Connect with us

Internasional

Efek Sanksi Dunia, Jutaan Barel Minyak Rusia Tidak Laku!

Published

on

Foto: Reuters

Jakarta, goindonesia.co – Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan sebanyak tiga juta barel minyak asal Rusia tidak akan ditemukan peredarannya di pasar mulai April mendatang, seiring dengan bertubi-tubi sanksi yang diberikan ke negara ini sejak serangan yang dilancarkan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mendatang.

Sanksi yang diluncurkan sejumlah negara ke Rusia juga membuat calon pembeli menunda, dan bahkan meninggalkan minyak Rusia.

Naiknya harga komoditas dan sanksi terhadap Rusia “diperkirakan akan cukup menekan pertumbuhan ekonomi global” dan berdampak pada inflasi, kata IEA yang berbasis di Paris, dikutip dari Reuters, Rabu (16/03/2022). Kondisi ini menunjukkan gambaran suram tentang kekurangan pasokan dan ketidakpastian untuk pasar minyak.

Itu adalah laporan bulanan pertama tentang minyak dari IEA, yang mewakili 31 negara penghasil minyak kecuali Rusia. Seperti diketahui, sejak serangan Rusia ke Ukraina sempat membawa harga minyak mentah Brent ke hampir US$ 140 per barel.

“Kami melihat pengurangan total ekspor (Rusia) sebesar 2,5 juta barel per hari, di mana minyak mentah menyumbang 1,5 juta barel per hari dan produk minyak 1 juta barel per hari,” kata IEA dalam laporan minyak bulanannya.

Selain itu, IEA memproyeksikan permintaan domestik Rusia juga lebih rendah untuk produk minyak.

“Kerugian ini bisa semakin dalam jika larangan atau kecaman publik dipercepat,” kata IEA.

Rusia mengekspor 7 juta hingga 8 juta barel minyak mentah dan produk minyak setiap harinya.

IEA menurunkan perkiraan permintaan minyak dunia untuk kuartal kedua hingga keempat tahun 2022 sebesar 1,3 juta barel per hari. Selama setahun penuh, IEA memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak sebesar 950.000 barel per hari hingga 2,1 juta barel per hari dengan rata-rata permintaan minyak dunia diperkirakan mencapai 99,7 juta barel per hari pada tahun ini.

Itu berarti tahun ketiga di mana permintaan minyak dunia masih di bawah tingkat pra-pandemi yang sebelumnya terlihat pulih oleh Badan Energi Internasional tersebut pada tahun 2022. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Internasional

Dua Nelayan Asal Aceh Bebas dan Dipulangkan ke Tanah Air

Published

on

Dua nelayan asal Aceh utara yang hanyut ke perairan Malaysia akibat kerusakan mesin dipulangkan (Foto @www.habaaceh.id)

Penang, Malaysia, goindonesia.co – Dua nelayan asal Aceh akhirnya dibebaskan oleh pihak otoritas Malaysia, Depot Imigresen Belantik, Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah (25/2). Pemulangan kedua nelayan tersebut berhasil setelah dilakukan langkah-langkah berupa pendekatan dan komunikasi kepada pihak berwenang seperti Ibu Pejabat Daerah (Polres) Kuala Muda dan Depot Imigresen Belantik.

Informasi penahanan dua nelayan pertama kali diperoleh dari Kementerian KKP pada tanggal 5 Februari 2024. Kedua nelayan tersebut ditahan karena dianggap oleh otoritas setempat telah memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah.

“Pemulangan dua nelayan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 16.40 waktu Penang dengan menggunakan pesawat rute Penang – Medan. Perkembangan terakhir yang kami terima, kedua nelayan sudah tiba di Bandara Kuala Namu, Sumut dan diterima oleh PSDKP Belawan untuk melanjutkan perjalanan ke Aceh,” ujar Konjen RI Penang, Wanton Saragih.

Selanjutnya, Satgas Pelindungan WNI KJRI Penang melakukan komunikasi dengan IPD (Polres) Kuala Muda Kedah, diikuti dengan kunjungan Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih bersama pejabat di lingkungan KJRI Penang ke IPD Kuala Muda Kedah, kantor polisi yang menahan kedua nelayan pada tanggal 12 Februari 2024. Saat pertemuan, pihak KJRI Penang berhasil bernegosiasi dengan IPD Kuala Muda Kedah bahwa kedua nelayan memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa sengaja, namun diakibatkan oleh kerusakan mesin kapal yang mereka tumpangi. 

Sebagaimana informasi yang diterima dari kedua nelayan, mereka berlayar dari Aceh Utara pada tanggal 31 Januari 2024 untuk mencari ikan. Pada tanggal 1 Februari 2024, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin sehingga menyebabkan kapal tersebut terbawa arus dan hanyut hingga memasuki wilayah perairan Malaysia. Kapal tersebut kemudian diselamatkan oleh Polisi Maritim Kedah pada tanggal 3 Februari 2024.

Wanton Saragih mengatakan keberhasilan pembebasan dua nelayan dari tahanan IPD Kuala Muda Kedah adalah berkat kerja sama yang baik dengan pihak otoritas terkait. Selain itu, juga merupakan wujud gerak cepat dan komitmen Satgas Pelindungan WNI KJRI Penang, dalam menangani kasus-kasus yang menimpa warga Indonesia di wilayah kerja KJRI Penang. (***)

*Sumber: KJRI Penang

Continue Reading

Provinsi

Bergerak Cepat, BPBD Kalsel Sosialisasikan Mitigasi Gempa

Published

on

Kegiatan penguatan mitigasi melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2024 di SMAN 2 Banjarbaru. (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merespon cepat terkait bencana gempa yang terjadi di Kalsel beberapa waktu hari yang telah lewat.

BPBD Kalsel dengan cepat melakukan penguatan mitigasi melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2024 di SMAN 2 Banjarbaru.

Kepala BPBD Kalsel, Raden Suria Fadliansyah melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan kegiatan SPAB 2024 merupakan arahan langsung Gubernur Kalsel,  Sahbirin Noor agar BPBD Kalsel memantapkan program mitigasi  kebencanaan yang menjadi perhatian utama kepada masyarakat.

“Berlatar dari arahan pak gubernur, BPBD Kalsel mempertajam dan meningkatkan kualitas program kegiatan, salah satunya adalah SPAB khususnya terkait pengenalan dan mitigasi bencana gempa dengan sasaran anak usia sekolah dini hingga SMA atau sederajat,” terang Bambang,  Senin (26/2/2024).

Di tengah memberikan sosialisasi di SMAN 2 Banjarbaru, Bambang mengatakan salah satu implementasi arahan gubernur itu adalah peran media komunikasi yang efektif kepada para pelajar dan insan pendidikan terkait upaya mitigasi bencana.

Tujuan utama SPAB tidak hanya memberikan edukasi terkait mitigasi bencana, namun juga lebih mendekatkan BPBD Kalsel kepada masyarakat, ia juga menyampaikan edukasi terkait kebencanaan yang bisa terjadi di mana saja, salah satunya di sekolah.

“Kegiatan edukasi yang diikuti oleh perwakilan siswa peserta didik bertujuan mengenalkan dan meningkatkan kepedulian siswa tentang kebencanaan serta bagaimana upaya pencegahan dan tindakan awal yang harus dilakukan saat bencana terjadi terutama jika bencana gempa bumi,” terang Bambang.

Dari edukasi ini pula diharapkan anak-anak serta guru pendidik dan staf mampu mengetahui macam-macam bencana yang dapat terjadi di sekitar, serta mengetahui cara 

mengevakuasi diri saat terjadi bencana. Dan tujuan lain adalah sekolah menyiapkan organisasi internal dengan nama Sekolah Tangguh Bencana.

Sementara itu Kepala SMAN 2 Banjarbaru, Saryono mengapresiasi dan terima kasih atas program SPAB dari BPBD Kalsel. 

“Program ini sangat membantu para guru dan siswa untuk meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana terutama gempa bumi,” tuturnya.

Di hari yang sama tepatnya di SMKN 1 Banjarbaru, puluhan siswa terlihat antusias menyimak mitigasi kebencanaan disampaikan Kasubid Kesiapsigaan BPBD Kalsel Ariansyah dan Kasubid Pencegahan Suriansyah. (***)

*MC Kalsel, @diskominfomc.kalselprov.go.id

Continue Reading

Provinsi

Disnaker Riau Inventarisir Tenaga Kerja Asing

Published

on

Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau saat ini tengah menginventarisir jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di sejumlah perusahaan.

Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat mengatakan, inventarisir ini penting dilakukan. Karena hal ini menyangkut pembayaran retribusi Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing.

“Saat ini, kami sedang menginventarisir jumlah TKA yang ada di sejumlah perusahaan yang ada di Riau. Karena ini akan mempengaruhi jumlah retribusi DDKP TKA yang akan diterima daerah,” kata Boby, Senin (26/2/2024). 

Boby menjelaskan, setiap perusahaan yang menggunakan TKA, wajib membayar retribusi DKP TKA.

“Retribusi DKP-TKA yang dibayar oleh perusahaan ini nantinya akan masuk ke kas daerah,” ujarnya. 

Bahkan, lanjut Boby, penerimaan retribusi DKP-TKA ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023. Kemudian Surat Edaran (SE) Gubernur Riau Nomor 560/SE/13881 tertanggal 13 Oktober 2023.

“Karena itu, kami mengharapkan perusahaan dapat melaporkan jumlah TKA yang dipekerjakan. Data TKA ini, tentu harus sinkron dengan fakta di lapangan,” tegasnya.

“Sejauh ini kita juga telah melakukan pengawasan TKA di perusahaan minyak dan gas (Migas), perkebunan, kehutanan dan lainnya. Di antaranya, PT PHR, PT RAPP dan lainnya,” tandasnya. (***) 

*(Mediacenter Riau)

Continue Reading

Trending