Connect with us

Ekonomi

Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Industri 4.0

Published

on

Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si (Staf Khusus Kemenkominfo Bidang IKP, Transformasi Digital, dan Hubungan Antar Lembaga), menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertema Menyiapkan Aset SDM yang Mendukung Kebangkitan Dunia Usaha di Era Pandemi di Jakarta, Senin, 30 November 2020. Hadir dua narasumber lainnya yaitu Dr. Ir. Hariyadi BS. Sukamdani, MM (Ketua Umum APINDO dan Ketua Umum PHRI), Anwar Sanusi, Ph.D (Sekretaris Jenderal Kemnaker RI).

JAKARTA – Memasuki tahun baru yang tinggal menghitung hari, tantangan angkatan kerja di Indonesia semakin tinggi. Hal ini dipicu adanya prediksi bonus demografi angkatan kerja muda hingga tahun 2045. “Kita melihat persentase dari angkatan kerja kita, pemuda (16-30 tahun) ini sangat tinggi hampir 25%,“ ujar Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dalam Webinar KPCPEN dengan tema ‘Menyiapkan Aset SDM yang Siap Mendukung Kebangkitan Dunia Usaha di Era Pandemi’, Senin (30/11/2020).

Pertumbuhan lapangan kerja yang terus digenjot pemerintah juga menghadapi rintangan yang tak mudah, terutama di masa pandemi. Hal ini pun menyebabkan bertambahnya angka pengangguran pada usia produktif. “Selama bulan Februari sampai dengan Agustus ini menambah pengangguran 2.4 juta lebih,” ungkap Anwar.

Anwar menilai bahwa bonus demografi bisa saja menjadi keuntungan namun juga sebaliknya, jika kita tidak siap dengan perubahan ke industri 4.0 yang banyak berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi. “Bonus demografi pada saat yang bersamaan ada yang namanya revolusi industri. Kalau ini dua-duanya tidak kita kelola dengan baik, kita khawatir seiring berjalannya waktu bonus demografi selesai, revolusi industri 4.0 juga tidak kita kelola dengan baik,” terangnya.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, dalam forum yang sama, katanya “Mengenai masalah Industri 4.0, yang juga resiko otomatisasi ini cukup besar, dari jumlah pekerja sangat signifikan yaitu 60% di sektor manufaktur bahan pangan. Dan ILO (Organisasi Buruh Dunia) juga memperkirakan 60% di sektor otomotif, akan terkena dampak yang cukup signifikan,”.

Talenta yang sangat banyak dengan tantangan digitalisasi di masa depan sering tak seimbang dengan kemauan perusahaan dalam berinvestasi pada karyawannya. “World bank menyampaikan di Indonesia hanya 4.7 % perusahaan yang memberikan pelatihan formal. Ini persoalannya di masalah anggaran ya,” jelas Hariyadi.

Ia pun menilai pemerintah harus lebih fokus lagi memanfaatkan program pemagangan serta Balai Latihan Kerja (BLK) agar para SDM siap masuk ke dunia usaha. “Kami melihat bahwa pemerintah telah memiliki banyak sekali sarana dan prasarana bahkan gedung dan sebagainya, tapi memang kurang teroptimalisasi. Kita berharap ke depan BLK (Balai Latihan Kerja) ini bisa menjadi sarana kita untuk memicu keterampilan dari tenaga kerja kita,” terangnya.

Dalam mendukung angkatan kerja baru dan industri 4.0, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah lama menyiapkan sarana digital bagi talenta muda. “Kemenkominfo mempunyai berbagai macam pelatihan kewirausahaan digital atau digital talent scholarship dan juga pelatihan digital UMKM,” pungkas Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang IKP, Transformasi Digital, dan Hubungan Antar Lembaga dalam forum yang sama.

Program ini pun berhasil mengalihkan hampir 5 juta UMKM menuju digitalisasi. “Kami melakukan pendampingan melalui grebek pasar, ini membantu masyarakat kecil khususnya UMKM untuk berjualan dari daring. Pemerintah tidak ingin marketplace hanya diisi produk dari luar negeri,” ujar Niken.

Pemerintah melalui sektor terkait pun terus mendorong peningkatan infrastruktur, serta perlindungan melalui pembuatan regulasi. “Di dalam masyarakat terdigital ini, new business model harus kita lakukan, kurikulum harus kita lakukan pembenahan, program pelatihan juga sama, skema sertifikasi juga sama,” terang Anwar Sanusi. “Job transformation, bekerja dimana saja dan kapan saja. Inilah yang esensi kenapa di dalam UU Cipta Kerja, ini mengakomodir yang namanya upah berbasis jam,” tambahnya.

Pada 2021, Kementerian Kominfo menargetkan 60000 beasiswa digital, yang meliputi cyber security, cloud computing, big data analysis, artificial intelligence, IOT, robotics, dan digital business.

Ekonomi

Dukungan Pemimpin Negara pada Indonesia dalam Presidensi G20 Tahun Depan

Published

on

By

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil dari sejumlah pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin negara. Salah satunya mengenai dukungan kepada Indonesia dalam Presidensi Group of Twenty (G20) tahun depan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 di Presidensi Indonesia nanti. Hal tersebut agar kebijakan dan regulasi di sektor digital tidak berbeda dari sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.

“Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan pertemuan bilateral di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA.

Presiden Jokowi meminta adanya akselerasi dalam pembentukan IEU-CEPA yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi tersebut juga diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan begitupun sebaliknya.

“Nah tentu ini diharapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi dan diharapkan manfaat bagi Presidensi Indonesia di G20 dan Presidensi di IEU ini ada manfaat untuk meyelesaikan itu,” jelas Menko Perekonomian.

Senada, pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga membahas mengenai akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Turki atau IT-CEPA. Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.

“Sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi IT-CEPA. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani CEPA tersebut,” tandas Menko Perekonomian.

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu Jelaskan Tiga Tantangan Pemulihan Ekonomi Global

Published

on

By

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi.

Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu.

Continue Reading

Ekonomi

LAUNCHING PELUNCURAN INDONESIA HALAL MARKETING REPORT 2021 DI INHALIFE 2021

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Halal Market Report 2021 dalam acara forum Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021. Dimana dalam laporan ini memberikan berbagai informasi tentang potensi industri halal Indonesia.

Tidak hanya potensi, dalam laporan tersebut juga tertuang tantangan dan keunggulan kompetitif serta posisi pasar halal global serta membuka peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

“Laporan ini memaparkan peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia. Di mana potensi dari kegiatan tersebut cukup besar.
Berdasarkan estimasi perdagangan internasional produk halal Indonesia dapat menyumbangkan sampai dengan USD 5,1 miliar per tahun,” kata Gubernur Bank Indonesia, Dr. Perry Warjiyo.

Peluncuran laporan ini bertepatan dengan event, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang hadir pada 25 hingga 30 Oktober 2021. Acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia ini mengangkat tema “Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery”.

Salah satu bagian dari acara ISEF tersebut, Indonesia International Halal Lifestyle Conference (INHALIFE) 2021 juga resmi dibuka pada 27–28 Oktober 2021 secara virtual. DR. Sapta Nirwandar sebagai Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center mengaku sangat senang, bahwa tahun ini DinarStandard dengan pimpinan Br. Rafi-uddin Shikoh dan IHLC telah menyelesaikan “Indonesia Halal Market Report 2021/2022”.

“Laporan ini dipersembahkan atas kerjasama dan dukungan kuat dari Bank Indonesia. Laporan ini tidak hanya tentang temuan tetapi juga dilengkapi dengan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan secara luas oleh pemerintah, korporasi maupun UKM,”jelasnya.

Menurutnya, laporan tersebut akan membantu Indonesia dalam memajukan industri halal yang sedang berkembang di tanah air. “Kami yakin laporan ini akan menarik Perdagangan dan Investasi Global menuju Industri Halal Indonesia,”katanya.

Continue Reading

Trending