Berita Kota

Serahkan Sertipikat Tanah Program PTSL, Wali Kota Eri Cahyadi : Biar tidak ada mafia tanah!

Published

3 months ago

28 February, 2024

Penyerahan sertipikat tanah program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Balai RW 05 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya (Foto : @www.surabaya.go.id)

Surabaya, goindonesia.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kantor Pertanahan II Kota Surabaya Hendy Pranabowo menyerahkan sertipikat tanah program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Balai RW 05 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya, Selasa (27/2/2024). Saat itu, ada sebanyak 250 sertipikat yang diserahkan kepada warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Kota Surabaya terus bersinergi dalam tim PTSL untuk menyelesaikan sertipikat tanah di Kota Surabaya. Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tanah di Kota Surabaya.

“Kita harus selesaikan semuanya biar tidak ada mafia tanah di Kota Surabaya. Biar yang memilikilah yang berhak atas tanahnya, sehingga itu akan menjadi kunci keberhasilan kita semuanya. Hadirnya pemkot dan BPN sama, selama itu untuk kepentingan masyarakat, kita los dol,” kata Wali Kota Eri seusai menyerahkan sertipikat tanah kepada warga.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh camat dan lurah untuk turun ke wilayahnya masing-masing dan menyampaikan kepada warga untuk ikut program PTSL, khususnya bagi warga yang memiliki persil dan belum memiliki sertipikat. Dengan cara itu, diharapkan dapat diketahui sebenarnya masih ada berapa persil di Surabaya yang belum memiliki sertipikat.

“Saya ingin merekap sebenarnya, lalu nanti saya akan lihat yang masuk ke BPN 1 berapa dan BPN 2 berapa kekurangannya. Kalau jumlahnya lebih besar dari perencanaan, maka beliau (Plt Kantor Pertanahan II Kota Surabaya) akan menyampaikan kepada biro perencanaan di Kementerian, saya juga akan menyampaikan kepada Pak Menteri,” katanya.

Dengan cara ini, ia berharap semua warga yang memiliki persil bisa memiliki sertipikat semuanya. Bahkan, ia juga menegaskan apapun akan dilakukan untuk kepentingan masyarakat, karena sertipikat ini adalah bukti kepemilikan. “Bayangkan tadi ada yang 14 tahun dan bahkan ada yang 25 tahun belum memegang sertipikat, jadi insyallah akan kita selesaikan semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kantor Pertanahan II Kota Surabaya Hendy Pranabowo mengatakan sertipikat tanah yang diserahkan pada kesempatan itu sebanyak 250 sertipikat. Sebenarnya, ini adalah tindaklanjut dari penyerahan sebelumnya karena program PTSL kali ini masih masuk dalam realisasi tahun 2023.

“Yang masuk dalam anggaran tahun 2023 sebanyak 1.500 sertipikat, 1000 sertipikat untuk Tanah Kali Kedinding dan 500 sertipikat untuk Bulak. Kemudian di tahun 2024, sementara ini kita rencanakan 343 tanah yang harus disertipikatkan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa sertipikat ini bukan hanya sekadar selembar kertas, tapi ada nilainya. Salah satunya dengan sertipikat ini warga mempunyai hak atas tanah dan rumah itu. Selain itu, warga mendapatkan kepastian hukum dan dijamin hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya. “Yang paling penting juga, dengan sertipikat ini warga mendapatkan rasa aman, karena sekarang ini banyak yang mencaplok tanah dan bahkan saat ini pemerintah kita lagi gencar-gencarnya memberantas mafia tanah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Hendy meminta kepada warga yang telah menerima sertipikat itu untuk menjaga sertipikatnya dan jangan sampai dihilangkan. Sebab, kalau hilang mengurusnya susah. “Mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tolong dijaga juga batas-batasnya atau patok batasnya, supaya tidak ada sengketa dengan tetangga sebelahnya. Sekali lagi tolong dijaga dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (***)

*Pemerintah Kota Surabaya

Berita Kota

Depok Wakili Jabar di Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional, Wali Kota: Doakan Kami

Published

2 days ago

15 May, 2024

goindonesia1

Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Elly Farida menerima kunjungan Tim Rechecking Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Nasional Tahun 2024 di RW 19 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya (Foto:Diskominfo, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Kedatangan Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Sekretariat RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok disambut baik oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Perangkat Daerah terkait.

Tim rechecking hadir untuk menilai Kampung Keluarga Berkualitas (KB) RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, yang mewakili Jawa Barat (Jabar) dalam kompetisi Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2024.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jabar yang sudah mempercayakan Kota Depok sebagai perwakilan di ajang nasional.

“Mudah-mudahan hasil rechecking ini baik dan sesuai dengan dokumen yang telah kami berikan dan disampaikan dalam wawancara,” katanya, usai menerima Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB tersebut, Selasa (14/05/24).

Ia berharap penilaian Kampung KB di tingkat nasional ini dapat menjadi motivasi bagi Kota Depok dan seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Harapan kami, ini menjadi motivasi bagi kami sendiri dan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Tetap semangat dan doakan kami untuk bisa maju ke babak selanjutnya,” ujar Kiai Idris, sapaan akrabnya.

Sejak awal menjabat, Kiai Idris menyadari tingginya tingkat kerentanan hidup keluarga di Depok. Namun, melalui program Ketahanan Keluarga yang diatur dalam peraturan daerah, program Kampung KB terus berkembang setiap tahunnya. Dimulai dari tingkat RT, RW, dan kini, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, program ini telah ditingkatkan hingga kelurahan.

“Komitmen ini telah dilaksanakan oleh seluruh kelurahan di Kota Depok,” ujarnya.

“Anggaran telah disalurkan ke masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan ini. Kami optimis dengan hasil yang terbaik. Meski apapun hasilnya nanti, itu adalah bonus,” sambung Kiai Idris.

Dia pun menekankan optimisme Kota Depok untuk meraih penghargaan tertinggi, sehingga dapat menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Kampung KB.

“Saya selalu mengibaratkan kerja-kerja kota ini seperti jam dinding, yang berfungsi sebagai penunjuk waktu jika semuanya bergerak,” ujarnya.

“Terkadang yang terlihat hanya Wali Kotanya, seperti jarum pendek yang menunjukkan jam. Namun, jarum kecil yang bergerak di dalam jam dinding itu adalah komponen penting, tanpa itu Wali Kota tidak bisa tampil,” tutur Kiai Idris.

“Kita dalam hidup bernegara ini bersama-sama, tidak ada yang merasa paling hebat, paling berjasa, atau paling pintar,” terangnya.

“Mudah-mudahan semua ini dapat menginspirasi kita untuk terus melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa dan negara kita,” tutup Kiai Idris. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

Berita Kota

Pj Gubernur Keluarkan Surat Edaran, Hery Antasari : Study Tour Dibatasi dan Diberhentikan Sementara

Published

3 days ago

13 May, 2024

goindonesia1

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari(Foto : @kotabogor.go.id)

Kota Bogor, goindonesia.co – Penjabat (PJ) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/2106-Adbang tentang pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outing class sebagai tindak lanjut SE Gubernur Jawa Barat Nomor 64/PK.01/KESRA tanggal 8 Mei 2024 tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan. Surat edaran yang mulai beredar per 13 Mei 2024 ini tidak lepas dari musibah yang menimpa rombongan pelajar SMK asal Kota Depok di Ciater, Subang, akhir pekan lalu.

Melalui Surat Edaran, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta dan menghimbau seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan di wilayah Kota Bogor untuk memperhatikan hal-hal tentang study tour pada satuan pendidikan.

Pertama, kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jabar melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jabar, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jabar dan tidak dapat dibatalkan.

Kedua, kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelaikan teknis kendaraan.

Ketiga, pihak satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara study tour melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

“Melalui surat tersebut, Bapak Gubernur Jawa Barat menyampaikan kepada kita semua untuk menyikapi agar antisipasi peristiwa serupa tidak terjadi. Khusus untuk kegiatan study tour sudah ada kesepakatan bahwasanya harus ada pembatasan dan pemberhentian sementara yang berisiko dan berpotensi bagi perjalanan para siswa, tidak hanya siswa SMA tetapi juga siswa SD serta SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor,” kata Hery Antasari saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (13/5/2024) pagi.

Hery Antasari menegaskan, jika ada diskresi pengecualian atas pelaksanaan study tour, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor harus berperan dalam melakukan sortir, memastikan agar segala sesuatunya sesuai dengan aturan, mulai dari armada, rute perjalanan dan lain sebagainya. Kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, agar menyampaikan hal tersebut kepada para kepala sekolah di Kota Bogor.

“Tanpa itu semua tidak ada izin bagi sekolah untuk perjalanan study tour para siswa yang berpotensi ada risiko-risiko tersebut. Karena musibah yang terjadi dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka bisa saja menimpa pelajar dari kota lainnya. Selain itu jika sudah kejadian, maka yakinlah kita semua akan menambah pekerjaan, khususnya di lini layanan publik terkait,” kata Hery.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan rasa belasungkawa dan mengajak jajaran Pemkot Bogor untuk berdoa sejenak. (***)

*DISKOMINFO KOTA BOGOR 2021

Kabupaten

KPU Tuban Pastikan tak Ada Calon Perseorangan Pada Pilkada Tuban 2024

Published

3 days ago

13 May, 2024

goindonesia1

KPU dan Bawaslu saat tunggu penyerahan dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan. (Foto : chusnul, @tubankab.go.id)

Tuban, goindonesia.co – KPU Kabupaten Tuban telah memastikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2024 tanpa diikuti oleh bakan calon perseorangan atau jalur independen.

Kepastian itu, setelah KPU tidak menerima penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan hingga pukul 23.59 WIB tanggal 12 Mei 2024.

Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas pada KPU Tuban, Zakiyah Munawaroh dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, sesuai dengan tahapan dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan KPU Kabupaten Tuban telah membuka penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tuban Tahun 2024 mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 di
Kantor KPU Kabupaten Tuban, Jalan Pramuka Nomor 3, Sidorejo, Tuban.

“Kita tunggu hingga tadi malam bersama Bawaslu pukul 23.59 WIB tidak ada satupun yang menyerahkan dokumen pencalonan,” katanya, Senin (13/05).

Sehingga, atas dasar itu pihaknya memastikan di Kabupaten Tuban pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tidak ada bakal pasangan calon dari perseorangan. (***)

*Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban