Connect with us

Berita Provinsi

Karhutla Gunung Lawu, Gubernur Khofifah Terus Koordinasikan Water Bombing dan Pembuatan Sekat Bakar

Published

on

Tinjau Posko Karhutla Gunung Lawu, Gubernur Khofifah Terus Koordinasikan Water Bombing dan Pembuatan Sekat Bakar. Foto: dok.humasjatim

Magetan, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Gunung Lawu di Kantor Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Selasa (10/10/2023).

Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah yang didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Pj. Bupati Magetan Hergunadi dan Kepala Dinas Kehutanan Jatim, langsung mengecek dapur umum Tagana. Di sana tampak para relawan, masyarakat dan petugas.

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan proses pemadaman karhutla Gunung Lawu. Utamanya, melalui pemadaman udara atau water bombing menggunakan helikopter PK-DBM milik BNPB.

Koordinasi yang dilakukan ini, kata Khofifah, sudah sejak 1 Oktober lalu. Setelah diperoleh data luas dan lokasi titik mana saja terdapat titik api, maka segera diidentifikasi mana yang membutuhkan support untuk water bombing.

“Maka ketika Tim dari BNPB sudah datang tanggal 2 Oktober, mereka melakukan identifikasi di titik koordinat. Kemudian tanggal 3 Oktober, helikopternya datang untuk melakukan proses water bombing setengah hari karena faktor cuaca,” katanya.

“Kemudian pada tanggal 4 sudah berjalan lancar. Per jam sampai siang ini tadi informasinya sudah 5 rit water bombing, biasanya sampai 12 sampai 15 kali, tergantung titik air dan cuaca. Sumber air yang diambil untuk water bombing ini berasal dari Telaga Sarangan. Sehingga kecepatan pengambilan air dan kecepatan pemadaman bisa dihitung dengan baik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, upaya pemadaman via darat juga terus dilakukan lewat pembuatan ilaran atau sekat bakar/batas bakar di sekitar titik api. Hal ini penting dilakukan supaya api tidak menjalar luas atau melebihi batas itu.

“Saat ini sedang dilakukan proses monitoring karena dikhawatirkan ada batas bakar yang kemudian juga ikut terbakar. Karena antara hutan lindung dan hutan industri harus dilakukan proses perlindungan. Jangan sampai kemudian yang hutan industri juga ikut terbakar ini dampak ekonominya bisa lebih besar,” terangnya.

Khofifah melanjutkan, berdasarkan data BPBD Jatim, perkembangan terkait karhutla di Gunung Lawu per 10 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB yakni total ilaran atau sekat bakar yang sudah dibuat ± 9.607 meter. Ilaran ini ada di Perbatasan Jabung-Karanggupito, Ngiliran, Sukowidi-Tapak hingga Getasanyar.

“Tim jalur darat dari posko wilayah Ngawi rencananya akan melanjutkan pembuatan ilaran di wilayah Ukir Bayi,” kata dia.

Pemantauan terkait bencana alam, ungkap Khofifah terus dilakukan. Bahkan, dirinya memiliki grup percakapan WhatsApp yang setiap saat saling memberikan update. Grup ini berisi berbagai pihak dan instansi yang terkait dengan penanganan bencana alam.

“Sehingga kapanpun ada kejadian, perubahan, perluasan atau mungkin pemadaman kebakaran bahkan banjir, longsor dan lain-lain, semua sebetulnya sudah terkonfirmasi lewat grup WA yang semua stakeholder itu menjadi bagian di dalamnya,” katanya.

“Sehingga kita saling berinteraksi mendapatkan update bagaimana solusinya, kalau harus dievakuasi bagaimana evakuasinya, kalau ada yang perlu penanganan di rumah sakit bagaimana penanganannya dan seterusnya. Ini sebetulnya SOP nya sudah cukup paten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ke depan setelah karhutla Gunung Lawu teratasi akan dilakukan upaya penanaman. Pemprov Jatim akan melakukan assestmen kemungkinan melakukan aeroseeding . Namun upaya ini harus dilakukan assesment terlebih dahulu antara topografi wilayah dengan jenis bibit tanaman yang akan disebar.

“Aeroseeding ini biasanya dilakukan di musim hujan. Bagaimana proses asesment supaya hutan-hutan yang pernah ada tanaman-tanaman varian keragaman hayati yang pernah ada relatif kita bisa melakukan proses recovery bersama,” terangnya.

“Jadi memang aeroseeding ini karena keterjalan area sehingga perlu dilakukan penyebaran bibit tanaman melalui udara. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa daya dukung alam dan daya dukung lingkungan harus tetap kita maksimalkan dan kita jaga bersama,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan dalam rangka penanganan Karhutla Gunung Lawu secara simbolis kepada Pj. Bupati Magetan Hergunadi. Antara lain berupa, sembako 100 paket, gula 100 kg, minyak goreng 50 kg, baju damkar 10 pcs, sepatu damkar 10 pasang, helm damkar 10 unit, kacamata google 100 pcs, masker KF 480 pcs, dan tambahan permakanan.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari BPBD Jatim, untuk lokasi karhutla Gunung Lawu ini sendiri berada di Petak 28,39,40,41,42, RPH Manyul, BKPH Lawu Utara, Ds. Giri Mulyo, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi. Kemudian Petak 30 RPH Ngetrep, BKPH Lawu Utara, Ds. Giri Mulyo, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi, serta Ds. Jabung, Ds. Ngiliran, Ds. Sukowidi dan Ds. Tapak, Kec. Panekan, Kab. Magetan. Sedangkan luas area Gunung Lawu yang terbakar ± 2.041 Ha.(***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, Dislutkan Prov. Kalteng Dampingi Inspektorat Evaluasi Lapangan Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai

Published

on

Evaluasi Lapangan Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai Tahun 2024 (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Sukamara, goindonesia.co – Pelabuhan perikanan merupakan sentral kegiatan yang memiliki hubungan yang kuat terhadap keberhasilan kegiatan penangkapan ikan. Fungsi pelabuhan perikanan akan terlaksana dengan baik apabila dilengkapi dengan fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang termasuk fasilitas pokok yaitu dermaga. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran berkomitmen untuk membantu nelayan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Salah satunya adalah program pembangunan dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Kuala Jelai yang berlokasi di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Program ini dilaksanakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng.

Untuk mengoptimalkan pembangunan dermaga PP Kuala Jelai, Inspektur beserta Tim Auditor Inspektorat Daerah Prov. Kalteng melaksanakan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan saran terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan dermaga PP Kuala Jelai kepada PPTK, baik bersifat teknis dan administratif. Evaluasi lapangan ini dilaksanakan dengan mengunjungi PP Kuala Jelai Kab. Sukamara, Senin (6/1/2025).

Evaluasi lapangan dan teknis pelaksanaan dilaksanakan langsung oleh Inspektur Saring, Irban II Diana dan Tim Auditor dari Inspektorat Daerah Prov. Kalteng. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pemeriksaan fisik dermaga, kesesuaian speksifikasi bangunan dermaga dan volume, serta pemeriksaan kualitas kemampuan bangunan dermaga.

Di waktu yang terpisah, Kepala Dislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan modernisasi Pelabuhan Perikanan di Kuala Jelai salah satunya melalui pembangunan demaga pelabuhan perikanan yang dianggarkan melalui Dana DAK Tahun 2024. Ia berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat setempat dan terciptanya lapangan pekerjaan.

“Optimalisasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan akan berdampak pada pelayanan kepelabuhan yang lebih optimal dan meningkatnya perekonomian Kalimantan Tengah,” ungkap Darliansjah.

Seperti yang disampaikan oleh Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring, bahwa peran APIP adalah sebagai Quality Assurance, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

“Melalui evaluasi lapangan dan teknis pelaksanaan, pembangunan dermaga pelabuhan perikanan Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kab. Sukamara telah sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku,” tutup Saring. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Kaltim Peringati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Provinsi tahun 2024

Published

on

Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Samarinda, goindonesia.co – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara puncak perayaan pada Rabu, (11/12/2024). 

Acara ini berlangsung meriah dan diikuti ratusan peserta di Samarinda dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Perangkat Daerah, komunitas penyandang disabilitas dan organisasi sosial.

Diketahui, Hari Disabilitas Internasional (HDI) jatuh pada tanggal 03 Desember, sedangkan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) pada 20 Desember setiap tahunnya. Di tahun ini HDI mengangkat tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang inklusif dan Berkelanjutan” dan HKSN memuat tema yaitu “Kesetiakawanan Sosial Memperkuat Ketahanan Sosial Nasional”

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat inklusif, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial di Bumi Etam. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam sambutannya menegaskan pentingnya momentum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman sosial.  

“Kita ingin menciptakan masyarakat yang ramah bagi semua, terutama bagi penyandang disabilitas. Hari ini, kita juga mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Berbagai kegiatan turut memeriahkan acara, termasuk penampilan bakat dari penyandang disabilitas yang merupakan pemenang Lomba Got Talent, penyerahan hadiah, hingga pemberian Bantuan Sosial kepada penyandang disabilitas dan para veteran. Acara juga diramaikan dengan pembagian doorprize menarik untuk peserta.

Melalui peringatan ini, Dinas Sosial Kaltim berharap dapat menanamkan nilai-nilai kesetaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang semakin kuat di hati masyarakat.

 “Bersama, mari kita bangun Kalimantan Timur yang ramah dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat,” pungkas Andi. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading

Berita Provinsi

DWP Riau Diharapkan Jadi Motor Penggerak Penaggulangan Stunting di Provinsi Riau

Published

on

Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan membuka acara puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke – 25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau.

Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP memegang peranan kunci dalam membangun karakter keluarga. Mulai dari menjaga kesehatan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

“DWP memegang peran strategis dalam pembangunan keluarga ASN. Kita perlu mendorong peran aktif anggota DWP agar berkontribusi lebih untuk mendukung dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” kata Job Kurniawan di Gedung Daerah Balai Serindit. Selasa, (10/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II mengajak seluruh anggota DWP baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, untuk dapat dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau.

Asisten II mencontohkan, hal ini dapat dimulai dari hal kecil, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat dilingkungan sekitar, mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

“Kami berharap anggota DWP yang hadir pada hari ini, dapat menjadi motor penggerak dalam pencegahan stunting melalui pendidikan kepada keluarga,” katanya.

Asisten II menuturkan bahwa persoalan stunting bukanlah hal sepele dan perlu disoroti dengan serius. Sebab menurutnya, stunting tak hanya sekadar kondisi gagal tumbuh pada anak saja, namun juga berpengaruh terhadap kecerdasan mereka. Dimana hal ini nantinya akan menjadi permasalahan bagi pembangunan manusia di Indonesia.

“Karena stunting ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, yang kemudian berpotensi menjadikan generasi penerus yang kurang optimal. Untuk itu saya mengajak seluruh anggota DWP se-Provinsi Riau untuk dapat berperan aktif dalam program penanggulangan stunting ini,” ajaknya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan serangkaian upaya. Mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat Antropometri, hingga menggelar kegiatan intervensi serentak untuk pencegahan stunting atau tengkes ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning.

Hasilnya saat ini prevalensi stunting di Provinsi Riau berhasil ditekan hingga angka 13,6 persen. Dimana angka tersebut telah melewati target nasional yaitu 14 persen untuk tahun 2024. (***)

*(Mediacenter Riau, Bidang Informasi Komunikasi Publik)

Continue Reading

Trending