Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Samarinda, goindonesia.co – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara puncak perayaan pada Rabu, (11/12/2024). 

Acara ini berlangsung meriah dan diikuti ratusan peserta di Samarinda dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Perangkat Daerah, komunitas penyandang disabilitas dan organisasi sosial.

Diketahui, Hari Disabilitas Internasional (HDI) jatuh pada tanggal 03 Desember, sedangkan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) pada 20 Desember setiap tahunnya. Di tahun ini HDI mengangkat tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang inklusif dan Berkelanjutan” dan HKSN memuat tema yaitu “Kesetiakawanan Sosial Memperkuat Ketahanan Sosial Nasional”

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat inklusif, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial di Bumi Etam. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam sambutannya menegaskan pentingnya momentum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman sosial.  

“Kita ingin menciptakan masyarakat yang ramah bagi semua, terutama bagi penyandang disabilitas. Hari ini, kita juga mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Berbagai kegiatan turut memeriahkan acara, termasuk penampilan bakat dari penyandang disabilitas yang merupakan pemenang Lomba Got Talent, penyerahan hadiah, hingga pemberian Bantuan Sosial kepada penyandang disabilitas dan para veteran. Acara juga diramaikan dengan pembagian doorprize menarik untuk peserta.

Melalui peringatan ini, Dinas Sosial Kaltim berharap dapat menanamkan nilai-nilai kesetaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang semakin kuat di hati masyarakat.

 “Bersama, mari kita bangun Kalimantan Timur yang ramah dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat,” pungkas Andi. (***)

*Diskominfo Kaltim

Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau lokasi pengungsi warga terdampak kebakaran permukiman Kemayoran yang berlokasi di SDN Kebon Kosong 09, Jakarta Pusat (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta, goindonesia.co – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau lokasi pengungsi warga terdampak kebakaran permukiman Kemayoran yang berlokasi di SDN Kebon Kosong 09, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12). Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Teguh menyapa para pengungsi dan menyerahkan bantuan berupa kebutuhan dasar. Kemudian, ia memastikan semua kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik.

“Saya hadir di sini untuk menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol. Ada beberapa RT yang terdampak, yaitu RT 003, 004, 005, 006, 007, 008, dan 009 di RW 05, Kelurahan Kebon Kosong. Musibah kebakaran terjadi pada Selasa siang dan langsung bisa kita padamkan kemarin. Kebakaran berdampak kepada kurang lebih 200 rumah dengan sekitar 600 Kepala Keluarga (KK) atau  kurang lebih 1.800 jiwa yang tersebar di tujuh RT,” kata Pj. Gubernur DKI.

Ia menerangkan, Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (Disgulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat langsung bergerak cepat untuk memastikan penanganan kebakaran dan pascakebakaran dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para warga terdampak.

“Saat kebakaran terjadi, kami langsung terjunkan 32 unit pemadam kebakaran dengan dukungan sebanyak 128 unit personel untuk memadamkan api.  Alhamdulillah, api berhasil dipadamkan dan hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa,” ujarnya.

Tidak hanya itu, penanganan di lapangan juga terus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan instansi terkait. Pemprov DKI Jakarta juga telah mendirikan posko pengungsian di sejumlah lokasi, di antaranya SD Kebon Kosong 09, Masjid Al Ihsan, dan Lapangan Yusuf Hamka. Posko kesehatan juga telah didirikan dengan dukungan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Ambulans Gawat Darurat (AGD) Puskesmas.

“Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat daerah dan juga berbagai pihak, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar, serta toilet portabel dan tenda pleton. Dinas Sosial bersama TNI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Selain itu tentu saja penerangan di area pengungsi juga telah didukung dengan lampu dengan pencahayaan yang baik,” terangnya.

Selain itu, Pj. Gubernur Teguh turut memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak terdampak, seperti seragam dan peralatan sekolah dapat terpenuhi. Begitu juga dengan kebutuhan dokumen administrasi kependudukan para pengungsi yang siap dilayani para petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta.

“Pagi ini kami sudah mendapatkan data berapa anak SD, SMP, dan SMA. Nanti kami juga akan distribusikan seragamnya. Kemudian juga distribusikan alat kebersihan serta bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi. Kami juga menyadari pastinya banyak dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau terbakar, maka kami hadirkan Dinas Dukcapil untuk melayani pelayanan kependudukan, baik itu penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte, dan berbagai catatan sipil lainnya,” terangnya.

Pj. Gubernur Teguh menegaskan, Pemprov DKI melalui kecamatan dan kelurahan terus melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga terdampak agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan keselamatan dan penanganan terbaik untuk seluruh warga terdampak. “Mari kita sama-sama mendoakan dan mendukung saudara-saudara kita yang terdampak agar segera pulih,” pungkasnya. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan membuka acara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke – 25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau.

Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP memegang peranan kunci dalam membangun karakter keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

“DWP memegang peran strategis dalam pembangunan keluarga ASN. Kita perlu mendorong peran aktif anggota DWP agar berkontribusi lebih untuk mendukung dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” kata Job Kurniawan di Gedung Daerah Balai Serindit. Selasa, (10/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II mengajak seluruh anggota DWP baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, untuk dapat dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau.

Asisten II mencontohkan, hal ini dapat dimulai dari hal kecil, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat dilingkungan sekitar, mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

“Kami berharap anggota DWP yang hadir pada hari ini, dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan stunting melalui pendidikan kepada keluarga,” katanya.

Asisten II menuturkan bahwa persoalan stunting bukanlah hal sepele dan perlu disoroti dengan serius. Sebab menurutnya, stunting tak hanya sekadar kondisi gagal tumbuh pada anak saja, namun juga berpengaruh terhadap kecerdasan mereka. Dimana hal ini nantinya akan menjadi permasalahan bagi pembangunan manusia di Indonesia.

“Karena stunting ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian berpotensi menjadikan generasi penerus yang kurang optimal. Untuk itu saya mengajak seluruh anggota DWP se-Provinsi Riau untuk dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting ini,” ajaknya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan serangkaian upaya. Mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat Antropometri, hingga menggelar kegiatan intervensi serentak untuk pencegahan stunting atau tengkes ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning.

Hasilnya saat ini prevalensi stunting di Provinsi Riau berhasil ditekan hingga angka 13,6 persen. Dimana angka tersebut telah melewati target nasional yaitu 14 persen untuk tahun 2024. (***)

*(Mediacenter Riau, Bidang Informasi Komunikasi Publik)