Connect with us

Internasional

Irak Dilanda Kelangkaan Bahan Bakar akibat Penyelundupan

Published

on

Selama sepekan terakhir antrean panjang terlihat di poma bensi di Mosul Irak. Negara tersebut mengalami kelangkaan BBM akibat penyelundupan. Foto: Corbis RF

Sepekan terakhir antean panjang terjadi di pompa bensin di Mosul dan Nineveh Irak

Jakarta, goindonesia.co – Selama sepekan terakhir, antrean panjang terjadi di pompa bensin di Mosul dan provinsi Nineveh Irak. Mereka harus mengantre berjam-jam untuk mengisi kendaraan mereka dengan bensin.

Tentara dikerahkan di beberapa stasiun untuk mencegah terjadinya kekacauan dan kekerasan. Tentara mengantisipasi munculnya amukan massa yang mungkin saja terjadi di antara pengendara karena kekurangan bensin.

“Hidup kita dibuat menunggu dalam antrean. Itu sudah menjadi rutinitas,” keluh sopir taksi Abdel Khaliq al-Mousalli dilansir dari Alarabiya, Sabtu (19/2).

Kekurangan sering terjadi di Niniwe, di mana bensin disubsidi oleh pemerintah federal dan dijual dengan harga sekitar 500 dinar Irak per liter (0,33 sen AS). Sedangkan di wilayah otonomi Kurdi tetangga, biaya bensin naik dua kali lipat.

Gubernur Nineveh Nejm al-Jibbouri mengatakan, informasi menunjukkan bahwa kekurangan bensin disebabkan oleh penyelundupan. Dia juga mengaku telah menginstruksikan pasukan keamanan untuk memperketat pemeriksaan di pos pemeriksaan untuk mencegah bensin meninggalkan provinsi.

“Nineveh menerima lebih dari dua juta liter bensin per hari, jumlah tertinggi setelah Baghdad,” kata Wakil Kepala Badan Irak yang bertanggung jawab mendistribusikan produk minyak, Ihsan Mussa Ghanem.

Menurutnya, harga bahan bakar menjadi lebih murah di provinsi Nineveh, sedangkan di Kurdistan menjadi lebih mahal. “Harga minyak di Kurdistan 40 persen lebih tinggi daripada di provinsi lain dan itu telah menekan Nineveh, dengan banyak penduduk Kurdistan datang ke sini untuk mengisi,” tambahnya.

Irak adalah produsen terbesar kedua di Organisasi Negara Pengekspor Minyak. Hampir 3,5 juta barel per hari yang diekspor oleh negara itu menyumbang lebih dari 90 persen pendapatannya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Internasional

Krisis Inggris Menggila, Bocah Makan Karet-Wanita Jadi PSK

Published

on

Foto: Penumpang mengantre untuk menaiki bis imbas stasiun bawah tanah Victoria tak beroperasi di London, Inggris, Jumat (19/8/2022). Kereta bawah tanah ditutup akibat ribuan pekerja kereta api di Inggris kembali menggelar aksi mogok yang merupakan buntut dari perselisihan yang sedang berlangsung mengenai gaji dan kondisi kerja yang diperburuk oleh krisis biaya hidup yang semakin dalam. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, goindonesia.co – Krisis ekonomi yang melanda Inggris makin menjadi-jadi. Hal itu terlihat mulai dari kenaikan harga pangan dan energi yang menyebabkan beberapa kalangan memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial hingga anak-anak terpaksa memakan karet.

Berdasarkan laporan terbaru, menyebutkan bahwa anak-anak yang kelaparan bahkan mengunyah karet atau bersembunyi di taman bermain saat berada di sekolah. Hal ini disebabkan karena keluarga mereka tak mampu menyediakan makan siang.

Satu sekolah di Lewisham, London Tenggara, memberitahu badan amal Chefs in Schools tentang seorang anak yang ‘berpura-pura membawa kotak makan yang kosong’.

Anak itu sendiri diketahui tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan makanan sekolah gratis dan tidak ingin teman-teman mereka mengetahui bahwa tidak ada bekal yang dibawa dari rumah.

Kelompok bantuan amal masyarakat juga mengatakan kepada Observer minggu ini bahwa mereka berjuang untuk mengatasi permintaan baru dari keluarga yang tidak mampu memberi makan anak-anak mereka.

“Kami mendengar tentang anak-anak yang sangat lapar sehingga mereka makan karet di sekolah. Anak-anak datang karena belum makan apapun sejak makan siang sehari sebelumnya. Pemerintah harus melakukan sesuatu,” kata Kepala Eksekutif Chefs in Schools, Naomi Duncan, kepada The Guardian, dikutip Sabtu (10/1/2022).

Di Inggris, semua anak sekolah berhak atas makanan sekolah gratis. Namun, hanya anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan kurang dari 7.400 pound (Rp 120,5 juta) per tahun yang memenuhi syarat, dan masih ada 800.000 anak yang tidak termasuk dalam daftar penerima makanan gratis itu, menurut Kelompok Aksi Kemiskinan Anak.

Inggris sendiri saat ini dilanda krisis biaya hidup. Hal ini didorong oleh lonjakan harga energi dan pangan pasca perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan inflasi cukup tinggi di negara itu.

Pada Agustus 2022, tingkat inflasi di Inggris masih berada di level 9,9% secara year-on-year. Untuk inflasi inti, yang tidak termasuk energi yang mudah menguap, makanan, alkohol dan tembakau, naik 0,8% secara bulan ke bulan dan 6,3% secara year-on-year.

Ini juga akhirnya mengubah perilaku beberapa warga. Bahkan, ada sejumlah besar wanita Inggris yang memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Data terbaru English Collective of Prostitution, yang dikutip akhir bulan lalu, di awal musim panas negara itu saja, pada Juni dan berakhir September, ada tambahan jumlah PSK hingga 1/3.

Sementara itu, untuk mengatasi krisis terbaru ini, Perdana Menteri (PM) Liz Truss berencana menerapkan subsidi energi untuk membatasi tagihan energi rumah tangga tahunan di angka 2.500 pound atau Rp 42,7 juta per tahun. Ini nantinya diharapkan mampu untuk menekan biaya hidup yang semakin tinggi.

Untuk memuluskan hal ini, Truss akan menebar bantuan hingga 100 miliar pound atau setara Rp 1.700 triliun. Bantuan ini nantinya akan mengkompensasi harga gas dan bahan bakar lainnya yang dibayarkan perusahaan energi untuk menghasilkan tenaga listrik. (***)

Continue Reading

Internasional

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Published

on

Foto dokumentasi pada 19 Mei 2022 ini mengabadikan debat tingkat menteri Dewan Keamanan PBB tentang perdamaian dan keamanan internasional, konflik dan ketahanan pangan di markas besar PBB di New York, AS. (Foto: AFP)

New York, goindonesia.co – Rusia langsung memveto rancangan resolusi PBB yang disiapkan untuk mengecam aneksasi wilayah Ukraina dan menuntut penarikan mundur semua pasukan Rusia dari tetangganya itu, Jumat (30/9/2022) waktu New York.

Resolosi itu disiapkan Dewan Keamanan PBB untuk mengecam “referendum” yang digelar sepihak oleh Rusia untuk meminta pendapat warga di empat wilayah Ukraina apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia.

Rusia mengklaim bahwa berdasarkan hasil referendum, sekitar 99% warga di Luhansk dan Donetsk di bagian timur Ukraina dan Zaporizhzhia dan Kherson di selatan ingin menjadi bagian dari Rusia.

Menurut draf resolusi Dewan Keamanan yang dimotori Amerika Serikat, referendum itu “ilegal dan tidak valid”.

Selain itu, Rusia diminta agar “secepatnya, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua kekuatan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas negara itu yang diakui masyarakat internasional”.

Rusia adalah satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB sekarang yang menentang resolusi tersebut.

Sepuluh negara mendukung resolusi, yaitu: Albania, Prancis, Ghana, Irlandia, Kenya, Meksiko, Norwegia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat.

Empat negara abstain, yaitu: Brasil, Tiongkok, Gabon, dan India.

Sebagai catatan, tiga dari empat negara yang abstain itu adalah mitra Rusia di organisasi multilateral bernama BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan rancangan resolusi tersebut sebetulnya sudah sangat sesuai dengan tujuan dibentuknya Dewan Keamanan PBB.

“Kita sedang membahas satu anggota PBB yang juga anggota Dewan Keamanan yang sedang berusaha melakukan aneksasi wilayah lain dengan kekuatan,” kata Thomas-Greenfield.

“Referendum akal-akalan ini hasilnya sudah ditentukan lebih dulu di Moskwa, semua orang tahu itu. Referendum digelar di bawah moncong senjata Rusia,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Internasional

Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Tawarkan Paradigma Kolaborasi

Published

on

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-77 di markas besar PBB di New York, AS,  (Foto: AFP)

New York, goindonesia.co- Menlu Retno Marsudi menawarkan paradigma kolaborasi sebagai solusi untuk menghadapi tantangan global. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77, di New York, AS, Senin (26/9/2022).

Menurut Retno, Indonesia menyerukan perlunya tatanan dunia yang berdasarkan paradigma baru kolaborasi Paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma merangkul, bukan memengaruhi (containment). Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi adalah solusi transformatif yang dibutuhkan.

“Kondisi saat ini sangat menghawatirkan: pandemi yang berkepanjangan, ekonomi dunia yang masih kelam, perang yang bukan lagi satu kemungkinan, tapi satu kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian. Krisis pun datang silih berganti, dari pangan, energi, hingga perubahan iklim. Seharusnya dunia bersatu untuk mengatasinya, namun sayangnya, dunia justru terbelah, sehingga menyulitkan kita berupaya mengatasi kondisi ini,” katanya.

“Ini harus diawali dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah tidak bisa ditawar. Prinsip-prinsip ini harus senantiasa ditegakkan. Penyelesaian masalah secara damai harus menjadi satu-satunya solusi untuk setiap konflik,” tegasnya.

Retno menambahkan, paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan dalam mengatasi isu Palestina dan Afghanistan. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaannya, sedangkan untuk Afghanistan Indonesia berkomitmen membantu memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

Kedua, kata Retno, untuk membangkitkan tanggung jawab terhadap pemulihan global. Saat ini, solidaritas global semakin menyurut. Diskriminasi perdagangan terjadi di mana-mana, demikian juga dengan monopoli rantai pasok global. Tata kelola ekonomi global dimanfaatkan untuk kepentingan negara kuat.

Retno menjelaskan paradigma baru ini penting karena beberapa alasan, yakni: Pertama, untuk menyalakan kembali semangat perdamaian. Menurut Retno, kurangnya kepercayaan antar-negara (trust deficit) memicu kebencian dan ketakutan, sehingga dapat berujung pada konflik. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, trust deficit harus diubah menjadi kepercayaan strategis (strategic trust).

Oleh karena itu, kata Retno, dunia menaruh harapan kepada G20. “G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandera oleh geopolitik,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menambahkan bahwa paradigma baru juga dibutuhkan untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 dan memerangi perubahan iklim.

Ketiga, kata Retno, untuk memperkuat kemitraan regional. Arsitektur regional tidak semestinya digunakan untuk mengurung dan mengalienasi negara tertentu. Arsitektur regional harus dapat mendukung upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan justru membahayakannya.

“ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar ASEAN tetap penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia,” ujarnya.

ASEAN juga harus menyikapi dengan serius situasi di Myanmar. Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan Five-Point Consensus.

“ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,” kata Retno.

Terakhir, Retno menegaskan bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi semangat PBB. Pendekatan yang inklusif harus dikedepankan, di mana suara seluruh negara diperlakukan secara setara.

“Suara setiap negara, besar maupun kecil, harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman,” tegasnya lagi.

“Saya percaya dengan bekerja bersama-sama dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan,” tutupnya. (***)

Continue Reading

Trending