Connect with us

Ekonomi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Perlindungan Sosial Akan Tercapai 100%

Published

on

Jakarta – Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp366,86 Triliun atau 52,8% dari total anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp695,2 Triliun. Satgas PEN berharap dapat memaksimalkan penyaluran Program PEN pada Kuartal IV 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua.  Minimal Rp100 Triliun bisa kita salurkan di Kuartal IV 2020,” jelas Ketua Satgas PEN  KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (04/11).

Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 Triliun dan telah terealisasi Rp176,38 Triliun atau tersalurkan 86,51% dari total anggaran. Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. Program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik.

“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini  sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” jelas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT.  “Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah,” tambah Juliari P Batubara.

Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Adapun program khusus untuk menghadapi COVID-19 berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target. Dua tambahan program lainnya yang bekerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu.

“Untuk PKH dari anggaran Rp36,71 Triliun sudah terserap 100%. Untuk BPNT dari anggaran Rp43,12 Triliun, sudah terserap Rp37,31 Triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember. Jadi Insya Allah pencapaiannya akan 100%. Dari sisi anggaran program-program khusus yaitu yang pertama Bansos Sembako Jabodetabek, ini akan selesai di bulan Desember yang saat ini realisasinya Rp5,65 Triliun dari anggaran Rp6,84 Triliun. Kemudian Bansos Tunai masih berjalan sampai bulan Desember dengan realisasi Rp25,86 Triliun dari anggaran Rp32,4 Triliun. Insya Allah ini juga tidak akan menemui kendala untuk realisasi 100%. Yang terakhir adalah Bansos Tunai Bagi KPM Sembako non PKH yang sudah dieksekusi sepenuhnya di bulan September lalu dengan anggaran mencapai Rp4,5 Triliun,” papar Juliari P. Batubara.

Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang, baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarakan Januari – Juni 2021.

Klaster perlindungan sosial dalam program PEN memang diinstruksikan oleh Presiden untuk langsung disusun kembali rencana program penyalurannya pada Kuartal I 2021. Hal ini untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.

“Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan, kita akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun Kementerian dan Lembaga lainnya akan kita dorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah,” imbuh Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut lagi, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, karena lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.

“Kita masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini. Sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun. Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

“Semoga program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19,” tutup Juliari P. Batubara.

Ekonomi

Delapan BUMN Indonesia Promosikan Investasi di Finlandia

Published

on

Para peserta Indonesia-Finland Business Luncheon di Helsinki,, Finlandia, 27 Oktober 2022. (Dok. KBRI Helsinki)

Helsinki, goindonesia.co – Delapan BUMN Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Finlandia bersama Komisi VII DPR RI. Mereka menjajaki peluang kerja sama di bidang energi terbarukan dan mineral dengan perusahaan lokal. Penjajakan tersebut difasilitasi KBRI Helsinki melalui penyelenggaraan Indonesia – Finland Business Luncheon di Helsinki, pada 27 Oktober 2022.

BUMN Indonesia yang hadir yakni PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Power Indonesia, PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT ANTAM, PT Timah, dan PT Vale Indonesia. Terdapat tujuh perusahaan Finlandia yang berpartisipasi, yakni Wärtsilä, Metso Outotec, Neste, Sumitomo Energia, Clic Innovation, Terra Factory, dan SCS Consulting. Business Luncheon juga dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Ekonomi dan Ketenagakerjaan Finlandia, dan badan perdagangan, turisme, dan investasi Business Finland.

Promosi investasi energi dan pertambangan di Indonesia. (Dok. KBRI Helsinki)

Kegiatan Business Luncheon diikuti secara antusias oleh para undangan. Metso Outotec yang memiliki investasi di Kabupaten Sidoarjo, Indonesia, mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin. Metso Outotec juga dapat mendukung teknologi smelter yang dibutuhkan Indonesia.

Wartsila menyampaikan kemampuannya dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan yang fleksibel. Di samping itu, Sumitomo Energia tertarik membantu pengembangan teknologi biowaste dengan metode konversi waste-to-energy. Dalam diskusi informal business-to-business, sejumlah perusahaan Finlandia juga antusias menjajaki peluang kerja sama di bidang energi hidrogen dan baterai dengan BUMN Indonesia.

Sepanjang lima tahun terakhir (2018 – 2022) proyek dan nilai realisasi investasi Finlandia di Indonesia cukup dinamis. Pada kurun 2018 – 2020 realisasi investasi Finlandia meningkat dari nilai 3,5 juta dolar AS melalui 20 proyek menjadi 3,8 juta dolar AS dalam 52 proyek. Selama masa krisis energi Eropa tahun ini, tercatat investasi Finlandia di Indonesia hingga Juni 2022 menurun namun terdapat kenaikan pada jumlah proyek di Indonesia, yakni menjadi 36 buah.

Indonesia dan Finlandia pada 2022 telah menyepakati Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Energi Berkelanjutan, Bersih, dan Terbarukan serta Efisiensi Energi. Dubes RI untuk Finlandia dan Estonia, Ratu Silvy Gayatri mengatakan Nota Kesepahaman merupakan payung kerja sama kedua negara yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis energi saat ini.

“Melalui Business Luncheon, diharapkan entitas bisnis kedua negara dapat semakin banyak menciptakan proyek-proyek konkret,” ujar Dubes Ratu Silvy Gayatri dalam keterangan tertulis yang diterima Diplomasi Republika, Jumat (28/10/2022).

Duta Besar RI, Ratu Silvy Gayatri (Dok. KBRI Helsinki)

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soerpano memandang kemajuan teknologi Finlandia dapat mendukung transformasi energi fosil menjadi energi terbarukan di Indonesia. Untuk mendorong investasi perusahaan dari sektor tersebut ke Tanah Air, Eddy merasa perusahaan Finlandia perlu lebih familiar dengan peraturan dan iklim bisnis di Indonesia.

Di samping energi terbarukan, Indonesia juga mengajak perusahaan Finlandia berinvestasi pada bidang mineral, khususnya di dua bidang prioritas, yakni refinery project dan green metals. Berkat perubahan terbaru regulasi tentang mineral dan insentif bagi pemegang izin, menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Dr. Ir. Ediar Usman, iklim investasi sektor mineral di Indonesia menjadi lebih menarik. (***)

Continue Reading

Berita

Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa

Published

on

Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa.  (Liputan6.com/Henry)

Jakarta, goindonesia.co – Krisis pangan yang melanda dunia pada masa kini menjadi ancaman bagi semua negara tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menghadirkan regenerative forest business (multiusaha kehutanan). Tujuannya untuk mengembangkan multiusaha wanatani, imbal jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Hal itu mendorong Kadin Regenerative Forest Business Sub Hub (Kadin-RFBSH) menggelar forum diskusi bersama para pengusaha di sektor kehutanan. Harapannya, bisa menginisiasi kerja sama para pengusaha di sektor hulu tersebut dengan yang di hilir (offtaker).

“Acara ini untuk mempertemukan antara sektor hulu yang punya lahan dengan market, misal yang butuh kopi bagaimana cara kopi sama-sama,” ucap Waketum Kadin RFBSH Silverius Oscar Unggul dalam forum diskusi yang digelar di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022.

Onte sapaan akrab Silverius Oscar menambahkan, kegiatan ini bertujuan memfasilitasi proses transformasi bisnis kehutanan dari yang sebelumnya berbasis kayu menjadi multi usaha dengan tetap memperhatikan faktor keberlanjutan.  Hal itu menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan melalui Multi Usaha Kehutanan (MUK).

“Multiusaha ini kan hampir semua yang pegang izin HPH (hak penggunaan hutan), harusnya bisa di berikan multiusaha, ya tapi lagi-lagi ini masih baru, jadi baru beberapa yang coba,” ucap Onte.  Kegiatan forum diskusi yang dihadiri pengusaha hutan sebagai pelaku usaha sektor hulu dan pengusaha sektor hilir ini membahas sejumlah tren dan peluang bisnis untuk komoditas kopi, vanila, gula aren dan cokelat.

Biji Kopi dan Kakao

Ilustrasi Hutan / Sumber: Pixabay

Selain kayu, masih banyak sumber daya hutan yang menghasilkan beragam jenis barang dan jasa, termasuk pangan.  “Selama ini hasil hutan identik dengan kayu, padahal masih banyak sumber daya lainnya yang juga berpotensi besar sebagai komoditi dan peluang bisnis. Ada kopi, kakao, vamila dan masih banyak lagi,” kata Insan Syafaat selaku Wakil Ketua Komisi Tetap Kemitraan Peternakan Kadin Indonesia.

“Jadi kita akan sering menggelar diskusi sekaligus mensosialisasikan beragam hasil hutan yang pasarnya sebenarnya sangat luas. Negara-negara di Amerika dan Eropa banyak yang butuh biji kopi dan kakao, sementara Indonesia termasuk negara penghasil terbanyak dari hasil hutan itu. Tapi kita belum banyak mengekspor karena produksinya masih sedikit, padahal potensinya sangat besar,” sambungnya.

Secara alami, hutan alam menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, pati-patian dan sayur-sayuran sebagai sumber pangan nabati, dan satwa liar sebagai sumber pangan hewani. Hutan tanaman sejak tahun 1850-an juga menghasilkan pangan.

Sampai tahun 1990-an, tanaman pangan yang dibudidayakan masih terbatas pada tanaman semusim. Sejak tahun 2000-an, tanaman pangan yang dibudidayakan semakin beragam, mencakup tanaman penghasil bahan pangan yang berupa pohon, perdu, palem dan tanaman semusim.

Pemanfaatan Hutan

Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa. (Liputan6.com/Henry)

Saat ini, semua model pengusahaan pemanfaatan hutan yaitu hutan alam, hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan memiliki potensi besar menghasilkan pangan atau (sebagian) arealnya dikelola untuk pangan. Meskipun demikian, kontribusi sub sektor kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan dirasakan belum optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan melalui MUK.  Model bisnis kehutanan tersebut memberikan landasan bagi bisnis pemanfaatan hutan untuk membuka diri mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki dalam kawasan pengelolaannya.

Hal itu termasuk untuk pengembangan bisnis produk pangan yang saat ini terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.  Berkaitan dengan hal tersebut, Kadin Indonesia menyelenggarakan program RFBSH untuk mendukung kesiapan kapasitas anggotanya, melalui proses-proses peningkatan pengetahuan mengenai bisnis multiusaha kehutanan, dialog dengan pemerintah (KLHK) dan para-pihak relevan lainnya.

Membangun Sinergi Bisnis

Ratusan hektare tanaman kopi robusta di lereng Gunung Semeru atau kolesem memasuki panen raya. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Selain itu untuk membangun networking serta inisiasi kerjasama hulu-hilir dalam mengimplementasikan mandat undang-undang tentang MUK tersebut.  Kegiatan membangun jejaring antar pengusaha hutan sebagai sektor hulu (PBPH alam, PBPH tanaman, Perhutanan Sosial, dan lain-lain) dan pengusaha sektor di hilir (offtaker) sangat penting dilakukan dalam inisiasi pelaksanaan bisnis berbasis MUK.

Business Meeting tersebut dapat menjadi titik tolak inisiasi kerjasama hulu-hilir secara terintegrasi, sehingga kepastian tujuan pasar yang menjadi isu utama bagi pengusaha di sektor hulu.  Sedangkan di sisi lain kepastian bahan baku dari hulu yang menjadi isu sektor hilir dapat terjembatani dengan baik sehingga akan terbentuk ekosistem bisnis yang kuat dan sehat.

Hasil yang diharapkan melalui Business Meeting “Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan” dapat terjadi transformasi dari “bad condition” menjadi “better condition” untuk pengusahaan pemanfaatan hutan melalui implementasi multisaha kehutanan (regenerative forest business).  Caranya dengan menciptakan penguatan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, ekologi dan budaya serta dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Selain itu harapan lainnya adalah dapat menciptakan implikasi positif terhadap sektor usaha kehuatanan melalui peningkatan variasi produk dari kawasan hutan untuk komoditas pangan, obat-obatan, energi, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan bersama deklarasi dukungan dan partisipasi bisnis terhadap implementasi Kadin RFBS meliputi membangun sinergi bisnis dan masyarakat secara luas (inklusif), mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Top! Tahun Ini RI Ketiban ‘Durian Runtuh’ Rp450-an Triliun

Published

on

Foto: Bahlil Lahadalia dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 (Tangkapan layar Youtube Kementerian Investasi – BKPM)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa dari hilirisasi nikel Indonesia mendapatkan keuntungan ekspor pada tahun ini diperkirakan mencapai US$ 30 miliar atau Rp 450-an triliun (kurs rupiah Rp 15.300 per dolar AS).

Bahlil menyebutkan, sejak pelarangan ekspor bijih nikel ke luar negeri, pemerintah mewajibkan untuk melakukan ekspor nikel melalui barang bernilai tambah lewat hilirisasi.

Hasilnya, pendapatan negara dari ekspor barang bernilai tambah itu melejit secara signifikan. Bahlil merinci, pada tahun 2017 ketika ekspor dilakukan melalui barang mentah, Indonesia hanya mendapatkan US$ 3,3 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2021 mencapai US$ 21 miliar. “Dan tahun 2022 US$ 30 miliar,” ungkap Bahlil, Rabu (12/10/2022).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada, Selasa (11/10/2022) juga memamerkan kesuksesannya dalam hal hilirisasi pertambangan nikel. Pasca izin ekspor bijih nikel disetop, RI kata Jokowi ketiban durian runtuh hingga mencapai Rp 360 triliun melalui hilirisasi nikel menjadi barang bernilai tambah.

Presiden Jokowi menyatakan, bahwa sebelum ekspor bijih nikel dilarang ekspor, pendapatan negara yang didapat dari sektor nikel ini hanya mencapai Rp 15 triliun.

“Ini sekarang sudah melompat diangka Rp 360 triliun dari Rp 15 triliun. Itu baru satu komoditi, satu barang,” terang Presiden Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022).

Oleh karena itu, untuk mengulang kesuksesan pelarangan ekspor nikel. Kelak, Presiden Jokowi juga akan melarang kegiatan ekspor timah, bauksit hingga tembaga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa, dalam hal pelarangan ekspor nikel itu, Indonesia digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tatakelola nikel di dalam negeri.

“Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang,” terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (7/9/2022). (***)

Continue Reading

Trending