Connect with us

Hukum

Jaksa Agung: Lin Che Wei Pihak Penghubung Perusahaan CPO dan Kemendag

Published

on

Aparat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membawa Lin Che Wei menuju mobil tahanan .Foto: Istimewa

LCW berperan aktif dalam berkomunikasi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jakarta, goindonesia.co — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka baru dalam skandal korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) crude palm oil (CPO), di Kemeterian Perdagangan (Kemendag), Selasa (17/5/2022). Penasehat Kebijakan dan Analisa di perusahaan riset Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), tersebut menjadi tersangka yang kelima dalam pengungkapan kasus penyebab minyak goreng langka dan mahal di masyarakat baru-baru ini.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, tersangka LCW merupakan pihak kunci, dan penghubung antara sejumlah perusahaan-perusahaan CPO, yang menerima penerbitan PE dari Kemendag. Dari hasil penyidikan, kata Burhanuddin, tersangka LCW berperan aktif dalam berkomunikasi dengan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri di Kemendag, yang sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka.

“Tersangka LCW ini, diduga bersama-sama dengan tersangka IWW dalam mengkondisikan, menghubungkan, dan merekomendasikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO di Kementerian Perdagangan,” ujar Burhanuddin, Selasa (17/5/2022).

Kata Burhanuddin, padahal diketahui perusahaan-perusahaan CPO tersebut, sejak Januari 2021, sampai dengan Maret 2022 tak memenuhi 20 persen domestic market obligation (DMO) sebagai syarat penerbitan PE.

Jampidsus Febrie Adriansyah menerangkan, peran tersangka LCW dan tersangka IWW satu paket. Dikatakan dia, LCW sebetulnya bukan pihak dari otoritas penerbitan PE CPO di Kemendag. Akan tetapi tersangka IWW, kerap melibatkan perannya, dalam setiap pembahasan, dan pengambilan keputusan PE untuk perusahaan-perusahaan CPO. 

“Secara hukum, kita temukan bukti-bukti adanya hubungan (tersangka) LCW ini, dengan Dirjen (IWW) yang sudah kita tersangkakan. Dia (LCW), tidak ada dalam struktur jabatan di Kemendag, tetapi selalu dilibatkan dalam setiap rapat-rapat penting terkait PE CPO dan turunanya itu di Kemendag,” kata Febrie, kepada Republika, Rabu (18/5/2022).

Febrie mengungkapkan, salah satu bukti keterlibatan LCW, adanya rekaman, dan notulensi dari hasil rapat virtual, antara tersangka IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bersama-sama pihak-pihak perusahaan CPO, yang menjadikan LCW sebagai pihak pemberi analisa, dan saran kepada Kemendag untuk penerbitan PE. Febrie mengatakan, dari hasil penyidikan juga terungkap, tersangka LCW tersebut, juga pasang kaki di perusahaan-perusahaan CPO yang mendapatkan PE dari Kemendag.

Kata Burhanuddin, padahal diketahui perusahaan-perusahaan CPO tersebut, sejak Januari 2021, sampai dengan Maret 2022 tak memenuhi 20 persen domestic market obligation (DMO) sebagai syarat penerbitan PE.

Jampidsus Febrie Adriansyah menerangkan, peran tersangka LCW dan tersangka IWW satu paket. Dikatakan dia, LCW sebetulnya bukan pihak dari otoritas penerbitan PE CPO di Kemendag. Akan tetapi tersangka IWW, kerap melibatkan perannya, dalam setiap pembahasan, dan pengambilan keputusan PE untuk perusahaan-perusahaan CPO. 

“Secara hukum, kita temukan bukti-bukti adanya hubungan (tersangka) LCW ini, dengan Dirjen (IWW) yang sudah kita tersangkakan. Dia (LCW), tidak ada dalam struktur jabatan di Kemendag, tetapi selalu dilibatkan dalam setiap rapat-rapat penting terkait PE CPO dan turunanya itu di Kemendag,” kata Febrie, kepada Republika, Rabu (18/5/2022).

Febrie mengungkapkan, salah satu bukti keterlibatan LCW, adanya rekaman, dan notulensi dari hasil rapat virtual, antara tersangka IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bersama-sama pihak-pihak perusahaan CPO, yang menjadikan LCW sebagai pihak pemberi analisa, dan saran kepada Kemendag untuk penerbitan PE. Febrie mengatakan, dari hasil penyidikan juga terungkap, tersangka LCW tersebut, juga pasang kaki di perusahaan-perusahaan CPO yang mendapatkan PE dari Kemendag.

“Kita (penyidik) melihat dia (LCW) ini, sebagai konsultan yang digunakan oleh Kemendag dalam pemberian PE. Dan dia (LCW) juga sebagai konsultan di perusahaan-perusahaan CPO yang beberapa orang-orangnya sudah kita tersangkakan juga,” kata Febrie menambahkan. Jika tersangka LCW dan dan tersangka IWW adalah satu paket, orang-orang perusahaan CPO yang sudah ditersangkakan dalam kasus ini, tercatat tiga nama yang berasal dari tiga korporasi berbeda.

Tiga orang tersebut, yakni Stanley MA (SMA) yang ditetapkan tersangka selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG). Master Parulian Tumanggor (MPT), ditetapkan tersangka selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI). Dan Pierre Togar Sitanggang (PTS), yang ditetapkan tersangka selaku General Manager di Bagian General Affair pada PT Musim Mas. Para tersangka dari tiga perusahaan tersebut, sudah dilakukan penahanan sejak pertengahan April lalu. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Dua Kantor Bea Cukai Musnahkan Narkotika dan Barang Kena Cukai Ilegal

Published

on

Bea Cukai bersama Polda Bali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika di halaman belakang Mapolda Bali, pada Jumat (27/01)(Dokumentasi : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, @www.beacukai.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai bentuk transparansi kinerja pengawasan Bea Cukai, dua unit vertikal Bea Cukai, yakni Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTT, NTB dan Bea Cukai Sumbawa musnahkan barang-barang hasil penindakan tahun 2022, yang terdiri dari narkotika dan barang kena cukai ilegal.

Di Badung, Bali, Bea Cukai bersama Polda Bali menggelar pemusnahan di halaman belakang Mapolda Bali, pada Jumat (27/01) atas barang bukti narkotika yang telah disita dari penindakan kokain di bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Ngurah Rai bersama Polda Bali. Dalam penindakan itu, petugas Bea Cukai sempat mencurigai barang bawaan seorang penumpang, lalu melakukan analisis terhadap profil penumpang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang penumpang tersebut.

Dari pemeriksaan, kedapatan satu orang penumpang membawa kokain seberat kurang lebih 3,6 kg netto yang disembunyikan dalam dinding koper (false concealment),” ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Susila Brata.

Pemusnahan pun digelar sebagai tindak lanjut kepastian hukum atas status barang bukti narkotika yang telah disita. Jenis barang bukti yang dimusnahkan adalah kokain seberat 3.345 gram netto, ganja seberat 8.911,65 gram netto, dan LSD seberat 0,06 gram netto.

“Sebagaimana disampaikan Direktur Resnarkoba Polda Bali, Kombes Pol. Iwan Eka Putra, pemusnahan dimaksudkan untuk mengurangi resiko akan kemungkinan berubahnya atau hilangnya dan/atau disalahgunakannya barang bukti, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang beredar,” imbuh Susila.

Sebelumnya, yaitu pada Rabu (25/01), kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Sumbawa dengan menggelar aksi pemusnahan barang kena cukai ilegal. Bertempat di halaman kantor Bea Cukai Sumbawa, petugas memusnahkan 286.568 batang rokok (sigaret), 39.570 gram tembakau iris (TIS), dan 787,73 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Diperkirakan total nilai barang atas BKC tersebut sebesar Rp210.548.000 dengan perkiraan total nilai kerugian negara sebesar Rp257.736.000.

“Pemusnahan BKC ilegal ini juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak memperdagangkan BKC ilegal serta menekan peredarannya di masyarakat. Selain berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, BKC ilegal juga berdampak pada penerimaan negara yang tidak dibayarkan,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Sumbawa, Agustyan Umardani. (***)


(Sumber : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, @www.beacukai.go.id)

Continue Reading

Hukum

KPK Tangkap Tersangka Suap Proyek di Papua

Published

on

(Foto : @kpk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka LE selaku Gubernur Papua periode 2013 s.d 2018 dan 2018 s.d 2023. Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dalam proses penangkapan tersebut berjalan sesuai prosedur dengan dukungan Brimob Polda Papua. “Dalam prosesnya Tersangka LE kooperatif dan saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta,” kata Ali.

KPK memastikan kegiatan penangkapan ini bertujuan untuk efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berpedoman pada azas hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). “Penyidikan perkara ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi HAM dan pemenuhan hak-hak pribadi tersangka, serta kami pastikan tidak ada kepentingan lainnya selain penegakkan hukum,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, Tersangka LE dan RL selaku pihak swasta/Direktur PT TBP diduga telah melakukan kesepakatan pembagian fee proyek dalam beberapa pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain itu, Tersangka LE juga diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi hingga berjumlah miliaran rupiah.

KPK berkomitmen untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi di Papua ini hingga tuntas. Hal itu sebagai wujud bahwa pemberantasan korupsi KPK adalah untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Sebab, korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakatnya.

KPK pun tidak berhenti pada upaya penindakan, namun akan gencar melakukan pelbagai upaya pendampingan, Pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Untuk menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat dan sistem tata kelola yang mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga akhirnya terwujud masyarakat yang maju dan berbudaya antikorupsi. (***)

(Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi)

Continue Reading

Hukum

Oknum Pejabat Mabes Polri Ditetapkan Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Penyidik KPK menetapkan oknum pejabat Mabes Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS  sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bambang diduga terima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah terkait perkara suap dan gratifikasi dalam kasus pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Jubir KPK, Ali Fikri,  menyebutkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara yang menjerat AKBP Bambang Kayun saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

“Tersangka diduga terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,”  tutur Ali, Rabu (23/11/2022). KPK berkeyakinan bahwa institusi Polri akan mendukung upaya proses penyidikan yang sedang dilakukan terhadap Bambang.

“Kami optimis Polri mendukung upaya proses penyidikan yang sedang lakukan. Sebagai upaya menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tentu saja diproses hukum,” kata Ali.

Uang suap dan gratifikasi yang diduga diterima AKBP Bambang Kayun senilai ratusan miliar rupiah. Penyidik KPK menemukan rekening gendut milik AKBP Bambang Kayun yang digunakan untuk menampung uang suap dan gratifikasi tersebut.

Terkait status barunya,  AKBP Bambang Kayun telah melayangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (21/11/2022). Terkhusus penetapannya sebagai  tersangka dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, AKBP Bambang Kayun selaku pemohon praperadilan, sedangkan termohon KPK.

Enam petitum dalam praperadilannya. Pertama, memohon agar hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh AKBP Bambang Kayun selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019, dari Emylia Said dan Hermansyah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan KPK terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri AKBP Bambang Kayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan/atau keputusan dan/atau penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPK berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening AKBP Bambang Kayun atau setidak-tidaknya terhadap rekening atas AKBP Bambang Kayun pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Kelima, menyatakan bahwa perbuatan KPK yang menetapkan AKBP Bambang Kayun selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 25 juta per bulan yang terhitung dimulai sejak Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan tersebut.

Keenam, menghukum KPK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, AKBP Bambang Kayun memohon putusan yang seadil-adilnya.

Oleh karena belum ditahan, KPK  mencegah perwira polisi (AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihato) untuk bepergian ke luar negeri. Bambang Kayun dicegah selama enam bulan ke depan terhitung mulai 4 November 2022.

Surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Bambang Kayun telah dikirim KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ditjen Imigrasi juga telah menerima surat permohonan pencegahan tersebut.

“Pencegahan atas permintaan KPK dengan masa berlaku 4 November 2022 sampai 4 Mei 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh.

Dasar penyidik KPK menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap, karena dia diduga menerima suap dari pasangan suam istri Herwansyah dan Emilya Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.

Selain pengusutan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,  ada yang menyebut AKBP Bambang Kayun juga sudah diproses secara internal dengan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilakukan Propam Polri. Hanya saja hasilnya belum bisa disampaikan. (***)

Continue Reading

Trending