Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sumatera yang digelar Hotel Pangeran di Riau, Pekanbaru (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani mengatakan Provinsi Riau mengalami inflasi dari komoditas pangan karena kondisi lahan pertanian yang sedikit berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Dimana, mayoritas lahan yang ada di Riau merupakan lahan gambut.

“Mayoritas lahan kita lahan gambut. Lahan kita tidak ramah untuk budidaya pertanian,” ujarnya, Kamis (16/5/2024).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sumatera digelar di Riau, Pekanbaru. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Elly mengungkapkan, kalau Provinsi Riau disuruh menanam sawit, pasti akan cepat. Namun untuk pangan lainnya seperti cabai dan bawang masih sangat kurang.

“Begitulah kondisi di Riau, mau membenahi harus dari sisi hulu dulu. Kalau disuruh nanam sawit, cepat. Tapi untuk pangan lain harus kita akui kita ketergantungan pada daerah pemasok,” imbuhnya.

Elly mengakui, stok pangan di Riau bergantung kepada daerah pemasok bahan tersebut, terutama Provinsi Sumatera Barat. Ia jelaskan, untuk komoditas yang dihasilkan oleh Provinsi Riau yaitu bawang merah baru terpenuhi 0,99% sedangkan beras 25%. 

“Kami sudah meningkatkan kelompok tani di Rohil. Rohil cukup membantu untuk meningkatkan produktivitas padi,” katanya.

Ia jelaskan, mengenai permasalahan pangan ini Pemprov Riau sudah sering bekerjasama dengan Bank Indonesia. Namun masalahnya bukan di pupuk, namun lahan yang akan dipupuk nantinya.

“Memang permasalahan dari hulu tidak mendukung budidaya pertanian, tapi kita mengharapkan adanya perbaikan dari sana, dari awalnya,” jelasnya. (***)

*BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Dishut Provinsi Kalsel menanam sebanyak 500 bibit pohon pulai di areal Forest City Perkantoran Pemprov Kalsel (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) bersama Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) mendorong lagi semangat revolusi hijau dengan melakukan penanaman, di areal Forest City Perkantoran Pemprov Kalsel sekitar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (16/5/2024).

Kepala Dishut Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra diwakili Sekretaris, Kinta Ambarasti mengatakan, pihaknya menanam sebanyak 500 bibit pohon pulai demi tercapainya hutan lestari masyarakat sejahtera.

“Kita tahu bibit pulai ini sering digunakan untuk penghijauan karena daunnya hijau mengkilat, rimbun dan melebar ke samping sehingga memberikan kesejukan pada lingkungan melalui budaya menanam,” kata Kinta.

Kinta menuturkan, pihaknya memang selalu rutin melakukan penanaman yang digaungkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (Paman Birin) agar terus menanam dan menanam untuk cucu anak nantinya.

“Penanaman yang dilakukan juga sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo untuk melakukan penanaman disepanjang musim penghujan di tahun 2024,” tutur Kinta.

Kinta menyebutkan, penanaman pohon bukan hanya penghijauan semata tetapi dapat memperbaiki lingkungan, iklim dan memperbaiki perekonomian masyarakat.

“Mari kita bersama-sama gelorakan gerakan revolusi hijau secara berkelanjutan dan menanamkan kesadaran bahwa setiap batang pohon yang ditanam adalah wujud kepedulian terhadap lingkungan,” ungkap Kinta.

Lebih jauh Kinta mengatakan, dari aksi penanaman sebagai contoh pada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan menambah tutupan lahan.

“Jadi dari keberhasilan penanaman itu dilihat dari kondisi tegakan yang mempunyai kualitas baik dan sesuai dengan tujuan penanamannya,” kata Kinta. (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan

Dislutkan Provinsi Kalsel (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara aktif memberikan dukungan kepada para nelayan lokal. Salah satu program yang ditawarkan adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), yang menyediakan pasokan bahan bakar yang murah dan mudah didapatkan bagi para nelayan.

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan berdasarkan data terakhir menunjukkan ada 10 dari 11 unit SPBUN yang beroperasi, Banjarbaru, Kamis (16/5/2024).

“Data terbaru menunjukkan bahwa total distribusi bahan bakar solar SPBUN selama triwulan 1 adalah sebanyak 3.133.497 liter,” kata Rusdi.

Dijelaskan Rusdi, SPBUN berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar yang murah untuk perahu nelayan, sehingga para nelayan dapat menghemat biaya dan waktu.

Lebih lanjut, Rusdi menyampaikan saat ini diwilayah perairan keseluruhan Kalsel, jumlah nelayan mencapai 72.563 jiwa. Dari jumlah tersebut, 30.564 orang berprofesi sebagai nelayan laut.

Dengan jumlah yang besar dan peran penting para nelayan, Dinas Perikanan harus merespon dengan tepat dan cepat terhadap permintaan nelayan, termasuk dalam hal ketersediaan bahan bakar.

“Kita akan terus melakukan evaluasi proyek dan memperbaiki kendala yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan serta keandalan SPBUN bagi keberlangsungan para nelayan,” ucap Rusdi. (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.