Connect with us

Berita Provinsi

Karhutla Gunung Lawu, Gubernur Khofifah Terus Koordinasikan Water Bombing dan Pembuatan Sekat Bakar

Published

on

Tinjau Posko Karhutla Gunung Lawu, Gubernur Khofifah Terus Koordinasikan Water Bombing dan Pembuatan Sekat Bakar. Foto: dok.humasjatim

Magetan, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Gunung Lawu di Kantor Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Selasa (10/10/2023).

Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah yang didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Pj. Bupati Magetan Hergunadi dan Kepala Dinas Kehutanan Jatim, langsung mengecek dapur umum Tagana. Di sana tampak para relawan, masyarakat dan petugas.

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan proses pemadaman karhutla Gunung Lawu. Utamanya, melalui pemadaman udara atau water bombing menggunakan helikopter PK-DBM milik BNPB.

Koordinasi yang dilakukan ini, kata Khofifah, sudah sejak 1 Oktober lalu. Setelah diperoleh data luas dan lokasi titik mana saja terdapat titik api, maka segera diidentifikasi mana yang membutuhkan support untuk water bombing.

“Maka ketika Tim dari BNPB sudah datang tanggal 2 Oktober, mereka melakukan identifikasi di titik koordinat. Kemudian tanggal 3 Oktober, helikopternya datang untuk melakukan proses water bombing setengah hari karena faktor cuaca,” katanya.

“Kemudian pada tanggal 4 sudah berjalan lancar. Per jam sampai siang ini tadi informasinya sudah 5 rit water bombing, biasanya sampai 12 sampai 15 kali, tergantung titik air dan cuaca. Sumber air yang diambil untuk water bombing ini berasal dari Telaga Sarangan. Sehingga kecepatan pengambilan air dan kecepatan pemadaman bisa dihitung dengan baik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, upaya pemadaman via darat juga terus dilakukan lewat pembuatan ilaran atau sekat bakar/batas bakar di sekitar titik api. Hal ini penting dilakukan supaya api tidak menjalar luas atau melebihi batas itu.

“Saat ini sedang dilakukan proses monitoring karena dikhawatirkan ada batas bakar yang kemudian juga ikut terbakar. Karena antara hutan lindung dan hutan industri harus dilakukan proses perlindungan. Jangan sampai kemudian yang hutan industri juga ikut terbakar ini dampak ekonominya bisa lebih besar,” terangnya.

Khofifah melanjutkan, berdasarkan data BPBD Jatim, perkembangan terkait karhutla di Gunung Lawu per 10 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB yakni total ilaran atau sekat bakar yang sudah dibuat ± 9.607 meter. Ilaran ini ada di Perbatasan Jabung-Karanggupito, Ngiliran, Sukowidi-Tapak hingga Getasanyar.

“Tim jalur darat dari posko wilayah Ngawi rencananya akan melanjutkan pembuatan ilaran di wilayah Ukir Bayi,” kata dia.

Pemantauan terkait bencana alam, ungkap Khofifah terus dilakukan. Bahkan, dirinya memiliki grup percakapan WhatsApp yang setiap saat saling memberikan update. Grup ini berisi berbagai pihak dan instansi yang terkait dengan penanganan bencana alam.

“Sehingga kapanpun ada kejadian, perubahan, perluasan atau mungkin pemadaman kebakaran bahkan banjir, longsor dan lain-lain, semua sebetulnya sudah terkonfirmasi lewat grup WA yang semua stakeholder itu menjadi bagian di dalamnya,” katanya.

“Sehingga kita saling berinteraksi mendapatkan update bagaimana solusinya, kalau harus dievakuasi bagaimana evakuasinya, kalau ada yang perlu penanganan di rumah sakit bagaimana penanganannya dan seterusnya. Ini sebetulnya SOP nya sudah cukup paten,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ke depan setelah karhutla Gunung Lawu teratasi akan dilakukan upaya penanaman. Pemprov Jatim akan melakukan assestmen kemungkinan melakukan aeroseeding . Namun upaya ini harus dilakukan assesment terlebih dahulu antara topografi wilayah dengan jenis bibit tanaman yang akan disebar.

“Aeroseeding ini biasanya dilakukan di musim hujan. Bagaimana proses asesment supaya hutan-hutan yang pernah ada tanaman-tanaman varian keragaman hayati yang pernah ada relatif kita bisa melakukan proses recovery bersama,” terangnya.

“Jadi memang aeroseeding ini karena keterjalan area sehingga perlu dilakukan penyebaran bibit tanaman melalui udara. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa daya dukung alam dan daya dukung lingkungan harus tetap kita maksimalkan dan kita jaga bersama,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan dalam rangka penanganan Karhutla Gunung Lawu secara simbolis kepada Pj. Bupati Magetan Hergunadi. Antara lain berupa, sembako 100 paket, gula 100 kg, minyak goreng 50 kg, baju damkar 10 pcs, sepatu damkar 10 pasang, helm damkar 10 unit, kacamata google 100 pcs, masker KF 480 pcs, dan tambahan permakanan.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari BPBD Jatim, untuk lokasi karhutla Gunung Lawu ini sendiri berada di Petak 28,39,40,41,42, RPH Manyul, BKPH Lawu Utara, Ds. Giri Mulyo, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi. Kemudian Petak 30 RPH Ngetrep, BKPH Lawu Utara, Ds. Giri Mulyo, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi, serta Ds. Jabung, Ds. Ngiliran, Ds. Sukowidi dan Ds. Tapak, Kec. Panekan, Kab. Magetan. Sedangkan luas area Gunung Lawu yang terbakar ± 2.041 Ha.(***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

PJ Gubernur Papua Pimpin Rakor Tahapan Pilkada

Published

on

Rakor pembahasan tahapan Pilkada  gubernur dan wakil gubernur Papua 2024, di Kantor KPU Provinsi Papua (Foto : @papua.go.id)

Jayapura, goindonesia.co – Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memimpin rapat koordinasi (Rakor) pembahasan tahapan Pilkada  gubernur dan wakil gubernur Papua 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.

Salah satu hal yang dibahas menyangkut syarat calon kepala daerah adalah Orang Asli Papua. 

Gubernur Ridwan Rumasukun dalam kesempatan tersebut meminta agar hasil rapat dapat segera difinalisasi, sehingga bisa menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dilain pihak, untuk keperluan penerbitan petunjuk teknis (juknis) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada di Papua.

“Tadi kita berdiskusi dan memberi masukan kepada MRP dan KPU  juga terkait dengan Pilkada.”

“Secepatnya mereka berdiskusi sehingga poin-poinnya bisa dibawa untuk dibahas di rapat regioanal tingkat pusat,” terang Ridwan, Selasa (7/5/2024).

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan pelaksanaan Rakor untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan dan saran ini akan terinput dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan petunjuk teknis Pilkada. 

“Sekarang KPU RI sedang menyiapkan PKPU tentang jadwal Pilkada Serentak 2024. Sehingga KPU memberikan atensi terhadap daerah khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, Jakarta dan Papua,” kata dia. 

Khusus Papua, tambah dia, KPU RI memberikan atensi mengenai salah satu syarat calon kepala daerah adalah Orang Asli Papua. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus. 

“Undang-Undang Otsus itu mengatur menyangkut OAP dalam Pilkada Gubernur, tapi bupati/walikota tidak diatur. Sementara yang berkembang, masyarakat juga meminta bupati/walikota harus OAP, ini yang kita diskusikan,” ucap Steve. 

Sementara Smengenai kriteria OAP yang menjadi syarat calon kepala daerah menjadi kewenangan MRP sepenuhnya. 

“KPU hanya menerima dokumen persyaratan calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari MRP,” tandasnya. (***)

* Pemerintah Provinsi Papua

Continue Reading

Berita Provinsi

Pemprov Kaltara Perkuat Perlindungan Konsumen

Published

on

Acara Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Tahun 2024 di lapangan Agathis (Foto : @diskominfo.kaltaraprov.go.id)

Tanjung Selor, goindonesia.co – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kalimantan Utara (Kaltara) Hasriyani menyebut peringatan Hari Konsumen Nasional merupakan momentum memperkuat perlindungan konsumen.

Hal ini disampaikannya di mengadakan acara Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Tahun 2024 di lapangan agathis, Selasa (7/5).

Hasriyani menuturkan tujuan utama acara ini adalah memastikan perlindungan konsumen di Kaltara, dengan meningkatkan pemahaman konsumen atas hak dan kewajibannya, serta mengingatkan selaku produsen akan hak dan kewajibannya.

Baik konsumen dan pelaku usaha sama – sama dilindungi oleh undang – undang, sehingga perlu adanya kedua belah pihak melakukan hak dan kewajiban secara berimbang, proporsional.

Sesuai dengan tema “Konsumen Kritis, Cerdas Bertransaksi” Hasriyani berpesan kepada masyarakat sebagai konsumen agar bisa lebih cerdas, teliti dan kritis melakukan kegiatan dalam bertransaksi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

“Harapan kami dengan pelaksanaan hari ini mari menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bisa lebih peduli terhadap hak – hak dan apa yang menjadi kewajiban sebagai konsumen,” tuntasnya.(***)

*PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Continue Reading

Berita Provinsi

Tim Juri SATU WASAKA Award Pemprov Kalsel Lanjutkan Penilaian ke Kabupaten Tabalong. 

Published

on

Tim Juri SATU WASAKA Award Pemprov Kalsel di Kabupaten Tabalong (Foto : @kalselprov.go.id)

Kabupaten Tabalong, goindonesia.co : Usai melakukan kunjungan pada hari pertama ke Kabupaten Balangan, Tim juri Sanitasi Air Minum Tuntas Waja Sampai Kaputing (SATU WASAKA) Award Pemerintah Provinsi Kalsel melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Tabalong. 

Kedatangan tim tersebut untuk melakukan verifikasi lapangan penilaian Satu Wasaka Award Tahun 2024. Dalam kunjungan kali ini, tim sudah meninjau beberapa lokasi yaitu Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Belimbing, Bank Sampah Anggrek, TPS 3R Pendopo Bersinar, dan terakhir ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Plt Sekda Kabupaten Tabalong, Fitri Hernadi menyampaikan mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim juri satu wasaka award ke Kabupaten Tabalong.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong sangat mendukung dan mengapresiasi diselenggarakannya Satu Wasaka Award. Apalagi kegiatan tersebut sebagai salah satu inovasi dalam membangun sanitasi dan air minum yang merupakan penghargaan bergengsi tingkat Provinsi Kalsel,” kata Fitri, Selasa (7/5/2024). 

Ia menyampaikan bahwa capaian akses air minum di kabupaten Tabalong sudah mencapai 80 persen lebih. Kemudian sanitasi capaian sebesar 90 persen, pengelolaan sampah sebesar 71 persen, kawasan kumuh tertangani sebesar 46 persen dan cakupan RTLH sebesar 50,79 persen. 

“Ini membuktikan daerah kami dalam penanganan sanitasi dan air minum sangat baik. Bahkan pihak sudah deklarasi ODF atau bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pertama kali di Kalimantan,” ujarnya 

Sementara itu, perwakilan Tim Juri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Nisha Rinthiarni, mengatakan, sebagai salahsatu penerima award tahun 2020 dan vacum selama 4 tahun, Kabupaten Tabalong melakukan perubahan yang signifikan terhadap Sanitasi dan Air Minum.

“Kabuapten Tabalong ini merupakan satu-satu IPLT yang berfungsi dengan baik, mudah-mudahan di 13 kabupaten kota bisa mengadopsinya, bagaimana Kabupaten Tabalong mengoperasionalkan IPLT, dimana IPLT merupakan hilir dari air limbah yang dikelola oleh kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap, apa yang dilakukan Kabupaten Tabalong dapat menjadi motivasi kabupaten lain. “Kami sangat apresiasi sekali, infrstruktur yang dibangun dengan menggunakan dana APBN dioperasional dengan maksimal oleh kabupaten,” pungkasnya. (***)

*Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan

Continue Reading

Trending