Connect with us

Berita Provinsi

Kunjungi Kelurahan Pekojan, Pj. Gubernur Heru Berkomitmen Selesaikan Stunting di Jakarta

Published

on

Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat mengunjungi Kantor Lurah Pekojan (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta Barat, goindonesia.co – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi Kantor Lurah Pekojan dan menyaksikan kegiatan pemberian makanan untuk balita di Puskesmas Pembantu Pekojan 1, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/10). Dalam kunjungannya tersebut, Pj. Gubernur Heru menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan permasalahan stunting di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta terus mencari anak-anak yang terkena stunting. Kita akan segera menyelesaikannya,” kata Pj. Gubernur Heru.

Saat meninjau ke Puskesmas Pembantu Pekojan 1, Pj. Gubernur Heru mengatakan, dari sembilan anak yang mengalami stunting, lima di antaranya sudah lulus stunting. Dengan kata lain, mereka telah mendapatkan gizi yang baik. Sedangkan, empat anak lain dipastikan segera menyusul akan lulus stunting dengan penanganan pemberian gizi yang tepat.

“Kita terus berikan intervensi agar bisa lulus stunting. Salah satunya, seminggu dua kali kita intervensi dengan memberikan makanan yang bergizi dan susu,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Pj. Gubernur Heru memaparkan, dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta yang berjumlah 22.000 kasus, 9.000 kasus di antaranya sudah dituntaskan. “Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23.000 kasus, dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13.000 kasus,” terang Pj. Gubernur Heru.

Terkait dengan penanganan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pj. Gubernur Heru menerangkan, Pemprov DKI Jakarta terus bersinergi melalui program Jakarta Beraksi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting.

Pj. Gubernur Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah memfasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagai dashboard stunting. Selain itu, dilakukan pula penguatan fungsi posyandu sebagai tempat skrining awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Puskesmas dan Kelurahan kepada ibu hamil dan balita. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Kadinsos Aceh Serahkan Simbolis Rumah Layak Huni Islamic Relief, Bantuan Dari Muslim Australia

Published

on

Penyerahan secara simbolis 1 unit bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang didirikan Islamic Relief Indonesia yang didukung oleh Islamic Relief Australia (Foto : @www.acehprov.go.id)

Aceh Besar, goindonesia.co – Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem, S.Ag, M.Pd menyerahkan simbolis 1 unit bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang didirikan Islamic Relief Indonesia yang didukung oleh Islamic Relief Australia, Kamis, (11/7) di Desa Lambheue, Aceh Besar.

Rumah tahan gempa type 36M2 ini diterima Mawardah (32), yang disaksikan koordintar islamic relief wilayah Aceh, Kepala Desa, Sekcam, Danramil, Polsek, Kepala Desa dan Kabid Penanganan Fakir Miskin serta TKSK Aceh.

Dalam pesannya, Kadinsos Aceh, Dr. Muslem mengingatkan kepada penerima bantuan untuk senantiasa bersyukur atas bantuan rumah yang telah diterima.

Menurutnya, bantuan rumah tersebut saat ini begitu diminati oleh warga di daerah lain, namun atas kebaikan pihak islamic relief bantuan itu diprioritaskan kepada warga di Lambheu.

Ia berharap, dengan adanya bantuan rumah ini dapat memperbaiki kondisi kehidupan janda dua orang anak itu. “Semoga dengan adanya rumah ini memudahkan Ibu dalam membesarkan anak-anak ibu yang masih kecil dan merawat orang tua yang sudah renta” ujarnya.

Tidak hanya itu Kadis Muslem juga memastikan PPKS penerima rumah tersebut masuk dalam skema bantuan sosial lain yang berhak diterimanya, Ia menginstruksikan TKSK setempat untuk memantau dan mendapingi proses verifikasi warganya.

Disisi lain, Yusrizal yang merupakan koordintar islamic relief wilayah Aceh menjelaskan, rumah bantuan di Aceh  Besar ini merupakan salah satu dari 55 rumah yang akan kita bantu di Aceh Besar dan Aceh Utara.

Katanya, program Ini salah satu bentuk kerjasama yang apik antara Islamic Relief Australia dengan Pemerintah Aceh dan TKSK, yang selalu bergandengan tangan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Selain pembangunan rumah pihaknya juga memberikan dana sebesar 6.500.000,- untuk membeli peralatan/property rumah.

“Rumah ini merupakan titipan amanah dari para muslim yang ada di australia, melalui islamic relief, dan kami sampaikan kepada ibu mawaddah. Saya harap rumah ini bisa dijaga, dan Ibu beserta keluarga bahagia menempatinya”

Diketahui, proses pembangunan rumah ini dimulai sejak April lalu dan baru rampung pada Juni 2024. Bantuan ini merupakan project dari Zakpofh, yang menggunakan anggaran sebesar 78.000.000,- untuk setiap unit-nya. (***)

*Sumber : dinsos.acehprov.go.id, Pemerintah Provinsi Aceh

Continue Reading

Berita Provinsi

Pemprov Kalteng Berikan Masukan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi

Published

on

Kepala Dislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah saat mengikuti rapat pembahasan draft Permendagri Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya. goindonesia.co – Batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut daerah provinsi merupakan hal yang sangat penting untuk ditetapkan sebagai pedoman dalam pegelolaan wilayah perairan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng H. Darliansjah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/7/2024).

Darliansjah menjelaskan, bahwa batas perairan laut Provinsi Kalimantan Tengah ini dibahas saat dirinya hadir mengikuti rapat pembahasan draft Permendagri Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi berdasarkan telegram Nomor. 000.7.3/es.787/BAK tanggal 2 Juli 2024 dari Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang dilaksanakan di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran Jakarta, pada 9 Juli 2024 yang lalu.

“Dalam rapat yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Kewilayahan Teguh Sunarto tersebut, kita mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal perubahan garis pantai, penambahan atau pengurangan pulau terdepan dari Provinsi, penetapan dan perubahan batas daerah antar Provinsi dan penetapan daerah,” ungkap Darliansjah.

Lebih lanjut, Darliansjah menuturkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pemanfaaatan Sumber Daya Kelautan meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sumber daya non konvensional yang dalam pengusahaannya berupa industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pushidros TNI, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini, Pemprov Kalteng memberikan masukan agar dapat dilakukan peninjauan kembali terkait batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala.

“Masukan kami agar batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau kembali secara berkala setiap lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sehingga potensi sumber daya alam di wilayah laut Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi kelangsungan hidup masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menjadikan ekonomi kelautan sebagai tumpuan bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah, bahkan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Darliansjah. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Selesai Akhir Tahun 2024, Progres Pembangunan Tugu Pal Nol Tahap II Telah Capai 84 Persen

Published

on

Pembangunan Tugu Pal Nol (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel paparkan progres fisik pembangunan Tugu Pal Nol tahap II yang telah mencapai 84 persen dan diperkirakan selesai pada Bulan Desember 2024.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah dalam jumpa pers bersama awak media di Ruang Rapat Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/7/2024).

Ia mengatakan, pengerjaan pembangunan Tugu Pal Nol tahap II yang berlokasi di Kota Banjarmasin di atas luas lahan 10.217,82 m2 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 124.945.888.888.89, ini telah mencapai 84,89 persen.

“Untuk Tugu Nol progresnya sudah 84,89 persen di minggu ke 54 dan ditargetkan selesai pada bulan Desember sesuai dengan berakhirnya kontrak,” kata Yulianti.

Yulianti menambahkan, saat ini sedang dalam tahap pengerjaan oleh pihak pelaksana pemasangan ACP dan selendang.

Adapun bangunan-bangunan yang dikerjakan pada ikon Kalimantan Selatan yaitu Tugu Pal Nol, sebagai berikut:

Pembangunan Tugu Pal Nol (Tahap II), berupa upper struktur (struktur beton lantai 4 sampai dengan 5, Struktur baja mulai lantai 5a sampai dengan Puncak Menara Elv. 99,00 m), Aristektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Bangunan UMKM A (Tahap II), berupa upper struktur (struktur beton lantai 1 dan struktur atap), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Bangunan UMKM B (Tahap II) berupa upper struktur (struktur beton lantai 1 sampai 2 dan struktur atap), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Amphitheater (Tahap II) berupa pekerjaan upper struktur (pedestal kolom struktur dan struktur atap baja dengan penutup atap membran), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Penambahan Ruang Lingkup (Tahap II) berupa pekerjaan gondola, perbaikan toilet existing, dan sebagian lanscape (paving dan rumput). (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.

Continue Reading

Trending