Dislutkan Provinsi Kalsel (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara aktif memberikan dukungan kepada para nelayan lokal. Salah satu program yang ditawarkan adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), yang menyediakan pasokan bahan bakar yang murah dan mudah didapatkan bagi para nelayan.

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan berdasarkan data terakhir menunjukkan ada 10 dari 11 unit SPBUN yang beroperasi, Banjarbaru, Kamis (16/5/2024).

“Data terbaru menunjukkan bahwa total distribusi bahan bakar solar SPBUN selama triwulan 1 adalah sebanyak 3.133.497 liter,” kata Rusdi.

Dijelaskan Rusdi, SPBUN berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar yang murah untuk perahu nelayan, sehingga para nelayan dapat menghemat biaya dan waktu.

Lebih lanjut, Rusdi menyampaikan saat ini diwilayah perairan keseluruhan Kalsel, jumlah nelayan mencapai 72.563 jiwa. Dari jumlah tersebut, 30.564 orang berprofesi sebagai nelayan laut.

Dengan jumlah yang besar dan peran penting para nelayan, Dinas Perikanan harus merespon dengan tepat dan cepat terhadap permintaan nelayan, termasuk dalam hal ketersediaan bahan bakar.

“Kita akan terus melakukan evaluasi proyek dan memperbaiki kendala yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan serta keandalan SPBUN bagi keberlangsungan para nelayan,” ucap Rusdi. (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemasangan kamera trap (Foto : @www.rekoforest.org)

Pekanbaru, goindonesia.co – Tim mitigasi harimau telah memasang lima kamera trap di lokasi serangan harimau sumatera yang menewaskan Rahmad (26) ketika bekerja menyemprot Gulma di Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) Petak 466 Blok L PT SPA, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Tim dari Balai Besar Konservasi  Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau itu, akan melakukan pengecekan tangkapan kamera untuk mengidentifikasi harimau yang menyerang korban.

“Secara periodik akan kita lakukan pengecekan camera trap. Diharapkan hasil kamera trap yang tertangkap bisa mengidentifikasi individu harimau yang bersangkutan,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau, Genman Suhefti Hasibuan, Rabu (15/5).

Pemasangan lima kamera tersebut dilakukan pada hari Senin (13/5) kemarin, diletakkan di sekitar lokasi kejadian. Pihaknya menilai luas range harimau harus disikapi dengan pengaturan ruang dan waktu antara manusia dan harimau.

“Luasnya home range harimau memungkinkan adanya penggunaan ruang  bersama oleh harimau sumatera dengan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan penggunaan ruang dan waktu antara masyarakat dengan harimau sumatera,” ucap Genman.

Sebagai pengguna konsesi, perusahaan diimbau untuk mengatur jam kerja karyawan dan saat bekerja tidak sendirian.

Upaya lainnya sebagai pencegahan konflik, juga perlu adanya pengayaan mangsa dan  memberikan tindakan tegas bagi oknum-oknum yang melakukan perburuan.

“Khusus di areal pengusahaan yang menjadi habitat harimau, kami mengimbau agar dilakukan pengaturan waktu bekerja dan tidak beraktivitas secara sendiri, perlu pengkayaan mangsa dan menindak tegas terhadap siapa saja yang melakukan perburuannya,” imbau Genman.

Rahmad korbannya diserang harimau hari Kamis (9/5) saat sedang menyempatkan Gulma di lokasi. Meski bekerja bersama dua temannya, Rahman dan Almi, namun jarak mereka terpisah.

Korban sempat berteriak minta tolong, namun saat dicari tidak ditemukan. Kemudian dua temannya melapor ke perusahaan lalu mendatangi lokasi dan ditemukan sudah meninggal dunia, kondisi tangannya putus dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban lalu di evakuasi ke klinik perusahaan, selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dikebumikan. (***)

*(Mediacenter Riau, BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK)

Penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan (Foto : @sumutprov.go.id)

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyaksikan penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan.

Kerja sama antardaerah memungkinkan ketiga daerah tersebut saling memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di ketiga daerah tersebut. Ada tiga bahan pokok yang dikerjasamakan, antara lain cabai merah, ikan beku dan telur ayam ras. 

“KAD merupakan inovasi yang sangat baik. KAD merupakan upaya kita bersama pengendalian inflasi di daerah masing masing,” kata Hassanudin, saat penandatanganan kesepakatan KAD antara Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (13/5).

Pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan upaya keras. Hassanudin mencontohkan Singapura, yang hanya memikirkan bagaimana menekan harga. Beda dengan Indonesia, yang juga harus memikirkan kepentingan petani dan masyarakat konsumen juga. 

“Petani dan konsumen ini harus kita pikirkan juga, oleh sebab itu, kita memerlukan upaya keras dan ekstra, inilah peran kita pemerintah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut,” kata Hassanudin.

Selain KAD, Hassanudin juga menyampaikan beberapa upaya lain terkait pengendalian inflasi pada Bupati Karo Cory Sebayang, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi, dan Pj Bupati Dairi Charles Lamhot Bantjin. Hassanudin menyoroti mengenai pentingnya daerah memiliki cold storage besar untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

“Ke depan kita perlu cold storage, untuk itu kita siapkan listrik dan sebagainya, kalau ada cold storage, saat panen melimpah bisa kita tampung dan buat produk turunannya,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga meminta para kepala daerah yang hadir, untuk terus mencermati arahan-arahan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan setiap minggu. Dengan mencermati, para kepala daerah nantinya bisa mendiagnosa permasalahan yang terjadi, khususnya terkait inflasi. 

“Jika kita tahu diagnosanya, kita tahu bagaimana terapinya, harus pas terapi kita itu, sehingga misalnya kita membuat operasi pasar tidak sembarangan, termasuk juga memberikan subsidi pada angkutan,” kata Hassanudin.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi mengharapkan, penandatanganan kesepakatan KAD tersebut tidak hanya sebatas seremonial belaka. Melainkan aksi nyata dalam mengendalikan harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Dikatakan Faisal, kerja sama tersebut tidak hanya antara pemerintah kabupaten saja. Penandatanganan tersebut juga dilakukan antara pedagang komoditas. “Kerja sama ini juga menguntungkan antarpedagang,” ujar Faisal.

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Suharman Tabrani mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Bank Indonesia pun memperkirakan inflasi Sumut akan berada pada sekitar angka 2,5% (year on year). Oleh sebab itu, upaya-upaya seperti KAD sangat diperlukan. 

“Kami apresiasi upaya yang dilakukan ini yaitu KAD di Langkat, Dairi dan Karo, ini sangat penting perannya mendukung pengendalian inflasi pangan, pellaksanaan KAD ini komitmen kita untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi di Sumut,” kata Suharman. (***)

*(DISKOMINFO SUMUT, @sumutprov.go.id)