak yang weight faltering apabila dibiarkan maka bisa menjadi underweight dan berlanjut menjadi wasting. Ketiga kondisi tersebut bila terjadi berkepanjangan maka akan menjadi stunting,” ungkapnya.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting sebesar 2,8 % dibandingkan dengan 2021.

“Angka stunting tahun 2022 turun dari 24,4 % [tahun 2021] menjadi 21,6 %. Jadi turun sebesar 2,8 %.” Ungkap Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Syarifah Liza Munira pada kesempatan yang sama

Untuk dapat mencapai target 14 % di tahun 2024 diperlukan penurunan secara rata rata 3,8 % per tahun, lanjut Liza.

Pelaksanaan SSGI dilaksanakan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Setwapres, Bappenas, BPS, Kemendagri, Poltekkes Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota, serta para pakar dari berbagai universitas.

Selain stunting, dalam SSGI juga mengukur tiga status gizi lainnya, yakni balita wasting (penurunan berat badan), underweight (berat badan kurang), dan overweight (berat badan berlebih).

Meski angka stunting menurun, angka balita wasting dan underweight mengalami peningkatan. Yakni angka wasting naik 0.6 % dari 7,1 % pada 2021 menjadi 7,7 % pada 2022

Sementara underweight naik 0,1 % dari 17,0 pada 2021 dan 17,1 % pada 2022. Underweight adalah kondisi saat berat badan anak berada di bawah rentang rata-rata atau normal.

Kemudian pada kasus balita overweight terjadi penurunan 0,3 % dari 3,8 % tahun 2021 menjadi 3,5 % pada 2022.

Terkait angka stunting, jika dilihat lagi berdasarkan kelompok umur, ada dua kelompok umur yang sangat signifikan dan penting untuk dilakukan intervensi. Pertama saat kondisi sebelum kelahiran sebesar 18,5 % di tahun 2022. Kelompok kedua pada usia 6-11 bulan meningkat tajam 1,6 kali menjadi 22,4% di kelompok usia 12-23 bulan.

“Di titik pertama (sebelum kelahiran) penting untuk intervensi di masa kehamilan. Dan intervensi kedua saat bayi mendapatkan MP-ASI setelah masa ASI eksklusif” jelas Liza

Pemerintah melakukan pemberian makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Pemerintah akan beralih dari pemberian makanan tambahan dengan biskuit menjadi pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal.

“Jadi kita sudah mulai tahun 2022 di 16 kabupaten/kota, karena kami mau lihat pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal bisa dilakukan tidak,” ucap Dirjen Endang.

Pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal ini disajikan siap santap oleh Posyandu dan dimasak oleh kader dengan menu khusus yang memenuhi kebutuhan gizinya baik protein maupun kebutuhan gizi yang lain.

16 kabupaten/kota percontohan itu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. Sisanya mulai tahun 2023 diperluas ke 389 kabupaten/kota.

Selain pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal, hal yang paling penting adalah pemberian edukasi kepada ibu tentang cara pemberian makanan yang baik untuk anak. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024.

Sejumlah faktor yang mempengaruhi adanya penurunan stunting antara lain inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian protein hewani dan konseling gizi.

Ada peningkatan proporsi pada tahun 2022 yaitu inisiasi menyusui dini menjadi 60,1% dari yang sebelumnya 47,2% tahun 2021. Anak yang diberi ASI jadi 96,4% tahun 2022 dari yang sebelumnya ASI eksklusif 6 bulan terjadi penurunan dari 48,2 % pada 2021 menjadi 16,7 % pada 2022

Pemberian sumber protein hewani menjadi 69,9% tahun 2022 dari yang sebelumnya 35,5% tahun 2021, dan konseling gizi 32% tahun 2022 dari sebelumnya 21,5% tahun 2021.
Pemerintah memiliki 11 intervensi spesifik stunting yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6 sampai 23 bulan.

“Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting,” ucap Dirjen Endang. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Continue Reading

Trending