Connect with us

Bisnis

Menaker Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. : Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Published

on

Menaker RI Ida Fauziah

Jakarta , goindonesia.co – Digitalisasi menjadi norma baru dan menjadi sangat penting bagi perusahaan modern maupun institusi Pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini penting agar bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global.

Demikian antara lain disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., saat membuka sekaligus menyampaikan arahan pada acara “Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi,” di Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (16/6/2021).

“Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dalam upaya menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi,” ujar Ida Fauziyah.

Masyarakat abad ini, papar Ida, sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja.

“Kehadiran secara fisik saat ini berkurang dan menjadi tak penting saat ini. Apalagi di masa pandemi covid-19. Pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi dimanapun berkarya,” ujarnya.

Kegiatan “Sinergitas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Pusat Dalam Era Digitalisasi” Dalam Rangka Perencanaan Karir Pejabat Fungsional Pengantar Kerja ini, diikuti sekitar 200 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

“Saya sungguh sangat antusias dengan tema kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemic covid-19 kita tetap produktif.  Koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pengantar Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan karena banyak masalah, banyak persoalan Ketenagakerjaan saat ini,” ujar Ida.

Pengantar Kerja, lanjut Ida, berperan penting untuk menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, dia mendorong agar para Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global.

“Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap dapat menjadi ujung tombak penempatan kerja. Memiliki peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker,” ungkapnya.

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut, papar Ida, yakni;  Ekosistem Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan baik hard skill sesuai era digitalisasi maupun kemampuan soft skill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat.

“Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 200 orang,” kata Suhartono. (***)

Ekonomi

Wamenkeu: Kumpulkan Pajak untuk Menjaga dan Menumbuhkan Ekonomi Indonesia

Published

on

Wamenkeu, Suahasil Nazara (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk menjaga Indonesia melalui mengumpulkan pajak sekaligus tetap menumbuhkan ekonomi.

“Kalau kita mengumpulkan pajak itu bukan berarti bahwa kita sedang menyengsarakan perekonomian kita, sedang mengurangi kapasitas perekonomian kita, mengurangi kemampuan masyarakat. Tapi sesungguhnya ketika kita mengumpulkan pajak itu, kita sedang membuat negara ini mampu bangun infrastruktur, mampu belanja gaji, mampu belanja operasional, mampu bikin investasi,” kata Wamenkeu dalam Rapimnas I DJP 2023 yang diselenggarakan di Adimulia Hotel Medan, Sumatera Utara pada Selasa (31/01).

Wamenkeu menjelaskan peran kebijakan pajak untuk mendorong perekonomian dapat melalui dua jalur. Pertama, mengumpulkan pajak, lalu masuk ke kas negara, kemudian digunakan untuk belanja negara.

“Supaya ada belanja negara, bisa bayar gaji, bayar infrastruktur, beli investasi, dan transfer ke daerah, maka harus ada penerimaan negaranya. Maka penerimaan negara dikumpulkan,” ujar Wamenkeu.

Peran kebijakan pajak yang kedua dengan tidak mengumpulkan pajak karena memberikan insentif pajak dengan tujuan memberikan dampak ke perekonomian.

“Mungkin sekitar 1,5 persen dari PDB, Rp250 triliunan setiap tahun tidak kita ambil, insentif. Dan itu kita yakini Rp250 triliunan yang tidak jadi diambil itu sebenarnya memiliki dampak ekonomi,” kata Wamenkeu.

Dengan dua cara tersebut, Wamenkeu meyakini kebijakan pajak akan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yakni melalui penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan ekonomi hijau dan UMKM, serta hilirisasi sumber daya alam. Namun demikian, ketika mengumpulkan pajak, harus memastikan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bisa terus tumbuh.

“Pajak nanti akan mendapatkan manfaat penerimaan dari sumber pertumbuhan ekonomi baru, tapi pajak juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan empat sektor tersebut,” ujar Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu meminta agar DJP juga terus menjalankan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Cara melakukan PPM dan PKM didesain dengan melihat keterkaitan antarsektor.

Di sisi lain, Wamenkeu berharap pimpinan DJP mampu mengubah mindset 46 ribu pegawai ketika mengumpulkan target penerimaan pajak. 

“Kita mesti ubah mindset 46 ribu teman-teman kita ketika harus mengumpulkan penerimaan. Saya berharap bahwa situasi ini menjadi tantangan kita, bukan menjadi kita mundur. Kita menyadari bahwa PSIAP ini mengubah mindset lebih dari sekedar belajar software, tapi ini adalah logika baru yang mungkin sebagian logika barunya itu di sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Wamenkeu. (***)

(Sumber : @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu : APBN 2022 Bekerja Sangat Keras Dalam Melindungi Rakyat dan Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kemenkeu, Biro KLI, Firman @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – APBN 2022 bekerja sangat keras dalam melindungi rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Namun disisi lain, kinerja APBN 2022 justru makin sehat dan sustainable atau berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Selasa (31/01).

“Kinerja positif APBN 2022 tersebut tercermin dari realisasi belanja yang mencapai Rp3.090,75 triliun. Ini artinya tumbuh 10,92% dibandingkan tingkat belanja tahun 2021,” ungkap Menkeu.

APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan layanan publik.

“APBN bekerja untuk melindungi daya beli rakyat dengan menaikkan subsidi terutama untuk Bahan Bakar Minyak dan energi yang sangat besar. Lebih dari tiga kali lipat dari Rp152 triliun ke Rp555 triliun,” jelas Menkeu.

Dengan kinerja belanja yang tumbuh 10,92% tersebut, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat dan dunia usaha pun mulai bangkit lebih kuat sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara di APBN. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,42 triliun atau 115,90% dari target APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

“Kenaikan pendapatan ini tumbuh 30,58% year on year dibandingkan pendapatan tahun 2021. Jadi ini kenaikan yang sangat tinggi,” tandas Menkeu.

Menkeu menjelaskan, kinerja pendapatan negara yang kuat dan sangat tinggi ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi yang menguat dan juga tingginya harga komoditas, serta dilaksanakan langkah-langkah reformasi perpajakan yang terus dilakukan secara konsisten.

Kombinasi dari pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja negara yang tumbuh positif berdampak pada pengendalian resiko fiskal tahun 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN yang sebesar 2,38% dari PDB atau Rp464,33 triliun. Realisasi defisit APBN ini jauh lebih kecil dari target Perpres 98/2022 yaitu tadinya perkirakan 4,5% dari PDB.

“Dengan defisit yang jauh lebih rendah dari target awal, maka rasio utang pemerintah juga mengalami penurunan dari 40,74% dari PDB pada akhir tahun 2021 menjadi 39,57% dari PDB pada akhir tahun 2022. Selain itu, dari sisi keseimbangan primer APBN yang sebelumnya mengalami kenaikan dan negatif sangat besar, saat ini juga makin mengecil dan menuju netral atau positif,” jelas Menkeu.

Menkeu mengatakan, dengan kinerja APBN yang sangat baik dapat dimaknai bahwa APBN 2022 merupakan instrumen untuk meredam gejolak atau shock absorber, telah berfungsi optimal di dalam meredam berbagai syok atau gejolak yang berasal dari sisi global. APBN juga mampu melindungi masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terguncang terlalu besar dari berbagai gejolak global.

“APBN juga terus mengendalikan resiko lebih solid sehingga dia bisa menjadi fondasi di dalam pertama menyehatkan kembali APBN pada tahun 2023 ini dan terus mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia,” pungkas Menkeu. (***)

(Sumber : @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

Dua Ribu Warga di Empat Desa Sumsel Kini Bisa Nikmati Terang 24 Jam Berkat Listrik Murah PLN

Published

on

Sebelumnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,2 juta per bulan untuk menghidupkan genset. Kini, dengan listrik PLN hanya Rp 150 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk banyak hal produktif. (Foto : @web.pln.co.id)

Musi Banyuasin, goindonesia.co – PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik 24 jam di empat desa terpencil di provinsi Sumatera Selatan, yakni Desa Ulak Kembang dan Sungai Angit di Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Perajen Jaya di Kabupaten Banyuasin dan Desa Harisan Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN), upaya ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi sekitar 2.000 kepala keluarga untuk menikmati listrik yang andal dan terjangkau.

Kepala Desa Ulak Kembang, Sulastri bercerita, sebelum menggunakan listrik, setiap malam masyarakat sering mengeluh karena harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 40 ribu per hari atau Rp 1,2 juta per bulan untuk menghidupkan genset yang hanya bisa menyalakan lampu penerangan kecil dan kipas angin saja.

“Setelah hadir listrik dari PLN, masyarakat hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 – 200 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk banyak hal, tidak hanya penerangan, tetapi bisa juga untuk lemari pendingin, televisi dan sebagainya. Ini lebih hemat dan efisien,” ujar Sulastri.

Dirinya menambahkan, hadirnya listrik juga menggerakan roda perekonomian masyarakat yang sebagian besar memiliki usaha di bidang perdagangan dan pertanian, karena masyarakat bisa menjadi lebih produktif dalam usahanya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengapresiasi kinerja PLN yang terus mendukung program pemerintah, melalui peningkatan Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Sumatera Selatan.

“Dengan investasi yang sangat besar dari PLN, semoga masyarakat Sumatera Selatan dapat memanfaatkan listrik dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga taraf hidup dapat meningkat signifikan,” kata Herman.

Herman mengatakan, kehadiran listrik tidak hanya untuk menerangi tetapi juga berkesinambungan dengan kesuksesan program lainnya.

“Jika ada listrik, maka edukasi masyarakat dapat bertambah dengan adanya tambahan informasi. Masyarakat dapat mengakses internet dan juga bisa mendapatkan informasi dari televisi atau radio sehingga pengetahuan semakin meningkat. Tidak hanya di kota, desa pun butuh listrik untuk kelancaran aktivitas sehari-hari,” kata Herman.

Pernyataan serupa juga disampaikan Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi atas kehadiran listrik di desa Musi Banyuasin. Atas nama masyarakat di wilayahnya, Apriyadi menyampaikan terima kasih kepada PLN yang telah mewujudkan mimpi Desa Sungai Angit dan Ulak Kembang untuk dapat menikmati listrik.

“Kami yakin dalam proses pembangunan jaringan listrik ini, PLN menghadapi banyak tantangan, apalagi pekerjaan ini merupakan pekerjaan dengan tujuan sosial untuk pemerataan pembangunan, bukan demi bisnis,” ujar Apriyadi.

Apriyadi berharap program listrik desa ini terus meluas ke daerah-daerah lainnya yang belum teraliri listrik.

“Saat ini tinggal 3 desa lagi yang belum berlistrik di Kabupaten Musi Banyuasin, mudah-mudahan dapat segera direalisasikan oleh PLN agar tercapai rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2024,” kata Apriyadi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB), Amris Adnan menyampaikan dengan beroperasinya listrik di empat desa ini, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Sumatera Selatan meningkat dari 98,98 persen menjadi 99,01 persen.

Untuk melistriki Desa Sungai Angit dan Desa Ulak Kembang, PLN membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 33,2 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah sepanjang 8,20 kms, dan gardu distribusi 50 kilovolt ampere (kVA) sebanyak 12 unit untuk 419 pelanggan. Selanjutnya PLN akan terus melakukan penyambungan bagi potensi pelanggan yang ada di daerah tersebut.

“Target di tahun 2023 akan lebih menantang, kami akan membangun jaringan di 12 desa baru dan juga pengembangan di 16 desa lama untuk dilistriki. Mudah-mudahan target RDB bisa meningkat di tahun ini menjadi 99,38 persen dan di tahun 2024 akan kami upayakan mencapai 100 persen untuk Provinsi Sumatera Selatan,” kata Amris.

Amris menambahkan, program listrik desa ini bentuk komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah dengan menghadirkan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Dengan hadirnya listrik, diharapkan dapat membawa energi optimisme yang mampu mendorong ekonomi masyarakat. (***)

(Sumber : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Continue Reading

Trending